Jakarta: Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bakal berjumlah sekitar 44-46 kementerian. Tiga di antaranya adalah hasil pemecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Tiga nomenklatur tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan. "Saya nanti masih mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.

Dia mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa nomenklatur kementerian-kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat buat rakyat. Menurut dia, jumlah kementerian yang nantinya bakal ada untuk pemerintahan selanjutnya itu bakal berfokus untuk menunaikan janji kampanye dari Prabowo Subianto.
"Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing, maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," kata dia.

Selain itu, menurutnya DPR RI pun bakal menyesuaikan jumlah komisi-komisi dengan jumlah kementerian. Maka dari itu, menurut dia, DPR masih terus berkoordinasi dengan calon pemerintahan yang baru.

"Nanti diharapkan Senin pada saat rapat pimpinan dan badan pemusyawaratan itu sudah mendekati fix," kata dia.

Sebelumnya mengutip dari ANTARA, terdapat dokumen yang berisi daftar "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang berisi jumlah komisi sebanyak 13 komisi beserta nama-nama kementerian yang diduga dirancang untuk pemerintahan selanjutnya.

Berikut daftar nomenklatur kementerian yang masih bersifat sementara:

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)
29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Baca juga: Pakar UGM Ungkap Tantangan Zaken Kabinet Prabowo-Gibran Jaga Stabilitas Politik

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Pengamat pendidikan Universitas Paramadhina, Totok Amin, memberikan catatan khusus terkait peluang pemecahan nomenklatur Kemendikbudristek menjadi tiga. Dia menyebut ada kelebihan dan kekurangan dalam pemecahan kementerian.

"Karena tentu ini (pemecahan) memilki keterbatasan dan kelebihan," ujar Totok kepada Medcom.id, Senin, 23 September 2024.

Totok menuturkan bila Kemendikbudristek dipecah menjadi tiga kementerian, pengendalian di bawah satu Kementerian Koordinator (Kemenko) mesti kuat. Sehingga Kemenko bisa memberikan laporan dengan baik ke presiden.
"Dari sini saja, kita harus pastikan tiga tim tadi lapornya ke satu koordinator," tutur dia.

Dia menyebut bila setiap tim melapor ke lebih dari satu koordinator, hal itu bisa menjadi kelemahan. Utamanya, lemah dalam administrasi pemerintahan.

"Proses mencapai tujuan akan menjadi lebih lambat dan anggarannya lebih besar. Kita sudah sering melihat betapa koordinasi lintas tim dan bagian itu lemah, jadi mudah-mudahan kali ini berbeda," tutur dia.

Totok mengutip serorang konsultan manajemen asal Amerika Serikat yang dijulukui Bapak Manajemen Modern Peter Drucker. Totok mengatakan Drucker pernah bilang, bila mengubah tata kelola mesti diikuti perubahan eksekusi.

"Kalau kita melakukan sesuatu dengan cara yang sama dari tahun ke tahun dan berharap hasil yang berbeda atau lebih baik, maka itu akan sia-sia belaka. Utopia. Kita perlu cara baru, terobosan baru," tegas Totok.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengungkap peluang Kemendikbudristek dipecah menjadi tiga nomenklatur. Wacana tersebut kemungkinan sudah didiskusikan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Bila di-UU-kan maka sudah didelegasikan oleh pimpinan ke Baleg. Jadi mungkin anggota Baleg yang paham betul tentang dinamika wacana ini," papar Fikri.

Fikri mengungkapkan sebelumnya sudah ada aspirasi untuk memecah nomenklatur Kemendikbudristek. Khususnya, pemisahan bidang Kebudayaan dari Kemendikbudristek.

"Kita hanya mendengarkan tapi tidak menindaklanjutinya, karena memang bukan kewenangannya," ungkap dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Berpeluang Dipecah Jadi Tiga Nomenklatur di Kabinet Prabowo-Gibran

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)