REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyampaikan kekhawatiran atas situasi di Jalur Gaza, ketika bertemu kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

Kepada Netanyahu, Harris mengatakan bahwa apa yang telah terjadi di Gaza selama sembilan bulan terakhir sebagai peristiwa yang "menghancurkan." Dia mengacu pada dokumentasi dan foto anak-anak yang tewas akibat perang, atau orang-orang yang putus asa dan lapar berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi berkali-kali.

"Kita tidak bisa berpaling dari tragedi ini. Kita tidak bisa membiarkan diri kita mati rasa terhadap penderitaan. Dan saya tidak akan tinggal diam," kata Harris kepada wartawan, setelah pertemuan dengan Netanyahu di Washington, Kamis (25/7).

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu diadakan sehari setelah Netanyahu berpidato di Kongres AS. Perang di Gaza, sepanjang sejarah perang perkotaan, merupakan yang paling rendah rasio antara korban prajurit dan warga sipil. Padahal, sebanyak lebih dari 38.800 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak saat itu telah tewas, sementara lebih dari 89.400 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Selama lebih dari sembilan bulan sejak serangan, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan akses makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.

"Saya sampaikan dengan jelas keprihatinan serius saya tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di sana, dengan lebih dari 2 juta orang menghadapi krisis pangan dan setengah juta orang mengalami kerawanan pangan akut," kata Harris.

Kata Sekjen PBB

Lihat halaman berikutnya >>>

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza serta menegaskan kembali pentingnya solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

"Situasi kemanusiaan di Gaza sangat buruk," kata Guterres di Washington pada Kamis (25/7).

Pertama, ujarnya, karena operasi militer dengan jumlah pembunuhan dan tingkat kehancuran tertinggi di dunia, yang pernah ia lihat sejak menjabat sebagai Sekjen PBB pada 2017.

"Alasan kedua adalah karena jumlah bantuan kemanusiaan sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Pernyataan itu ia sampaikan sehari setelah kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sidang gabungan Kongres AS.

Netanyahu mengklaim bahwa perang di Gaza, sepanjang sejarah pertempuran kota, merupakan yang paling rendah rasio antara korban prajurit dan warga sipil.

Guterres menolak mengomentari pernyataan Netanyahu karena menurutnya tidak ada fakta yang baru.

"Jadi, tidak ada yang dikatakan (Netanyahu) yang layak dikomentari, dan jelas, kita benar-benar harus menjaga solusi dua negara sebagai satu-satunya solusi jangka panjang yang mungkin untuk perdamaian di kawasan itu, terlepas dari apa pun yang dikatakan oleh siapa pun, di mana pun," ujar Guterres.

Guterres mengatakan dia belum menghubungi Netanyahu ketika dia berada di AS untuk membahas serangan terhadap konvoi PBB di Gaza.

"Saya belum menghubungi Perdana Menteri, tetapi orang-orang kami telah menghubungi, baik otoritas Israel maupun negara-negara lain, untuk memastikan bahwa insiden yang disesalkan seperti ini tidak terulang," katanya.

Netanyahu menghadapi gelombang protes sejak tiba di Washington pada Senin (22/7).

Ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes pidatonya di Kongres AS dan kebijakannya di Gaza. Mereka juga menuntut gencatan senjata di daerah kantong Palestina yang dikepung itu.

Hampir 39.200 warga Palestina tewas dan lebih dari 90.400 orang terluka akibat perang Israel, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum kota itu diserang pada 6 Mei 2024.