JAKARTA,investor.id - Pemerintah menargetkan  pertumbuhan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 60 juta atau dua kali lipat dari jumlah eksisting saat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10%. Koperasi telah menjadi backbone of economy pada negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa dengan jumlah anggotanya lebih dari 50% jumlah penduduknya," ujar Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (10/11/2024).

MenKop Budi Arie menambahkan, dengan semakin banyak anggota koperasi yang bergabung, sumber daya untuk menggalang kekuatan agar koperasi tumbuh lebih besar semakin terbuka lebar.

Menurut dia, perkembangan koperasi di Indonesia stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan citra akibat beberapa kasus koperasi besar yang mengalami miss management.  "Dalam 10 tahun terakhir jumlah anggota koperasi di Indonesia memang tidak bergerak hanya berkisar di angka 25 juta orang, maka saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi hingga 60 juta orang,” kata Budi.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi di Indonesia. Salah satu yang menjadi tolok ukur koperasi memiliki performa yang baik adalah dari sisi jumlah anggota. Jika ada koperasi yang dikategorikan besar tapi jumlah anggotanya hanya segelintir orang saja, maka koperasi tersebut perlu dievaluasi.

Dia mengajak para pegiat koperasi untuk melakukan diskusi bulanan dengannya terkait kendala perkoperasian yang harus diselesaikan bersama. Dia juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” pungkas Budi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan pertumbuhan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 60 juta atau dua kali lipat dari jumlah eksisting saat ini.

Hal itu disampaikan Budi saat menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) di Kantor Kemenetrian Koperasi, Jum'at (8/11).

"Saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi capai 60 juta orang," kata Budi.

Dalam catatannya, perkembangan koperasi di Indonesia stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan citra akibat beberapa kasus koperasi besar yang mengalami mismanagement. Bahkan menurutnya saat ini jumlah orang berkoperasi di tanah air hanya mencapai 25 juta orang atau tak lebih dari 10 persen dari total masyarakat Indonesia.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi di Indonesia. Pihaknya pun berencana membuat forum khusus yang fokus berdiskusi terkait pembenahan koperasi yang akan disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Ketua Umum Projo ini, juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” tutupnya.

Diketahui, rencana revisi Undang-Undang Koperasi memang sempat direncanakan akan mulai dibahas bersama dengan DPR RI pada September lalu.

Namun, hingga masa pemerintahan berganti, rencana ini belum juga dilaksanakan.

Menteri Koperasi dan UKM Periode 2019 -2024, Teten Masduki sempat meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perubahan ini didesak karena aturan yang berlaku sudah tidak relevan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Teten menegaskan, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden atau Surpres Nomor R- 46/Pres/09/2023 pada 19 September 2023 ke Ketua DPR RI. Namun, hingga kini DPR RI belum merespons lebih lanjut.

"Terkait dengan RUU Perkoperasian, kami harap pimpinan dan anggota DPR Komisi VI berkenan segera melakukan pembahasan, mengingat Presiden sudah mengirimkan Surpres," ujar Teten, Selasa (19/3).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi (KemenKop) dan Perum Bulog akan melakukan sinergi dan kerja sama terkait penyerapan komoditas pangan yang dikelola koperasi. Nantinya produk pangan yang diproduksi koperasi seperti beras, jagung, daging, kedelai dan lainnya akan diserap Perum Bulog.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, rencana kerjasama ini akan segera dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding) yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Diharapkan dengan kesepakatan yang terjalin koperasi akan semakin berkembang dan disisi lain ketersediaan bahan pangan di pasar tetap terjaga.

"Jadi, keterlibatan koperasi di dalam kerja sama ini diharapkan juga nantinya semakin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi," kata Budi usai menerima kunjungan Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono di kantornya, Jum'at (1/11).

Koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam kerja sama ini adalah koperasi yang bergerak di sektor pangan dan beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang akan dilakukan revitalisasi.

Dengan sumber daya Perum Bulog yaitu jumlah gudang mencapai 1.596 unit dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia akan memudahkan bagi koperasi di daerah melakukan sinergi.

"Nanti kita lihat koperasi-koperasi yang sehat dan yang bergerak di sektor pangan untuk terlibat dalam kerja sama ini," kata Budi.

Melalui kerja sama ini diyakini bakal mendorong peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Secara tidak langsung koperasi juga dapat berperan sebagai stabilitator harga pangan di pasar yang sering mengalami fluktuasi.

Budi menggaris-bawahi juga bahwa dengan keterlibatan koperasi dalam membangun ekosistem pangan ini adalah bagaimana memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Ia mengakui, ada beberapa koperasi yang salah kelola oleh pengurusnya sehingga memicu penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap koperasi.

"Kita sadar bahwa koperasi menjadi alat yang baik untuk meningkatkan itu (keuntungan). Ini jadi kesempatan kita untuk memulihkan kepercayaan masyarakat," kata Budi.

Di tempat yang sama Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono berkeyakinan skema kerja sama yang akan dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan kapasitas gudang yang mencapai 4 juta ton, Perum Bulog akan mampu menyerap banyak komoditas hasil petani anggota koperasi.

“Melalui kerja sama ini kita ingin saling menguntungkan, dengan begitu perputaran ekonomi di koperasi akan bergerak. Bulog tidak bergerak sendirian dan di sini ada koperasi sehingga saling mengontrol," kata Wahyu.

Wahyu memastikan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyerap komoditas dari petani, Perum Bulog komitmen akan terus memaksimalkan peluang untuk menjaga harga jual komoditas di tingkat petani tetap di atas harga pasar. Dengan jaminan harga yang lebih baik diharapkan bisa mendorong kesejahteraan petani.

"Jadi kalau BUMN (Perum Bulog) sudah kerjasama dengan (Kementerian Koperasi) pasti akan luar biasa. Saat ini konsep kerjasama sudah selesai," kata dia.

Jakarta, ID- Koperasi di sektor produktif diusulkan agar terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dan swasembada pangan.

Di bagian lain, koperasi juga diharapkan dapat berperan menjaga stabilitas harga, keterjangkauan dan ketersediaan pangan di Tanah Air. Saat ini, jumlah koperasi di Indonesia ada 130.354 unit.

Kementerian Koperasi (KemenKop) akan memberdayakan koperasi produksi susu terkait dengan progam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat bertemu dengan pimpinan redaksi CNN Indonesia. Menurutnya, koperasi susu akan diberdayakan dalam program MBG.

"Kami akan keliling di Jawa Barat, macam Subang, Lembang. Ada juga di Jawa Timur," kata Budi di Kantor KemenKop, Kamis (31/10).

Dia menuturkan hal lain yang diperlukan dalam proses ini adalah investasi agar koperasi bisa memproses susu hingga tingkat kemasan. Selama ini, koperasi susu rata-rata terhenti di tingkat pasteurisasi.

Budi menuturkan keterlibatan koperasi menjadi penting dalam program MBG. Selain itu, kata dia, keterlibatan koperasi akan menjadi daya ungkit ekonomi di tingkat masyarakat. 

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024.

Uji coba ini bisa dilakukan berkat restu Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani. Dadan mengklaim Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sudah berjanji akan memberikan dana piloting project.

"Kami, di 2024 meskipun (badan) baru alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (Kemenkeu)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) berencana melakukan sinergi dan kerja sama terkait penyerapan komoditas pangan yang dikelola oleh koperasi.

Nantinya, produk pangan yang diproduksi oleh koperasi seperti beras, jagung, daging, hingga kedelai akan diserap oleh Perum Bulog.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menuturkan bahwa rencana kerja sama ini akan segera dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Dia berharap, keterlibatan koperasi di dalam kerja sama ini akan semakin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi.

Budi menjelaskan, koperasi yang akan dilibatkan dalam kerja sama ini adalah koperasi yang bergerak di sektor pangan. Selain itu, juga ada beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang akan dilakukan revitalisasi.

“Dan juga nanti kita lihat koperasi-koperasi yang sehat yang bergerak di sektor pangan untuk bekerja sama,” kata Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi meyakini kerja sama dengan Perum Bulog akan mendorong peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Terlebih, secara tidak langsung koperasi juga dapat berperan sebagai stabilitator harga pangan.

Di samping itu, menurutnya, dengan keterlibatan koperasi dalam membangun ekosistem pangan merupakan upaya pemerintah memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono optimistis skema kerja sama ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Wahyu menuturkan, dengan kapasitas gudang yang mencapai 4 juta ton, Perum Bulog akan mampu menyerap banyak komoditas hasil petani anggota koperasi.

“Melalui kerja sama ini kita ingin saling menguntungkan, dengan begitu perputaran ekonomi di koperasi akan bergerak. Bulog tidak bergerak sendirian dan di sini ada koperasi sehingga saling mengontrol,” tuturnya.

Wahyu memastikan Perum Bulog berkomitmen akan terus memaksimalkan peluang untuk menjaga harga jual komoditas di tingkat petani tetap di atas harga pasar. Dengan jaminan harga yang lebih baik diharapkan bisa mendorong kesejahteraan petani.

Pemerintahan Prabowo Subianto bertekad meringankan beban pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani dan nelayan yang mengalami kredit macet lewat kebijakan pemutihan utang. Saat ini regulasi terkait rencana kebijakan tersebut sedang disiapkan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono mengatakan wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga mereka dapat kembali produktif di masa depan. Terlebih petani dan nelayan menjadi pihak yang memiliki andil besar terhadap perekonomian rakyat, terutama di saat krisis moneter di tahun 1997-1998.

"Sejarah membuktikan bahwa petani kita mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi di tahun 1997-1998 terutama di pedesaan pada saat itu. Kekuatan mereka bisa menjadi benteng dari efek krisis moneter," kata Ferry dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Ferry menjelaskan bahwa penerima manfaat dari program hapus utang ini nantinya tidak diberikan ke semua petani, nelayan dan UMKM. Mereka yang akan menerima adalah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan dan UMKM bisa mengakses pembiayaan lagi untuk mendukung usahanya. Guna mencegah terjadinya kredit macet, pemerintah berencana untuk memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi agar masing-masing anggota dapat saling mengawasi.

"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini," jelas Ferry.

Selain itu, Kementerian Koperasi juga akan mengusulkan agar nantinya koperasi-koperasi di sektor produktif yang memproduksi pangan dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi yang menjadi program prioritas Prabowo. Peran koperasi dinilai perlu ditingkatkan kembali untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

"Koperasi kami harap bisa menjadi bagian dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Ini kami yakin dapat ikut serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat," tutur Ferry.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut. Pemutihan utang bagi petani, nelayan dan UMKM dinilai menjadi langkah nyata pemerintah untuk peduli 'wong cilik'.

"Kami harapkan program ini bisa dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan, jadi jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen," kata Sadar.

Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan harus diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi. Hal ini dinilai perlu untuk mencegah moral hazard dari para penerima manfaat pemutihan utang di masa lalu.

"Kita harus sama-sama memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu, sehingga pemberian kredit ke depan harus yang berkelompok agar ada yang saling mengawasi," ucap Sadar.

Lihat Video: 71 Nelayan yang Terjebak Ombak di Sukabumi Berhasil Dievakuasi

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi Budi Arie mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono. Keduanya membahas kerja sama dalam bentuk keterlibatan koperasi di sektor pangan, seperti penyaluran dan penyerapan komoditas strategis seperti beras.

Budi Arie mengatakan, agenda ini merupakan diskusi awal bersama Bulog usai dirinya menjabat sebagai Menteri Koperasi. Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi.

"Kami berdiskusi mengenai hal-hal strategis kerja sama Kementerian Kooperasi dengan Perum Bulog, terutama dalam penyaluran dan penyerapan berbagai komoditas strategis, khususnya beras, jagung, kedelai, daging, dan sebagainya. Jadi keterlibatan kooperasi ini diharapkan juga makin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi," kata Budi Arie, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Budi Arie mengatakan, ke depan pihaknya menyasar Koperasi Unit Desa (KUD) untuk piloting project. Adapun KUD-KUD ini tengah dalam proses revitalisasi. Selain itu, pihaknya juga akan menyortir koperasi-koperasi yang sehat.

"Karena Bulog hari ini sudah punya 1.596 gudang di seluruh Indonesia. Yang pasti tadi yang dikatakan Pak Dirut Bulog, keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilisasi harga. Karena pangan ini nggak boleh gejolak-gejolak, kasihan rakyat," ujarnya.

Ia sendiri belum dapat merincikan kerja sama tersebut. Namun ia memastikan, kerja sama ini dapat membantu meningkatkan gairah di sektor koperasi juga membantu petani memperoleh harga komoditas yang lebih baik serta menghindari tengkulak.

Sementara itu, Wahyu Suparyono mengatakan, pihaknya membuka jalan untuk menjalin kerja samadi dalam ekosistem Bulog. Adapun Bulog sendiri mempunyai tugas menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisator dari pangan.

"Kami tadi sudah lapor kepada Bapak Menteri(Budi), ke depan baik itu penyaluran,baik itu penyerapan dari gabah petani.Saya sudah memohon izin kepada Bapak Menteri Kooperasi untuk bisa melakukan kerjasama dengan koperasi," ujar Wahyu.

Dengan kerja sama ini, harapannya ekonomi di koperasi pun juga akan bergerak bersama-sama Bulog, dan saling menguntungkan di tingkat operasional. Selain itu, ia juga menyasar kerja sama dalam lingkup pengelolaan pergudangan.

"Infrastruktur Bulog saat ini sangat memadai saya kira dengan kapasitas gudang.Kami memiliki 1.596 gudang tersebar di 30 provinsi dengan kapasitas 4 juta ton. Mudah-mudahan slot-slot ini sebagian juga bisa kita kerja sama dengan koperasi," kata dia.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan dalam beberapa hari ke depan kedua belah pihak akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Saat ini MoU tersebut masih digodok dan selanjutnya didetailkan dengan operasional lapangan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Koperasi berupaya untuk menumbuhkan minat kaum muda terhadap koperasi. Maklum, saat ini partisipasi anak muda untuk bergabung ke koperasi masih minim.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, minimnya minat anak muda untuk ikut koperasi lantaran bisnis koperasi kerap terkesan ketinggalan zaman alias jadul, identik dengan kerja orang tua dan kurang tersentuh modernisasi.

"Padahal demografi kita 52% adalah anak muda, untuknya ketertarikan pada koperasi harus ditumbuhkan," kata Budi pada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Untuk itu, fokus Budi dalam 100 hari kerja pertama pada beberapa hal, salah satunya adalah merombak wajah koperasi agar lebih kekinian dan menarik lebih banyak anak muda di Indonesia.

Selain itu, rebranding menurutnya penting untuk menghilangkan kesan bahwa koperasi adalah bisnis yang mudah bermasalah saat dijalankan.

Kedua, Budi Arie juga memastikan pengawasan koperasi nantinya menggunakan sistem digitalisasi guna meminimalisir penyelewengan.

Ketiga, penguatan tata keola dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, pemerintah akan menyediakan beasiswa untuk peningkatan kapasitas yang diutamakan bagi generasi muda agar ada regenerasi kepengurusan.

"Ini juga upaya untuk mengembangkan hasrat dalam berkoperasi anak muda," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk menghentikan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) Ferry Juliantono dalam acara Silaturahmi Dekopin di Jakarta, Selasa (29/10/2024) malam.

Menurut Ferry, sebanyak 80% pembiayaan LPDB harus digunakan untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif guna menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen seperti koperasi pertanian, peternak, dan sebagainya.

“Saya minta LPDB mengurangi, kalau bisa disetop, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Di samping itu, Ferry juga menekankan akan lebih membesarkan lagi eksistensi LPDB sebagai cikal bakal bank khusus koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang sudah diambilalih perbankan Korea Selatan.

Selain LPDB, dia juga menyoroti peran Jaminan Kredit Indoneesia (Jamkrindo) dalam memberikan penjaminan bagi pembiayaan koperasi. Sebab, jelas Ferry, sejarah Jamkrindo berasal dari Kementerian Koperasi.

“Ke depan, saya akan tandemkan antara LPDB dan Jamkrindo untuk memperlancar seluruh kegiatan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, WamenKop menyatakan bahwa Gerakan Koperasi juga diberi kesempatan untuk ikut dalam program makan bergizi yang bakal menelan total anggaran sebesar Rp71 triliun.

Untuk itu, Ferry mengajak Gerakan Koperasi untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan peluang tersebut.

“Kepala Badan Gizi sudah diperintah Presiden Prabowo agar program makan bergizi harus melibatkan ekonomi kerakyatan dan koperasi, selain untuk menurunkan stunting,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Koperasi dengan UMKM dalam Kabinet Merah Putih. Menteri Koperasi dijabat Budi Arie Setiadi, dan Menteri Koperasi dijabat Maman Abdurrahman, politikus Golkar.

Menurut Budi Arie pemisahan kementerian ini tak lepas dari mimpi besar Prabowo yang ingin mengembangkan koperasi menjadi lebih besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Budi Arie mimpi ini tak lepas dari kiprah kakek dan ayah Prabowo yang memang berkontribusi dalam sektor koperasi.

"Karena Pak Prabowo bilang ini warisan kakek saya Pak Margono Djojohadikusumo dan juga bapaknya, Profesor Soemitro Djojohadikusumo," kata Budi dalam sambutannya, di Gedung Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Budi pun mengaku optimistis koperasi di Indonesia dapat tumbuh lebih besar. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini berjanji tidak akan banyak teori saja, tapi langsung bertindak.

"Jadi bisa dibayangkan Kementerian Koperasi ini dengan passion dari Presiden ke-8 harusnya bisa besar. Karena itu kita nggak akan banyak, teori yang penting action," terangnya.

Target Budi Arie adalah digitalisasi koperasi. Dia bilang saat ini masyarakat Indonesia yang berkoperasi kurang dari 10% dari total jumlah masyarakat. Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dengan total 125 juta.

"Koperasi ini sangat miris di Indonesia di mana dari 27 juta orang berkoperasi, kurang dari 10% masyarakat Indonesia beroperasi dibandingkan negara yang individualis kapitalis liberalis seperti Amerika Serikat ternyata 125 juta," jelasnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menjelaskan pemisahan Kemenkop UKM. Dia bilang Prabowo ingin mengamankan sektor UMKM yang menyumbang kurang lebih sekitar 90-95% tenaga kerja informal.

"Di mana itu sebagian sektor informal. Artinya kita berkepentingan menjaga sektor informal ini tidak goyang. Nah salah satunya adalah memberikan kepastian terkait pinjaman modal, supporting teknologi dan hal hal administrasi yang lain. Maka dari itu kenapa pemerintah Pak Prabowo ini memisahkan antara koperasi dengan UMKM," kata Maman di Gedung Smesco, Jakarta.