LOMBOK, KOMPAS.com - Pemerintahan Desa (Pemdes) Bilendalo, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengungkapkan kesulitan dalam menyediakan air bersih bagi warganya di Dusun Kelongkong.

Kepala Desa Bilendalo, Panjaitan, menyatakan bahwa upaya untuk mendatangkan air bersih telah dilakukan, namun hasilnya tetap mengecewakan.

“Untuk Dusun Kelongkong di sini, airnya payau, bukan payau lagi tapi sudah asin sekali. Malah kami dari Pemdes juga sudah berusaha untuk mendatangkan air bersih di sini, tapi kami gagal,” ujar Panjaitan saat ditemui di Dusun Kelongkong, Desa Bilendalo, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, pada Jumat (25/10/2024).

Panjaitan menjelaskan, setiap usaha pengeboran sumur yang dilakukan, baik oleh Pemdes maupun warga, menghasilkan air yang tidak layak konsumsi.

“Kalau sumur bor di sini itu payau. Di Pemdes pernah bikin di 2022 kemarin itu, dalamnya (sumur) sekitar 85 meter, air masih payau, malah pahit dia,” imbuhnya.

Karena air sumur yang tidak dapat digunakan, warga Dusun Kelongkong terpaksa bergantung pada bantuan dari Bantuan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Sejak tiga tahun terakhir, BPBD NTB rutin mengirimkan satu tangki air bersih ke Dusun Kelongkong setiap minggunya. Namun, bantuan ini belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

“Warga kami untuk masak dan minum pakai air galon isi ulang,” jelas Panjaitan yang mengatakan, satu galon isi ulang dihargai Rp 5.000.

Selain itu, air galon dan air dari tangki tidak mencukupi untuk mandi, sehingga warga terpaksa menggunakan air laut untuk berendam.

“Kebanyakan warga kami di Kelongkong ini mandi pakai air laut, langsung menyebur di laut. (Lalu) kembali ke rumahnya pakai air gayung untuk basuh badannya biar enggak terlalu lengket sama air laut,” kata Panjaitan.

Dalam kondisi yang sangat terbatas, warga hanya menggunakan satu gayung air untuk menyiram badan mereka.

Selain Dusun Kelongkong, Panjaitan juga mengatakan bahwa Dusun Arum Manis mengalami masalah serupa.

“Untuk warga kami yang ada di Dusun Arum Manis dan Dusun Kelongkong (yang kekurangan air bersih) kurang lebih sebanyak 500 kartu keluarga (KK),” ungkapnya.

IDXChannel - Sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami darurat kekeringan yang mengakibatkan masyarakat mengalami krisis air bersih. Pemerintah Daerah setempat akhirnya menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan daerah yang telah menetapkan status siaga darurat di antaranya Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Sedangkan status tanggap darurat meliputi Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Lombok Barat. Kota Mataram masih dalam proses penetapan status.

“Bencana kekeringan yang melanda tersebut telah berdampak pada 71 kecamatan, 272 desa dan kelurahan, serta 515.205 jiwa terdampak,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya, Rabu (25/9/2024).

Bencana kekeringan ini telah menyebabkan krisis air bersih dan lahan pertanian seluas 10 hektar mengering. Bencana kekeringan tersebut terjadi salah satunya disebabkan rendahnya curah hujan di wilayah NTB sesuai dengan perkiraan cuaca BMKG.

“NTB ini termasuk salah satu provinsi yang curah hujannya rendah sehingga di beberapa daerah banyak yang sudah melaksanakan operasi bantuan air kepada masyarakat menggunakan (mobil) tangki air, ada juga permintaan untuk mendukung masyarakat, jadi BNPB dan pemprov nanti bekerjasama untuk memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi,” kata Suharyanto.

Berdasarkan kajian InaRISK, NTB merupakan daerah dengan risiko bencana kekeringan yang indeks skornya sedang hingga tinggi. Guna mendukung penanganan darurat berjalan optimal, BNPB pada kesempatan yang sama juga menyerahkan dukungan dana operasional penanganan darurat bencana kekeringan kepada pemprov dan pemerintah kota serta kabupaten.

“Kami juga memberikan bantuan awal baik dana operasional penanggulangan kekeringan dan karhutla,” tutur Suharyanto.

Total dukungan dana operasional tersebut senilai Rp2,3 miliar yang terbagi masing-masing sebesar Rp300 juta untuk BPBD Provinsi NTB dan Rp200 juta masing-masing untuk 10 BPBD kabupaten dan kota.

Selain itu, dukungan logistik dan peralatan yang juga diserahkan secara simbolis terdiri dari tandon air 5.000 liter sebanyak 20 unit, pompa dorong lima set, Breeching Dividing berukuran 2,5 sebanyak lima unit, Breeching Dividing berukuran 1,5 20 unit, selang pemadam kebakaran 2,5 300 roll, dan selang pemadam 1,5 200 roll, pompa alkon 10 set, tenda pengungsi 2 unit, dan light tower 1 unit.

(Febrina Ratna)

Kudus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi bakal terjadi pada pertengan Agustus hingga September. Air Bersih sebanyak 3 juta liter telah disiapkan untuk mengantisipasi kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus, Mundir, mengatakan dampak musim kemarau tahun ini tidak separah tahun lalu. Hingga saat ini pihaknya belum menerima permintaan air bersih dari masyarakat. Meski begitu, untuk langkah antisipasi telah disiapkan 3 juta liter air bersih.

"Sampai saat ini masih baik-baik saja, aman. Semoga tidak ada (kekeringan)," kata Mundir di Kudus, Selasa, 6 Agustus 2024.
Selain menyiapkan air bersih dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), BPBD Kabupaten Kudus juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan untuk menyalurkan dana cooporate sosial responsibility (CSR) guna penanganan kekeringan.
"Kemarin sudah kami rakorkan (rapat koordinasi), kalau memang dari APBD masih kurang, masih ada dari CSR," jelas Mundir.

BPBD Kabupaten Kudus mencatat sejumlah desa rawan krisis air bersih saat puncak musim kemarau. Yaitu Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo. Kemudian Desa Gamong Papringan, Setrokalangan, Kedungdowo, dan Mijen Kecamatan Kaliwungu. Lalu Desa Kalirejo dan Glagahwaru Kecamatan Undaan.

"Kalau di Undaan, biasanya nanti kalau air irigasi sudah mengalir sudah tidak ada masalah," ujar Mundir.

(DEN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam mengatasi krisis air bersih tentunya dibutuhkan solusi, salah satunya dengan menerapkan desalinasi.

Ini merupakan proses dalam mengubah air asin menjadi tawar dengan cara menghilangkan garam di dalam air.

Dari proses ini, hasil akhirnya adalah air yang dapat dikonsumsi oleh manusia, hewan, serta tumbuhan.

Lalu, apa urgensi dari desalinasi?

Ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan termasuk dalam empat besar negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.

View this post on Instagram

A post shared by Kementerian PUPR (@kemenpupr)

Karena memiiki sumber air laut yang tinggi, desalinasi dapat menjadi salah satu upaya untuk menghasilkan air bersih.

Ada dua jenis desalinasi sebagai berikut:

1. Distilasi

Air tawar diperoleh melalui metode penguapan dengan menjebak kondensat sebagai produk air tawar.

2. Filtrasi

Air tawar diperoleh dengan cara menyaring garam dari aair menggunakan membran

Banda Aceh: Kekeringan yang melanda Kecamatan Lhoknga dan sekitarnya membuat ribuan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menyalurkan total 3.042.500 liter air bersih bagi warga terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengatakan penyaluran air bersih ini dilakukan melalui posko tanggap darurat kekeringan yang didirikan di halaman kantor Camat Lhoknga.

“Total penyaluran air bersih sejak penempatan posko tanggap darurat kekeringan di halaman kantor Camat Lhoknga mencapai 3.042.500 liter," kata Ridwan, Senin, 5 Agustus 2024.
Sebagian besar air bersih, yakni 2.186.500 liter, disalurkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui BPBD. Selain itu, bantuan juga datang dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh, menyalurkan sebanyak 355.000 liter, PDAM Tirta Mountala 169.000 liter, PDAM Tirta Daroy 360.000 liter, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Aceh 88.000 liter, dan pihak lainnya 208.000 liter.
"Bantuan air bersih ini telah menjangkau 27 gampong di Kecamatan Lhoknga, termasuk Meunasah Bale Lampuuk, Meunasah Blang Lampuuk, dan Lamgirek. Tidak hanya itu, dua gampong di Kecamatan Peukan Bada juga turut menerima bantuan," jelasnya.

Kekeringan yang melanda Aceh Besar disebabkan oleh musim kemarau yang panjang. Kondisi ini menyebabkan sejumlah sumber air mengering dan berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

"Dengan adanya penyaluran air bersih ini, diharapkan masyarakat yang terdampak kekeringan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. BPBD Aceh Besar berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memberikan bantuan hingga kondisi membaik," ujarnya.

(DEN)

Sragen: Sebanyak 2.073 kepala keluarga (KK) dari tiga kecamatan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, kesulitan mendapat air bersih.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen, kekurangan air bersih telah dialami 6.279 jiwa di 21 dukuh di enam desa.

Keenam desa tersebut yakni Desa Banyuurip dan Desa Ngepringan di Kecamatan Jenar, Desa Poleng di Kecamatan Gesi, serta Desa Ngrombo, Desa Galeh dan Desa Katelan di Kecamatan Tangen.
"Per Senin (5 Agustus 2024) ini, BPBD Sragen telah melakukan dropping air bersih sebanyak 81 tangki atau 371.000 liter ke wilayah kekeringan di enam desa tersebut," kata Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sragen, Danang Hermawan, di Sragen, Senin, 5 Agustus 2024.
Dia menjelaskan jumlah tersebut masih berpotensi meningkat karena saat ini baru awal musim kemarau. Sedangkan BMKG memprediksi puncak kemarau baru terjadi Agustus ini.

Ia menambahkan pihaknya menyiapkan 500 tangki air bersih untuk menangani bencana kekeringan ini. Kendati demikian, pihaknya bakal bekerjasama dengan pihak lain jika mengalami kekurangan.

Sebelumnya sesuai SK Bupati Sragen tahun ini diprediksi kekeringan terjadi di sembilan Kecamatan, 38 Desa dan 155 Dukuh. Jumlah wilayah yang diprediksi terdampak kekeringan ini meluas jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tujuh kecamatan.

Wilayah baru yang masuk zona merah kekeringan Desa Kalikobok Kecamatan Tanon dan Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe.

(DEN)

Sragen:Krisis air bersih sudah lebih dari sebulan terakhir ini menghantui sejumlah desa di tiga kecamatan kawasan Sragen utara, dan berpotensi meluas di puluhan desa di empat kecamatan lainnya.

Terkait kekeringan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen sudah memulai memasok air bersih di sejumlah desa di Kecamatan Gesi, Tangen dan Jenar dalam sebulan terakhir.

"Ada sedikitnya 8 tangki tiap hari dikirim ke sejumlah desa di tiga kecamatan yang ada di alur Sungai Bengawan Solo tersebut, yakni Tangen, Gesi dan Jenar," ungkap Safe'i, petugas BPBD Sragen yang melakukan droping air di Desa Galeh, kecamatan Tangen, Jumat, 2 Agustus 2024.

Terpisah Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen, Giyanto memprediksi, dari pemetaan, jumlah desa yang masuk zona.

Rawan kekurangan air bersih bertambah dari 36 menjadi 38 desa yang tersebar di tujuh kecamatan.

"Bisa dipastikan kemarau panjang, maka wilayah kekeringan atau krisis air bersih selalu nambah. Total meliputi 155 dusun dalam 38 desa," kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen Giyanto.

Tambahan wilayah kekeringan diantaranya di Desa Kalikobok, Kecamatan Tanon; dan Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe. Sementara dukuh yang masuk zona kekeringan sejumlah 155 dukuh di puluhan desa di 7 kecamatan.

Tujuh kecamatan menjadi langganan kekeringan adalah Sukodono ada empat desa, Kecamatan Gesi empat desa, Mondokan terdapat enam desa, Jenar dan Miri masing masing empat desa, lalu Sumberlawang tujuh desa, dan Tangen tujuh desa.

Dari BMKG sudah mewartakan bahwa Agustus ini merupakan puncak musim kemarau di Sragen. Terakhi wilayah Bumi Sukowati diguyur hujan pada Juni silam.

Pada bagian lain untuk mewaspadai adanya kebakaran hutan di musim kering ini, Polsek Sambirejo, Koramil 08/Sambirejo bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah sejak Kamis, 1 Agustus 2024 gencar melaksanakan patroli gabungan di kawasan hutan Tunggangan yang merupakan bagian lereng Gunung Lawu, Sragen.

Selain sebagai upaya mencegah kebakaran di wilayah hutan Tunggangan yang merupakan wilayah konservasi dan margasatwa dari anak Gunung Lawu itu, juga dimaksudkan untuk mencegah pencurian kayu. MI/Widjajadi

(CDE)

Cilacap: Memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan pada Agustus, krisis air bersih di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) semakin meluas. Hingga awal Agustus, ada 10.743 jiwa atau 2.923 keluarga yang mengalami krisis air bersih.

Warga yang mengalami krisis air bersih tersebut tersebar di 13 desa meliputi 7 kecamatan. Yakni Kecamatan Kawunganten, Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari, Jeruklegi, Sidareja, dan Kampung Laut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cilacap Budi Setyawan mengatakan pihaknya terus menyuplai kebutuhan air bersih.
"Warga menggantungkan pemenuhan kebutuhan air bersih dari pasokan BPBD. Karena memang sumber air dan sumur sudah mengering sejak beberapa bulan lalu," jelas Budi pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Baca juga: Siaga Darurat Kekeringan, BPBD Klaten Mulai Salurkan Air

BPBD, lanjutnya, telah menyuplai kebutuhan air bersih untuk warga sebanyak 50 tangki atau 250 ribu liter.

"Kami menyuplai kebutuhan air bersih secara rutin untuk masyarakat yang mengalami kekeringan," ucap dia.

Pada Kamis, 1 Agustus 2024, pihaknya mendistribusikan air bersih untuk 2 desa di 2 kecamatan. Yakni Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten dan Desa Mandala, Kecamatan Jeruklegi.

"Masing-masing desa ada disuplai dua tangki air bersih," jelasnya.

Budi mengimbau kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih untuk mengajukan bantuan. BPBD akan merespons cepat dengan memberikan suplai air bersih.

(MEL)

Klaten: Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menerapkan siaga darurat kekeringan. Terkait itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten mulai menyalurkan air bersih.

Dropping air bersih telah dilakukan di tiga kecamatan rawan kekeringan, yakni Kecamatan Kemalang, Kecamatan Bayat, dan Kecamatan Jatinom.

"Berdasarkan perkiraan BMKG puncak kemarau terjadi Juli-Agustus. Tetapi, saat ini sudah ada tiga kecamatan yang meminta bantuan air bersih," kata Kepala BPBD Klaten, Syahruna, di Sragen, Rabu, 31 Juli 2024.
Permintaan air bersih di Kecamatan Kemalang sampai saat ini tercatat mencapai 196 tangki. Dinana satu truk tangki membawa 5.000 liter air bersih.
Dropping air bersih di Kecamatan Kemalang menyasar Desa Sidorejo, Desa Kendalsari, Desa Tlogowatu, dan Desa Tangkil. Sedangkan di Kecamatan Jatinom sudah melakukan dropping air sebanyak 53 tangki yakni Desa Bandungan.

"Kalau di Kecamatan Bayat sudah ada 28 tangki di Desa Dukuh. Dropping kita lakukan sejak ditetapkan siaga darurat kekeringan," jelasnya.

Menurutnya musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih pendek dibandingkan dengan tahun lalu.

"Karena kalau 2023 dampak el nino. Kalau ini tidak, makanya lebih pendek. Tapi karena di tahun 2023 akhir (masuk) 2024 musim penghujannya tidak full. Sehingga stok air di dalam tanah agak berkurang di awal musim kemarau kita melakukan dropping air," ungkapnya.

(DEN)

Aceh Besar: Kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Besar membuat akses air bersih menjadi terbatas di tiga kecamatan yang paling terdampak, yakni Darul Imarah, Peukan Bada, dan Lhoknga.

Direktur Utama PDAM Tirta Mountala, Sulaiman, mengatakan masih terus menyalurkan bantuan air bersih secara merata ke tiga kecamatan tersebut.

"Kami masih terus menyalurkan air bersih agar seluruh warga yang terdampak kekeringan mendapatkan akses air bersih yang sama," kata Sulaiman, Selasa, 30 Juli 2024.
Sulaiman memerinci penyaluran air bersih di Kecamatan Darul Imarah, bantuan air bersih disalurkan ke Gampong Lamtheun dan Gampong Gue Gajah, masing-masing sebanyak 4.000 liter. Sementara itu, di Kecamatan Peukan Bada, bantuan diberikan kepada Gampong Lamlumpu dan Gampong Keneu Eu dengan jumlah yang sama.

Baca juga: Kekeringan Meluas, Wilayah Terdampak di Gunungkidul Capai 7 Kecamatan

"Di Kecamatan Lhoknga, bantuan air bersih juga disalurkan ke Gampong Tanjong dan Gampong Lamcok dengan jumlah yang sama, yaitu 4.000 liter per gampong," ujarnya.

Pihaknya juga terus memantau situasi dan siap menambah bantuan jika diperlukan. Sulaiman berharap, penyaluran air bersih itu dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga untuk sementara waktu.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi," jelasnya.

(MEL)

Yogyakarta: Dampak kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kian meluas. Sebelumnya pada pertengahan Juli, ada 5 kecamatan terdampak dan saat ini bertambah hingga 7 kecamatan mengalami kekurangan air bersih.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, Purwono, mengatakan kekurangan air bersih akibat musim kemarau tidak keseluruhan, namun di sejumlah desa di area kecamatan.

"Meliputi (Kecamatan) Girisubo, Karangmojo, Nglipar, Panggang, Rongkop, Saptosari, dan Tepus," katanya, Selasa, 30 Juli 2024.
Masyarakat di sejumlah titik di 7 kecamatan tersebut telah meminta pasokan. Total 472 tangki air bersih telah didistribusikan, dari persediaan sebanyak 1.000 tangki.

Data BPBD setempat menunjukkan permintaan bantuan air bersih tertinggi dari Kecamatan Panggang, yakni sebanyak 140 tangki. Kemudian disusul Kecamatan Tepus (140 tangki), Girisubo (104 tangki), Rongkop (52 tangki), Saptosari (28 tangki), Karangmojo (16 tangki), dan Nglipar (16 tangki).

Baca juga: BPBD Ajukan Status Siaga Darurat Kekeringan ke Pemprov DIY

Purwono mengatakan kekurangan air bersih sangat dimungkinkan menjangkau hingga belasan kecamatan. Ia menyebut, dari sebanyak 18 kecamatan, kekurangan air bersih bisa terjadi di 13 kecamatan.

"Sebagian besar ini (kecamatan) bagian selatan karena persoalan geografis dan sulit dijangkau air PDAM. Sumber air di kawasan (batuan) karst juga sangat sedikit," kata dia.

Ia menyebut kemarau 2024 akan terjadi hingga Oktober. Saat ini, Kabupaten Gunungkidul masih berstatus siaga bencana kekeringan sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2024.

"Kami berharap persediaan (bantuan) air bersih cukup hingga memasuki musim hujan. Untuk status siaga bencana kekeringan kemungkinan akan kami perpanjang," ucapnya.

(MEL)

Yogyakarta: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengantisipasi dampak parah kemarau 2024, dengan mengajukan penetapan status siaga darurat kekeringan ke pemerintah setempat.

"Pengajuan siaga darurat kekeringan sudah dilakukan Jumat (26 Juli). Ini butuh proses hingga maksimal 7 hari yang diterbitkan SK gubernur," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY Edhy Hartana pada Senin, 29 Juli 2024.

Edhy menjelaskan situasi dampak kemarau di DIY sudah menunjukkan indikasi kendati belum terjadi di setiap kabupaten/kota. BPBD Kabupaten Gunungkidul yang menyiapkan 1.000 tangki air bersih, pendistribusiannya belum mencapai 50 persen. Kabupaten Sleman menyiapkan 165 tangki air bersih, namun masih mampu mengatasi mandiri dampak kemarau.
"Kabupaten Kulon Progo baru beberapa tangki, belum banyak ada permintaan bantuan (air bersih). Untuk Kabupaten Bantul, di (Kecamatan) Dlingo minta bantuan droping air karena mesin yang disalurkan ke masyarakat rusak dan bisa ditangani," katanya.

Baca juga: Kemarau Melanda, Warga Kebumen Utara Mulai Dilanda Kesulitan Air Bersih

Edhy menyebut status siaga darurat kekeringan itu sebagai langkah antisipasi perkembangan dampak kekeringan. Penetapan status itu bakal digunakan untuk pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.

"BMKG memperkirakan kekeringan Juli, Agustus, hingga September awal. Yang dikhawatirkan sebulan (ke depan) lebih tidak hujan. Kalau dibutuhkan menangani itu, kita sudah ada SK, akan dibikin modifikasi cuaca. Kalau modifikasi kurang, bisa mengajukan (permintaan bantuan) ke DIY, lanjut ke pusat," ujarnya.

Ia berharap masyarakat juga bisa berkontribusi dalam perkembangan kondisi kemarau saat ini. Selain menghemat air, masyarakat diminta secara mandiri membuat sumur bor.

"Kami mengimbau masyarakat berhematlah menggunakan air, artinya memanfaatkan air setelah dipakai bisa disalurkan ke tanaman. Jangan terbuang-buang. Masyarakat berusaha mandiri membuat sumur bor," ucap dia.

(MEL)