Bisnis.com, JAKARTA — JP Morgan menurunkan peringkat dan target harga untuk saham emiten perbankanPTBank Mandiri(Persero) Tbk. (BMRI).

Dalam riset terbarunya, lembaga keuangan global tersebut menyesuaikan rating Bank Mandiri darioverweightmenjadineutral. Target harga untuk BMRI pun diturunkan JP Morgan menjadi Rp7.500 dari sebelumnya Rp8.000.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melaporkan kondisi likuiditas perbankan masih mengalami pengetatan hingga kuartal III/2024 atau September 2024.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo melaporkan kondisi likuiditas di pasar akhir-akhir ini cenderung ketat, tecermin dari meningkatnya rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) perbankan yang mencapai 86,91% pada September 2024, naik 2,99% secara year-on-year.

“Untuk itu, sinergi dari kebijakan antara otoritas, fiskal, dan moneter ini sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan likuiditas di pasar,” ujarnya dalam Konferensi Pers Kuartal III/2024, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, ke depan ekspektasi dari kebijakan fiskal yang lebih ekspansif diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perekonomian, sedangkan dari sisi dari moneter dan makroprudensial, penurunan suku bunga yang disertai penambahan insentif makroprudensial serta relaksasi GWM dapat mendorong membaiknya kondisi likuiditas.

Lalu, untuk menjaga likuiditas yang lebih baik, Sigit menuturkan Bank Mandiri dapat mengeksplor beberapa opsi seperti transaksi bilateral maupun penerbitan instrumen likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi likuiditas bank, pasar, governance yang berlaku.

Sayangnya, untuk saat ini dirinya masih belum dapat menyampaikan secara lebih detil mengenai rencana opsi-opsi tersebut.

Adapun, dia mengungkapkan bahwa saat ini Bank Mandiri masih memiliki plafon untuk menerbitkan surat utang Valas, yakni Euro Medium Term Notes yang sudah dieksekusi pada 2019-2023. “Namun kami masih punya sisa plafon sebesar US$2,9 miliar miliar dari total sebesar US$4 miliar,” katanya.

Selain itu, untuk surat utang rupiah, Bank Mandiri pun masih memiliki plafon penerbitan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan atau Green Bond I sebesar Rp5 triliun dari total plafon yang dimiliki sebesar Rp10 triliun.

Sebagaimana diketahui dalam merespons kondisi likuiditas, Sigit menyebut perseroan masih akan fokus pada peningkatan CASA transaksional melalui strategi pertumbuhan yang berbasis ekosistem value chain.

Dia juga menuturkan sejauh ini Bank Mandiri memiliki kapabilitas yang kuat di dalam penyerapan likuiditas sebagaimana terlihat dari pertumbuhan DPK yang secara konsolidasi yang mencapai 14,9% secara year-on-year pada kuartal III/2024 2024, melampaui dua kali lipat pertumbuhan dari DPK industri yang hanya sebesar 7,04% secara year-on-year.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) sedang meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang pro-job atau yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025, kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Respons Bankir

Menanggapi rencana tersebut, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada, mendorong penyaluran kredit kepada sektor padat karya akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan masyarakat yang terbantu naik, sehingga konsumsi pun kembali meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Tercatat, untuk sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan porsi ketiganya cukup besar di BJBR dengan komposisi lebih dari 15%.

Perbesar

Proyek pembangunan perumahan di Kawasan Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).- JIBI/Bisnis/Rachman.

Menurutnya, dengan adanya insentif KLM ini tentu akan memberikan kelonggaran likuiditas yang lebih bagi BJB, sehingga dapat lebih optimal dalam penyaluran kredit yang dilakukan.

Senada, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengapresiasi langkah bank sentral untuk memberikan insentif ini ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Pasalnya, ini akan mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan sebagai bank yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaaan kepada sektor perumahan, tentu kebijakan tersebut akan membantu memberikan tambahan likuiditas.

“Penting untuk mendukung pertumbuhan kredit ke sektor perumahan, karena sektor ini memilki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga padat karya,” ujarnya.

Dia menyebutkan setiap pembangunan 1 rumah dapat menyerap 5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, BTN akan menjadi pemain utama dalam program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru, sehingga adanya tambahan likuiditas yang mencukupi dari pengurangan Giro Wajib Minimum akan sangat menolong BTN dalam menumbuhkan penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor perumahan.

Adapun, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mulai mengkaji strategi penyaluran kredit di tengah rencana pengalihan kebijakan pemberian insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan langkah ini mencerminkan kebijakan proaktif dari BI untuk memfokuskan perhatian pada sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara luas.

Menurutnya, hal ini bisa dilihat sebagai upaya positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, karena dengan mengalihkan insentif, BI mendorong bank untuk lebih aktif dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang padat karya.

Risiko Sektor Padat Karya

Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat membantu meningkatkan investasi di bidang-bidang yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

“Akan tetapi, sektor padat karya seringkali menghadapi risiko yang lebih tinggi. Jadi, khususnya bank yang belum banyak menyalurkan kredit kepada sektor padat karya harus mempersiapkan strategi manajemen risiko yang baik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dia pun menuturkan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya atas kebijakan ini, maka perseroan masih harus mempelajari lebih lanjut setelah ketentuan dimaksud sudah dikeluarkan oleh BI.

“Harus diingat juga bahwa ada beberapa sektor prioritas dalam perhitungan insentif KLM pada saat ini juga tergolong industri padat karya seperti perdagangan dan pariwisata,” ucapnya.

Ke depan, kata Efdinal, Bank Oke juga harus melihat apakah perlu perlu menyesuaikan strategi penyaluran kreditnya agar lebih fokus pada sektor padat karya. Lagi-lagi, karena sektor padat karya seringkali memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan sektor lain.

Terakhir, dirinya menyebut secara keseluruhan langkah BI ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bank Oke untuk beradaptasi dan memanfaatkan insentif tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank menengah hingga besar optimistis penyaluran kredit makin optimal di tengah rencana Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan pemberian insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya mulai 1 Januari 2025.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada, mendorong penyaluran kredit kepada sektor padat karya akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan masyarakat yang terbantu naik, sehingga konsumsi pun kembali meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Tercatat, untuk sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan porsi ketiganya cukup besar di BJBR dengan komposisi lebih dari 15%.

Menurutnya, dengan adanya insentif KLM ini tentu akan memberikan kelonggaran likuiditas yang lebih bagi BJB, sehingga dapat lebih optimal dalam penyaluran kredit yang dilakukan.

Senada, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengapresiasi langkah bank sentral untuk memberikan insentif ini ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Pasalnya, ini akan mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan sebagai bank yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaaan kepada sektor perumahan, tentu kebijakan tersebut akan membantu memberikan tambahan likuiditas.

“Penting untuk mendukung pertumbuhan kredit ke sektor perumahan, karena sektor ini memilki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga padat karya,” ujarnya.

Dia menyebutkan setiap pembangunan 1 rumah dapat menyerap 5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, BTN akan menjadi pemain utama dalam program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru, sehingga adanya tambahan likuiditas yang mencukupi dari pengurangan Giro Wajib Minimum akan sangat menolong BTN dalam menumbuhkan penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor perumahan.

Dari kalangan bank swasta, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut memandang implementasi KLM merupakan hal positif dalam mendorong pertumbuhan kredit, khususnya kepada sektor-sektor prioritas yang padat karya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

“Kami optimis penyesuaian KLM tersebut dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya,” ucap EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Sebagai informasi, BCA mencatatkan pertumbuhan total kredit sebesar 15,5% YoY menjadi Rp850 triliun per Juni 2024. Pertumbuhan di atas rata-rata industri ini ditopang oleh penyaluran kredit pruden ke berbagai sektor.

Adapun kontributor terbesar bagi pertumbuhan total kredit BCA adalah sektor jasa keuangan dan pertambangan non-migas. Di sisi likuiditas, loan to deposit ratio (LDR) BCA berada di posisi cukup memadai, per Juni 2024, LDR perusahaan berada di 72,7%.

Ke depannya, BCA senantiasa akan menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial, tentunya dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perkonomian domestik maupun global.

“Kami juga berkomitmen menyalurkan kredit secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko yang disiplin,” ucapnya.

Perlu diketahui, Bank Indonesia (BI) memang berencana meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang pro-job atau yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi dan kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025, kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Pada dasarnya, BI mengucurkan insentif KLM maksimal sebesar 4%. Rinciannya, apabila bank memberikan pembiayaan ke sektor prioritas, insentif maksimal 2,2%, insentif kepada bank dengan RPIM di atas 30% sebesar 1,3%, dan memberikan insentif kepada sektor hijau akan mendapat insentif sebesar 0,5%.

Sementara pada realisasinya, Perry menuturkan saat ini rata-rata bank menerima insentif sebesar 3,4%. “Kami akan naikkan ya hampir mendekati 4%. Tapi realokasi ke sektor-sektor yang lebih pro-job. Tentu saja dengan memastikan NPL-nya tidak lebih dari 5%,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran insentif Kebijakan Insentif LikuiditasMakroprudensial (KLM) telah mencapai Rp256,5 triliun hingga minggu kedua Oktober 2024. Namun, insentif KLM yang diterima oleh bank umum swasta nasional (BUSN) pada Oktober sedikit berkurang dibandingkan bulan sebelumnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan kelompok bank BUMN menerima insentif KLM sebesar Rp119 triliun, BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp2,7 triliun.

Dibandingkan dengan September 2024, insentif untuk BUSN turun dari Rp110,5 triliun, sementara alokasi untuk ketiga kelompok bank lainnya, seperti BUMN naik dari Rp118,6 triliun, BPD dari Rp24,4 triliun, dan KCBA dari semula Rp2,6 triliun.

“Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01% (yoy), 10,88% (yoy), dan 12,26% (yoy) pada September 2024.

Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,37% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 5,04% (yoy), membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ke depan, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan tetap berada pada kisaran 10%-12%.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat implementasi KLM. untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kata Perry, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kebijakan bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha,

“[Hal ini] agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri melaporkan kondisi likuiditasperbankan masih mengalami pengetatan.

Meskipun Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 6% pada bulan lalu yakni September 2024, akan tetap bankir menyebut ada jeda waktu beberapa bulan yang dibutuhkan sebelum perubahan suku bunga tersebut mempengaruhi kinerja perbankan.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar pun menyinggung diharapkan dengan menurunnya suku bunga acuan ini berdampak pada penurunan suku bunga instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada sisa tahun ini.

“Kinerja perbankan sih on track, enggak ada masalah walaupun memang likuiditas masih cukup ketat. [Dengan] bunga turun, kita berharap sih Bank Indonesia juga cepat bisa menurunkan SRBI-nya supaya likuiditas baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia pun menegaskan bahwa perseroan tetap optimistis dapat mencapai target pertumbuhan kredit pada level dobel digit sampai akhir tahun.

Berdasarkan presentasi perusahaan, BNI memang telah merevisi beberapa target pertumbuhan yang sempat dipatok pada awal tahun. Misalnya, kredit yang pada awal tahun ditargetkan tumbuh 9-11% yoy, kini dinaikkan menjadi 10-12% yoy. Adapun, secara realisasi per semester I/2024 kredit mampu tumbuh 11,7%.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat per Agustus 2024 suku bunga kredit menurun, sedangkan suku bunga deposito atau simpanan meningkat.

Asean Economist UOB Enrico Tanuwidjaja menyoroti selain likuiditas yang sedikit disruptif, akan tetapi memang semenjak pertengahan tahun, SRBI menjadi instrumen yang kian diminati.

"Jadi mungkin ada shifting of funds dari sisi financing, yaitu deposit. Tetapi ini toh, Bank Indonesia sudah mencermati dan per bulan Juni, itu retail sudah tidak boleh lagi. Korporasi masih oke," ujarnya dalam Konferensi Pers, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, kondisi ini suku bunga kredit yang turun lebih dulu dibanding deposito bukanlah anomali, melainkan bagian dari bagian proses.

Meski likuiditas antarbank dinilai cukup ketat, tetapi sebenarnya likuiditas banyak. Ekses likuiditas alias sisa dari ketersediaan dana di sistem yang tecermin dari alat likuid, AL/DPK, itu masih 4% di atas normal, di mana rasio normalnya berada antara 19%—20%.

"Saat ini, DPK lebih tinggi Rp8.000 triliun, berarti normalnya ekses likuiditas itu dikisaran berapa? 20% dari Rp8.000 [triliun], Rp1.600 [triliun]. Jadi kalau ada 4 percentage point di atas, itu yang 4 percentage point dikalikan Rp8.000 [triliun] saja. Itu ekses, tetapi kebanyakan itu diparkir di SRBI," ungkapnya.

Dengan demikian, terlihat seolah adanya perebutan dana untuk mendapatkan deposito padahal sistem likuiditas secara keseluruhan tetap baik.

Tercatat, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 16 Agustus 2024 tercatat masing-masing pada level 7,05%, 7,14%, dan 7,20%.

Suku bunga untuk instrumen investasi ini cenderung menurun pada periode 13 September 2024, di mana suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan berada di level 6,99%, 7,09%, dan 7,11%.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang melambat di level 7,01% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus 2024. Jumlah itu lebih kecil dari Juli 2024 yang tumbuh 7,72%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada Agustus 2023 yang sebesar 6,24% yoy.

“Meskipun terdapat pelambatan pertumbuhan DPK secara bulanan, pertumbuhan itu masihon the trackdengan rencana penghimpunan dana bank sampai dengan akhir tahun ini,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Dian juga mengharapkan agar suku bunga global dapat terus melandai, sebagaimana selisih suku bunga acuan dan tingkat inflasi domestik yang diharapkan menurun.

Menurutnya, kondisi demikian akan meningkatkan arus masuk modal asing (capital inflow) yang dapat mengerek naik perekonomian dalam negeri melalui perbankan.“Mudah-mudahan tentunya pertumbuhan DPK juga akan terus membaik dari waktu ke waktu,” sambungnya.

Sementara itu, mengenai pertumbuhan DPK yang lebih rendah dari penyaluran kredit, dia menjelaskan bahwa situasi tersebut mencerminkan kebutuhan ekspansi usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan menyimpan dana.

Hal itu juga dinilai mencerminkan aktivitas dunia usaha yang berangsur normal, terutama dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di masyarakat.

“Peningkatan aktivitas ekonomi di sisi lain mendorong tingkat konsumsi masyarakat, sehingga ikut mempengaruhi pertumbuhan simpanan atau DPK masyarakat di perbankan,” tandas Dian.

Berdasarkan catatanBisnis, pertumbuhan DPK dan kredit perbankan kompak menunjukkan pelambatan pada Agustus 2024.

Laporan Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan DPK sebesar Rp8.364,7 triliun atau tumbuh 6,8% secara tahunan (yoy). Capaian ini lebih lambat dibanding bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 yang tumbuh sebesar 7,7% yoy.

Berdasarkan jenis simpanannya, giro tumbuh sebesar 8,4% yoy pada bulan kedelapan tahun ini, usai tumbuh sebesar 9,6% yoy pada Juli.

Tabungan tumbuh sebesar 6,2% yoy, setelah tumbuh 6% yoy pada bulan sebelumnya, diiringi simpanan berjangka yang tumbuh 6,2% yoy setelah tumbuh 7,6% yoy pada Juli 2024.

Pada laporan yang sama, laju penyaluran kredit pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp7.441,9 triliun atau tumbuh 10,9% yoy, lebih rendah dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 11,7%.

Kredit kepada debitur korporasi tumbuh positif 15,7% yoy pada Agustus 2024, tetapi melambat jika dibandingkan dengan Juli 2024 yang tumbuh 16,8%. Hal serupa terjadi pada kredit perorangan yang pertumbuhannya lebih rendah dibanding Juli 2024 sebesar 6,2%.

Bisnis.com, JAKARTA – Tren pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan kreditperbankan kompak menunjukkan perlambatan pada Agustus 2024.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp8.364,7 triliun atau tumbuh 6,8% secara tahunan (yoy). Capaian ini lebih lambat dibanding bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 yang tumbuh sebesar 7,7% yoy.

“Perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK korporasi sebesar 13,4% yoy dari perorangan 1% yoy,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/9/2024).

Laju DPK korporasi pada Agustus tercatat mencapai 13,4%, susut dibanding bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 yang tembus 14,7% yoy.

Adapun, DPK perorangan hanya tumbuh 1% pada Agustus 2024, angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 yang mencapai 2,1%.

Berdasarkan jenis simpanannya, pada Agustus 2024, giro tumbuh sebesar 8,4% yoy setelah bulan sebelumnya tumbuh sebesar 9,6% yoy.

Sementara itu, tabungan tumbuh sebesar 6,2% yoy, setelah tumbuh 6% yoy pada bulan sebelumnya. Simpanan berjangka tumbuh 6,2% yoy setelah tumbuh 7,6% yoy pada Juli 2024.

Pada laporan yang sama, laju penyaluran kredit pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp7.441,9 triliun atau tumbuh 10,9% yoy, lebih rendah dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 11,7%

“Perkembangan kredit terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit pada debitur korporasi 15,7% dan perorangan 5,7% yoy,” lapor BI.

Kredit kepada debitur korporasi memang tumbuh positif 15,7% yoy pada Agustus 2024, tetapi melambat jika dibandingkan dengan Juli 2024 yang tumbuh 16,8%.

Serupa, kredit perorangan meski masih bertumbuh, namun pertumbuhannya lebih rendah dibanding Juli 2024 yang mencapai 6,2%.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan dengan melambatnya pertumbuhan DPK dan kredit, likuiditas perbankan bisa menghadapi tekanan, terutama jika gap antara DPK dan kredit semakin besar.

“Hal ini menunjukkan bahwa bank perlu lebih berhati-hati dalam menjaga likuiditasnya,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Selasa (24/9/2024).

Adapun, dalam menjaga likuiditas, kata Arianto, bank dapat memanfaatkan pasar uang antarbank atau instrumen likuid lainnya untuk menutupi kebutuhan likuiditas yang timbul dari pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan DPK.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan kondisi terkini likuiditas perbankan per Agustus 2024.

Menurutnya, berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, ketahanan sistem keuangan Tanah Air terjaga baik dengan likuiditas perbankan yang tetap memadai.

"Ini tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga [AL/DPK] yang tinggi sebesar 25,37%," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan tercatat sebesar 26,56%, sehingga mampu menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan pada Juli 2024 terjaga rendah, sebesar 2,27% (bruto) dan 0,79% (neto).

Menurut Perry, ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress testperbankan terkini.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan," imbuhnya.

Bank Indonesia (BI) pada akhirnya tidak menunggu keputusan Federal Reserve atau The Fed untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate. Karena bank sentral pada hari ini memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan hingga 25 basis point (bps) menjadi 6%.

Selain itu, BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%. Begitu juga dengan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.

Dengan kebijakan tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo berharap perbankan juga ikut menurunkan suku bunga kredit. Sebab, penurunan suku bunga BI bisa mendorong penyaluran kredit perbankan.

“Jadi selain insentif likuditas, penurunan suku bunga ini kami harapkan disambut baik oleh perbankan,” kata Perry dalam konferensi pers RDG Bulanna BI September 2024, Rabu (18/9).

Selain itu, Perry berharap agar perbankan bisa semakin giat menyalurkan kredit. Namun tidak hanya bagi penyaluran kredit yang mendapat insentif likuiditas makro dari BI, tetapi juga kredit lain.

“Dengan begitu, diharapkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit juga turun. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.

Likuiditas Perbankan Memadai

Perry memastikan likuiditas perbankan memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia. Termasuk dengan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM.

“Likuiditas yang memadai ini didorong oleh publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK), berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga,” kata Perry.

BI mencatat suku bunga deposito satu bulan dan suku bunga kredit pada Agustus 2024 masing-masing mencapai 4,73% dan 9,21%. Level tersebut stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya.

BI juga memperkirakan pertumbuhan kredit di kisaran 10%-12% pada 2024. Untuk itu, BI akan terus memperkuat implementasi KLM, termasuk kepada sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

"Kemudian sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru, dan sektor yang dapat meningkatkan inklusivitas. Ini termasuk untuk kelas menengah bawah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan realisasi total pemanfaatan insentif makroprudensial oleh bank. Adapun, kebijakan guyuran likuiditas bank sentral ini terjaga baik. Tecermin dari pertumbuhan kredit bank yang berada pada level 12,4% per Juli 2024.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan saat ini terdapat 124 bank yang menerima insentif likuiditas makroprudensial dengan total nilai Rp255 triliun atau 3,42% dari 4% maksimum likuiditas yang diberikan BI.

“4% dari Dana Pihak Ketiga [DPK], jadi realisasi 3,42%,” ujarnya dalam konferensi pers, RDG BI pada Rabu (21/8/2024).

Terkait kelompok bank yang paling memanfaatkan insentif ini adalah Bank BUMN dengan total realisasi 3,8% dari 4%. Adapun, nilainya sebesar Rp117 triliun.

Kemudian, posisi kedua adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar 3,25% dengan jumlah Rp24 triliun. Disusul oleh bank swasta nasional sebanyak 73 bank dengan angka Rp109 triliun.

Terakhir, Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) dengan total 7 bank dengan penyerapan insentif hanya sebesar Rp3,69 triliun.

“Ke depan tentu saja kami terus mendorong ini dan mengevaluasi. Apabila ada penyesuaian terutama sektor yang didorong,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan insentif likuiditas memang menjadi kebijakan makroprudensial yang ditempuh BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun, caranya dengan mendorong bank-bank menyalurkan kredit pendorong ekonomi.

“Makanya setiap enam bulan kami review, kemarin sektor pendorong ekonomi, hilirisasi tidak hanya minerba, tapi hilirisasi pertanian, perkebunan, peternakan. Kami juga mendorong sektor perumahan sektor untuk pariwisata UMKM, mikro,” ucap Perry.

Sementara itu, sambungnya, sejumlah sektor BI melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, termasuk sektor perumahan, di mana dari BI memberikan insentif makroprudensial, lalu dari Kemenkeu memberikan insentif fiskal.

Ke depan, kata Perry, sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong sektor yang padat karya, BI akan terus mengkaji insentif likuiditas, salah satunya ke sektor yang menciptakan lapangan kerja.

“Bagi bank-bank yang menyalurkan ke sektor itu kami akan berikan insentif likuiditas, tapi itu kami akan review pada waktunya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Perry melaporkan kemungkinan total insentif mencapai Rp280 triliun hingga akhir 2024.

Tambahan likuiditas ini dimaksudkan bagi bank yang menyalurkan ke sejumlah sektor-sektor prioritas, mulai dari hilirisasi minerba, hilirisasi pertanian, perkebunan, pariwisata, perumahan, UMKM hingga hijau.

Lebih rinci, sejak Maret 2024 nilai insentif yang telah digelontorkan kepada bank mencapai Rp165 triliun. Kemudian, angka ini naik mencapai Rp255,8 triliun pada Juni 2024.

Adapun, insentif ini telah dikucurkan oleh semua kelompok bank pada periode Di mana, Bank BUMN mendapat tambahan insentif sebesar Rp36,4 triliun. Dari yang semula Rp82 triliun, kini per Juni 2024 mencapai Rp118,4 triliun.

Selanjutnya, bank swasta nasional mendapat tambahan insentif sebesar Rp44,1 triliun, dari semula Rp64,8 triliun per Maret 2024 menjadi Rp108,9 triliun per Juni 2024.

Lalu, BPD mendapat tambahan insentif sebesar Rp9 triliun dari semula Rp15,9 triliun menjadi Rp24,9 triliun. Terakhir, KCBA yang mendapat kucuran likuiditas sebesar Rp1,3 triliun, dari per Maret Rp2,3 triliun menjadi Rp3,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perbankan pada Juli 2024 tetap memadai tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat tinggi sebesar 25,56%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan tercatat tinggi sebesar 26,09% sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

“Sementara itu, risiko kredit bermasalah perbankan [Non-Performing Loan/NPL] pada Juli 2024 terjaga rendah, sebesar 2,26% [bruto] dan 0,78% [neto],” ujarnya dalam RDG BI, Rabu (21/8/2024).

Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, sebelumnya OJK melaporkan terjadi kondisi tekanan likuiditas di perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi, DPK perbankan memang masih tumbuh. Namun, pertumbuhan DPK perbankan masih lebih rendah dibandingkan kredit.

Saat kredit tumbuh 12,36% yoy pada kuartal II/2024, DPK tumbuh 8,45% yoy. Artinya, terdapat kesenjangan atau gap antara pertumbuhan kredit dan DPK.

"Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid. Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

Menurutnya, terjadi penurunan rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.