Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah meluncurkan layanan Golden Visa untuk memberikan kemudahan bagi para Warga Negara Asing (WNA) dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

Dia menekankan bahwa pemerintah mengincar invest while stay atau investor yang akan berinvestasi yang lebih banyak di Indonesia dan productive while stay atau para talenta global yang akan lebih produktif untuk berkarya selama menginap atau bertempat tinggal di Tanah Air.

“Sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay," katanya saat membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Jokowi juga menekankan, Golden Visa hanya diberikan untuk good quality travelers atau pelancong wisatawan mancanegara yang berkualitas. Sehingga Pemerintah akan benar-benar memantau, benar-benar menyeleksi, dan benar-benar melihat dari sisi kontribusi.

"Jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, meloloskan orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional," ujarnya.

Sekadar informasi, golden Visa adalah bentuk baru dari visa rumah kedua (second home visa) yang menargetkan investor dan pebisnis internasional, talenta global, dan wisatawan mancanegara yang memenuhi kriteria.

Investor asing pemegang Golden Visa dapat memiliki izin tinggal di Indonesia selama lima hingga 10 tahun dengan persyaratan jumlah investasi tertentu.

Di sisi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap agar kebijakan Golden Visa bisa meningkatkan jumlah wisatawan berkualitas, sehingga akan memperkuat ekosistem sektor pariwisata.

“Jika para investor yang menggunakan Golden Visa keluar-masuk keluar-masuk ini akan bagus untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisata, nanti juga mereka akan lebih banyak mengajak investor lainnya maupun rekan lainnya untuk ke Indonesia sebagai tujuan investasi, dan mereka akan berkarya di sini. Ini akan memperkuat ekosistem industri pariwisata,” katanya saat ditemui Bisnis secara terpisah.

Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kabaparekraf) itu juga menyampaikan bahwa sudah banyak investor dari Amerika, Eropa, Timur Tengah yang sudah mulai bertanya-tanya tentang kebijakan Golden Visa untuk berinvestasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, kebijakan yang sudah dirancang cukup lama ini sejak 2022 dan dimatangkan selama 2023 pun telah memilliki banyak peminatnya, yakni sekitar 300 orang.

“Yang sudah menyampaikan kepada kami itu cukup banyak dan sudah kami koordinasikan dengan Pak Dirjen. Harapannya ini akan meningkatkan jumlah investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kami juga melihat ada peluang untuk mengaktifkan para pebisnis-pebisnis,” tandas Sandiaga.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan bahwa menggandeng lembaga internasional untuk menghindari adanya penyelewengan dari kebijakan Golden Visa di Indonesia.

Menurutnya, dengan menggandeng berbagai lembaga baik secara nasional dan internasional untuk mengawal kebijakan golden visa dapat meminimalisir timbulnya risiko yang merugikan Negara. Seperti peretasan keamanan, pencucian uang, hingga penghindaran pajak.

“Ya sudah pasti dong. Kita kan ada komunikasi ada berbagai organisasi internasional,” katanya kepada Bisnis usai menghadiri peresmian Grand Launching Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengamini bahwa ke depan setiap pihak yang akan menerima golden visa akan melalui skrining atau seleksi secara ketat. Mengingat, pemerintah menginginkan ada banyak peminat untuk penerima golden visa Indonesia yang memiliki kualitas baik.

Dia menjelaskan bahwa seleksinya tentu berdasarkan kredibilitas dan rekam jejak para tokoh atau perusahaan yang akan menerima golden visa.

Untuk korporasi misalnya, kata Yasonna pemerintah akan mengecek rekam jejak usaha, kemampuan berinvestasi, hingga rencana investasi di Tanah Air.

Sementara dia melanjutkan untuk kategori perorangan, akan ditinjau melalui komitmen dalam berinvetasi dengan angka minimal di US$ 350.000 yang diharapkan masuk melalui jalur Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Plan of investation itu gimana? Kan begitu. Jangan sembarangan ngasih dan di bisnis-bisnis yang tentunya tidak boleh melanggar hukum. Kan disamping kriteria normal tidak ada rekam jejak pelanggaran hukum, Supaya nampak ada manfaatnya juga ke kita. Pokoknya yang bermanfaat yang bisa menimbulkan dampak ekonomi ke rakyat kita, ke Indonesia itu,” pungkas Yasonna.