Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah sehingga kerap jadi sasaran empuk kejahatan dan penipuan digital.

"Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50 persen. Masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia 2024 di JCC, Jakarta, Kamis (1/8).

Ia pun berpesan agar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital.

"Jangan sampai rakyat kecil menjadi pihak yang dirugikan," kata dia.

Jokowi juga meminta agar sistem perlindungan konsumen disiapkan sebaik mungkin, serta harus bisa memberikan kepastian keamanan data konsumen. Sebab, keamanan data menjadi hal yang sangat penting. Ia mewanti-wanti agar Indonesia mengedepankan backup atau cadangan data berlapis ke depan.

"Penting itu. Saya kita pengamanan kita kemarin harus betul-betul dijadikan pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk ke depannya," ujarnya.

Berdasarkan survey OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68 persen pada 2022. Sementara, tingkat inklusi keuangan pada 2022 mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode 2019 yaitu 76,19 persen.

"Secara umum di Indonesia, inklusi itu lebih tinggi dari literasi, artinya lebih banyak orang yang gunakan produk (keuangan) daripada memahami," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam episode pertama podcast 'Money Honey' CNNIndonesia.com, Jumat (24/2).