KOMPAS.com - Belum semua keluarga miskin di Indonesia menempati rumah yang statusnya milik sendiri.

Berdasarkan data di dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024, jumlah rumah tangga miskin menempati rumah milik sendiri pada tahun 2023 sebanyak 86,32 persen.

Artinya, masih ada 13,68 persen keluarga miskin yang menempati rumah bukan milik sendiri.

Fenomena status kepemilikan hunian pada rumah tangga miskin di daerah perkotaan berbeda dengan pedesaan.

Sebanyak 79,33 persen rumah tangga miskin di perkotaan menempati rumah milik sendiri. Angka ini jauh di bawah nilai rumah tangga miskin pedesaan yang menempati rumah milik sendiri sebesar 92,32 persen.

Di perkotaan, rumah tangga miskin banyak menempati rumah dengan status lainnya dengan persentase sebanyak 14,05 persen. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan rumah tangga miskin di pedesaan.

Sementara itu, rumah tangga miskin di perkotaan yang menempati rumah kontrak juga cukup tinggi, nilainya sebanyak 6,62 persen atau 8,5 kali lipat nilainya jika dibandingkan dengan rumah tangga miskin di pedesaan.

Sebagai informasi, dalam menghitung kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan dari sisi pengeluaran.

Seseorang dimasukkan kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang diperoleh berada di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menggambarkan minimum nilai rupiah yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan.

Adapun garis kemiskinan pada tahun 2024 sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Angka ini meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan hingga kini ada total 37 sampai 44 juta keluarga di Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu bisa dilihat dari keadaan rumah atau tempat tinggal keluarga tersebut.

"Antara 37 juta sampai 44 juta keluarga Indonesia sebetulnya sesungguhnya miskin," ucap adik kandung Prabowo Subianto tersebut, Jum'at, 11 Oktober 2024 di Jakarta.

Hashim juga menyebutkan, ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditinggali oleh masyarakat Indonesia. Rumah-rumah tersebut, kata Hashim, terlihat seperti gubuk yang kumuh. Tidak ada lantai, tidak ada air bersih, dan tidak ada listrik.

Data ini, menurut Hashim, ia dapatkan karena dirinya adalah Ketua Satgas Perumahan pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan begitu, kata Hashim, kurang lebih ada 100 juta masyarakat yang tinggal di tempat yang tidak layak. Ini menurutnya bisa mempengaruhi kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sendiri.

"Sebanyak 27 juta rumah, berarti 27 juta keluarga kali 3-4 (anggota keluarga), berarti 100 juta jiwa kita (atau) lebih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak ini menurut pemerintah sekarang," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

Oleh karena itu, Hashim menyebut pemerintahan Prabowo akan menjalankan beberapa program untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa program tersebut, menurut Hashim, akan dibuat interconnected dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM.

"Pendidikan, kesehatan, rumah. Ini semua ada suatu interconnected," ucapnya.

Hashim mengklaim, lingkungan tempat tinggal yang buruk juga jadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Oleh karena itu, program perumahan akan dilaksanakan dengan sangat ambisius oleh pemerintah untuk dapat memperbaiki lingkungan tempat tinggal masyarakat.

"Kita akan bangun setiap tahun 3 juta unit perumahan setiap tahun dan Insya Allah nanti dalam 10 tahun kita akan membangun 30 juta unit rumah. 2 juta rumah di pedesaan, 10 juta rumah di perkotaan," ujar Hashim.