Gaza: Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat bahwa hampir 70 persen korban tewas yang telah terverifikasi dalam perang di Jalur Gaza adalah perempuan dan anak-anak, berdasarkan laporan terbaru yang dirilis pada Jumat kemarin. PBB menyebut konflik yang terjadi di Gaza sebagai pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

Data PBB tersebut mencakup tujuh bulan pertama konflik Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza, yang dimulai lebih dari setahun lalu.

Sebanyak 8.119 korban yang diverifikasi Kantor Hak Asasi Manusia PBB dalam periode tujuh bulan tersebut jauh lebih rendah dibanding jumlah korban lebih dari 43.000 yang diberikan otoritas kesehatan Palestina untuk 13 bulan penuh konflik.
Namun, perincian PBB tentang usia dan jenis kelamin korban mendukung pernyataan Palestina bahwa perempuan dan anak-anak merupakan sebagian besar dari mereka yang tewas dalam perang tersebut.

Mengutip dari Al Arabiya News, Sabtu, 9 November 2024, temuan ini menunjukkan "pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, termasuk pembedaan dan proporsionalitas," kata kantor hak asasi manusia PBB dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan setebal 32 halaman tersebut.

“Sangat penting untuk melakukan perhitungan yang tepat terkait dengan tuduhan pelanggaran serius hukum internasional melalui badan peradilan yang kredibel dan tidak memihak dan, sementara itu, semua informasi dan bukti yang relevan dikumpulkan dan disimpan,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk.

Israel tidak segera mengomentari temuan laporan tersebut.

Militer Israel, yang memulai serangannya sebagai tanggapan atas serangan 7 Oktober 2023 di mana pejuang Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel selatan dan menyandera lebih dari 250 orang, mengatakan bahwa mereka berhati-hati untuk tidak melukai warga sipil di Gaza.

Dikatakan bahwa sekitar satu warga sipil terbunuh untuk setiap pejuang, rasio yang disalahkan pada Hamas, dengan mengatakan kelompok Palestina tersebut menggunakan fasilitas sipil. Hamas membantah menggunakan warga dan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, sebagai tameng manusia.

Korban termuda berusia satu hari

Korban termuda yang kematiannya diverifikasi pemantau PBB adalah seorang anak laki-laki berusia satu hari, dan yang tertua adalah seorang perempuan berusia 97 tahun, kata laporan itu.

Secara keseluruhan, anak-anak mewakili 44 persen korban, dengan usia lima hingga sembilan tahun mewakili kategori usia terbesar, diikuti mereka yang berusia 10-14 tahun, dan kemudian mereka yang berusia hingga dan termasuk empat tahun.

Hal ini secara umum mencerminkan demografi Gaza, yang menurut laporan tersebut mencerminkan kegagalan nyata untuk mengambil tindakan pencegahan guna menghindari korban sipil.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa dalam 88 persen kasus, lima orang atau lebih tewas dalam serangan yang sama, yang menunjukkan penggunaan senjata oleh militer Israel dengan dampak di wilayah yang luas, walau dikatakan beberapa kematian mungkin diakibatkan proyektil yang meleset dari sasaran.

Baca juga: Ucapkan Selamat ke Trump, Presiden Palestina Serukan Perdamaian Timteng


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Agung Nasional Republik Turkiye, Numan Kurtulmus, di sela-sela perhelatan G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di ibukota Brasil, Brasilia.

Dalam pertemuan ini keduanya disebut membahas soal rencana pembentukan forum untuk kemerdekaan Palestina.

“Terkait dengan isu Palestina, DPR RI akan terus bekerja sama dengan Parlemen Turkiye untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kita perlu mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza,” kata Puan dikutip keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).

“Bersama-sama, kita perlu mendorong gencatan senjata segera di Gaza, memberi akses bantuan kemanusiaan; serta mendukung terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

Puan juga mendorong adanya de-eskalasi kekerasan di Timur Tengah, termasuk terciptanya perdamaian di Lebanon.

“Saya harapkan semua pihak dapat menahan diri dari tindakan yang meningkatkan penggunaan kekerasan di Timur Tengah," tutur Puan.

Pada pertemuan tersebut, DPR dan Parlemen Turkiye juga sepakat membentuk forum Ketua Parlemen negara-negara yang bersahabat dengan Palestina untuk membantu terciptanya perdamaian di Gaza.

Forum ini disebut tidak terbatas untuk negara-negara muslim saja, tetapi terbuka pula bagi negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim apabila hendak bergabung. Tujuan dibentuknya forum ketua parlemen itu adalah untuk membantu kemerdekaan Palestina.

Kepada Numan Kurtulmus, Puan menyampaikan harapan agar kedua negara memperkuat kerja sama termasuk kerja sama dalam menghadapi permasalahan global.

Ia menyatakan, Indonesia dan Turkiye dapat terus saling mendukung di forum internasional, termasuk berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan global.

“Dalam konteks hubungan bilateral antara kedua negara, saya mendorong peningkatan beberapa agenda strategis, termasuk kerja sama dalam pemberantasan kejahatan transnasional dan pemberantasan terorisme,” kata politikus PDI-P itu.

Saat bertemu Numan Kurtulmus dan jajarannya, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi serta Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

Tak hanya dengan pimpinan Parlemen Turkiye, Puan sebelumnya melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Singapura Seah Kian Peng yang juga digelar di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) P20 di Brasil.

Puan bersama delegasi DPR pun disebut sempat berbincang santai dalam pertemuan informal dengan Ketua Parlemen Portugal, Jose Pedro Aguiar-Branco dan Ketua Parlemen Inggris, Lindsay Hoyle.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Agung Nasional Republik Turkiye, Numan Kurtulmus, di sela-sela perhelatan G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di ibukota Brasil, Brasilia.

Dalam pertemuan ini keduanya disebut membahas soal rencana pembentukan forum untuk kemerdekaan Palestina.

“Terkait dengan isu Palestina, DPR RI akan terus bekerja sama dengan Parlemen Turkiye untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kita perlu mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza,” kata Puan dikutip keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).

“Bersama-sama, kita perlu mendorong gencatan senjata segera di Gaza, memberi akses bantuan kemanusiaan; serta mendukung terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

Puan juga mendorong adanya de-eskalasi kekerasan di Timur Tengah, termasuk terciptanya perdamaian di Lebanon.

“Saya harapkan semua pihak dapat menahan diri dari tindakan yang meningkatkan penggunaan kekerasan di Timur Tengah," tutur Puan.

Pada pertemuan tersebut, DPR dan Parlemen Turkiye juga sepakat membentuk forum Ketua Parlemen negara-negara yang bersahabat dengan Palestina untuk membantu terciptanya perdamaian di Gaza.

Forum ini disebut tidak terbatas untuk negara-negara muslim saja, tetapi terbuka pula bagi negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim apabila hendak bergabung. Tujuan dibentuknya forum ketua parlemen itu adalah untuk membantu kemerdekaan Palestina.

Kepada Numan Kurtulmus, Puan menyampaikan harapan agar kedua negara memperkuat kerja sama termasuk kerja sama dalam menghadapi permasalahan global.

Ia menyatakan, Indonesia dan Turkiye dapat terus saling mendukung di forum internasional, termasuk berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan global.

“Dalam konteks hubungan bilateral antara kedua negara, saya mendorong peningkatan beberapa agenda strategis, termasuk kerja sama dalam pemberantasan kejahatan transnasional dan pemberantasan terorisme,” kata politikus PDI-P itu.

Saat bertemu Numan Kurtulmus dan jajarannya, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi serta Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

Tak hanya dengan pimpinan Parlemen Turkiye, Puan sebelumnya melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Singapura Seah Kian Peng yang juga digelar di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) P20 di Brasil.

Puan bersama delegasi DPR pun disebut sempat berbincang santai dalam pertemuan informal dengan Ketua Parlemen Portugal, Jose Pedro Aguiar-Branco dan Ketua Parlemen Inggris, Lindsay Hoyle.

Ramallah: Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mengucapkan selamat via sambungan telepon kepada Donald Trump atas kemenangannnya dalam pemilihan umum presiden AS, menurut pernyataan dari kantor Abbas yang dikutip kantor berita resmi Palestina, Wafa, pada Jumat kemarin.

Selama panggilan telepon tersebut, Abbas menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan pemerintahan Trump mendatang untuk mengupayakan "perdamaian adil dan menyeluruh" antara Israel dan Palestina, berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Mengutip dari Libyan Express, Sabtu, 9 November 2024, Trump dilaporkan memberi tahu Abbas bahwa ia berkomitmen bekerja sama dengannya dan mitra regional lainnya untuk mendorong perdamaian dan menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung.
Panggilan telepon tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya dalam perang di Jalur Gaza.

Sejak Oktober tahun lalu, Israel menjalankan operasi militer di Gaza yang menewaskan banyak orang, di mana sebagian besarnya adalah warga sipil Palestina. Operasi Israel juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang meluas di Gaza.

PBB dan badan internasional lainnya telah berulang kali menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menuntut diakhirinya kekerasan.

Namun, upaya mediasi yang dipimpin AS, Mesir, dan Qatar untuk menengahi gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Gaza sejauh ini belum berhasil.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menghadapi kritik dari masyarakat internasional karena menolak menghentikan operasi militer di Gaza walau jumlah korban sipil yang tewas sangat tinggi.

Pejabat Palestina menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang dan menjalankan kebijakan hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza.

Mahkamah Pidana Internasional telah membuka pemeriksaan pendahuluan terhadap situasi di Gaza untuk menentukan apakah penyelidikan penuh terhadap dugaan kejahatan perang oleh pasukan Israel dan kelompok bersenjata Palestina diperlukan.

Kekerasan yang kembali terjadi telah meredupkan harapan untuk dimulainya kembali perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, yang telah terhenti selama beberapa tahun.

Namun, panggilan telepon antara Abbas dan Trump mungkin menandakan kesediaan kedua belah pihak untuk kembali terlibat dalam diplomasi di bawah naungan pemerintahan baru AS.

Baca juga: Kesepakatan Damai Trump 2020 Ancaman Bagi Palestina Saat Ini, Berikut 7 Alasannya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung Israel yang mengabaikan hukum internasional dalam pidatonya di perhelatan G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil.

Di hari terakhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) forum parlemen negara-negara G20 itu, Puan menegaskan bahwa seharusnya komunitas internasional perlu memobilisasi tindakan global dalam mengatasi berbagai tantangan global tersebut.

“Namun alih-alih memperkuat kerja sama internasional untuk tindakan bersama, beberapa negara melakukan tindakan sepihak, dan bahkan mengabaikan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Puan dikutip keterangan resmi, Sabtu (9/11/2024).

"Inilah yang kita lihat di Gaza di mana seruan komunitas internasional untuk mengakhiri perang diabaikan oleh Israel,” lanjut dia.

Padahal, eskalasi peperangan di wilayah Palestina tersebut sudah banyak warga sipil yang jatuh menjadi korban.

Di sisi lain, Puan meminta komunitas internasional, khususnya PBB, untuk memastikan tata global saat ini dapat mengatasi tantangan abad ke-21.

Menurut Puan, tata kelola global abad ke-21 harus lebih representatif, efektif, demokratis, dan akuntabel.

Atas kebutuhan tersebut, ia pun mendorong adanya reformasi di tubuh PBB.

“Itulah sebabnya kita perlu mereformasi dewan keamanan PBB, majelis umum PBB, dan lembaga keuangan internasional,” kata Puan.

"Dalam hal ini, Parlemen harus berada di garis depan dalam membela nilai-nilai demokrasi di tingkat nasional dan juga di tingkat global," sambungnya.

Hal ini mengingat fungsi PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mendorong kerja sama internasional, serta mengatasi berbagai masalah global seperti kemiskinan, konflik bersenjata, perubahan iklim, serta pelanggaran hak asasi manusia.

“Agar lebih relevan, PBB harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Puan.

“Konstituen kami menuntut PBB untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kenaikan harga pangan dan energi, dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan,” ucapnya.

Puan menyebut, permasalahan-permasalahan internasional di antaranya adalah pemanasan global telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dunia.

Ia mendorong parlemen setiap negara dunia untuk lebih banyak aktif menjadi bagian dari solusi sebab pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan tantangan global yang kompleks saat ini.

“Parlemen harus berkontribusi untuk membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mereformasi tata kelola global. Parlemen juga harus menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional dan piagam PBB sebagai prinsip panduan hubungan antar negara,” papar Puan.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JENEWA. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan bahwa hampir 70% dari korban tewas yang terverifikasi dalam perang Gaza adalah wanita dan anak-anak. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.

Menurut data PBB, korban tewas mencapai 8.119 jiwa sejak perang yang berlangsung selama 13 bulan antara militer Israel dan kelompok Hamas.

Namun, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan laporan otoritas kesehatan Palestina yang menyebutkan lebih dari 43.000 korban jiwa.

Walau begitu, analisis PBB mengenai usia dan jenis kelamin korban mendukung klaim Palestina bahwa sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.

Temuan PBB ini mengindikasikan “pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum kemanusiaan internasional, termasuk prinsip perbedaan antara kombatan dan warga sipil, serta proporsionalitas,” kata Kantor HAM PBB dalam laporan mereka yang berjumlah 32 halaman.

Misi diplomatik Israel di Jenewa dengan tegas menolak laporan tersebut.

Israel menyatakan bahwa laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) “gagal mencerminkan situasi di lapangan secara akurat” dan mengabaikan peran Hamas dalam menyebabkan kerugian pada warga sipil di Gaza.

Militer Israel, yang memulai serangan sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menawan lebih dari 250 sandera, mengklaim bahwa mereka berupaya menghindari korban sipil di Gaza.

Israel menuduh Hamas menggunakan infrastruktur sipil sebagai pelindung, termasuk rumah sakit, meskipun Hamas membantah tuduhan tersebut.

Korban Termuda Berusia Satu Hari

Ajith Sunghay, Kepala Kantor HAM PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina menjelaskan bahwa data korban tewas telah diverifikasi melalui tiga sumber berbeda, termasuk keluarga korban, LSM lokal, catatan rumah sakit, dan staf PBB di lapangan.

“Jumlah korban tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami memerlukan waktu untuk memverifikasi,” katanya, sambil memperkirakan bahwa jumlah akhir PBB akan mendekati angka yang dilaporkan otoritas Palestina.

Korban termuda yang terverifikasi adalah bayi laki-laki berusia satu hari, sementara korban tertua adalah wanita berusia 97 tahun.

Data PBB menunjukkan bahwa 44% dari korban tewas adalah anak-anak berusia 18 tahun ke bawah, dengan kategori usia lima hingga sembilan tahun sebagai kelompok terbesar, diikuti oleh anak usia 10-14 tahun.

Laporan ini menunjukkan bahwa dalam 88% kasus, lima orang atau lebih tewas dalam satu serangan, yang menunjukkan penggunaan senjata oleh militer Israel dengan dampak yang luas.

Laporan PBB juga mencatat bahwa beberapa kematian mungkin disebabkan oleh proyektil yang salah sasaran dari kelompok bersenjata Palestina.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Militer Israel mengumumkan pada Jumat (8/11) bahwa mereka berencana membuka perbatasan Kissufim di bagian tengah Gaza untuk memperlancar distribusi bantuan ke wilayah selatan Jalur Gaza.

Langkah ini diambil di tengah tekanan internasional yang semakin meningkat agar Israel mempercepat masuknya bantuan ke Gaza.

Di mana lembaga-lembaga kemanusiaan telah memperingatkan tentang krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah utara, tempat pasukan Israel melakukan operasi besar selama lebih dari sebulan.

Rencana pembukaan perbatasan ini mengikuti pengerjaan infrastruktur oleh insinyur militer dalam beberapa minggu terakhir untuk membangun titik-titik pemeriksaan dan jalan beraspal di kawasan tersebut.

Sebulan yang lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengirim surat kepada pejabat Israel yang mendesak diambilnya langkah konkret untuk menangani situasi yang memburuk di Gaza.

Surat tersebut, yang dipublikasikan oleh seorang reporter Axios di internet, memberi pemerintah Israel tenggat waktu 30 hari untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza.

Salah satu permintaan dalam surat tersebut adalah pembukaan jalur perbatasan kelima ke Gaza untuk memperluas akses bantuan dan mengurangi dampak dari blokade yang sedang berlangsung.

Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa negaranya telah menyusun rancangan resolusi yang akan diajukan ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangguhkan keanggotaan Israel jika Tel Aviv terbukti melanggar hukum internasional, aturan, dan keputusan terkait isu Palestina.

Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen di Kuala Lumpur, Anwar menjelaskan bahwa rancangan resolusi tersebut tengah dalam tahap negosiasi dan diharapkan segera diajukan untuk persetujuan Majelis Umum.

Ia menegaskan perlunya langkah tegas, termasuk potensi penghapusan keanggotaan Israel di PBB, atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.
“Malaysia akan memastikan bahwa agenda ini didengar dan diperhatikan sehingga kekejaman rezim Israel dapat dihentikan, serta memungkinkan bantuan kritis mencapai rakyat Palestina saat pembantaian terus memburuk,” kata Anwar, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 6 November 2024.

Inisiatif Malaysia ini mendapatkan momentum setelah Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, pekan lalu mendesak agar keanggotaan Israel di PBB ditangguhkan, mengingat pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan pendudukan di wilayah Palestina.

Anwar juga berharap bahwa resolusi ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dalam melanjutkan layanan esensial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, yang semakin mendesak.

Langkah ini diambil setelah Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Palestina. Kebijakan ini akan berlaku dalam 90 hari, yang berpotensi mengganggu layanan penting UNRWA bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. (Angel Rinella)

Baca juga: Israel Larang UNRWA Beroperasi, G7: Situasi Kemanusiaan di Gaza Bisa Hancur


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengambil langkah tegas dengan memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Langkah ini diambil di tengah berlangsungnya perang Israel dengan Hamas di Gaza, yang mencerminkan ketegangan internal di tingkat pemerintahan.

Berikut fakta-fakta pemecatan Yoav Gallant:

Hilangnya Kepercayaan

Netanyahu menyatakan bahwa keputusannya untuk memberhentikan Gallant didasari atas hilangnya kepercayaan selama perang Gaza melawan Hamas. Menurut Netanyahu, hubungan yang penuh kepercayaan antara perdana menteri dan menteri pertahanan sangat dibutuhkan, terutama di tengah situasi perang.

"Di tengah perang, lebih dari sebelumnya, kepercayaan penuh antara perdana menteri dan menteri pertahanan dibutuhkan," kata Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis oleh kantornya, sebagaimana dilansir kantor berita AFP, Rabu 6 November 2024.
Baca juga: Perang Israel-Hizbullah Tewaskan 3.000 Lebih Orang di Lebanon, 13 Ribu Terluka

Sering Berselisih Paham

Netanyahu dan Gallant diketahui sering berbeda pendapat dalam menentukan langkah-langkah militer terhadap Hamas. Perbedaan pandangan ini menjadi sorotan sejak serangan besar-besaran yang dilakukan kelompok Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sejumlah warga Israel.

Kerja Produktif di Awal Masa Kampanye

Netanyahu mengakui bahwa Gallant menunjukkan kinerja yang baik pada masa-masa awal kampanye militer. Namun, kepercayaan antara keduanya mulai menurun seiring berjalannya waktu.

"Meskipun pada bulan-bulan awal kampanye terdapat kepercayaan dan kerja yang sangat produktif, selama beberapa bulan terakhir kepercayaan tersebut telah terkikis," ungkap Netanyahu.

Pengganti Gallant

Netanyahu telah menunjuk Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, sebagai menteri pertahanan yang baru. Ia mengungkapkan keyakinannya terhadap Katz yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi keamanan nasional.

"Sehubungan dengan hal ini, saya memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan Menteri Pertahanan. Saya memilih untuk menunjuk Menteri Israel Katz sebagai penggantinya," jelas Netanyahu.

Tanggapan Gallant

Menanggapi keputusan Netanyahu, Gallant menyatakan tekadnya untuk tetap berkomitmen terhadap keamanan Israel. Ia menyampaikan tanggapan melaui media sosial.

"Keamanan Negara Israel adalah dan akan selalu menjadi misi hidup saya," ujar Gallant.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

ZURICH,investor.id – Pengangguran di Gaza telah melonjak hingga hampir 80% sejak perang Israel-Hamas meletus, menurut laporan Reuters. Ekonomi di Gaza yang hancur itu hampir runtuh total, kata Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Produksi ekonomi telah menyusut hingga 85% sejak konflik dengan Israel dimulai setahun yang lalu, yang menjerumuskan hampir seluruh 2,3 juta penduduk ke dalam kemiskinan, kata badan perburuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu.

“(Konflik tersebut telah menyebabkan) kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luas di pasar tenaga kerja dan ekonomi yang lebih luas di seluruh Wilayah Palestina yang Diduduki," lapor ILO merujuk pada Gaza dan Tepi Barat, seperti dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Di Tepi Barat, tingkat pengangguran rata-rata 34,9% antara Oktober 2023 dan akhir September 2024. Sedangkan ekonominya terkontraksi 21,7% dibandingkan dengan 12 bulan sebelumnya, kata ILO.

Sebelum krisis tingkat pengangguran di Gaza adalah 45,3% dan 14% di Tepi Barat, menurut organisasi yang berpusat di Jenewa tersebut. Warga Gaza kehilangan pekerjaan mereka sepenuhnya atau mengambil pekerjaan informal dan tidak teratur, yang terutama berpusat pada penyediaan barang dan jasa penting.

Israel melancarkan serangannya setelah orang-orang bersenjata yang dipimpin Hamas menyerang pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut penghitungan Israel.

Sebaliknya Israel menanggapi dengan serangan yang menewaskan lebih dari 42.000 orang, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Dua pertiga dari bangunan sebelum perang Gaza atau lebih dari 163.000 bangunan telah rusak atau rata dengan tanah, menurut data satelit PBB. Israel mengatakan operasinya ditujukan untuk membasmi militan Hamas yang bersembunyi di terowongan dan di antara penduduk sipil Gaza.

Krisis Meluas

Krisis telah meluas ke Tepi Barat, di mana hambatan Israel terhadap pergerakan orang dan barang ditambah dengan pembatasan perdagangan yang lebih luas dan gangguan rantai pasokan. Semua ini berdampak parah pada ekonomi, sebut ILO.

Israel mengatakan tindakannya di Tepi Barat diperlukan untuk melawan kelompok militan yang didukung Iran dan untuk mencegah bahaya bagi warga sipil Israel.

"Dampak perang di Jalur Gaza telah memakan korban jauh melampaui hilangnya nyawa, kondisi kemanusiaan yang menyedihkan, dan kerusakan fisik," ungkap direktur regional ILO untuk negara-negara Arab Ruba Jaradat.

"Hal ini telah mengubah lanskap sosial-ekonomi Gaza secara mendasar, sekaligus berdampak besar pada ekonomi dan pasar tenaga kerja Tepi Barat. Dampaknya akan terasa hingga generasi mendatang," pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Serangan tentara Zionis Israel di kawasan kamp pengungsi Jabalia, Gaza, membunuh sedikitnya 50 anak-anak dalam dua hari.

Badan urusan anak-anak PBB, UNICEF, pada hari Sabtu (2/11) mengatakan anak-anak itu tewas dalam serangan Israel yang menghancurkan dua bangunan tempat tinggal yang menampung ratusan orang.

UNICEF mengatakan bahwa mereka sedang melakukan program vaksinasi polio di wilayah utara Gaza ketika kendaraan quadcopter Israel melepaskan serangan udara.

"Serangan terhadap Jabalia, klinik vaksinasi, dan staf UNICEF merupakan contoh lebih lanjut tentang konsekuensi serius dari serangan tanpa pandang bulu (Israel) terhadap warga sipil di Jalur Gaza," kata UNICEF dalam pernyataannya.

Sehari setelahnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa tentara Israel menjatuhkan granat kejut di pusat vaksinasi polio di Kota Gaza dan melukai sedikitnya 4 anak.

Tonton:1 Tahun Perang Gaza dalam Hitungan Israel: Lebih dari 40.000 Target Dibom

​Anak-Anak Gaza Dilanda Ketakutan

Lembaga amal Save the Children mengatakan, tingginya jumlah pembunuhan terhadap anak-anak di Gaza menunjukkan bahwa situasi di kawasan tersebut semakin berbahaya untuk semua kalangan.

"Anak-anak terus-menerus dibombardir, dalam ketakutan terus menerus," kata Rachel Cummings, Direktur Kemanusiaan dan Ketua Tim Save the Children International di Gaza, dikutip Al Jazeera.

Otoritas kesehatan Palestina mencatat bahwa lebih dari 16.700 anak-anak telah terbunuh oleh serangan militer Israel sejak Oktober 2023. Jumlah itu sepertiga dari total korban tewas sebanyak 43.341. Angka itu dipastikan masih akan terus bertambah.

Dalam satu bulan terakhir saja, Israel telah membunuh lebih dari 1.000 orang Palestina di Gaza utara. Di saat yang sama, tentara Israel juga menutup akses bantuan makanan dan medis serta melumpuhkan fasilitas kesehatan.

"Orang-orang terus dibombardir dengan serangan udara. Kita juga tahu bahwa makanan dan air tidaklah cukup. Konvoi makanan dan air ditolak masuk ke wilayah utara. Ini benar-benar bencana. Kiamat sedang terjadi di wilayah utara Gaza," lanjut Cummings.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi krisis politik baru terkait kesepakatan sandera dalam perang Gaza setelah penangkapan beberapa orang terkait dugaan kebocoran dokumen rahasia dari kantornya.

Mengutip pemberitaan The Guardian pada Senin (4/11/2024), pengadilan Israel mengumumkan penangkapan tersebut pada Jumat (1/11/2024) pekan lalu, sebelum dimulainya hari Sabat.

Pengadilan tersebut mengatakan penyelidikan bersama oleh polisi, dinas keamanan dalam negeri, dan tentara mencurigai adanya “pelanggaran keamanan nasional yang disebabkan oleh penyediaan informasi rahasia yang melanggar hukum”, yang juga merugikan pencapaian tujuan perang Israel.

Salah satu dari mereka yang ditangkap diyakini adalah juru bicara perdana menteri.

Meskipun sebagian besar rincian masih dirahasiakan karena perintah pembungkaman sebagian (partial gag order), media Israel telah melaporkan bahwa tujuan perang yang dimaksud adalah pembebasan 101 sandera Israel yang masih ditahan oleh Hamas. Para tersangka diduga secara selektif membocorkan dokumen strategi Hamas yang ditemukan oleh pasukan militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) di Gaza.

Mereka kemudian memanipulasi atau mengedit materi tersebut agar tampak seolah-olah kelompok militan Palestina berusaha menyelundupkan sandera ke Mesir, dan kemudian ke Iran. atau Yaman.

Pada September, Netanyahu membuat klaim tersebut dalam wawancara dan konferensi pers untuk mendukung tuntutan baru yang dia buat dalam pembicaraan gencatan senjata dan pembebasan sandera: perlunya pasukan Israel untuk tetap berada di perbatasan Gaza-Mesir.

Permintaan tersebut ditolak oleh Hamas dengan alasan bahwa hal tersebut bukan bagian dari persyaratan yang telah diterima secara bersyarat oleh kedua belah pihak, dan merupakan alasan utama kegagalan negosiasi selama berbulan-bulan.

Netanyahu telah berulang kali dituduh menunda-nunda kesepakatan demi menghindari runtuhnya pemerintahan koalisinya. Kemenangan total atas Hamas adalah kutukan bagi sekutu sayap kanan Hamas, dan dia diyakini menganggap tetap menjabat sebagai cara terbaik untuk menghindari tuntutan dalam kasus penipuan, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan yang diajukan pada tahun 2019. Adapun, dia membantah melakukan kesalahan apa pun.

Tak lama setelah pemimpin Israel pertama kali menyebutkan dugaan rencana Hamas, laporan yang tampaknya didasarkan pada materi yang sama muncul di media Inggris The Jewish Chronicle dan tabloid Jerman Bild, yang dimuat secara luas oleh media Israel.

Khawatir publikasi artikel tersebut akan membahayakan upaya pengumpulan intelijen di Gaza, tentara Israel melancarkan penyelidikan atas kebocoran tersebut, dengan mengumumkan bahwa mereka “tidak mengetahui adanya dokumen semacam itu”. The Jewish Chronicle kemudian mencabut cerita tersebut dan memecat jurnalis yang menulisnya.

Kantor PM Netanyahu pada hari Jumat mengatakan tidak ada seorang pun yang bekerja untuk Netanyahu yang diinterogasi atau ditahan. Namun pada keesokan harinya mereka tidak menyangkal bahwa kebocoran tersebut mungkin berasal dari kantornya. Puluhan kebocoran lain terkait gencatan senjata dan negosiasi pembebasan sandera muncul di laporan media, katanya, tanpa memicu penyelidikan.

Tuduhan tersebut diduga terkait dengan kebocoran dokumen rahasia, kelalaian dalam menangani materi, dan menggunakannya untuk mempengaruhi opini publik, serta mempekerjakan seorang penasihat secara tidak tepat tanpa izin keamanan yang memadai.

Kabar mengenai penangkapan tersebut disambut dengan kemarahan oleh para pengkritik perdana menteri di negara yang terpecah secara politik. Pada Sabtu malam, ribuan orang di seluruh Israel bergabung dalam demonstrasi mingguan yang mendukung kesepakatan tersebut.

Pemimpin oposisi, Yair Lapid, menulis di X: “Kami memiliki musuh yang tangguh di luar negeri, namun bahaya dari dalam dan dari pusat pengambilan keputusan yang paling sensitif mengguncang fondasi kepercayaan warga Israel dalam melakukan perang. dan dalam menangani masalah keamanan yang paling sensitif dan eksplosif.”