Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) buka suara terkait kabar yang beredar terkait pemisahan nomenklatur kementerian, termasuk Kemenkop UKM.

Sebelumnya beredar kabar, kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka akan membentuk 46 daftar kementerian, salah satunya memisahkan Kemenkop UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Menanggapi hal tersebut Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah memandang bahwa nomenklatur koperasi dan UKM tidak perlu dilakukan pemisahan. Pasalnya, menurutnya, wirausaha yang merupakan pelaku UKM bisa membentuk koperasi.

“Mengenai kementerian, saya melihatnya mungkin agak berbeda. Semua itu adalah wirausaha, nanti bentuk dari usaha hanya itu apa, apakah nanti mereka membentuk koperasi, PT, CV, dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa itu tidak perlu kok, kalau misalnya dipecah atau sebagainya, itu menurut saya pribadi,” kata Azizah dalam konferensi pers bertajuk 5th Berinovasi untuk Pengmabngan dan Penguatan Kewirausahaan Nasional di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Kendati demikian, Azizah mengaku belum mengetahui arahan Presiden berikutnya, yakni Prabowo Subianto yang merupakan Presiden Terpilih, terkait kabar pemisahan nomenklatur Kemenkop UKM. “Saya belum tahu nanti arahan Presiden berikutnya bagaimana,” imbuhnya.

Namun, menurut Azizah, wirausaha ada di mana saja dan ini menandakan bahwa tugas dan fungsinya bisa disatukan di satu tubuh kementerian.

Dia pun mengambil contoh Korea Selatan yang menjadikan perusahaan rintisan (startup) dan UKM di satu kementerian. “Kalau kita ambil contoh beberapa negara, contoh Korea Selatan, satu menteri itu adalah startup dan SME. Jadi isinya adalah wirausaha dan usaha mikro kecil dan menengah. Artinya bisa saja [tidak dipisah],” tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, berikut adalah bocoran daftar kementerian pada Pemerintahan Prabowo—Gibran:

Kementerian:

1. Kementerian Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Koordinator:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan