JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) bersama PT Pos Indonesia (Persero) akan membangun 42 pos bloc baru.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pos bloc dibangun untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Teten menyebutkan, nantinya, pos bloc akan menjadi tempat berjualan UMKM, terutama di sektor fashion, kuliner, dan kriya.

“Kerja sama ini sangat penting bagi UMKM, karena hari ini, brand-brand luar, termasuk juga pengelola jaringan retail luar, sudah mulai masuk ke secondary city. Jadi kita ingin memperkuat brand-brand lokal supaya mereka bisa naik konsepnya,” kata Teten saat konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

“Brand-nya semakin dikenal sehingga para UMKM sudah mulai tidak hanya jual produk, tapi juga dapat brand value,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengatakan, pembangunan 42 pos bloc baru dilakukan setelah melihat keberhasilan pos bloc di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung.

“Maka, kami ingin memperluas model-model skema bisnis atau bisnis model seperti pos bloc ini di kota ke-2 dan kota ke-3. Sama, pos bloc ini sebetulnya isinya ya semuanya UMKM, tidak ada brand asing, semuanya yang jualan dengan brand lokal,” kata Faizal.

Faizal menambahkan bahwa pihaknya sedang mentransformastikan kantor-kantor Pos Indonesia menjadi pusat UMKM.

Faizal menyebutkan, pihaknya memiliki setidaknya 3.000 titik untuk membuat bangunan pos bloc.

“Namun, untuk tahap pertama kami piloting di 42 titik. Yang besar-besar dulu lah. Nanti secara bertahap kalau memang bisnis model ini berhasil, kita kembangkan ke lokasi-lokasi yang lebih kecil,” tutur Faizal.

Faizal mengatakan, PT Pos Indonesia juga akan menyiapkan pusat distribusi guna mempermudah pengiriman produk ke Pos Bloc.

Tahap selanjutnya, PT Pos Indonesia juga akan menyediakan fulfillment center atau pergudangan agar UMKM tidak perlu menyimpan produk di luar pos bloc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) bersama PT Pos Indonesia (Persero) akan membangun 42 pos bloc baru.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pos bloc dibangun untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Teten menyebutkan, nantinya, pos bloc akan menjadi tempat berjualan UMKM, terutama di sektor fashion, kuliner, dan kriya.

“Kerja sama ini sangat penting bagi UMKM, karena hari ini, brand-brand luar, termasuk juga pengelola jaringan retail luar, sudah mulai masuk ke secondary city. Jadi kita ingin memperkuat brand-brand lokal supaya mereka bisa naik konsepnya,” kata Teten saat konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

“Brand-nya semakin dikenal sehingga para UMKM sudah mulai tidak hanya jual produk, tapi juga dapat brand value,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengatakan, pembangunan 42 pos bloc baru dilakukan setelah melihat keberhasilan pos bloc di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung.

“Maka, kami ingin memperluas model-model skema bisnis atau bisnis model seperti pos bloc ini di kota ke-2 dan kota ke-3. Sama, pos bloc ini sebetulnya isinya ya semuanya UMKM, tidak ada brand asing, semuanya yang jualan dengan brand lokal,” kata Faizal.

Faizal menambahkan bahwa pihaknya sedang mentransformastikan kantor-kantor Pos Indonesia menjadi pusat UMKM.

Faizal menyebutkan, pihaknya memiliki setidaknya 3.000 titik untuk membuat bangunan pos bloc.

“Namun, untuk tahap pertama kami piloting di 42 titik. Yang besar-besar dulu lah. Nanti secara bertahap kalau memang bisnis model ini berhasil, kita kembangkan ke lokasi-lokasi yang lebih kecil,” tutur Faizal.

Faizal mengatakan, PT Pos Indonesia juga akan menyiapkan pusat distribusi guna mempermudah pengiriman produk ke Pos Bloc.

Tahap selanjutnya, PT Pos Indonesia juga akan menyediakan fulfillment center atau pergudangan agar UMKM tidak perlu menyimpan produk di luar pos bloc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) bersama PT Pos Indonesia (Persero) akan membangun 42 pos bloc baru.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pos bloc dibangun untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Teten menyebutkan, nantinya, pos bloc akan menjadi tempat berjualan UMKM, terutama di sektor fashion, kuliner, dan kriya.

“Kerja sama ini sangat penting bagi UMKM, karena hari ini, brand-brand luar, termasuk juga pengelola jaringan retail luar, sudah mulai masuk ke secondary city. Jadi kita ingin memperkuat brand-brand lokal supaya mereka bisa naik konsepnya,” kata Teten saat konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

“Brand-nya semakin dikenal sehingga para UMKM sudah mulai tidak hanya jual produk, tapi juga dapat brand value,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengatakan, pembangunan 42 pos bloc baru dilakukan setelah melihat keberhasilan pos bloc di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung.

“Maka, kami ingin memperluas model-model skema bisnis atau bisnis model seperti pos bloc ini di kota ke-2 dan kota ke-3. Sama, pos bloc ini sebetulnya isinya ya semuanya UMKM, tidak ada brand asing, semuanya yang jualan dengan brand lokal,” kata Faizal.

Faizal menambahkan bahwa pihaknya sedang mentransformastikan kantor-kantor Pos Indonesia menjadi pusat UMKM.

Faizal menyebutkan, pihaknya memiliki setidaknya 3.000 titik untuk membuat bangunan pos bloc.

“Namun, untuk tahap pertama kami piloting di 42 titik. Yang besar-besar dulu lah. Nanti secara bertahap kalau memang bisnis model ini berhasil, kita kembangkan ke lokasi-lokasi yang lebih kecil,” tutur Faizal.

Faizal mengatakan, PT Pos Indonesia juga akan menyiapkan pusat distribusi guna mempermudah pengiriman produk ke Pos Bloc.

Tahap selanjutnya, PT Pos Indonesia juga akan menyediakan fulfillment center atau pergudangan agar UMKM tidak perlu menyimpan produk di luar pos bloc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) terus mengawasi penyelesaian delapan koperasi yang mengalami masalah.

Koperasi-koperasi tersebut meliputi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop-UKM Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah sudah dibubarkan dua tahun lalu, tetapi pemantauan tetap dilaksanakan.

“Tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kami membentuk tim monitoring untuk pendampingan terhadap koperasi bermasalah. Dari delapan koperasi bermasalah, yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) ini kita kawal,” kata Zabadi dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Proses PKPU saat ini masih berlangsung. Zabadi memberikan contoh KSP Sejahtera Bersama yang proses PKPU-nya masih berjalan selama dua tahun ke depan.

“Akan kami kawal terus, kemudian (lihat) progresnya. Setelah pergantian pengurus setahun lalu, alhamdulillah sudah ada pergerakan pembayaran oleh pihak koperasi,” tuturnya.

Dari total kerugian akibat delapan koperasi bermasalah, baru Rp 3,4 triliun yang telah dibayarkan dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun.

“Kemenkop-UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun, telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun,” ungkap Zabadi.

Dari delapan koperasi tersebut, kasus KSP Indosurya mengalami potensi kerugian paling besar, yakni Rp 13,9 triliun.

“Dalam sidang tingkat pertama justru dilepaskan oleh pengadilan. Kemudian pemerintah melalui Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) mendorong agar jaksa melakukan banding dan kasasi. Alhamdulillah sudah dimenangkan oleh jaksa dan pihak pengurus Indosurya dihukum 20 tahun,” jelas Zabadi.

Zabadi menegaskan bahwa Kemenkop-UKM akan terus memantau penyelesaian kasus hingga tahap pengadilan.

“Ini menunjukkan bahwa kami tetap memantau dan mengikuti proses karena memang putusan pengadilan dan PKPU berjalan dalam waktu yang cukup panjang, 5-10 tahun. Kita akan ikuti,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) terus mengawasi proses penyelesaian delapan koperasi yang mengalami masalah.

Koperasi-koperasi tersebut meliputi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop-UKM Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah sudah dibubarkan dua tahun lalu, namun pemantauan tetap dilaksanakan.

“Tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kami membentuk tim monitoring untuk pendampingan terhadap koperasi bermasalah. Dari delapan koperasi bermasalah, yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) ini kita kawal,” kata Zabadi dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Proses PKPU saat ini masih berlangsung. Zabadi memberikan contoh KSP Sejahtera Bersama yang proses PKPU-nya masih berjalan selama dua tahun ke depan.

“Akan kami kawal terus, kemudian (lihat) progresnya. Setelah pergantian pengurus setahun lalu, alhamdulillah sudah ada pergerakan pembayaran oleh pihak koperasi,” tuturnya.

Dari total kerugian akibat delapan koperasi bermasalah, baru Rp 3,4 triliun yang telah dibayarkan dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun.

“Kemenkop-UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp 26 triliun, telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun,” ungkap Zabadi.

Dari delapan koperasi tersebut, kasus KSP Indosurya mengalami potensi kerugian paling besar, yakni Rp 13,9 triliun.

“Dalam sidang tingkat pertama justru dilepaskan oleh pengadilan. Kemudian pemerintah melalui Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) mendorong agar jaksa melakukan banding dan kasasi. Alhamdulillah sudah dimenangkan oleh jaksa dan pihak pengurus Indosurya dihukum 20 tahun,” jelas Zabadi.

Zabadi menegaskan bahwa Kemenkop-UKM akan terus memantau penyelesaian kasus hingga tahap pengadilan.

“Ini menunjukkan bahwa kami tetap memantau dan mengikuti proses, karena memang putusan pengadilan dan PKPU berjalan dalam waktu yang cukup panjang, 5-10 tahun. Kita akan ikuti,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi bermasalah sejak tahun 2014.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop-UKM Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa koperasi-koperasi yang dibubarkan tersebut sudah tidak aktif lagi.

“Pada tahun 2014, ada 209.488 unit koperasi. Lalu sekarang tercatat 130.119 unit koperasi. Artinya, dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada periode 2014–2019, kita membubarkan tidak kurang dari 82.000 koperasi,” kata Zabadi dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Zabadi mengatakan, tidak ada protes yang dilayangkan dari koperasi-koperasi yang dibubarkan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut memang sudah tidak berfungsi.

“Karena pada waktu itu, semua koperasi yang tercatat sebagai badan hukum tetap dicatat sebagai koperasi, tetapi kemudian dilakukan verifikasi apakah koperasi masih aktif atau tidak aktif,” tuturnya.

Sejak reformasi koperasi dijalankan, Kemenkop-UKM mencatat sekitar 130.119 unit koperasi yang aktif hingga saat ini.

“Dan ini dalam lima tahun, dari 2019-2024, sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seingat saya, pada 2019 jumlahnya sekitar 127.000 koperasi yang aktif. Lalu sekarang tercatat sudah 130.000,” ungkap Zabadi.

Kemenkop-UKM Akan Perketat Pengawasan Koperasi

Dalam kesempatan tersebut, Zabadi juga menyatakan bahwa Kemenkop-UKM berencana memperketat pengawasan terhadap koperasi-koperasi melalui revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian.

Menurut dia, kendala yang dihadapi Kemenkop-UKM terkait pengawasan dan perlindungan koperasi adalah pembagian tanggung jawab berdasarkan tingkat pemerintahan.

Koperasi di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/wali kota, koperasi di provinsi menjadi tanggung jawab gubernur, dan koperasi nasional menjadi tanggung jawab Menkop-UKM.

“Sementara lebih dari 130.000 koperasi itu sebagian besar berada di kabupaten/kota,” kata Zabadi.

Melalui revisi UU Perkoperasian, Kemenkop-UKM berharap dapat memberikan sanksi pidana bagi koperasi yang menyimpang.

“Kami juga ingin memastikan praktik-praktik yang mengatasnamakan koperasi tetapi ternyata bukan koperasi. Bank keliling itu orang mengaitkan koperasi, orang bahkan menganggap pinjol (pinjaman online) koperasi, itu bukan koperasi, karena untuk koperasi harus memiliki badan hukum,” tegas Zabadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi bermasalah sejak tahun 2014.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop-UKM Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa koperasi-koperasi yang dibubarkan tersebut sudah tidak aktif lagi.

“Pada tahun 2014, ada 209.488 unit koperasi. Lalu sekarang tercatat 130.119 unit koperasi. Artinya, dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada periode 2014–2019, kita membubarkan tidak kurang dari 82.000 koperasi,” kata Zabadi dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Zabadi mengatakan, tidak ada protes yang dilayangkan dari koperasi-koperasi yang dibubarkan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut memang sudah tidak berfungsi.

“Karena pada waktu itu, semua koperasi yang tercatat sebagai badan hukum tetap dicatat sebagai koperasi, tetapi kemudian dilakukan verifikasi apakah koperasi masih aktif atau tidak aktif,” tuturnya.

Sejak reformasi koperasi dijalankan, Kemenkop-UKM mencatat sekitar 130.119 unit koperasi yang aktif hingga saat ini.

“Dan ini dalam lima tahun, dari 2019-2024, sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seingat saya, pada 2019 jumlahnya sekitar 127.000 koperasi yang aktif. Lalu sekarang tercatat sudah 130.000,” ungkap Zabadi.

Kemenkop-UKM Akan Perketat Pengawasan Koperasi

Dalam kesempatan tersebut, Zabadi juga menyatakan bahwa Kemenkop-UKM berencana memperketat pengawasan terhadap koperasi-koperasi melalui revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian.

Menurut dia, kendala yang dihadapi Kemenkop-UKM terkait pengawasan dan perlindungan koperasi adalah pembagian tanggung jawab berdasarkan tingkat pemerintahan.

Koperasi di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/wali kota, koperasi di provinsi menjadi tanggung jawab gubernur, dan koperasi nasional menjadi tanggung jawab Menkop-UKM.

“Sementara lebih dari 130.000 koperasi itu sebagian besar berada di kabupaten/kota,” kata Zabadi.

Melalui revisi UU Perkoperasian, Kemenkop-UKM berharap dapat memberikan sanksi pidana bagi koperasi yang menyimpang.

“Kami juga ingin memastikan praktik-praktik yang mengatasnamakan koperasi tetapi ternyata bukan koperasi. Bank keliling itu orang mengaitkan koperasi, orang bahkan menganggap pinjol (pinjaman online) koperasi, itu bukan koperasi, karena untuk koperasi harus memiliki badan hukum,” tegas Zabadi.