Wali murid dari seorang siswa SD swasta di Kota Yogya yang diduga mengalami perundungan selama tiga tahun melaporkan kasus tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta pada Senin (14/10). Sebelumnya, mereka telah melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta.

Seperti saat melapor ke Dindikpora, wali murid berinisial K hadir didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa. Pertemuan dengan KPAID berlangsung tertutup selama kurang lebih satu jam.

"Pengaduan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang kemarin diajukan ke Dindikpora," ujar kuasa hukum K, Husni Al Amin, kepada awak media usai pertemuan.

Husni menjelaskan bahwa KPAID Kota Yogyakarta telah menerima laporan mereka dengan baik. Pihaknya berharap ada tindakan tegas dan pemberian sanksi hukum kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan wali kelas korban.

Dengan demikian, dugaan perundungan yang terjadi di salah satu SD swasta di Kota Yogyakarta ini kini telah dilaporkan kepada dua pihak, yaitu Dindikpora Kota Yogyakarta dan KPAID Kota Yogyakarta.

Pandangan Jogja telah mencoba menghubungi kepala sekolah melalui WhatsApp dan mendatangi langsung sekolah terkait, namun hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan.

Sebelumnya, pengaduan terkait dugaan perundungan ini diajukan ke Dindikpora pada Jumat (11/10). Husni menyebutkan bahwa korban mengalami perundungan fisik dan verbal, termasuk dipukul, diceburkan ke kolam, dan yang terbaru, ditendang hingga harus dirawat di rumah sakit.

Orang tua korban pernah melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah, namun tidak mendapat respon yang memadai. Saat ini, korban mengalami tekanan mental yang ditandai dengan sikap sering marah, takut bertemu orang lain, dan menunjukkan perlawanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Kasus terbaru yang mencuat adalah pencabulan yang terjadi di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang, Banten.

Berdasarkan data KPAI, dalam tiga tahun terakhir tercatat 14.653 kasus pelanggaran hak anak.

Kasus pencabulan di Tangerang, menurut Ai Maryati, merupakan contoh tragis bagaimana anak-anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban di tempat yang seharusnya aman bagi mereka.

“Kita melihat ada dua hal krusial. Pertama, kekerasan seksual seperti sodomi yang telah terjadi berulang kali di panti tersebut,” kata Ai di Kantor Kementerian Sosial, Senin (7/10/2024).

Ai menjelaskan bahwa kekerasan ini dilakukan oleh individu yang dianggap sebagai orang tua, baik orang tua asuh maupun kepala panti.

Hal ini membuat penolakan dari pihak anak menjadi sangat sulit.

KPAI mencatat bahwa sebanyak 32 anak menjadi korban, di mana 26 di antaranya telah terdata dan 4 lainnya sudah di-profiling.

Adapun Yayasan yang mengelola panti asuhan tersebut telah beroperasi selama 20 tahun.

“Kami meminta agar setiap anak mendapatkan perlindungan penuh, karena dampak psikologis dan kesehatan reproduksi dari kekerasan ini sangat berat,” katanya.

Oleh karena itu, Ai Maryati menekankan pentingnya evaluasi dan koordinasi yang lebih ketat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.

“Standar koordinasi dan evaluasi harus diperkuat. Meski banyak yang sudah berkontribusi untuk kesejahteraan anak, kita tidak boleh membiarkan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan yayasan untuk kepentingan pribadi melalui eksploitasi seksual,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul) berkomitmen untuk segera merevisi kebijakan perlindungan anak, termasuk memperkuat pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan panti asuhan.

Mereka juga berharap masyarakat sipil tetap aktif dalam gerakan perlindungan anak dengan standar yang lebih ketat dan pengawasan yang menyeluruh.

“Ini menjadi perhatian kami, dan kami akan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait agar kasus seperti ini tidak terulang,” ungkap Gus Ipul.

Diberitakan sebelumnya, tujuh orang dilaporkan menjadi korban dugaan pencabulan oleh S (49) dan YB (30), yang diketahui sebagai pemilik dan pengurus salah satu yayasan panti asuhan di Tangerang Kota.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, jumlah tersebut merupakan laporan yang diterima dari penyidik Polres Metro Tangerang Kota per hari ini, Senin (7/10/2024).

“Sampai saat ini, berdasarkan laporan dari penyidik ada 7 korban. (Rinciannya) 3 anak, 4 dewasa,” kata Ade saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (7/10/2024).

Ade juga mengungkapkan, tujuh korban dugaan pencabulan tersebut semuanya laki-laki.

Sejauh ini, Polres Metro Tangerang Kota baru menangkap S dan YB, yang kini ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan.

“Sementara itu, satu tersangka lainnya yang juga pengurus, sudah ditetapkan sebagai DPO, yaitu YS. Sedang dikejar oleh Polres Metro Tangerang Kota,” kata Ade.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan melakukan peninjauan kembali regulasi dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

Hal itu merespons kasus pencabulan yang terjadi di salah satu panti asuhan di Kota Tangerang, Banten.

“Kebijakan nasionalnya sudah ada, regulasinya juga sudah jelas. Namun, kami akan me-review pengawasan dan standardisasi bersama KPAI serta LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak," ujar Gus Ipul di Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Jika ada yang perlu diperbaiki, kita akan perbaiki. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kami,” tambahnya.

Gus Ipul juga menekankan, pengawasan terhadap panti asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Pengawasan melekat ada di tingkat kabupaten/kota karena jangkauannya lebih dekat. Mereka punya kewajiban untuk mengawasi panti-panti ini secara rutin,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Berdasarkan data KPAI, selama tiga tahun terakhir, terdapat 14.653 kasus pelanggaran hak anak yang tercatat.

Kasus pencabulan di Kota Tangerang, menurut Ai Maryati, adalah contoh tragis dari bagaimana anak-anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban di tempat yang seharusnya aman bagi mereka.

“Kita melihat ada dua hal krusial. Pertama, kekerasan seksual seperti sodomi yang telah terjadi berulang kali di panti tersebut," ungkapnya.

"Kedua, kekerasan ini dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai orang tua, baik itu orang tua asuh maupun kepala panti. Ini membuat penolakan dari pihak anak menjadi sangat sulit,” tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, tujuh orang dilaporkan menjadi korban dugaan pencabulan oleh S (49) dan YB (30), yang diketahui sebagai pemilik dan pengurus salah satu yayasan panti asuhan di Tangerang Kota.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, jumlah tersebut merupakan laporan yang diterima dari penyidik Polres Metro Tangerang Kota per hari ini, Senin (7/10/2024).

“Sampai saat ini, berdasarkan laporan dari penyidik ada 7 korban. (Rinciannya) 3 anak, 4 dewasa,” kata Ade saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (7/10/2024).

Ade juga mengungkapkan, tujuh korban dugaan pencabulan tersebut semuanya laki-laki.

Sejauh ini, Polres Metro Tangerang Kota baru menangkap S dan YB, yang kini ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan.

“Sementara itu, satu tersangka lainnya yang juga pengurus, sudah ditetapkan sebagai DPO, yaitu YS. Sedang dikejar oleh Polres Metro Tangerang Kota,” kata Ade.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti kasus tewasnya Rindu Syahputra Sinaga (14 tahun). Tewasnya Rindu disebut-sebut lantaran hukuman squat jump 100 kali oleh gurunya yang berinisial SW.

Hukuman diberikan lantaran Rindu tidak menghafal nama-nama nabi di Alkitab.

Salah satu yang disoroti KPAI adalah soal penanganan medis yang diberikan terhadap Rindu. Sebab, Rindu meninggal satu pekan usai hukuman itu.

“Dari Kamis (19/9) trauma kaki, kemudian 2 kali ke klinik, dan kemudian karena kondisi kritis pada Rabu (25/9) baru dirujuk, menyatakan ada beberapa penjelasan yang luput, yang perlu diungkap, sehingga menyebabkan anak tidak mendapatkan upaya optimal penanganan,” kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, pada Jumat (4/10).

“Apakah keterbatasan alat, jarak klinik dan RS yang jauh, atau keterbatasan biaya sehingga tidak ada upaya lanjut, sehingga Kamis (26/9) dinyatakan sudah telat dan meninggal pagi jam 06.30 WIB?” sambungnya.

Kata Jasra, dari informasi yang diterima pihaknya, ada keluhan dari pihak RS bahwa Rindu memang terlambat ditangani.

“Dan yang terjadi menurut RS, ini telat tertangani dan meninggal. Sebelumnya anak (sudah) mengeluh sakit dan susah jalan kepada orang tua dan teman-temannya. Namun anak pasca-kejadian tetap sekolah yang menyebabkan kondisinya terus menurun,” sambungnya.

Di sisi lain, polisi juga sudah melakukan ekshumasi terhadap jasad Rindu. Dalam 3 hingga 4 pekan ke depan, diperkirakan hasil autopsi sudah keluar.

Dengan demikian, penyebab pasti kematian Rindu akan diungkap. Selain itu, dalam kasus ini, polisi juga sudah memeriksa 9 saksi namun tidak menyebutkan identitas para saksi itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah menyambut baik dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri.

Ia berharap, langkah ini dapat meningkatkan kualitas dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman sesuai dengan harapan masyarakat.

"Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak," kata Ai Maryati, dalam keterangan resminya, Rabu (25/9/2024).

"Ini juga menjadi tonggak dan momentum bersama untuk memberikan keadilan, memberikan rasa perlindungan, memberikan rasa dilayaninya publik oleh Polri," ujar dia.

Ai Maryati mengatakan, dibentuknya Dittipid PPA-PPO dengan menunjuk Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur adalah komitmen Polri bersama dengan masyarakat dalam menentang dan melawan segala kekerasan terhadap kekerasan perempuan dan anak.

"Acap kali perempuan dan anak juga menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang," kata dia.

"Kita semua menentang, melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberantas tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan antar wilayah, bahkan antar negara," ujar dia.

KPAI berharap Dittipid PPA-PPO nantinya akan berperan maksimal, bekerja secara efektif untuk mengungkap kejahatan siber yang berkaitan perempuan dan anak.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi mengaku prihatin atas insiden tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi, usai diduga hendak melakukan tawuran.

"Kita berduka dengan ada 7 korban yang meninggal, tapi satu sisi kita juga prihatin sebenarnya karena ada fenomena menarik sebenarnya bahwa telah terjadi banyaknya geng motor yang akhirnya terjadi tujuh korban tersebut," kata Novrian selaku Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi di Polres Metro Bekasi Kota, Senin (23/9).

Novrian menyayangkan masih maraknya remaja di Kota Bekasi yang menggunakan waktu malam hari untuk melakukan aktivitas yang tak bermanfaat bahkan merugikan masyarakat. Maka dari itu, dia meminta kepada orang tua untuk memperhatikan aktivitas anak-anaknya.

"Kita bisa lihat bagaimana hari ini ditemukannya alat-alat yang membahayakan masyarakat dan kita juga mengimbau buat orang tua bisa memperhatikan aktivitas anaknya di malam hari jangan sampai kontrol dari orang tua berkurang," ujar dia.

Sebelumnya, total terdapat 7 mayat ditemukan mengambang di Kali Bekasi. 7 Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh ibu-ibu yang sedang mencari kucingnya yang hilang. Temuan itu kemudian dilaporkan ke kepolisian dan Koramil setempat.

Belum diketahui identitas dari 7 mayat tersebut. Adapun 7 jenazah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi.

Sebelum menemukan 7 mayat itu, polisi sempat mengamankan 22 orang, 6 senjata tajam, dan 30 unit motor. 3 Dari 22 orang yang diamankan ditetapkan sebagai tersangka.

3 Orang yang telah ditetapkan jadi tersangka itu didapati membawa 3 buah senjata tajam. Belum diketahui, puluhan orang yang diamankan sudah kembali dipulangkan ataukah ditahan. Kasus itu ditangani oleh Polres Metro Bekasi Kota.

KPAI mengambil tindakan menanggapi dugaan perundungan RE, seorang siswa SMA Binus School Simprug. Mereka serius mengawasi kasus ini.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPAI Aris Adi Leksono.

“Sesuai (tusi) tugas dan fungsi, KPAI sudah melakukan pengawasan, kami memastikan kasus ini segera ditangani dengan cepat, mengedepankan penanganan berdasarkan amanah UU Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak,” ujarnya melalui pesan singkat pada kumparan, Senin (16/9).

Bahkan, KPAI sudah berkordinasi dengan kepolisian untuk membuat kasus ini terang benderang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Unit PPA Polres Jakarta Selatan, UPTD PPA Jaksel, serta irjen Kemendikbud,” ungkapnya.

Menurutnya, koordinasi ini dilakukan untuk mendapat data anak yang terlibat agar selanjutnya diberi perlindungan oleh KPAI.

“Koordinasi ini mendapatkan memastikan data anak, baik korban maupun terduga pelaku, selanjutnya memastikan pihak terkait menjalankan tusi layanan pendampingan kepada anak, terutama dalam proses penyelidikan kepolisian,” ujarnya.

Selanjutnya, KPAI berencana untuk lakukan koordinasi dengan pihak Binus School agar menangani kasus dengan baik. Selain itu, juga untuk memastikan Binus School mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari.

“Kami akan berkoordinasi dengan yayasan Binus dan Kemendikbud agar proses penyelidikan ini berjalan baik, cepat dan benar, serta memastikan komitmen yayasan Binus agar ke depan lebih efektif lagi dalam melakukan langkah pencegahan dan penanganan,” tutupnya.

Sebelumnya, seorang siswa Binus School Simprug berinisial RE mengaku mendapat perundungan dari beberapa siswa lainnya. Ia menceritakan pengalaman pahitnya ini di sebuah Podcast.

Ia mengaku dipaksa untuk masuk ke dalam toilet lalu kemudian dipukuli di dalamnya. Pada kejadian yang terjadi di bulan Januari 2024 itu juga, RE mengaku mendapat pelecehan.

Menanggapi hal ini, Binus School Simprug menggandeng pengacara Otto Hasibuan. Kuasa hukumnya itu pun mengatakan bahwa kasus ini bukan perundungan melainkan perkelahian karena menurutnya, dari bukti CCTV yang ada, tak ada adegan pemaksaan pada RE untuk masuk ke dalam toilet.

"Ketika dia mengatakan bahwa dia dikatakan di-bully. Kita lihat faktanya adalah memang adalah perkelahian di antara mereka," kata Otto, Sabtu (14/9).

"Ternyata di sana (toilet) itu yang terjadi adalah adanya istilahnya siswa ini sepakat untuk bertinju, berkelahi. Jadi, satu lawan satu berkelahi. Setelah itu selesai," jelas Otto.

Sementara itu, kasus ini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Perkaranya sudah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan, artinya polisi sudah menemukan adanya unsur pidana di dalamnya.

"Sekarang juga sudah lagi diproses, hari ini sudah naik sidik sudah gelar perkara," ujar Kasi Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Senin, 9 September lalu.

Nurma menyebut total ada 4 orang terlapor dalam kasus itu yang berinisial K, L, C, dan K. Meskipun sudah naik ke tahap penyidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan oleh polisi.

"Terlapor ada 4 orang," kata Nurma.

Terbaru, Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 orang saksi dalam kasus dugaan perundungan yang viral ini.

"(Saksi) 18 orang," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi, saat dikonfirmasi, Senin (16/9).

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Tasikmalaya mengedukasi sejumlah guru dari beberapa sekolah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, agar memiliki pemahaman dalam penanganan dan pencegahan perundungan pada siswa di lingkungan sekolah.

"Kami berharap dengan edukasi ini para guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pengayom bagi siswanya," kata Ketua KPAID Tasikmalaya yang meliputi wilayah tugas Kabupaten Garut Ato Rinanto saat acara Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, di Gedung PGRI Garut, Jumat.

Ia menuturkan kehadiran guru dari sejumlah sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Garut itu bisa menjadi penggerak untuk memiliki pemahaman dan kemampuan pencegahan maupun penanganan bagi siswa yang menjadi korban perundungan.

Tempat yang menjadi potensi perundungan bagi anak-anak itu, kata dia, di antaranya di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan bermainnya yang selama ini harus menjadi perhatian guru dan juga semua pihak untuk mewaspadainya.

"Perundungan itu harus diwaspadai, dan terkadang pelakunya itu orang dekat, maka penting dilakukan sosialisasi untuk mendeteksi dini," katanya.

Ia menyampaikan bahwa sosialisasi kepada guru tentang perundungan terhadap anak di Garut itu penting dilakukan sebagai pembekalan diri dan mempertajam pandangan untuk mengetahui anak yang menjadi korban perundungan.

Kehadiran guru, kata dia, penting untuk bisa mendidik anak agar tidak menjadi pelaku perundungan, maupun mengatasi dengan cepat apabila mengetahui ada anak yang menjadi korban perundungan.

"Guru itu sebagai subjek dan siswa itu objeknya, maka harapan kami ada peningkatan penajaman terhadap anak yang menjadi pelaku bullying. Kami harap ada kerja sama untuk menyelamatkan anak-anak agar tidak terjadi bullying," katanya.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Enjang Tedi yang hadir dalam acara edukasi tentang perundungan kepada kalangan guru di Garut mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Ia berharap perda yang sudah ada itu dapat diketahui dan dipahami oleh guru di setiap tingkatan sekolah yang selama ini kesehariannya berhadapan dengan anak-anak.

"Kita sampaikan kepada para guru, guru BK (bimbingan konseling) karena sebenarnya mereka bisa mendeteksi dini terjadinya kekerasan atau perundungan terhadap anak," katanya.

Ia berharap para guru setelah mengikuti kegiatan edukasi itu bisa memiliki kemampuan untuk bergerak cepat apabila mengetahui adanya persoalan anak didiknya menjadi korban perundungan atau perbuatan lainnya.

"Kita hadirkan dari KPAID dan juga dari Kanit PPA Polres Garut untuk menyampaikan kepada guru tentang pencegahan dan penanganan kasus bullying," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, terdapat beberapa anak pelajar yang mendapat tindak kekerasan dari aparat saat mereka diamankan dalam aksi unjuk rasa tolak revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"KPAI menemukan adanya pelanggaran hak anak, termasuk penggunaan kekerasan oleh aparat," ungkap Komisioner KPAI Diyah Puspitarini dalam keterangan resmi KPAI, Jumat (23/8/2024).

Diyah mengatakan, 7 anak pelajar yang ikut demo tolak revisi UU Pilkada diamankan di Polda Metro Jaya.

Sementara itu, 78 anak pelajar lainnya diamankan di Polres Jakarta Barat.

"Pengakuan 2 dari 7 anak-anak yang diamankan (di Polda Metro Jaya) bahwa terjadi pemukulan oleh pihak kepolisian. Proses penyidikan terhadap anak-anak dilakukan pada pukul 21.00 hingga menjelang pagi," kata Diyah.

Lebih lanjut, Diyah mengungkapkan, KPAI turut menyaksikan dan mendapat laporan soal pegiat hak asasi manusia, termasuk pengacara dipersulit saat hendak memberikan pendampingan.

"(Mereka) dihalang-halangi pihak kepolisian saat mau melakukan pendampingan saat anak-anak diproses penyidikan di Renakta PMJ," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pelajar mendatangi lokasi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) sore.

Mereka datang dari sebuah gang di Jalan Gatot Subroto, dari arah Slipi menuju arah Kuningan, Jakarta Selatan.

Pakaian seragam masih melekat di tubuh mereka. Namun, kemeja seragamnya ditutupi jaket. Sebagian wajah mereka ditutupi slayer dan buff.

Mereka melintasi ruas tol dalam kota, lalu berbaur dengan massa aksi lain di depan Gedung DPR/MPR RI.

Saat itu, kondisi tol dalam kota kosong melompong karena penutupan jalan.

Sambil berlarian menuju depan Gedung DPR/MPR RI, rombongan pelajar berjumlah 20-30 orang itu meneriakkan yel-yel.

"Assalamualaikum, wa'alaikumsalam. STM datang bawa pasukan," seru rombongan tersebut bersahutan.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Diyah Puspitarini menyebutkan, sejumlah pelajar terluka saat ikut melakukan aksi unjuk rasa penolakan revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"(Pelajar) ada yang menjadi korban. Jadi saya berada di lokasi (demo) melihat sendiri ada anak yang terluka. Kemudian ada yang dibawa ke ambulans, dibawa ke rumah sakit," ungkap Diyah kepada Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Diyah mengatakan, dirinya tidak dapat memastikan berapa jumlah pasti pelajar yang terluka.

Di lain sisi, Diyah mengungkapkan, sejumlah pelajar turut diamankan polisi dalam aksi demo kemarin.

"Kemudian juga ada yang diamankan 7 orang anak (pelajar) diamankan di Polda. Ada 78 anak pelajar diamankan di Polres Jakbar," jelas Diyah.

Diyah berujar, pihaknya melakukan pendampingan terhadap pelajar yang diamankan.

Pada Jumat pagi ini, kata Diyah, pelajar yang diamankan di Polda telah dipulangkan ke orangtuanya.

"Kemudian yang di Polres Jakbar ini tinggal 6 orang. Selebihnya sudah sudah dikembalikan ke orangtua, dijemput oleh orang tua. Mereka mendapatkan perlakuan yang baik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pelajar mendatangi lokasi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) sore.

Mereka datang dari sebuah gang di Jalan Gatot Subroto, dari arah Slipi menuju arah Kuningan, Jakarta Selatan.

Pakaian seragam masih melekat di tubuh mereka. Namun, kemeja seragamnya ditutupi jaket. Sebagian wajah mereka ditutupi slayer dan buff.

Mereka melintasi ruas tol dalam kota, lalu berbaur dengan massa aksi lain di depan Gedung DPR/MPR RI.

Saat itu, kondisi tol dalam kota kosong melompong karena penutupan jalan.

Sambil berlarian menuju depan Gedung DPR/MPR RI, rombongan pelajar berjumlah 20-30 orang itu meneriakkan yel-yel.

"Assalamualaikum, wa'alaikumsalam. STM datang bawa pasukan," seru rombongan tersebut bersahutan.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

KPAI melakukan pengawasan untuk mengetahui keterlibatan pelajar dan upaya perlindungan anak saat demo tolak RUU Pilkada di depan gedung DPR, Kamis (22/8).

"KPAI menemukan sekitar ratusan anak pelajar ikut aksi di sore hari dan berkelompok yang datang dari arah GBK, Tol, dan Benhil pada pukul 18.00-an. Menurut info dari pelajar, mereka berkoordinasi melalui grup WhatsApp dan aplikasi lainnya," ujar Diyah Puspitarini, Komisioner Pengampu Kekerasan Fisik Psikis, Anak, Situasi Darurat, dan Anak Disabilitas, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/8).

Saat penyisiran massa aksi, KPAI menemukan beberapa pelajar yang terpukul dan jatuh serta diamankan di dalam Gedung DPR. Hingga saat ini KPAI masih menyisir pelajar yang dirawat dan mengalami luka-luka di rumah sakit terdekat dari lokasi.

Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 60, anak pelajar yang ikut dalam aksi dan kemudian menjadi korban termasuk dalam anak situasi darurat dengan jenis korban kerusuhan, maka hak perlindungan khusus anak dalam hal ini anak pelajar adalah:

1) Proses cepat termasuk proses hukum,

2) Mendapatkan pendampingan psikososial,

3) Mendapatkan bantuan sosial,

4) Mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, KPAI mengimbau agar:

1) Bagi anak yang mendapati luka agar mendapatkan bantuan pemeriksaan

2) Perlindungan anak agar tidak mendapatkan perlakuan respresif

3) Terdapat beberapa anak yang saat ini diamankan di Polda agar mendapatkan hak sesuai Pasal 59A

4) Agar berbagai pihak mengedukasi anak dan memahamkan serta melindungi, di samping tetap memperhatikan partisipasi anak.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa Cut Intan Nabila tengah menjadi buah bibir. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soroti dan anggap kasus ini perlu tindakan segera.

Cut Intan Nabila bersama anaknya yang masih bayi menjadi korban KDRT sang suami, Armor Toreador.

Menurut Anggota KPAI sekaligus pengampu klaster anak korban kekerasan fisik/psikis, Diyah Puspitarini kasus ini harus mendapat perhatian.

“KPAI turut prihatin atas kejadian ini yang korbannya juga ada anak. Dalam hal ini anak memang rentan sekali mengalami kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga,” ujar dia di kantor KPAI, Jakarta pada Rabu (14/8).

Diyah berharap proses penanganan cepat dilakukan dan korban mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial maupun perlindungan hukum. Ia juga meminta setiap pihak untuk mendukung setiap prosesnya hingga selesai.

Lebih lanjut, Diyah meminta penanganan kasus ini selaras dengan amanah UU Perlindungan Anak pasal 59A, bahwa perlindungan khusus bagi anak hendaknya dilakukan melalui upaya:

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

“Penting untuk diingat bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada fisik mereka, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Intervensi yang tepat dan dukungan yang konsisten sangat penting untuk membantu anak sembuh dan merasa aman, sehingga dalam kasus ini akan dilakukan pengawasan yang sangat cermat sekali, karena tidak hanya satu anak yang menjadi korban, namun ada tiga orang anak” pungkas Diyah.

Video KDRT yang dialami Cut Intan Nabila diunggah ke media sosial Instagram pribadinya pada Selasa (13/8). Sontak, video tersebut viral.

Di dalam video, terlihat suaminya, Armor memukuli istri dan menendang anaknya yang masih bayi.

Kini Armor sudah ditahan Polres Bogor. Ia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan KDRT dan penganiayaan.