DEPOK, KOMPAS.com - Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengusulkan pemeriksaan psikologis secara menyeluruh terhadap Meita Irianty, tersangka penganiayaan balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan).

“Kalau memang ingin, (bisa) menghadirkan atau memberikan kesempatan kepada ahli psikologi untuk memahami kondisi terdakwa secara lebih utuh,” kata Reza kepada Kompas.com usai sidang, Rabu.

Ide ini muncul setelah Reza melihat bagaimana argumentasi yang disampaikan masing-masing dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum Meita.

Dalam sidang, kuasa hukum berargumen tindakan penganiayaan oleh Meita disebabkan faktor eksternal atau lingkungan. Kondisi kehamilan yang sedang dijalaninya bisa menjadi salah satu pemicunya.

Sedangkan JPU menduga penganiayaan ini murni dari sifat Meita sebagai individu. Sebab, Meita menganiaya korban tidak hanya sekali.

Menimbang hal itu, pemeriksaan psikologis bisa menjadi barang bukti baru yang mungkin dapat meringankan atau memberatkan putusan vonis Meita.

Meski sebenarnya, setiap perilaku manusia disebabkan multifaktor, termasuk internal dan eksternal.

“Bukan hanya frekuensi tindakan (yang perlu dipertimbangkan), tapi juga durasi, apakah berencana atau spontan,” ujar Reza.

“Kalau terdakwa bertindak karena insidental, berarti (Meita) ada di label reckless yang memungkinkan hukuman bisa ringan tapi tetap dihukum,” sambungnya.

Sebelumnya, Meita didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganiaya dua balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan) yang pertama kali dilakukan terhadap MK pada Senin (10/6/2024).

"Terdakwa memukul pantat kiri, mencubit lengan, dan kembali memukul pantat korban," ungkap JPU Edrus di ruang sidang.

Selain itu, Meita juga diduga mendorong, memukul, dan menendang kaki korban.

Sementara, terhadap korban AM yang masih berusia 9 bulan saat kejadian, penganiayaan terjadi pada Selasa (11/6/2024) dan Rabu (12/6/2024).

"Terdakwa menarik tangan kiri AM dengan kasar dan mencubit pantat korban beberapa kali, lalu mendorong kepala belakang korban," ujar Edrus.

Meita pun didakwa berdasarkan Pasal 80 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Pengasuhan Anak segera disahkan. Desakan ini muncul setelah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Depok.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada payung hukum tentang permasalahan pengasuhan anak. Padahal, kata dia, RUU Pengasuhan Anak ini penting agar anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

“Makanya dalam rencana strategis KPAI yang sudah dipresentasikan di berbagai Kementerian Lembaga, Kepresidenan, kita ingin Indonesia bersama sama mengesahkan RUU Pengasuhan Anak. Agar kejadian seperti ini tidak lagi terjadi,” kata Jasra Putra kepada Republika.co.id, baru-baru ini.

Selain itu, Jasra juga menilai perlu ada pengetatan dalam proses assessment calon pengasuh atau pendidik di daycare. Menurut dia, itu penting untuk memastikan bahwa anak-anak berada di tangan pengasuh yang kompeten dan dapat dipercaya sehingga mengurangi risiko kekerasan dan penelantaran.

“Dengan adanya peristiwa ini, kita tetap butuh proses perekrutan yang ketat untuk bisa memastikan bahwa memang pengasuh itu senang dengan anak 0 sampai 6 tahun ya,” kata Jasra.

Dia juga menekankan pentingnya akreditasi lembaga pengasuhan seperti daycare, sehingga ada pengawasan bertingkat mulai dari tingkat RT/RW hingga pihak kepolisian. Ia pun meminta agar orang tua lebih kritis dalam memilih dan menentukan daycare.

“Lembaga pengasuhan atau daycare itu harus memiliki kode etik bekerja dengan anak, punya passion atau hati bersama anak, punya track record penyayang anak,” kata Jasra.

Lebih lanjut Jasra mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menyaksikan atau mengetahui adanya anak yang menjadi korban kekerasan. KPAI menyediakan hotline dengan menghubungi nomor Whatsapp 081110027727.

“Siapapun bisa mengirimkan dokumen, foto, rekaman suara, rekaman video, laporan ke dalamnya. Kamu juga memiliki jaringan komunikasi melalui telepon di (+62) 021 31901446, (+62) 021 31900659, juga email di [email protected],” kata Jasra.

Masyarakat juga bisa me-mention atau melakukan tag ke media sosial KPAI di Facebook dan Youtube dengan mengetik Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian Instagram dan Twitter dengan mengetik kpai_official dan melapor dengan mengisi Form Online Pengaduan di https://www.kpai.go.id/formulir-pengaduan.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Polresta Depok sudah menciduk pemilik daycare Wensen school, Meita Irianty terkait kasus penganiayaan terhadap anak balita berusia 2 tahun dan bayi berusia 7 bulan. Polisi menyebut adanya korban yang mengalami trauma hingga ada yang menderita dislokasi tulang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Polres Metro (Polrestro) Depok terkait penanganan dugaan kekerasan terhadap balita di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat.

"KemenPPPA sudah berkoordinasi dengan Polres Depok," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, tim SAPA 129 KemenPPPA telah melakukan penjangkauan terhadap korban anak dan keluarganya. "Menugaskan tim pendamping anak untuk lakukan penjangkauan," kata Nahar.

Seperti diberitakan sebelumnya, video penganiayaan terhadap balita berusia dua tahun yang diduga dilakukan pemilik daycare di Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Korban dianiaya saat sedang dititipkan di daycare tersebut pada Rabu (24/7/2024).

Setelah mengetahui kejadian penganiayaan terhadap anaknya, orang tua korban kemudian membuat laporan di Polres Metro Depok pada Senin (29/7/2024). Kasus ini banyak dikomentari warganet yang merasa geram terhadap pelaku penganiayaan.