Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Forum kembali di gelar dengan mengangkat tema berjudul ‘Tingkat Kemiskinan Mengancam Indonesia Emas 2045, Bagaimana Solusinya?’ di Wisma Bisnis Indonesia, Senin (4/11/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita, serta Staf Ahli Bidang Makroekonomi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Imam Soejoedi.

Selain itu, hadir pula Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional Joko Setyo Putro, Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Ari Anindyo, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) Supari, Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (PMN) Prasetya Sayekti, serta Ekonom Arif Budimanta.

Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan pada dasarnya industri kecil menengah (IKM), yang dikontribusikan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, di Tanah Air cukup terhantam pandemi Covid-19.

Hal ini pun berdampak pada perlambatan ekspor dan berlanjut dengan adanya tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

“Ada penutupan atau kebijakan Amerika Serikat yang menutup produk-produk China. Pastinya banjir produk China ke negara lain,” ujarnya.

Meski demikian, industri Tanah Air masih mampu bangkit dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), di mana ekonomi Indonesia mampu stabil di atas 5% sejak 2022.

Reni melihat tugas pemerintah yakni untuk meningkatkan kontribusi IKM untuk nasional, yakni sebagai penyokong industri-industri besar yang ada.

“Ada hotel restoran, kami ingin yang pasok itu IKM. IKM jadi rantai pasok atau supply chain,” tuturnya.

Reni menyampaikan bahwa saat ini baru IKM di sektor otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi rantai pasok terhadap industri otomotif. Harapannya, sejalan dengan peningkatan rantai pasok IKM terhadap industri dapat mengerek ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan.

Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebut bahwa menurunkan angka orang miskin di Indonesia menjadi salah satu sorotan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Penurunan 6% dari kemiskinan yang tersisa itu yang kami ingin berantas di situ. Jadi, nanti ada bansos lebih ke kemiskinan ekstrem kalau kelas menengah rentan pendekatannya lebih ke re-skilling dan akses modal untuk menciptakan roda bisnis baru,” pungkas Budiman beberapa waktu lalu.

Jakarta: Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo diklaim telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

IDXChannel - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui adanya penurunan kasta kelas menengah. Namun, menurutnya, penurunan kelas menengah tak sampai ke taraf jatuh miskin.

"Kelas menengah turun, itu benar. Tetapi tidak sampai jatuh miskin. Karena kalau mereka jatuh miskin angka kemiskinan (pasti) naik, tapi kan nyatanya tidak. Angka kemiskinan turun dan angka ketimpangan juga turun," ujar Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono, dalam Seminar Nasional 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/6/2024).

Edi pun memaparkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, tingkat kemiskinan berada di 6,18 persen dan kemiskinan ekstrem berada di 11,25 persen.

Angka tersebut terus menurun di mana pada 2024 angka kemiskinan berada di 0,83 persen dan kemiskinan ekstrem berada di 9,03 persen.

"Banyak yang bilang kita makin timpang dan sebagainya, banyak orang makin miskin, tapi data menunjukkan tidak. Tingkat kemiskinan kita turun, baik tingkat kemiskinan biasa maupun tingkat kemiskinan ekstrem," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui bahwa kelas menengah turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin.

Hal ini disampaikan Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono dalam seminar nasional bertajuk “Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi” yang diselenggarakan Indef, Kamis (3/10/2024).

“Kelas menengah ini memang turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin. Itu benar. Karena kalau mereka jatuh miskin, angka kemiskinan akan naik. Ternyata kan tidak,” kata Edy.

Edy mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan ketimpangan turun selama pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014.

Pada 2014 atau awal pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sementara saat ini 9,03 persen.

Kemudian, pada 2014, angka kemiskinan ekstrem 6,18 persen, lalu saat ini 0,83 persen.

Tingkat kemiskinan turun 2,22 persen poin dan kemiskinan ekstrem turun 5,35 persen poin. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat ketimpangan turun 0,027 poin.

Edy juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi baik-baik saja di bawah pemerintahan Jokowi, kecuali pada saat Covid-19.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir sebesar 5,07 persen per tahun (tidak termasuk periode pandemi 2020-2021).

“Orang mengkritik, tidak sesuai dengan target Pak Jokowi, 7 persen. Tapi Pak Jokowi kan memang begitu. Beliau selalu memasang target tinggi,” kata Edy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui bahwa kelas menengah turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin.

Hal ini disampaikan Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono dalam seminar nasional bertajuk “Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi” yang diselenggarakan Indef, Kamis (3/10/2024).

“Kelas menengah ini memang turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin. Itu benar. Karena kalau mereka jatuh miskin, angka kemiskinan akan naik. Ternyata kan tidak,” kata Edy.

Edy mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan ketimpangan turun selama pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014.

Pada 2014 atau awal pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sementara saat ini 9,03 persen.

Kemudian, pada 2014, angka kemiskinan ekstrem 6,18 persen, lalu saat ini 0,83 persen.

Tingkat kemiskinan turun 2,22 persen poin dan kemiskinan ekstrem turun 5,35 persen poin. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat ketimpangan turun 0,027 poin.

Edy juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi baik-baik saja di bawah pemerintahan Jokowi, kecuali pada saat Covid-19.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir sebesar 5,07 persen per tahun (tidak termasuk periode pandemi 2020-2021).

“Orang mengkritik, tidak sesuai dengan target Pak Jokowi, 7 persen. Tapi Pak Jokowi kan memang begitu. Beliau selalu memasang target tinggi,” kata Edy.

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto memasang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni 8 persen.

“Pak Prabowo malah targetnya lebih tinggi lagi, 8 persen. Nah mungkin beliau juga berpikir gitu, saya enggak tahu,” kata Edy.

Sebelumnya, Prabowo meyakini bisa meraih pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen pada usia 2 sampai 3 tahun pemerintahannya kelak.

"Saya sangat yakin. Saya sudah dialog dengan para pakar. Saya mempelajari angka-angkanya. Saya sangat yakin kami akan dengan sangat mudah meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan saya akan berusaha keras melampauinya," kata Prabowo dalam dialog di ajang Forum Ekonomi Qatar di Doha, Qatar, Kamis (16/5/2024).

Prabowo mengatakan, fokus pertamanya dalam pemerintahannya kelak adalah soal ketersediaan bahan pangan buat masyarakat.

'GAGAL' dan 'berhasil' kiranya bertetangga dekat. Penggunaan dua kata itu, walaupun berada di kutub yang bertolak belakang, bisa diterapkan dalam situasi yang sama. Itu tergantung perspektif apa yang digunakan.

Dalam memandang penurunan angka kemiskinan yang dilalukan pemerintahan Jokowi, misalnya, kata 'berhasil' dan 'gagal' bisa diterapkan sekaligus. Bila yang dimaksud ialah persentase orang miskin menurun selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, kata 'berhasil' boleh disematkan.

Fakta menunjukkan bahwa Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10,96% pada September 2014 (menjelang dilantik) menjadi 9,03% pada Maret 2024 (menjelang akhir masa jabatan). Secara jumlah, penduduk miskin juga berkurang jika bandingkan dengan satu dekade lalu, yakni berkurang 3,06 juta orang, dari 28,28 juta orang menjadi 25,26 juta orang.

Namun, perjuangan Jokowi memerangi kemiskinan tetap ada yang menyebutnya dengan kata 'gagal'. Apa tolok ukurnya? Barometernya target sebagaimana yang sudah dicanangkan dalam RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional). Kalau sudut pandang ukurannya target, fakta menunjukkan penurunan angka kemiskinan meleset, alias gagal mencapai target. Mari kita kupas tahun demi tahun mengenai urusan target perang melawan kemiskinan itu. Berdasarkan data RPJMN dan Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 10% pada 2015. Namun, realisasinya angka kemiskinan masih 11,22%. Pada 2016, target penurunan angka kemiskinan menjadi 9,5%, tetapi realisasinya meleset dari target karena kemiskinan masih di angka 10,86%.

Pada 2017, angka kemiskinan di Indonesia masih 10,64%, tidak sesuai dengan yang ditargetkan di angka 9%. Kemudian pada tahun berikutnya pemerintah hanya mampu menekan angka kemiskinan di level 9,82%, gagal mencapai target yang sebesar 8%. Pada 2019, pemerintahan Jokowi juga gagal menekan angka kemiskinan sesuai dengan RPJMN. Dari target yang dipatok 7,5%, angka kemiskinan masih di angka 9,41%.

Periode kedua kepemimpinan Jokowi juga gagal menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan target. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah tidak meletakkan target angka kemiskinan secara per tahun, tapi mematok langsung ke akhir pemerintahan pada 2024, yakni di kisaran 6%-7%. Namun, sampai Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia masih 9,03%. Angka kemiskinan ekstrem yang ditargetkan lenyap pada akhir 2024 juga amat mungkin meleset dari target karena realisasinya hingga kini (tiga bulan menuju tutup tahun) masih ada lebih dari sejuta orang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Lalu, sebagian orang bertanya: jika demikian adanya, siapa yang salah? Kinerja atau targetnya? Lagi-lagi, seperti kata 'berhasil' dan 'gagal' yang bertetangga dekat, kata 'salah' dan 'benar' dalam konteks target capaian penurunan kemiskinan juga 'bersaudara dekat'.

Soal salah dan benar itu kiranya selalu menjadi perdebatan sepanjang waktu, khususnya menjawab mana yang benar soal bagaimana cara pandang negara terhadap kemiskinan. Boleh jadi masih ada elemen negara yang berpandangan bahwa akar masalah kemiskinan di Republik ini ialah murni problem kultural. Padahal, dalam banyak riset disebutkan akar masalah kemiskinan di negeri ini ialah persoalan struktural.

Dalam perspektif sosiologis, terjadinya kemiskinan bukanlah semata akibat seseorang itu kurang berusaha, pemalas, atau sekadar tidak beruntung sehingga jatuh miskin bahkan mewariskan kemiskinan. Kemiskinan acap kali berakar pada sebab struktural yang berada di luar kendali orang per orang.

Faktor penyebab itu bisa berwujud dalam regulasi yang tidak berpihak; diskriminasi yang membatasi akses terhadap pendidikan dan kesehatan; hingga kegagalan penciptaan lapangan kerja yang layak. Ditambah sumber daya ekonomi dan politik yang terkonsentrasi di segelintir orang, kian paripurnalah kemiskinan itu dilanggengkan oleh berbagai kebijakan yang bersifat struktural.

Dalam konteks itu, kegagalan menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan target RPJMN yang dibikin sendiri oleh pemerintah lebih mengarah ke kegagalan mengatasi problem-problem struktural. Pun kemerosotan jumlah kelas menengah di Indonesia dalam lima tahun terakhir dan makin banyaknya orang yang turun kelas jadi masyarakat rentan miskin bisa dilihat sebagai fenomena pemiskinan struktural.

Kata Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin, penurunan kelas menengah ialah refleksi dari fondasi ekonomi Indonesia, yaitu kegagalan tranformasi struktural perekonomian, deindustrialisasi terlalu dini, dan ketidaktersambungan antara sektor pertanian, sektor industri, dan jasa.

Saya sepakat dengan penilaian itu. Persoalan struktural yang membelit kemiskinan di negeri ini mesti diatasi dengan cara-cara struktural. Kebijakan menahan agar orang tidak turun kelas saja masih rapuh, apalagi menaikkan kelas agar tidak menjadi miskin. Jadi, dibutuhkan upaya struktural yang ekstra dalam bentuk keberpihakan kebijakan bila mau target-target penurunan kemiskinan menjadi kenyataan.

Kalau bukan langkah seperti itu yang terjadi, wajar belaka bila banyak yang frustrasi, lalu menghibur diri, seperti tecermin dari seabrek syair lagu di negeri ini yang 'membenarkan' hidup dalam kemiskinan: 'Biar miskin harta asal kaya hati', 'tidak apa jadi termiskin di dunia asal jadi yang paling mencintai dirimu', 'biarkan makan sepiring berdua asal selalu bersama'.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan partainya mengapresiasi sikap pemerintah baru dalam melihat masalah orang miskin. Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, Indonesia ditargetkan menekan kemiskinan menjadi 7-8 persen.

PKS menyarankan pemerintahan Prabowo untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah ada selama ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Netty berharap efektivitas kebijakan terkait pengentasan kemiskinan bisa diperhatikan.

"Fraksi PKS yakin dengan kesungguhan dan keinginan yang kuat untuk menyejahterakan rakyat, pemerintah baru nantinya bisa menekan angka kemiskinan serendah mungkin," ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

"Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan yang matang, anggaran memadai, serta strategi yang berkelanjutan," tegas Netty.

Ia mengingatkan bahwa 2025 adalah tahun dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Di lain sisi, tahun depan juga periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Oleh karena itu, Netty menekankan pentingnya membangun optimisme masyarakat. Ini juga berlaku untuk dunia usaha agar perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat dan bisa menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, maupun ketimpangan.

PKS juga mendorong pemerintahan baru untuk memperbaiki fundamental ekonomi nasional. Ini perlu dilakukan di tengah target mencapai pertumbuhan tinggi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Keberhasilan memperbaiki struktur ekonomi nasional akan mengeluarkan Indonesia pada jebakan negara-negara berpendapatan menengah atau middle income trap," tutur Netty.

"Fraksi PKS berharap pemerintah baru nantinya bisa memenuhi harapan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain sehingga mampu menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik," tandasnya.

Apa yang diucapkan pada Rapat Paripurna merupakan Pemandangan Umum Fraksi PKS atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya. Nantinya, pemerintah bakal memberikan tanggapan dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sejumlah harapan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada periode awal pemerintahannya, 2025.

Jokowi berharap tingkat pengangguran terbuka hingga angka kemiskinan dapat diturunkan mulai tahun depan.

"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 persen-5 persen. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 persen-8 persen," ujar dia dalam pidato nota keuangan di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (16/8).

Selain itu, ia juga berharap Indeks Modal Manusia (IMM) berada di level 0,56, Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115-120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105-108.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2024 sebesar 4,82 persen. Sementara persentase penduduk miskin per Maret 2024 adalah 9,03 persen.

JAKARTA, investor.id – Ketahanan pangan merupakan komponen penting dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Karena itu, pemerintah harus mewujudkan program ini. Seba, jika stabilitas pangan terganggu, dapat menyebabkan kenaikan inflasi sehingga dampaknya akan meningkatkan angka kemiskinan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menjelaskan,  kondisi tersebut sangat berpotensi terjadi ketika komoditas pokok seperti beras mengalami peningkatan harga akibat stabilitas terganggu.

"Bisa dibilang kemiskinan akan naik juga ketika masyarakat itu tidak mampu lagi untuk menjangkau harga beras yang cukup tinggi," kata Nailul, Selasa (13/8/2024).

Dikatakan Nailul, secara nasional beras berpengaruh 20-25% untuk garis kemiskinan di Indonesia. Karena itu, ketika harga beras naik, otomatis masyarakat pun kebanyakan tidak mampu menjangkaunya.

"Tentu ini akan menaikkan tingkat kemiskinan secara nasional. Ini sudah ada datanya di BPS (Badan Pusat Statistik)," ujar Nailul.

Nailul mengatakan, adanya gejolak harga pangan akan membuat pengeluaran masyarakat membengkak hanya untuk membeli bahan pokok sehingga turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dia menggambarkan, dalam sebuah survei baru-baru ini, disebutkan, masyarakat membuat pengeluarkan hingga 26% dari total pendapatannya hanya untuk membeli bahan pangan. Angka ini meningkat dari awalnya hanya 19%.

Menurut Nailul, situasi menjadi lebih pelik karena yang banyak terdampak adalah masyarakat kelas menengah. Pasalnya, kebanyakan kelas menengah tidak mendapatkan kucuran dana bantuan pemerintah seperti BLT maupun bantuan beras yang lebih dikhususkan untuk kalangan tak tak mampu.

Kondisi ini pun membuat masyarakat kelas menengah cenderung lebih terbebani untuk memenuhi kebutuhan hidup karena bahan-bahan pokok yang harganya melejit.

"Ini menambah porsi mereka (kelas menengah) untuk membeli bahan pangan dibandingkan mereka mengonsumsi barang-barang lainnya. Jadi ini yang menyebabkan ekonomi kita, konsumsi kita itu kemudian melambat dan diprediksi itu semakin tertekan konsumsi rumah tangga kita," imbuhnya.

Oleh karena itu, katanya, ketahanan pangan menjadi komponen yang krusial untuk perekonomian Tanah Air dan menekan angka kemiskinan. Nailul menyebut bahwa pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan sumber daya pangan yang melimpah di dalam negeri.

Program swasembada pangan juga harus diterus didorong sebagai solusi jangka panjang ketahanan pangan, bukan bergantung terhadap impor semata yang merupakan solusi janga pendek.

"Kalau kita lihat ketergantungan dengan impor dan sebagainya, ini yang menyebabkan kita sangat mudah sekali terpengaruhi oleh dinamika global ataupun permintaan dan penawaran dari pasar pangan global," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kemiskinan terbuka di Indonesia turun 1,24 juta orang selama 2021-2023. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun 1,17 persen pada periode yang sama.

Sebaliknya, angkatan tenaga kerja Indonesia meningkat 7,56 juta orang atau setara 5,39 persen dalam periode tersebut. Hingga tahun lalu, jumlah tenaga kerja di dalam negeri sudah menyentuh 140 juta orang.

Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi, Fajar Usman, mengatakan turunnya jumlah orang miskin dan pengangguran mengindikasikan bahwa sektor ketenagakerjaan di tanah air mengalami perbaikan.

Kondisi itu juga mengindikasikan semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia.

“Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan kegiatannya angka kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka,” ujar Fajar Usman saat gelaran Economist Gathering Indef, Senin (29/7/2024).

Adapun pengangguran terbuka meliputi penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

“Beberapa hal yang menjadi tantangan pemberdayaan manusia Indonesia antara lain masalah aksesibilitas dan kualitas pendidikan. dan aksesibilitas ini mencakup tingkat partisipasi yang masih renda,” ujarnya.

(FRI)

IDXChannel - Program bantuan pangan beras ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Program itu bahkan menjadi bantalan ekonomi masyarakat.

"Bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Rabu (17/7/2024).

Dia menambahkan, bantuan beras 10 kg yang diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Badan Pusat Statistik Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023," kata dia.

Dia melanjutkan, bantuan pangan beras menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.

Dia menuturkan pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan, di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.

"Dengan disalurkan bantuan pangan beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara baik," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan, bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bersama program bantuan sosial lainnya, program bantuan pangan ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.

"Bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks," ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubtitusi dengan barang lainnya.

Menurutnya, pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.

Arief berharap, dengan digelontorkannya bantuan pangan beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara baik.

"Operasi pasar dan gerakan pangan murah yang diselenggarakan baik oleh pusat dan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau," kata Arief.

Oleh karena itu, sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran banpang beras bagi 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang ada di seluruh provinsi.

"Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras," katanya.

(YNA)