Jakarta: Panduan Literasi Finansial yang diterbitkan Kemendikbudristek (kini Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek) dapat menjadi pedoman bagi publik, terutama warga sekolah di jenjang dasar dan menengah, dalam menerapkan pendidikan literasi finansial. Melalui panduan ini, sekolah dapat pula menemukan inspirasi strategi pengintegrasian pendidikan tersebut dalam kebijakan dan budaya satuan pendidikan.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, para pendidik dapat menerapkan pendidikan literasi finansial dengan mudah pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada saat menerapkannya.

"Panduan ini juga memberikan contoh praktik baik yang dapat dilakukan pemerintah daerah, pengawas sekolah, lembaga pelatihan, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung implementasi pendidikan literasi finansial," kata Anindito dalam keterangannya di Jakarta.

Praktik Literasi Keuangan di Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita, mengungkapkan beberapa inisiatif yang dilakukan dalam pendidikan literasi finansial. “Kami menyiapkan APBD yang relevan, membuat in-house training setiap tiga bulan sekali sejak 2023, memfasilitasi penyaluran dan penyusunan bahan ajar literasi finansial, pembelian buku bacaan di perpustakaan, mengaktifkan MGMP, dan bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Barat," kata Rita.
Kepala SMAN 3 Pontianak, Moh. Ikhwan menyampaikan, penerapan Pendidikan Literasi Finansial di sekolahnya. “Kami menekankan prinsip kolaborasi dan sesuai tantangan lokal. Sekolah kami berkolaborasi dengan mitra-mitra yang relevan dan membantu kami menciptakan solusi,” terang Ikhwan.

Ikhwan menjelaskan contoh praktik baik sekolahnya yang bekerja sama dengan Bank Sampah Rosella untuk menjawab tantangan kebersihan lingkungan. Warga sekolah mendaur ulang sampah di sekitar sekolah menghasilkan produk dengan nilai ekonomi. Hasil penjualan produk kemudian dimanfaatkan sebagai kas kelas. Menurutnya, projek ini bukan sekadar mengidentifikasi masalah, tetapi projek untuk menciptakan solusi sesuai konteks lokal.

Guru SMA Garuda Cendekia Jakarta, Nurliza Noviyanti juga membagikan praktik baiknya. Sekolahnya sudah menerapkan pendidikan literasi finansial dalam berbagai mata pelajaran.

"Contohnya dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila, kami menyelipkan pelajaran tentang bahaya pinjaman dan judi online. Hal ini berkaitan dengan ketahanan nasional. Dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak berkunjung ke pasar untuk mempelajari teknik tawar-menawar atau negosiasi," jelasnya.

Nurliza juga menjelaskan penerapan Pendidikan Literasi Finansial dalam projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5), “Anak-anak menjual pupuk kompos yang berasal dari limbah dapur dan kotoran hewan. Dalam penjualan, mereka juga harus memikirkan beban lainnya, termasuk modal. Dari proyek ini, mereka belajar bagaimana menghasilkan laba dari barang yang dianggap tidak bernilai," terang Nurliza.

Kemendikburistek mendorong keterlibatan dan peran aktif berbagai pihak untuk menggerakan pendidikan literasi finansial dalam Kurikulum Merdeka. Publik dapat mengakses dan mempelajari lebih lanjut Panduan Literasi Finansial melalui Menu Rujukan pada laman kurikulum.kemdikbud.go.id dan Platform Merdeka Mengajar.

Baca juga: Skor Literasi Finansial Indonesia Rendah, Ini Dampaknya Bagi Generasi Muda

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian baru. Lantas, bagaimana kantornya?

Kemendikbudristek kini dipecah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan tiga kementerian akan tetap berkantor di kantor Kemendikbud lama di dekat kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

“Di sinilah [Kantor Kemendikbud]. Di mana lagi?” Kata Fadli Zon kepada wartawan, di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Fadli menjelaskan untuk pembagian setiap ruangan nanti akan disesuaikan dengan jumlah kementerian yang baru. Saat ini semua akan masuk ke tahap pengenalan terlebih dahulu.

“Ini kan kita orang baru di sini ya. Jadi kita lihat dulu. Nanti katanya abis ini akan dilihatkan di mana lokasi [masing-masing ruangan]. [Dan] kayaknya sudah ada pembagian-pembagian secara garis besar,” ucap Fadli Zon.

Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, berharap Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat berlokasi dekat rumah, yakni Cipete. Di sana memang ada Kompleks Kemendikbud, di Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jaksel.

“Seandainya boleh juga saya minta supaya kantor saya di Cipete saja supaya lebih dekat dengan rumah. Dan juga para protokol jangan heran juga kalau nanti tiba-tiba saya naik Gojek atau naik MRT karena jangkauan kantornya sangat dekat dengan rumah,” kata Abdul Mu’ti di lokasi yang sama.

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi dipecah menjadi tiga kementerian baru. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta, Kementerian Kebudayaan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo yang malam itu didampingi Wapres, Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Prabowo menyebutkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan dipimpin Abdul Mu'ti. Kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dipimpin Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Sedangkan Fadli Zon ditunjuk untuk memimpin Menteri Kebudayaan. Ketiga nama ini sebelumnya sudah santer diberitakan akan menempati tiga pos pecahan Kemendikbudristek tersebut.

Prabowo membacakan 49 nama yang akan membantunya dalam kabinet yang dinamakan sebagai Kabinet Merah Putih. Penyampaian nama-nama pembantu presiden tersebut disampaikan setelah gala dinner bersama para pemimpin negara sahabat di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Profil Mendikdasmen, Abdul Mu'ti

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti resmi ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Mu'ti diminta Prabowo memajukan pendidikan Indonesia karena sejatinya pendidikan menjadi kunci membangun bangsa.

Mengutip laman pwmjateng.com, Abdul Mu’ti lahir di Kudus, 2 September 1968. Ia tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak 1994 dan pernah menjabat sebagai Sekretaris PWM Jateng periode 2000-2002, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006, Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2005-2010, Sekretaris PP Muhammadiyah 2010-2015, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 2015-2022 dan terpilih kembali pada Muktamar ke-48 untuk masa bakti 2022-2027.

Abdul Mu’ti merupakan seorang dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sejak mahasiswa, ia aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Walisongo Semarang, kemudian pernah menjadi pimpinan di PC IMM Kota Semarang dan DPD IMM Jawa Tengah.

Pada level Internasional, dia adalah anggota British Council Advisory Board 2006-2008, Indonesia-United Kingdom Advisory Board (2007-2009), Executice Committee of Asian Conference of Religion for Peace (2010-2015), dan Indonesia-United States Council on Religion and Pluralism (2016-Sekarang).

Penerima penghargaan Australian Alumni Award (2008) ini aktif dalam berbagai forum dialog dan kerja sama antar iman di dalam dan luar negeri. Tulisan dan karya Mu’ti dipresentasikan dalam berbagai forum ilmiah di dalam dan luar negeri serta media massa nasional.

Profil Mendikti Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro

Mengutip laman Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di aipi.or.id, Satryo merupakan lulusan S3 Teknik Mesin dari University of California. Ilmuan ini telah menulis lebih dari 99 publikasi ilmiah.

Pria kelahiran Delf, Belanda pada 5 Januari 1956 itu bergabung dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) setelah meraih gelar Ph.D. Saat itu, dia terus memperluas kemampuannya di bidang pendidikan tinggi.

Ia merupakan sosok yang membawa reformasi dan pembaruan untuk peningkatan mutu dan daya saing di ITB. Pada tahun 1992, ia terpilih sebagai ketua jurusan Teknik Mesin ITB.

Saat menjabat sebagai Dirjen Dikti, ia melakukan pembaruan pendidikan tinggi secara nasional. Salah satunya mendorong institusi pendidikan tinggi menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Hal ini pula yang membuat namanya tidak asing di dunia pendidikan Indonesia. Ia telah memberikan kontribusi cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia.

Saat ini, Satryo aktif sebagai dosen tamu di bidang teknik mesin di Toyohashi University of Technology di Jepang dan ITB. Ia pernah menjabat di AIPI pada periode 2018-2023 dan menjadi anggota komisi bidang ilmu rekayasa AIPI.

Profil Menteri Kebudayaan, Fadli Zon

Fadli Zon merupakan Politikus Gerindra kelahiran 1 Juni 1971. Dia adalah seorang politikus dan mantan aktivis yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019.

Bersama Prabowo Subianto, ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sejak 8 Oktober 2015, ia juga dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Se-Dunia (Chairman of Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).

Fadli Zon menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan dasar di desa Cisarua, Bogor. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN Cibereum 3, Cisarua, Bogor dan melanjutkan di SMPN 1 Cisarua, di Gadog, Bogor, kemudian pindah ke SMP Fajar Jakarta.
Dia lalu melanjutkan pendidikan di SMA 31 Jakarta. Fadli belajar selama dua tahun di SMA Negeri 31, Jakarta Timur, sebelum akhirnya mendapat beasiswa dari AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat dan lulus dengan predikat Summa Cum Laude.

Fadli kemudian melanjutkan studi di program studi Sastra Rusia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia (kini FIB UI). Semasa kuliah, Fadli aktif di berbagai organisasi, baik intra maupun ekstra kampus.

Ia pernah menjadi Ketua Biro Pendidikan Senat Mahasiswa FSUI (1992-1993), Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI (1993), Ketua Komisi Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI (1993-1994). Ia aktif dalam kehidupan politik kampus dengan memimpin berbagai demonstrasi dan menghidupkan kelompok-kelompok studi di dalam kampus UI era awal 1990-an.

Selain itu, ia juga bergabung dengan Teater Sastra UI. Di luar kampus, ia pernah menjadi Sekjen dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) pada 1993-1995, pengurus pusat KNPI (1996-1999), pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (1996-1999), dan anggota Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) sejak 1996.

Pada 1994, Fadli Zon terpilih menjadi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) I Universitas Indonesia dan Mahasiswa Berprestasi III tingkat Nasional dan memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam ASEAN Varsities Debate IV (1994) di Malaysia.

Pada tahun 2002, ia mengenyam pendidikan di London School of Economics and Political Science (LSE) di bawah bimbingan John Harriss dan Robert Wade. Ia meraih gelar Master of Science (M.Sc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris. Pada tahun 2016, ia meraih gelar doktoral dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Guru penggerak merupakan program yang diadakan Kemendikbudristek untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Saat mengikutinya, guru akan belajar dari modul pembelajaran. Salah satunya koneksi antar materi Modul 3.1 Pengambilan Keputusan.

Dari pembelajaran tersebut, guru harus bisa mengaitkan mulai dari awal sampai terakhir materi sebelum diterapkan ke peserta didik. Sehingga, calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan kaitan materi dengan berbagai media.

Dikutip dari buku Pendidikan Guru Penggerak Paket Modul 3.1: Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin oleh Andri Nurcahyani dan Diah Samsiati Rajasa (2022: 67), Calon Guru Penggerak (CGP) diminta mengerjakan beberapa pertanyaan tentang koneksi antar materi modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin

Adapun soal dan jawabannya sebagai berikut.

1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin?

Jawaban:

Filosofi Pratap Triloka terdiri dari tiga macam, yakni:

Sehingga, penerapan filosofi Pratap Triloka membuat guru harus mampu memimpin pembelajaran sekaligus mengambil keputusan yang berpihak pada peserta didik agar mampu membangitkan semangat belajar mereka.

Guru juga harus mampu mengambil keputusan yang dapat mendorong potensi peserta didik sesuai minat dan kemampuan.

2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan?

Jawaban:

Nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan keberpihakan kepada peserta didik merupakan prinsip yang wajib dipegang teguh oleh guru dalam mengambil keputusan, terutama saat mengambil keputusan penting.

3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan ‘coaching’ (bimbingan) yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi ‘coaching’ yang telah dibahas pada sebelumnya.

Jawaban:

Dalam mengambil keputusan, selain melakukan pengujian terhadap 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan menjalankan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan, namun juga perlu memiliki kemampuan lain.

Salah satu kemampuan tersebut adalah coaching yang bertujuan untuk menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan dengan memberikan pernyataan-pernyataan efektif.

4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika?

Jawaban:

Jika melihat 9 langkah dalam menguji dan membuat keputusan, maka pada kompetensi sosial dan emosional memiliki peran penting agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Dengan begitu, seseorang yang memiliki kompetensi sosial emosional akan mampu mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab bagi dirinya dan lingkungannya.

5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik?

Jawaban:

Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik akan menuntunnya pada keputusan yang baik. Sehingga seorang pendidik yang meyakini berbagai nilai-nilai kebajikan merupakan bagian dalam dirinya dipastikan menjadikannya sebagai sosok yang memiliki integritas dan bertanggung jawab.

6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman.

Jawaban:

Pengambilan keputusan yang mengakomodir banyak pertimbangan dan pandangan dari berbagai sisi akan melahirkan sebuah keputusan yang baik.

Keputusan yang baik tentu saja akan berimbas terhadap tumbuhnya kepercayaan dari semua pihak dan dengan kepercayaan itu lah lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman itu tercipta.

7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda?

Jawaban:

Pengambilan keputusan berlandaskan tiga prinsip penyelesaian dilema yang akan dipakai apakah Berpikir Berbasis Hasil Akhir (Ends-Based Thinking), Berpikir Berbasis Peraturan (Rule-Based Thinking) ataukah Berpikir Berbasis Rasa Peduli (Care-Based Thinking).

Semua tergantung situasi dan kondisi yang ada. Namun setiap keputusan pasti ada resiko, pro dan kontra, hal ini menjadi salah satu tantangan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah tidak dapat memuaskan semua pihak.

Namun 9 langkah pengambilan keputusan yang saya coba lakukan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak.

8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda?

Jawaban:

Pengaruh pengambilan keputusan yang diambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid dengan adanya diferensiasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berdiferensiasi akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap murid sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran memfasilitasi potensi yang ada pada murid-muridnya dengan tujuan agar pembelajaran yang diberikannya dapat menuntun tumbuh kembangnya berbagai potensi tersebut.

Hasilnya adalah, mereka akan merasa memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap berkembangnya potensi yang dimilikinya.

9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya?

Jawaban:

Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi berbagai aspek pengalaman pendidikan murid.

Keputusan yang bijaksana dan berorientasi pada kebutuhan murid dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, adil, dan berkualitas tinggi, yang pada gilirannya mempersiapkan murid untuk masa depan yang sukses.

Dengan memprioritaskan perkembangan holistik, keterlibatan keluarga, dan perbaikan berkelanjutan, pemimpin pembelajaran dapat memberikan dampak positif yang mendalam pada kehidupan dan masa depan murid yang diajar.

10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya?

Jawaban:

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya bahwa pengambilan keputusan merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran.

Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan yang baik dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi kesepakatan kelas.

Pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bentuk apresiasi guru terhadap keberagaman murid-muridnya.

Pada tahap perencanaan dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan alur BAGJA untuk mewujudkan budaya positif sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman (well being).

11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu: dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan?

Jawaban:

4 Paradigma Pengambilan Keputusan

3 Prinsip Pengambilan Keputusan

9 Langkah Pengambilan dan Pengujian Keputusan

Hal-hal yang di luar dugaan adalah saat pengambilan keputusan bukan hanya berdasarkan sesuai pemikiran saja namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan.

Sehingga, pendidik harus memahami lebih dalam tentang masalah atau kasus dari berbagai perspektif agar tidak merugikan sebagian atau banyak orang.

12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bilamana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini?

Jawaban:

Pernah, namun yang dilakukan tidak selengkap dengan apa yang saya pelajari dari modul ini. Sebelumnya, dalam pengambilan keputusan hanya berpikir satu dua kali dan memahami dampak yang akan ditimbulkan setelah mengambil keputusan tersebut.

Setelah mempelajari modul ini, seorang pendidik sebelum mengambil keputusan harus mengetahui paradigma dan prinsip dilema etika, serta melalui tahapan pengujian pengambilan keputusan.

13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda, perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini?

Jawaban:

Dampak setelah mempelajari modul ini adalah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan bujukan moral lebih bijaksana dan reflektif, dengan pertimbangan yang mendalam tentang etika, prinsip, dan proses pengambilan keputusan.

Selain itu, terdapat juga peningkatan kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi keputusan dengan cara yang lebih kritis dan sistematis.

Dalam konteks kepemimpinan atau manajemen, modul ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih adil, bijaksana, efektif dan bertanggung jawab sehingga meminimalisir dampak negatif yang dapat merugikan orang lain.

14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin?

Jawaban:

Modul ini sangat penting dipelajari karena memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang adil, bijaksana, etis, efektif, dan bertanggung jawab baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin.

Keterampilan dan pemahaman yang diperoleh dari modul ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas saya sebagai pendidik.

Demikian penjelasan dari koneksi antar materi Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Semoga bermanfaat dan membantu dalam mengikuti program Pendidikan Guru Penggerak.(MZM)

Setiap negara memiliki standar pendidikan masing-masing. Di Indonesia sendiri, terdapat 8 Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Dipilihnya 8 Standar Nasional Pendidikan karena ada alasannya tersendiri. Jadi, seluruh sekolah harus mematuhi standar tersebut untuk membangun pendidikan yang berkualitas dan merata di Indonesia.

Standar pendidikan nasional merupakan kriteria, pedoman, atau indikator yang ditetapkan pemerintah yang berlaku untuk seluruh sekolah di satu negara.

Standar tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, penilaian, guru, sarana dan prasarana, hingga manajemen pendidikan yang dibuat oleh kementerian pendidikan suatu negara, seperti Kemendikbudristek untuk di Indonesia.

Dikutip dari laman pskp.kemdikbud.go.id 8 Standar Nasional Pendidikan di Indonesia yakni.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan mencakup beberapa hal, seperti kognitif afektif, dan psikomotorik.

Standar ini menetapkan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam berbagai mata pelajaran. Standar ini mencakup pemahaman konsep, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh.

Standar proses berkaitan erat dengan metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pengajar. Standar ini mencakup penyusunan rencana pembelajaran, penggunaan media dan teknologi, dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.

Standar penilaian berupa menetapkan prosedur dan kriteria penilaian secara adil dan objektif. Standar ini mencakup berbagai bentuk penilaian, seperti tugas, tes, dan observasi, hingga pemanfaatan umpan balik kepada peserta didik.

Standar tenaga pendidikan mengatur tentang kualifikasi, kompetensi, dan tugas dari tenaga pengajar dan tenaga kependidikan lainnya.

Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang memadai dan relevan dengan bidang yang diajarnya.

Standar sarana dan prasarana berkaitan dengan fasilitas fisik dan non-fisik yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Standar ini mencakup ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, hingga lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Standar pengelolaan menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sekolah secara efektif. Standar ini mencakup mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Standar pembiayaan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan sekolah. Standar ini mencakup alokasi maupun penggunaan dana pendidikan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara transparan dan efisien.

Adanya Standar Pendidikan Nasional sangat penting dalam kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa alasan mengapa setiap sekolah harus menerapkan Standar Pendidikan Nasional sebagai berikut.

Standar Pendidikan Nasional merupakan pedoman minimal yang harus diikuti setiap sekolah di Indonesia. Hal ini dapat menciptakan keseragaman mutu sekolah di seluruh Indonesia. Artinya, setiap pelajar mendapatkan pendidikan yang setara.

Tujuan dari penetapan Standar Pendidikan Nasional adalah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Sebab, setiap sekolah harus mengikuti standar tersebut. Sehingga, sekolah dapat meningkatkan kemampuan peserta didik.

Tak hanya peserta didik yang meningkat kualitasnya, tenaga pengajar juga akan meningkat hasil dari penerapan Standar Pendidikan Nasional.

Tenaga pengajar diwajibkan untuk mendorong kompetensi, kualifikasi, hingga profesionalisme. Jadi, tenaga pengajar diharapkan mampu memberikan pembelajaran kepada peserta didik secara efektif dan berkualitas.

Itulah penjelasan singkat tentang 8 Standar Nasional Pendidikan. Dengan penetapan standar tersebut, diharapkan peserta didik di Indonesia mendapatkan pendidikan yang terbaik tanpa kesenjangan yang begitu besar .(MZM)

Jakarta: Selama satu dekade terakhir, pembangunan di sektor pendidikan di Indonesia terus berkembang dengan pesat. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan dan program-program yang sudah dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk memastikan keberadilan, pemerataan, dan peningkatan akses pendidikan yang menyeluruh. Dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan tidak hanya dirasakan oleh para peserta didik, namun juga dirasakan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat luas.

Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek, Vivi Andriani, menyoroti pentingnya upaya untuk meningkatkan keberadilan, pemerataan, dan perluasan akses pendidikan. Ia mengatakan, berbagai kebijakan sudah dilakukan Kemendikbudristek, antara lain bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Afirmasi Pendidikan Menengah dan Tinggi.

"Masih banyak anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai, bahkan ada yang belum bersekolah. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut harus dipastikan berjalan," ujar Vivi dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar yang ditayangkan di kanal YouTube Kemendikbud RI pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Ia menambahkan, selama lima tahun terakhir, Kemendikbudristek telah menerapkan beberapa kebijakan penting melalui program Merdeka Belajar. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran di sekolah lebih terpusat pada peserta didik dan sesuai dengan potensi serta kapasitas satuan pendidikan. Hal ini juga didukung dengan pembiayaan yang seimbang seperti penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) yang dialokasikan secara berbeda berdasarkan wilayah dan tingkat kebutuhan satuan pendidikan, misalnya untuk SLB dan SMK.

Vivi menuturkan, selain berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik, program Merdeka Belajar juga membawa dampak positif pada pendidikan secara keseluruhan. Guru-guru kini lebih didorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri melalui pelatihan yang tersedia di Platform Merdeka Mengajar (PMM).

"Transformasi pendidikan tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga tenaga pengajar. Guru-guru sekarang lebih siap dan kompeten untuk mengajar dengan metode yang lebih efektif," katanya.

Dalam seminar yang sama, Koordinator Nasional Komunitas Kami Pengajar, Fitriana, memberikan pandangannya sebagai seorang guru tentang dampak Merdeka Belajar. Menurutnya, program ini telah mendorong transformasi di berbagai bidang, termasuk teknologi pendidikan, kebijakan, kepemimpinan, dan kurikulum.

"Merdeka Belajar telah membuat guru lebih bersemangat untuk terus belajar. Selain meningkatkan kompetensi guru, program ini juga memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta memastikan bahwa guru bekerja dalam lingkungan yang aman dan nyaman," tutur Fitriana.

Ketua Komunitas Sidina/Ibu Penggerak, Susi Sukaesih, mengatakan bahwa 200 lebih fasilitator siap sedia untuk membantu menyosialisasikan Merdeka Belajar dari sudut pandang orang tua.

"Jadi kita membantu menyosialisasikan. Audience-nya itu orang tua dan siswa khususnya. Kalau ke siswa paling banyak diminta sosialisasi itu tentang bahaya perundungan," ujarnya.

Susi mengaku, komunitas orang tua merasa sangat senang terhadap program Merdeka Belajar karena sangat relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia juga memotivasi teman-temannya untuk membuat gerakan Ibu Penggerak.

"Saya sudah menginisiasi dari tahun 2022. Lalu mengadakan pelatihan online yang materinya seputar update program-program Mereka Belajar, seperti Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan atau PPKSP," ungkapnya.

Beberapa program Merdeka Belajar yang disukainya antara lain kebijakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan; program PPKSP yang memberikan ruang aman bagi siswa, guru dan kepala sekolah; Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI); dan Kurikulum Merdeka.

"Jadi sekarang dengan adanya Kurikulum Merdeka, mereka banyak pembelajaran berbasis projek, jadi anak-anak ditantang jadi kreatif," tutur Susi.

Sementara itu, salah satu mahasiswa penerima manfaat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Almendo Imanuel, menilai bahwa program Kampus Merdeka sangat luar biasa dan berdampak baik pada dirinya.

"Program yang saya ikuti, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka, memberikan banyak sekali impact pada diri saya, dan banyak sekali memberikan perubahan dan perkembangan dalam diri saya, misalnya menumbuhkan rasa semangat, percaya diri, dan kemampuan untuk bersaing," katanya.

Almendo adalah mahasiswa program studi Pendidikan Fisika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus Merauke. Program MBKM yang diikutinya adalah Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Batch 4 dan berhasil meraih prestasi sebagai Kepala Suku Terbaik PMM 4 INBOUND UI.

Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada, demi memastikan tercapainya tujuan besar Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan nasional selama sepuluh tahun terakhir merupakan tonggak penting dalam upaya menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tuntutan global yang terus berkembang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) untuk periode 2025-2045. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan kebudayaan nasional, dengan mengintegrasikan kebudayaan sebagai pilar utama dalam menciptakan Indonesia yang bahagia dan sejahtera.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dirjenbud Kemendikbudristek), Hilmar Farid, menekankan pentingnya kebijakan ini dalam menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan zaman.

"RIPK 2025-2045 bukan hanya soal melestarikan warisan budaya, tetapi juga memanfaatkan budaya sebagai kekuatan pendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (14/10).

Perpres ini, kata Hilmar, hadir sebagai respons atas kebutuhan akan dokumen strategis kebudayaan jangka panjang, yang tidak hanya memfokuskan pada pelestarian warisan budaya, tetapi juga pengembangan kebudayaan sebagai penguatan identitas nasional dan kontribusi Indonesia di tingkat global. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam RIPK, ditetapkan visi besar "Indonesia Bahagia Berlandaskan Keanekaragaman Budaya yang Mencerdaskan, Mendamaikan, dan Menyejahterakan" yang menekankan kebudayaan sebagai aset nasional yang harus dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

“Visi ini sangat relevan dengan kebutuhan kita saat ini, di mana interaksi lintas budaya dan pemanfaatan budaya untuk diplomasi internasional menjadi semakin krusial," tutur Hilmar Farid.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025-2045 mengusung tujuh misi utama, yaitu yang pertama, menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya serta mendorong interaksi budaya lintas kelompok untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.

Kedua, melindungi dan mengembangkan nilai serta ekspresi budaya tradisional, sehingga kebudayaan nasional terus diperkaya oleh warisan leluhur.

Selanjutnya yang ketiga, memanfaatkan kekayaan budaya untuk meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional, terutama melalui diplomasi budaya.

Kemudian yang keempat, menggunakan objek Pemajuan Kebudayaan sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

Kelima, memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem budaya dalam konteks keberlanjutan lingkungan.

Keenam, mendorong reformasi kelembagaan dan penganggaran dalam mendukung Pemajuan Kebudayaan agar lebih efektif dan efisien. Ketujuh, meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam Pemajuan Kebudayaan, dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

"Perpres RIPK ini menjadi kerangka penting dalam merumuskan kebijakan kebudayaan dalam 20 tahun ke depan," kata Dirjenbud.

Salah satu aspek penting dari RIPK adalah penekanan pada tiga arah kebijakan utama dalam Pemajuan Kebudayaan, yaitu mewujudkan jaminan kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai budayanya secara partisipatif dan inklusif.

Kemudian, mewujudkan pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan cagar budaya yang berkelanjutan sebagai landasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengaruh kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Serta mewujudkan peningkatan mutu tata kelola pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Setiap arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam strategi-strategi konkret yang akan dilaksanakan secara bertahap, termasuk peningkatan pemberian fasilitas bagi komunitas budaya, pengembangan budaya tradisional dalam harmoni dengan budaya modern, serta peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur kebudayaan.

RIPK juga akan diimplementasikan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemajuan Kebudayaan yang diperbarui setiap lima tahun. Salah satu inovasi penting dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah penggunaan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai alat ukur keberhasilan. Pada tahun 2023, IPK Indonesia mencapai 57,13 poin dan ditargetkan meningkat menjadi 68,15 poin pada tahun 2045.

"Indeks ini menjadi tolak ukur penting dalam menilai sejauh mana kebijakan kebudayaan mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dan kita optimis bahwa target itu dapat dicapai," jelas Hilmar Farid.

Melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2024 ini, pemerintah daerah juga didorong untuk berperan aktif dalam menyusun program kebudayaan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Partisipasi aktif masyarakat dan komunitas budaya akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan RIPK ini.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan RIPK 2025-2045 dapat mewujudkan kebudayaan sebagai kekuatan pendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Jakarta: Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) untuk periode 2025-2045. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan kebudayaan nasional, dengan mengintegrasikan kebudayaan sebagai pilar utama dalam menciptakan Indonesia yang bahagia dan sejahtera.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dirjenbud Kemendikbudristek), Hilmar Farid, menekankan pentingnya kebijakan ini dalam menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan zaman.

"RIPK 2025-2045 bukan hanya soal melestarikan warisan budaya, tetapi juga memanfaatkan budaya sebagai kekuatan pendorong kesejahteraan masyarakat," ujarnya di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.
Perpres ini, kata Hilmar, hadir sebagai respons atas kebutuhan akan dokumen strategis kebudayaan jangka panjang, yang tidak hanya memfokuskan pada pelestarian warisan budaya, tetapi juga pengembangan kebudayaan sebagai penguatan identitas nasional dan kontribusi Indonesia di tingkat global. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam RIPK, ditetapkan visi besar 'Indonesia Bahagia Berlandaskan Keanekaragaman Budaya yang Mencerdaskan, Mendamaikan, dan Menyejahterakan' yang menekankan kebudayaan sebagai aset nasional yang harus dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

"Visi ini sangat relevan dengan kebutuhan kita saat ini, di mana interaksi lintas budaya dan pemanfaatan budaya untuk diplomasi internasional menjadi semakin krusial," tutur Hilmar Farid.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025-2045 mengusung tujuh misi utama, yaitu yang pertama, menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya serta mendorong interaksi budaya lintas kelompok untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Kedua, melindungi dan mengembangkan nilai serta ekspresi budaya tradisional, sehingga kebudayaan nasional terus diperkaya oleh warisan leluhur. Selanjutnya yang ketiga, memanfaatkan kekayaan budaya untuk meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional, terutama melalui diplomasi budaya.

Kemudian yang keempat, menggunakan objek Pemajuan Kebudayaan sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Kelima, memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem budaya dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Keenam, mendorong reformasi kelembagaan dan penganggaran dalam mendukung Pemajuan Kebudayaan agar lebih efektif dan efisien. Ketujuh, meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam Pemajuan Kebudayaan, dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

"Perpres RIPK ini menjadi kerangka penting dalam merumuskan kebijakan kebudayaan dalam 20 tahun ke depan," kata Dirjenbud.

Salah satu aspek penting dari RIPK adalah penekanan pada tiga arah kebijakan utama dalam Pemajuan Kebudayaan, yaitu mewujudkan jaminan kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai budayanya secara partisipatif dan inklusif. Kemudian, mewujudkan pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan cagar budaya yang berkelanjutan sebagai landasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengaruh kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Serta mewujudkan peningkatan mutu tata kelola pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Setiap arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam strategi-strategi konkret yang akan dilaksanakan secara bertahap, termasuk peningkatan pemberian fasilitas bagi komunitas budaya, pengembangan budaya tradisional dalam harmoni dengan budaya modern, serta peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur kebudayaan.

RIPK juga akan diimplementasikan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemajuan Kebudayaan yang diperbarui setiap lima tahun. Salah satu inovasi penting dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah penggunaan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai alat ukur keberhasilan. Pada tahun 2023, IPK Indonesia mencapai 57,13 poin dan ditargetkan meningkat menjadi 68,15 poin pada 2045.

"Indeks ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana kebijakan kebudayaan mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dan kita optimistis bahwa target itu dapat dicapai," jelas Hilmar Farid.

Melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2024 ini, pemerintah daerah juga didorong untuk berperan aktif dalam menyusun program kebudayaan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Partisipasi aktif masyarakat dan komunitas budaya akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan RIPK ini.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan RIPK 2025-2045 dapat mewujudkan kebudayaan sebagai kekuatan pendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Dataset Asesmen Nasional dan pembaruan Rapor Pendidikan Indonesia. Kini publik dapat mengakses rangkuman capaian indikator lintas jenjang di tingkat nasional dan daerah untuk setiap provinsi dan kota/kabupaten.

Peneliti dapat memanfaatkan Dataset AN untuk memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menyampaikan harapannya agar para peneliti dan berbagai pemangku kepentingan dapat memanfaatkan Dataset AN dan Rapor Pendidikan Indonesia. Melalui diskusi ini, diharapkan para peserta semakin terpantik untuk menggagas ide dan kajian dengan menggunakan data AN.
“Data-data tersebut bisa digunakan untuk perumusan kebijakan di tingkat nasional, kabupaten/kota, bahkan satuan pendidikan. Kita juga bisa menggunakan data ini untuk menjawab curiosity terhadap berbagai aspek di Indonesia, baik literasi-numerasi maupun lingkungan belajar, terutama mengingat Indonesia yang penuh keanekaragaman,” sebut Suharti.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, dalam paparannya, "Asesmen Nasional telah menjadi bagian dari indikator capaian pembangunan manusia dalam UU RPJPN 2025-2045, yang berarti upaya meningkatkan kualitas pendidikan kini menjadi prioritas jangka panjang pemerintah Indonesia,” terangnya.

Anindito menambahkan, publikasi Dataset AN dan Rapor Pendidikan Indonesia ini jadi satu lapisan tambahan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekarang publik juga bisa mengakses data ini.

"Mari ikut mengawasi dan mengingatkan pemerintah di semua tingkat untuk terus memprioritaskan kualitas pendidikan agar anak-anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan karakter Pancasila," ujar dia.

Rapor Pendidikan Indonesia mendorong perencanaan berbasis data untuk pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam indikator prioritas Rapor Pendidikan Pemda atau Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan, sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan merupakan urusan wajib pemerintahan, yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. SPM Pendidikan ini selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Urusan (IKU) pemerintah daerah.

Kemendikburistek mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk memanfaatkan Dataset AN dan Rapor Pendidikan karena seluruh pihak memiliki peran dalam mengakselerasi kualitas advokasi publik demi perbaikan pendidikan. Publik dapat mengakses Rapor Pendidikan Indonesia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota di laman Portal Data Kemendikbudristek melalui laman data.kemdikbud.go.id.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kebijakan Asesmen Nasional (AN) dan Rapor Pendidikan sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan yang menyeluruh. AN mengumpulkan data tentang kualitas hasil belajar murid, proses pembelajaran, serta berbagai aspek lingkungan belajar dari hampir semua satuan pendidikan di Indonesia.

Data tersebut disampaikan sebagai bahan refleksi dan perencanaan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah melalui platform Rapor Pendidikan.

Baca juga: Catat! Ini Jadwal Ulang Asesmen Nasional 2024 Jenjang SMP-SMA

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Pengembangan alat uji cepat infeksi seperti Nucleopad membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis (TB), demam dengue, dan chikungunya, waktu merupakan faktor penting dalam mendiagnosis dan memberikan penanganan yang tepat. Dengan Nucleopad, proses deteksi yang biasanya memakan waktu dan membutuhkan peralatan canggih, kini dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat.

Dengan semangat untuk melahirkan inovasi yang meningkatkan kemandirian Indonesia di bidang kesehatan, Universitas Padjadjaran bersama PT Pakar Biomedika Indonesia telah melakukan terobosan penting melalui program Teaching Factory.

Salah satu produk unggulan yang dikembangkan adalah Nucleopad, alat visual berbasis in vitro imunokromatografi kertas yang dirancang untuk mendeteksi DNA hasil amplifikasi PCR (Polymerase Chain Reaction). Alat ini menawarkan metode deteksi yang cepat, akurat, dan sederhana tanpa memerlukan peralatan laboratorium yang canggih.
“Nucleopad dapat memberikan hasil dalam waktu hanya 15 menit, dan teknologi ini tidak membutuhkan peralatan laboratorium yang rumit,” ujar inovator di bidang kesehatan dari Universitas Padjajaran Muhammad Yusuf.

"Dengan produk ini, kami bisa mendeteksi penyakit infeksi seperti TB dengan lebih cepat dan efisien. Tentunya akan sangat membantu dalam penanganan penyakit tersebut," kata Yusuf menambahkan.

Inovasi alat deteksi infeksi ini didukung oleh Matching Fund 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan total pendanaan Rp1,3 miliar, dan dukungan dari mitra industri dengan nilai hampir setara. Nucleopad dapat dimanfaatkan sebagai alat uji cepat untuk mendeteksi penyakit infeksi seperti demam dengue, chikungunya, dan TB.

Baca juga: Demi Kemandirian Bangsa, Dana Padanan Kedaireka Dukung Inovasi Kendaraan Listrik

Sebuah Nucleopad mampu mendeteksi penyakit TB dengan hasil visual berupa warna merah yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tanpa memerlukan penggunaan gel agarosa seperti pada metode konvensional. Produk ini ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan bahan kimia dalam proses visualisasi hasil PCR. Keunggulan lain dari Nucleopad adalah sensitivitasnya yang mencapai 75 persen dan spesifisitas 95 persen. Lebih tinggi dibandingkan metode visualisasi elektroforesis yang memiliki sensitivitas 60 persen.

Dengan adanya produk ini biaya pengadaan alat diagnostik diharapkan dapat ditekan, sekaligus mempercepat diagnosis dan penanganan penyakit menular.

Produk seperti Nucleopad tidak hanya meningkatkan efisiensi tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap teknologi diagnostik yang lebih terjangkau. Sebagai produk buatan dalam negeri, Nucleopad berkontribusi terhadap kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan alat diagnostik tanpa harus bergantung pada produk impor.

“Kami percaya bahwa inovasi ini dapat mendorong kemandirian kesehatan di Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor produk diagnostik,” ujar Yusuf.

Dana Padanan untuk kemandirian bangsa

Muhammad Yusuf, inovator sekaligus ketua tim riset dari program inovasi Nucleopad, menyampaikan peran penting pengembangan teaching factory bagi pengembangan inovasi. Teaching Factory merupakan fasilitas yang dibangun untuk menjembatani dunia pendidikan dan industri, khususnya dalam meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM). Sinergi ini memungkinkan riset dan pengembangan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan industri yang mendesak, seperti kebutuhan alat diagnostik yang dapat diproduksi secara mandiri di dalam negeri.

"Melalui Teaching Factory, kami ingin menciptakan SDM yang tidak hanya kompeten tetapi juga mampu berinovasi. Kerja sama kami dengan industri memungkinkan transfer teknologi yang mempercepat proses pengembangan alat diagnostik dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang lebih tinggi, sehingga Indonesia bisa mandiri di sektor kesehatan," katanya.

Sebagai institusi pendidikan yang berperan melahirkan sumber daya manusia SDM) kompeten melalui melalui pendidikan berbasis praktik di Teaching Factory, Universitas Padjadjaran berkolaborasi dengan PT Pakar Biomedika Indonesia menyediakan fasilitas, peralatan, dan bimbingan industri untuk pengembangan produk diagnostik yang inovatif. Kolaborasi diharapkan dapat memperkuat kemandirian di sektor kesehatan Indonesia, khususnya dalam hal pengadaan alat uji diagnostik.

Baca juga: Berkat Beasiswa ADEM dan ADik, Yohanes Kini Kuliah Sampai Florida Amerika Serikat

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian di sektor kesehatan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada 2020 sekitar 90 persen bahan baku obat di Indonesia masih diimpor. Indonesia juga bergantung pada alat kesehatan impor untuk sebagian besar kebutuhan medisnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi lokal seperti Nucleopad dalam mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri.

Selain itu, laporan dari Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia (LPEI) mencatat bahwa nilai impor alat kesehatan Indonesia mencapai USD1,1 miliar pada 2021. Angka yang terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengembangkan produk-produk lokal, Indonesia berpeluang besar menurunkan angka ini dan meningkatkan daya saing industri kesehatan dalam negeri di pasar global.

"Kami percaya bahwa inovasi ini dapat mendorong kemandirian kesehatan di Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor produk diagnostik. Dengan adanya produk ini biaya pengadaan alat diagnostik diharapkan dapat ditekan, sekaligus mempercepat diagnosis dan penanganan penyakit menular," ucap Yusuf.

Pengembangan Teaching Factory di Universitas Padjadjaran menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara akademisi dan industri dapat menghasilkan inovasi yang berdampak besar bagi kesehatan masyarakat. Dengan riset berkelanjutan dan pengembangan produk diagnostik seperti Nucleopad, Indonesia semakin mendekati tujuan untuk mencapai kemandirian di bidang kesehatan. Kolaborasi ini juga membuka peluang besar untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional.

Program Dana Padanan dan Kedaireka yang diluncurkan sejak 2020 melalui Merdeka Belajar episode keenam semakin menunjukkan dampak positif. Kini, kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan industri meningkat tajam. Jumlah proposal penelitian yang diterima perguruan tinggi dari perusahaan naik. Pada 2021 sebanyak 1.200 proposal, kemudian pada 2023 naik menjadi 5.600 proposal. Pendanaan penelitian pun meningkat hingga 420 persen. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index (GII) dari posisi 87 pada 2021, menjadi posisi ke-61 pada 2024.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Abdul Haris menekankan pentingnya peran Reka Cipta bagi perkembangan bangsa. Terutama dalam menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan daya saing, dan mendorong kemandirian.

“Kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) memiliki potensi yang besar untuk menciptakan reka cipta yang unggul dan solusi yang efektif. Dan Kedaireka menjadi wujud komitmen Ditjen Diktiristek untuk menjadi hub antara kepakaran insan perguruan tinggi dan sumber daya mitra strategis DUDI,” ujar Dirjen Haris.

Inovasi yang mendorong kemandirian bangsa merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem kesehatan yang lebih kuat dan independen. Selain itu, inovasi menjadi bukti bahwa sinergi antara riset akademis dan industri dapat membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAkARTA, iNews.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sukses meraih tiga penghargaan dari Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024. Penghargaan tersebut meliputi kategori Kinerja Terbaik, Inovasi Terbaik, dan Pelayanan dan Komunikasi Publik, pada acara penghargaan yang diselenggarakan oleh iNews Media Group, Senin (14/10/2024).

Pada kategori Kinerja Terbaik, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dinilai memiliki capaian nyata dalam pemajuan perfilman maupun musik tanah air melalui berbagai kebijakan serta program strategis. Pada kategori Inovasi Terbaik, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek dinilai serius sebagai inisiator pengembangan dunia perfilman nasional, melalui Indonesiana Film.

Selanjutnya, pada kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik, program Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) dinilai memiliki capaian nyata sebagai salah satu saluran di dalam komunikasi publik Kemendikbudristek untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan Merdeka Belajar.

Dengan diterimanya dua penghargaan tersebut, Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra, menuturkan bahwa capaian yang diraih ini merupakan hasil sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, yakni mulai dari pemerintah hingga para pelaku industri perfilman dan musik. Menurutnya, dua penghargaan ini menjadi wujud pembuktian Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas film maupun musik Indonesia.

"Tentu kami sangat bersyukur atas dua penghargaan ini. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam meningkatkan kualitas produksi, distribusi, dan eksibisi film serta musik Indonesia. Kami berharap agar momentum ini terus berlanjut dan semakin banyak karya-karya kreatif dari anak bangsa yang mampu bersaing di pasar global," ujarnya.

Mahendra menegaskan, penghargaan ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang harus terus dikembangkan bersama demi kejayaan seni dan budaya Indonesia di tingkat dunia.

"Kami akan terus mendorong lahirnya karya-karya berkualitas dan inovatif yang dapat mengangkat citra Indonesia di kancah internasional. Penghargaan ini semakin memotivasi kami untuk bekerja lebih keras dalam memperkuat ekosistem perfilman dan musik Indonesia," katanya.

Selanjutnya, terkait penghargaan kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik, Pelaksana harian (Plh.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto, menyampaikan bahwa Silaturahmi Merdeka Belajar merupakan program yang diinisiasi pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi terkait kebijakan Merdeka Belajar.

“Merdeka Belajar memiliki berbagai episode-episode dan saat ini sudah mencapai episode ke-26. Maka dibuatlah inisiatif ini yaitu untuk menggali lebih dalam tentang berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian,” tuturnya.

“Penghargaan ini tentunya menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami, karena kami sebagai penerima penghargaan ini merasa mendapatkan kepercayaan, dan mendapatkan amanah untuk bisa meneruskan menjaga kepercayaan itu terutama kepada publik,” lanjutnya.

Tentang Indonesia Film

Indonesia Film merupakan program inkubasi yang telah terlaksana sejak tahun 2020 yang mengajak para penulis skenario, produser, serta sutradara, untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan meliputi workshop, mentoring, maupun riset lapangan.

Program ini bekerja sama dengan para tutor internasional seperti Tom Abrams dan Sean Hood dari University of Southern California (USC), serta sineas profesional ternama di Indonesia.

Program ini telah menghasilkan 32 naskah skenario film berkualitas. Dua karya skenario hasil program ini juga telah telah mendapat penghargaan di festival film internasional, yakni karya skenario film Nenek dan Dancing Gale yang meraih penghargaan di Bucheon International Film Festival (BIFAN).

Selain itu, terdapat juga skenario film berjudul Tulang Belulang Tulang yang berhasil diproduksi dan dirilis pada bulan September 2024 dengan latar belakang cerita adat keluarga Batak, Sumatera Utara. Film ini lahir sebagai salah satu karya yang merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia di layar lebar. Sejak ditayangkan pada 26 - 29 September 2024, film tersebut berhasil meraih 36.874 penonton.

Capaian ini mencerminkan antusiasme publik terhadap film dengan tema budaya lokal yang kuat, dan sebagai bukti keberhasilan program Indonesia Film untuk meningkatkan kualitas Film Indonesia.

Selain Indonesiana Film, terdapat sejumlah upaya kebijakan serta program strategis dalam mendukung pemajuan ekosistem perfilman, antara lain program Layar Indonesiana, Full Circle Lab, Idoclab, My Lab, Producer's Lab, dan inisiatif lainnya yang fokus pada pengembangan kreasi, peningkatan distribusi, dan apresiasi film Indonesia.

Berbagai program Kemendikbudristek serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan mampu mendorong ekosistem perfilman Indonesia untuk terus menunjukan tren yang positif dalam tiga tahun terakhir. Tercatat, industri film Indonesia mencapai tonggak sejarah penting dengan pangsa pasar film lokal sebesar 61 persen, melampaui film impor yang hanya mencapai 39 persen.

Selain itu, pada 2024 jumlah penonton film Indonesia telah mencapai 60,1 juta, lebih banyak dari angka penonton film impor yang baru mencapai kurang lebih 35 juta penonton.

Film Indonesia juga secara konsisten tampil di beberapa festival film internasional, antara lain International Film Festival Rotterdam, Busan International Film Festival, Far East Film Festival, hingga Festival De Cannes. Pencapaian itu menjadi bukti bahwa perfilman Indonesia kian membaik, bahkan dikenal hingga mancanegara.

Dalam pemajuan musik nasional, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, juga telah melakukan sejumlah kebijakan serta program pendukungan terhadap musisi daerah melalui pendampingan, pelatihan, dan promosi karya-karya lokal, antara lain Lokovasia (Lokakarya Konservasi dan Inovasi Musik Tradisi Indonesia), IMEX (Indonesian Music Expo), Festival Musik Tradisi Indonesia, dan beberapa lainnya lagi.

Sementara itu, untuk penguatan ekosistem lagu anak, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media menyelenggarakan KILA (Kita Cinta Lagu Anak) yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020 sampai 2024.

Selanjutnya, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, juga telah berperan dalam pengembangan musik pop/kontemporer. Berbagai program yang pernah dilaksanakan meliputi Rapsodia Nusantara, Symphonesia by Erwin Gutawa Orchestra, G20 Orchestra, serta program-program lainnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

Dengan semangat untuk melahirkan inovasi yang meningkatkan kemandirian Indonesia di bidang kesehatan, Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama PT Pakar Biomedika Indonesia telah melakukan terobosan penting melalui program Teaching Factory.

Salah satu produk unggulan yang dikembangkan adalah Nucleopad, alat visual berbasis in vitro imunokromatografi kertas yang dirancang untuk mendeteksi DNA hasil amplifikasi PCR (Polymerase Chain Reaction). Alat ini menawarkan metode deteksi yang cepat, akurat, dan sederhana tanpa memerlukan peralatan laboratorium yang canggih.

“Nucleopad dapat memberikan hasil dalam waktu hanya 15 menit, dan teknologi ini tidak membutuhkan peralatan laboratorium yang rumit,” ujar Muhammad Yusuf, inovator di bidang kesehatan dari Universitas Padjadjaran.

Pengembangan alat uji cepat infeksi seperti Nucleopad membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks penanganan penyakit menular seperti Tuberkulosis (TB), Demam Dengue, dan Chikungunya, waktu merupakan faktor penting dalam mendiagnosis dan memberikan penanganan yang tepat.

Dengan Nucleopad, proses deteksi yang biasanya memakan waktu dan membutuhkan peralatan canggih kini dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat.

"Dengan produk ini, kami bisa mendeteksi penyakit infeksi seperti TB dengan lebih cepat dan efisien, yang tentunya akan sangat membantu dalam penanganan penyakit tersebut," lanjut Yusuf.

Inovasi alat deteksi infeksi ini didukung oleh Matching Fund 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan total pendanaan sebesar Rp1,3 miliar rupiah dan dukungan dari mitra industri dengan nilai hampir setara. Nucleopad dapat dimanfaatkan sebagai alat uji cepat untuk mendeteksi penyakit infeksi seperti Demam Dengue, Chikungunya, dan Tuberkulosis.

Sebuah Nucleopad mampu mendeteksi penyakit TB dengan hasil visual berupa warna merah yang dapat dilihat dengan mata telanjang, tanpa memerlukan penggunaan gel agarosa seperti pada metode konvensional. Produk ini ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan bahan kimia dalam proses visualisasi hasil PCR.

Keunggulan lain dari Nucleopad adalah sensitivitasnya yang mencapai 75% dan spesifisitas 95%, lebih tinggi dibandingkan metode visualisasi elektroforesis yang memiliki sensitivitas hanya 60%.

Dengan adanya produk ini, biaya pengadaan alat diagnostik diharapkan dapat ditekan, sekaligus mempercepat diagnosis dan penanganan penyakit menular.

Produk seperti Nucleopad tidak hanya meningkatkan efisiensi tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap teknologi diagnostik yang lebih terjangkau. Sebagai produk buatan dalam negeri, Nucleopad berkontribusi terhadap kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan alat diagnostik tanpa harus bergantung pada produk impor.

“Kami percaya bahwa inovasi ini dapat mendorong kemandirian kesehatan di Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor produk diagnostik,” ujar Yusuf.

Muhammad Yusuf, inovator sekaligus ketua tim riset dari program inovasi Nucleopad, menyampaikan peran penting pengembangan teaching factory bagi pengembangan inovasi. Teaching Factory merupakan fasilitas yang dibangun untuk menjembatani dunia pendidikan dan industri, khususnya dalam meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM).

Sinergi ini memungkinkan riset dan pengembangan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan industri yang mendesak, seperti kebutuhan alat diagnostik yang dapat diproduksi secara mandiri di dalam negeri. "Melalui Teaching Factory, kami ingin menciptakan SDM yang tidak hanya kompeten tetapi juga mampu berinovasi," jelasnya.

"Kerja sama kami dengan industri memungkinkan transfer teknologi yang mempercepat proses pengembangan alat diagnostik dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang lebih tinggi, sehingga Indonesia bisa mandiri di sektor kesehatan," tambahnya.

Sebagai institusi pendidikan yang berperan melahirkan sumber daya manusia SDM) kompeten melalui melalui pendidikan berbasis praktik di Teaching Factory, Universitas Padjadjaran berkolaborasi dengan PT Pakar Biomedika Indonesia menyediakan fasilitas, peralatan, dan bimbingan industri untuk pengembangan produk diagnostik yang inovatif. Kolaborasi diharapkan dapat memperkuat kemandirian di sektor kesehatan Indonesia, khususnya dalam hal pengadaan alat uji diagnostik.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian di sektor kesehatan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2020 sekitar 90% bahan baku obat di Indonesia masih diimpor, dan negara ini juga bergantung pada alat kesehatan impor untuk sebagian besar kebutuhan medisnya.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi lokal seperti Nucleopad dalam mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri.

Selain itu, laporan dari Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia (LPEI) mencatat bahwa nilai impor alat kesehatan Indonesia mencapai USD 1,1 miliar pada tahun 2021, angka yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan mengembangkan produk-produk lokal, Indonesia berpeluang besar untuk menurunkan angka ini dan meningkatkan daya saing industri kesehatan dalam negeri di pasar global.

"Kami percaya bahwa inovasi ini dapat mendorong kemandirian kesehatan di Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor produk diagnostik," ungkap Yusuf.

Dengan adanya produk ini, biaya pengadaan alat diagnostik diharapkan dapat ditekan, sekaligus mempercepat diagnosis dan penanganan penyakit menular, katanya.

Pengembangan Teaching Factory di Universitas Padjadjaran menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara akademisi dan industri dapat menghasilkan inovasi yang berdampak besar bagi kesehatan masyarakat.

Dengan riset berkelanjutan dan pengembangan produk diagnostik seperti Nucleopad, Indonesia semakin mendekati tujuan untuk mencapai kemandirian di bidang kesehatan. Kolaborasi ini juga membuka peluang besar untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional.

Program Dana Padanan dan Kedaireka yang diluncurkan sejak 2020 melalui Merdeka Belajar episode keenam semakin menunjukkan dampak positif. Kini, kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan industri meningkat tajam. Jumlah proposal penelitian yang diterima perguruan tinggi dari perusahaan naik dari 1.200 pada tahun 2021 menjadi 5.600 pada tahun 2023.

Pendanaan penelitian pun meningkat hingga 420 persen. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index (GII) dari posisi 87 pada tahun 2021 ke-61 pada tahun 2024.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Abdul Haris menekankan pentingnya peran Reka Cipta bagi perkembangan bangsa, terutama dalam menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan daya saing, dan mendorong kemandirian.

“Kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) memiliki potensi yang besar untuk menciptakan reka cipta yang unggul dan solusi yang efektif. Dan Kedaireka menjadi wujud komitmen Ditjen Diktiristek untuk menjadi hub antara kepakaran insan perguruan tinggi dan sumber daya mitra strategis DUDI,” ungkap Dirjen Haris.

Inovasi yang mendorong kemandirian bangsa merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem kesehatan yang lebih kuat dan independen. Selain itu, inovasi menjadi bukti bahwa sinergi antara riset akademis dan industri dapat membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio