Sukoharjo: Sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kekurangan air bersih. Hal itu berdasarkan pemetaan dampak kemarau oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo.

"Ketiga kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru. Tiga daerah ini memang langganan kekeringan saat kemarau tiba. Karena daerahnya memang pegunungan," ujar Kepala BPBD Sukoharjo, Ariyanto Mulyatmojo, di Sukoharjo, Selasa, 6 Agustus 2024.

Terkait dampak kekeringan tersebut, pihaknya telah menyalurkan bantuan air bersih ke daerah kekurangan air bersih sejak penetapan status siaga darurat kekeringan. Diketahui, status siaga darurat kekeringan ditetapkan sejak Juni hingga 31 Oktober 2024.
BPBD Sukoharjo menyiapkan 300-an tangki air bersih untuk memwnuhi kebutuhan warga di daerah kekurangan.

"Kita sudah mengimbau daerah-daerah potensi itu kalau kekurangan air bersih agar segera melaporkan ke BPBD. BPBD akan segera untuk memberikan bantuan ke daerah-daerah tersebut," bebernya.

Di sisi lain, penyaluran air bersih ke daerah rawan kekeringan menggunakan truk tangki dengan kapasitas 4.000 liter. Penyaluran air dilakukan dua kali sepekan atau tergantung jumlah jiwa dalam daerah tersebut.

"Kita menyesuaikan jumlah jiwanya. Kalau sudah minta sekali kita akan rutin. Makanya tergantung jumlah jiwanya. Kalau kemarin di Kamal itu 260 jiwa otomatis seminggu minimal dua kali," ungkapnya.

(ALB)

Sragen: Sebanyak 2.073 kepala keluarga (KK) dari tiga kecamatan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, kesulitan mendapat air bersih.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen, kekurangan air bersih telah dialami 6.279 jiwa di 21 dukuh di enam desa.

Keenam desa tersebut yakni Desa Banyuurip dan Desa Ngepringan di Kecamatan Jenar, Desa Poleng di Kecamatan Gesi, serta Desa Ngrombo, Desa Galeh dan Desa Katelan di Kecamatan Tangen.
"Per Senin (5 Agustus 2024) ini, BPBD Sragen telah melakukan dropping air bersih sebanyak 81 tangki atau 371.000 liter ke wilayah kekeringan di enam desa tersebut," kata Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sragen, Danang Hermawan, di Sragen, Senin, 5 Agustus 2024.
Dia menjelaskan jumlah tersebut masih berpotensi meningkat karena saat ini baru awal musim kemarau. Sedangkan BMKG memprediksi puncak kemarau baru terjadi Agustus ini.

Ia menambahkan pihaknya menyiapkan 500 tangki air bersih untuk menangani bencana kekeringan ini. Kendati demikian, pihaknya bakal bekerjasama dengan pihak lain jika mengalami kekurangan.

Sebelumnya sesuai SK Bupati Sragen tahun ini diprediksi kekeringan terjadi di sembilan Kecamatan, 38 Desa dan 155 Dukuh. Jumlah wilayah yang diprediksi terdampak kekeringan ini meluas jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tujuh kecamatan.

Wilayah baru yang masuk zona merah kekeringan Desa Kalikobok Kecamatan Tanon dan Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe.

(DEN)

Martapura: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan, meminta masyarakat setempat agar mewaspadai dampak kekeringan saat musim kemarau panjang.

"Berdasarkan peringatan dini dari BMKG sebagian wilayah di Sumatra Selatan telah memasuki musim kemarau dan sedang bergerak ke puncak musim kemarau yang dampaknya bisa terjadi kekeringan meteorologis," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD OKU Timur, Budi Widiyanto, di Martapura, Minggu, 4 Agustus 2024.
Dia mengatakan sebagaimana peringatan dini dari BMKG, musim kemarau di wilayah Sumsel berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan, pengurangan ketersediaan air sehingga menyebabkan kelangkaan air bersih, serta meningkatnya potensi terjadinya kebakaran.

"Termasuk OKU Timur wilayah di Sumsel yang berpotensi mengalami kekeringan meteorologis," jelasnya.
Oleh sebab itu, masyarakat diminta agar menghemat pemakaian air bersih sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air untuk hal yang tidak terlalu penting.

Terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Budi berpesan kepada para perokok agar memastikan api dari puntung rokok telah padam sebelum dibuang.

Para petani yang hendak membuka lahan pertanian juga diingatkan kembali agar tidak membuka lahan pertanian dengan cara dibakar yang berpotensi menimbulkan karhutla.

Untuk mengantisipasi berbagai dampak dari kekeringan terutama potensi karhutla, BPBD OKU Timur telah melakukan berbagai upaya seperti mendirikan posko siaga asap di wilayah itu.

Posko tersebut didirikan di Kantor BPBD OKU Timur dan di empat kecamatan lainnya yang dipetakan rawan karhutla meliputi Kecamatan Cempaka, Semendawai Barat, Madang Suku I, dan Martapura.

Pihaknya juga menyiapkan peralatan penanggulangan karhutla mulai dari mesin pompa air, pompa apung untuk di rawa hingga satu unit mobil tangki air dengan kapasitas 5.000 liter.

"Saat ini 120 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) juga sudah kami siagakan di seluruh kecamatan, terutama di daerah rawan karhutla agar bencana kabut asap dapat dicegah sedini mungkin," ungkapnya.

(DEN)

Cilacap: Memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan pada Agustus, krisis air bersih di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) semakin meluas. Hingga awal Agustus, ada 10.743 jiwa atau 2.923 keluarga yang mengalami krisis air bersih.

Warga yang mengalami krisis air bersih tersebut tersebar di 13 desa meliputi 7 kecamatan. Yakni Kecamatan Kawunganten, Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari, Jeruklegi, Sidareja, dan Kampung Laut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cilacap Budi Setyawan mengatakan pihaknya terus menyuplai kebutuhan air bersih.
"Warga menggantungkan pemenuhan kebutuhan air bersih dari pasokan BPBD. Karena memang sumber air dan sumur sudah mengering sejak beberapa bulan lalu," jelas Budi pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Baca juga: Siaga Darurat Kekeringan, BPBD Klaten Mulai Salurkan Air

BPBD, lanjutnya, telah menyuplai kebutuhan air bersih untuk warga sebanyak 50 tangki atau 250 ribu liter.

"Kami menyuplai kebutuhan air bersih secara rutin untuk masyarakat yang mengalami kekeringan," ucap dia.

Pada Kamis, 1 Agustus 2024, pihaknya mendistribusikan air bersih untuk 2 desa di 2 kecamatan. Yakni Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten dan Desa Mandala, Kecamatan Jeruklegi.

"Masing-masing desa ada disuplai dua tangki air bersih," jelasnya.

Budi mengimbau kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih untuk mengajukan bantuan. BPBD akan merespons cepat dengan memberikan suplai air bersih.

(MEL)

Aceh Besar: Kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Besar membuat akses air bersih menjadi terbatas di tiga kecamatan yang paling terdampak, yakni Darul Imarah, Peukan Bada, dan Lhoknga.

Direktur Utama PDAM Tirta Mountala, Sulaiman, mengatakan masih terus menyalurkan bantuan air bersih secara merata ke tiga kecamatan tersebut.

"Kami masih terus menyalurkan air bersih agar seluruh warga yang terdampak kekeringan mendapatkan akses air bersih yang sama," kata Sulaiman, Selasa, 30 Juli 2024.
Sulaiman memerinci penyaluran air bersih di Kecamatan Darul Imarah, bantuan air bersih disalurkan ke Gampong Lamtheun dan Gampong Gue Gajah, masing-masing sebanyak 4.000 liter. Sementara itu, di Kecamatan Peukan Bada, bantuan diberikan kepada Gampong Lamlumpu dan Gampong Keneu Eu dengan jumlah yang sama.

Baca juga: Kekeringan Meluas, Wilayah Terdampak di Gunungkidul Capai 7 Kecamatan

"Di Kecamatan Lhoknga, bantuan air bersih juga disalurkan ke Gampong Tanjong dan Gampong Lamcok dengan jumlah yang sama, yaitu 4.000 liter per gampong," ujarnya.

Pihaknya juga terus memantau situasi dan siap menambah bantuan jika diperlukan. Sulaiman berharap, penyaluran air bersih itu dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga untuk sementara waktu.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi," jelasnya.

(MEL)

Yogyakarta: Dampak kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kian meluas. Sebelumnya pada pertengahan Juli, ada 5 kecamatan terdampak dan saat ini bertambah hingga 7 kecamatan mengalami kekurangan air bersih.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, Purwono, mengatakan kekurangan air bersih akibat musim kemarau tidak keseluruhan, namun di sejumlah desa di area kecamatan.

"Meliputi (Kecamatan) Girisubo, Karangmojo, Nglipar, Panggang, Rongkop, Saptosari, dan Tepus," katanya, Selasa, 30 Juli 2024.
Masyarakat di sejumlah titik di 7 kecamatan tersebut telah meminta pasokan. Total 472 tangki air bersih telah didistribusikan, dari persediaan sebanyak 1.000 tangki.

Data BPBD setempat menunjukkan permintaan bantuan air bersih tertinggi dari Kecamatan Panggang, yakni sebanyak 140 tangki. Kemudian disusul Kecamatan Tepus (140 tangki), Girisubo (104 tangki), Rongkop (52 tangki), Saptosari (28 tangki), Karangmojo (16 tangki), dan Nglipar (16 tangki).

Baca juga: BPBD Ajukan Status Siaga Darurat Kekeringan ke Pemprov DIY

Purwono mengatakan kekurangan air bersih sangat dimungkinkan menjangkau hingga belasan kecamatan. Ia menyebut, dari sebanyak 18 kecamatan, kekurangan air bersih bisa terjadi di 13 kecamatan.

"Sebagian besar ini (kecamatan) bagian selatan karena persoalan geografis dan sulit dijangkau air PDAM. Sumber air di kawasan (batuan) karst juga sangat sedikit," kata dia.

Ia menyebut kemarau 2024 akan terjadi hingga Oktober. Saat ini, Kabupaten Gunungkidul masih berstatus siaga bencana kekeringan sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2024.

"Kami berharap persediaan (bantuan) air bersih cukup hingga memasuki musim hujan. Untuk status siaga bencana kekeringan kemungkinan akan kami perpanjang," ucapnya.

(MEL)

Yogyakarta: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengantisipasi dampak parah kemarau 2024, dengan mengajukan penetapan status siaga darurat kekeringan ke pemerintah setempat.

"Pengajuan siaga darurat kekeringan sudah dilakukan Jumat (26 Juli). Ini butuh proses hingga maksimal 7 hari yang diterbitkan SK gubernur," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY Edhy Hartana pada Senin, 29 Juli 2024.

Edhy menjelaskan situasi dampak kemarau di DIY sudah menunjukkan indikasi kendati belum terjadi di setiap kabupaten/kota. BPBD Kabupaten Gunungkidul yang menyiapkan 1.000 tangki air bersih, pendistribusiannya belum mencapai 50 persen. Kabupaten Sleman menyiapkan 165 tangki air bersih, namun masih mampu mengatasi mandiri dampak kemarau.
"Kabupaten Kulon Progo baru beberapa tangki, belum banyak ada permintaan bantuan (air bersih). Untuk Kabupaten Bantul, di (Kecamatan) Dlingo minta bantuan droping air karena mesin yang disalurkan ke masyarakat rusak dan bisa ditangani," katanya.

Baca juga: Kemarau Melanda, Warga Kebumen Utara Mulai Dilanda Kesulitan Air Bersih

Edhy menyebut status siaga darurat kekeringan itu sebagai langkah antisipasi perkembangan dampak kekeringan. Penetapan status itu bakal digunakan untuk pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.

"BMKG memperkirakan kekeringan Juli, Agustus, hingga September awal. Yang dikhawatirkan sebulan (ke depan) lebih tidak hujan. Kalau dibutuhkan menangani itu, kita sudah ada SK, akan dibikin modifikasi cuaca. Kalau modifikasi kurang, bisa mengajukan (permintaan bantuan) ke DIY, lanjut ke pusat," ujarnya.

Ia berharap masyarakat juga bisa berkontribusi dalam perkembangan kondisi kemarau saat ini. Selain menghemat air, masyarakat diminta secara mandiri membuat sumur bor.

"Kami mengimbau masyarakat berhematlah menggunakan air, artinya memanfaatkan air setelah dipakai bisa disalurkan ke tanaman. Jangan terbuang-buang. Masyarakat berusaha mandiri membuat sumur bor," ucap dia.

(MEL)

Pelalawan: Kebakaran terjadi di lahan koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera (RTBS) desa Merbau kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau. Informasi awal diperoleh dari seorang petugas jaga di menara pantau api yang melihat adanya titik api pada Sabtu, 27 Juli 2024. sekitar jam 16:00 WIB yang diduga dipicu dari salah satu pencari ikan.

Masyarakat setempat, Edy Maskur mengatakan, kebakaran terjadi akibat cuaca panas dalam 2 pekan terakhir, namun saat ini kondisi terkendali. RTBS dan Gapoktan Merbau sudah mengantisipasi sejak dini, namun cuaca sangat ekstrem.

Edy mengatakan, semua komponen masyarakat dan pemerintah/TNI/Polri serta pihak swasta bahu membahu gotong royong memadamkan api. Setidaknya 78 personil turun tangan untuk mengatasi kebakaran ini.
:Personel yang turun dari PT Arara Abadi berjumlah 20 orang, PT AD 10 orang, Gapoktan Merbau/Masyarakat 17 orang, TNI 6 orang, Polisi 10 orang, dan RTBS 15 orang. Luasan lahan terdampak sekitar 0.7 hektare dan telah diisolasi agar api tidak meluas," katanya.

Edy menegaskan Tim dari BPBD Kabupaten Pelalawan juga sudah turun ke lapangan dan menyebutkan bahwa area lahan yang terbakar sudah diparit keliling untuk mengantisipasi agar api tidak melebar. Perlengkapan yang dikerahkan untuk pemadaman dan pendinginan adalah ministriker 3 unit, V20 satu unit, Matsutomo satu unit, eskavator 2 unit, dan Shibaura 1 unit.

Musim kemarau tahun ini diprakirakan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat menjadi faktor pemicu bencana karhutla. Oleh sebab itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Pelalawan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan upaya pembersihan atau pembukaan lahan dengan cara dibakar serta meminta kepada pemerintah daerah agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi bencana kekeringan dan karhutla yang dapat dipicu oleh faktor cuaca.

(ALB)

Cilacap: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyatakan jumlah warga yang terdampak kemarau di wilayah setempat telah mencapai 2.027 keluarga yang terdiri atas 7.508 jiwa.

"Dampak kemarau yang dialami warga berupa krisis air bersih, baik yang sumur atau sumber air lainnya mengering maupun air sumurnya masih ada tapi terintrusi air laut, sehingga tidak layak konsumsi," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Bayu Prahara, di Cilacap, Sabtu, 27 Juli 2024.
Bayu menjelaskan jumlah warga yang mengalami krisis air bersih di Cilacap cenderung bertambah meskipun wilayah yang terdampak kemarau hingga saat ini masih sebanyak 10 desa di 6 kecamatan, yakni Desa Bojong dan Ujungmanik (Kecamatan Kawunganten).

Selanjutnya Desa Cimrutu, Rawaapu, dan Bulupayung (Kecamatan Patimuan), Gintungreja dan Karanggintung (Gandrungmangu), Rawajaya (Bantarsari), Karangkemiri Jeruklegi), serta Panikel (Kampunglaut).
Dia mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan air bersih yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2024 bagi warga yang membutuhkan air bersih.

"Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui APBD Tahun 2024, mengalokasikan anggaran senilai Rp200 juta untuk penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang mengalami krisis air bersih," jelasnya didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap Budi Setyawan.

Ia memperkirakan wilayah yang mengalami krisis air bersih di Cilacap pada musim kemarau tahun 2024 tidak sebanyak tahun 2023 yang mencapai 86 desa di 20 kecamatan meskipun berdasarkan pemetaan terdapat 105 desa di 20 kecamatan yang rawan krisis air bersih.

Menurut dia, hal itu disebabkan adanya perluasan jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Wijaya Cilacap dan bantuan sumur bor di sejumlah wilayah.

"Namun, kami tetap menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang membutuhkan, seperti hari Jumat (26/7) kemarin kami menyalurkan bantuan untuk warga Desa Cimrutu, Rawaapu, dan Bulupayung, masing-masing 1 tangki," ungkap Bayu.

Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap Budi Setyawan mengatakan pihaknya hingga hari Jumat, 26 Juli 2024 telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 170.000 liter atau setara dengan 34 tangki untuk warga di 10 desa tersebut.

Ia mengimbau warga penerima bantuan air bersih maupun warga yang air sumurnya masih layak konsumsi agar berhemat dalam menggunakan air, karena berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) saat sekarang wilayah Cilacap tengah memasuki puncak musim kemarau.

"Bagi pemerintah desa yang warganya mengalami krisis air bersih, silakan mengajukan surat permohonan bantuan kepada Pemkab Cilacap dan kami akan segera menyalurkan setelah ada permohonan bantuan," ujarnya.

(DEN)

Jepara: Sebanyak 34 desa yang tersebar di 13 kecamatan rawan kekeringan. Status siaga darurat bencana kekeringan telah disematkan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, mengatakan langkah antisipasi telah disiapkan pemerintah kabupaten seperti menyiapkan dana siap pakai sebagai dukungan stimulan. Serta sejumlah peralatan penanganan bencana kekeringan.

"Aggaran penyediaan air bersih bersumber dari APBD sudah disiapkan. Juga ada anggaran bersumber dari belanja tidak terduga (BTT) menyesuaikan kebutuhan. Di luar itu, kami memberikan apresiasi kepada banyak pihak yang selama ini peduli, ikut meringankan pemenuhan kebutuhan air bersih di desa-desa yang mengalami bencana," kata Edy di Jepara, Selasa, 24 Juli 2024.
Selain menyiapkan anggaran penanganan bencana kekeringan, juga menyiagakan dua truk tangki untuk distribusi air. Juga 30 penampingan air berkapasitas 1.000 liter.
"Masih ada lagi dana siap pakai sebesar Rp200 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Itu sebagai dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan)," jelas Edy.

Dukungan dari BNPB itu diserahkan oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana bersama Kepala BNPB RI Letjen. TNI Suharyanto pada acara rapat koordinasi siaga kekeringan di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

(DEN)

Semarang: Sebanyak 30 dari 35 daerah di Jawa Tengah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Penggelontoran bantuan air bersih ditingkatkan karena jumlah kabupaten/kota alami kekeringan di Jawa Tengah bertambah menjadi 10 daerah.

Pemantauan hari ini kekeringan akibat kemarau panjang di Jawa Tengah kian meluas, meskipun kemarau tahun ini lebih basah dibandingkan kekeringan terjadi pada tahun lalu.

"Sudah 30 daerah menetapkan status siaga darurat kekeringan, lima daerah belum karena kondisi masih aman yakni Kabupaten Banjarnegara, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Semarang dan Kota Pekalongan," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, Rabu, 24 Juli 2024.
Nana menjelaskan jumlah kabupaten dan kota dilanda kekeringan bertambah dari sebelumnya hanya 9 daerah menjadi 10 daerah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan warga bantuan air bersih terus didistribusikan.
Hingga saat ini penggelontoran bantuan air bersih telah dilakukan dan diberikan kepada 8.637 keluarga (26.725 jiwa) di 33 desa di 25 kecamatan di 10 daerah, bahkan diperkirakan jumlah air bersih didistribusikan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah desa terlanda kekeringan.

Dampak kemarau terjadi, menurut Nana Sudjana, tidak hanya kekeringan dan kesulitan air bersih di sebagian daerah di Jawa Tengah, tetapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga cukup tinggi, berdasarkan pemetaan dilakukan ada 963.331 hektare lahan rawan kebakaran.

"Saya minta kepada bupati/walikota agar meningkatkan kewaspadaan potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana dan melakukan langkah-langkah strategis penanganan," ungkap Nana.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan meskipun tidak ada El Nino, namun bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi karena mulai Minggu ketiga bulan Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 mm.

Dalam upaya mengatasi kekeringan ini, demikian Suharyanto, BNPB akan membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga dilanda kekeringan.

"Pada 30 kabupaten/kota tergolong daerah siaga darurat kekeringan dan karhutla itu mendapat bantuan peralatan penanggulangan bencana yakni daerah menerima anggaran sebesar Rp200 juta dan Provinsi Jateng Rp300 juta," ungkapnya.

(DEN)

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sudah mulai mengalami kekeringan ekstrem setelah nyaris tiga bulan tidak diguyur hujan.

Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan 18 kabupaten/kota dan puluhan kecamatan di tiga provinsi tersebut mengalami kekeringan akibat kurang hujan dengan kategori ekstrem.

"BMKG menilai atas kondisi tersebut semua pihak secara lintas sektor pada tingkat pusat maupun daerah harus mengambil langkah mitigasi dan penanggulangan secara saksama demi mengurangi dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat," kata Ardhasena di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.
Kekeringan ekstrem dapat berimplikasi terhadap potensi gagal panen atau perubahan periode tanam, semakin berkurang ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di NTB, NTT, Jatim.
Oleh karena itu, BMKG berharap, upaya mitigasi dan penanggulangan perlu ditingkatkan khususnya pada sejumlah sektor tersebut setidaknya sampai dengan September yang diprakirakan menjadi akhir puncak musim kering tahun ini.

"Termasuk potensi gangguan kesehatan masyarakat salah satunya dari penyebaran penyakit demam berdarah juga perlu diperhatikan karena musim kering dapat meningkatkan frekuensi gigitan nyamuk," jelasnya.

Tim ahli klimatologi BMKG melaporkan sampai dengan Sabtu, 20 Juli 2024 setidaknya ada lima kabupaten dan kota di Provinsi NTT yang mengalami kekeringan ekstrem karena tidak diguyur hujan dalam waktu yang lama, sejak akhir Mei 2024.

Sebanyak lima kabupaten dan kota di NTT itu, Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja, Alak, Maulafa, Kota Lama, Oebobo, Kelapa Lima selama 92 hari tanpa hujan), Kabupaten Belu (Kecamatan Atambua Selatan selama 91 hari), Sumba Timur (Pandawai, Kahaungu Eti selama 89 hari tanpa hujan), Sabu Raijua (Sabu Barat, Hawu Mahera selama 76 hari), dan Kupang (Sulamu selama 64 hari).

Untuk Provinsi NTB tercatat tiga kabupaten dan kota meliputi Lombok Timur (Kecamatan Sambelia selama 88 hari tanpa hujan), Bima (Belo, Palibelo selama 85 hari), dan Dompu (Pajo selama 85 hari).

Kekeringan melanda 10 kabupaten dan kota di Provinsi Jatim meliputi Kota Probolinggo (Kecamatan Kademangan, Leces, Mayangan selama 90 hari), Probolinggo (Gending, Sumber, Sumberasi, Kraksaan, Pajarakan selama 90 hari), Jember (Gumuk Mas selama 87 hari), Kediri (Ngadiluwih, Kras selama 87 hari).

Kabupaten Pasuruan (Gondang Wetan, Pohjentrek selama 86 hari), Situbondo (Kapongan, Mangaran selama 86 hari), Banyuwangi (Pesawaran, Bajulmati, Alas Buluh selama 85 hari), Blitar (Kanigoto, Wonodadi, Udanawu, Sanakulon, Serengat selama 85 hari), Mojokerto (Tromilulan selama 85 hari), dan Tulungagung (Kalidawir, Karang Rejo, Rejotangan selama 85 hari).

Musim kering juga mulai melanda 45 persen zona musim Indonesia sampai dengan pertengahan Juli 2024, meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Bengkulu, sebagian Jambi, sebagian sumatera Selatan, sebagian Lampung sebagian Banten, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, dan sebagian Papua Selatan.

(DEN)