JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Yasonna Laoly mendesak agar Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direvisi untuk menutup celah peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Eks Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tersebut menilai, celah ini memungkinkan bandar, kurir, dan pemakai narkotika dipenjara di tempat yang sama.

“Perubahan yang kita inginkan, kalau pemakai itu ya jangan disatukan dengan bandar dan kurir. Karena kalau bandar, kurir, pemakai ini disatukan, itu jadi pasar, Pak,” kata Yasonna dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Yasonna juga mendorong kementerian terkait untuk mendukung revisi UU tersebut.

Ia menekankan pentingnya revisi tersebut untuk memasukkan sanksi yang dapat membuat bandar narkotika menjadi miskin.

Yasonna mengeklaim bahwa upaya revisi UU ini telah dilakukan selama hampir 10 tahun sejak ia menjabat sebagai Menkumham, namun progresnya terhenti.

Politikus PDI-P ini mengaku tidak mengetahui alasan di balik mandeknya upaya revisi tersebut selama bertahun-tahun.

"Saya terus menerus mendorong Komisi III, bahkan sudah tingkat panja (panitia kerja), dari periode pertama masuk periode kedua nyangkut di Komisi III,” ungkap politikus PDI-P itu.

"Besarnya diskresi peredaran narkoba membuat banyak persoalan-persoalan,” tegasnya.

Mengapa Koordinasi Kementerian HAM Penting Menurut Yasonna Laoly?

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.

Apa yang Dikhawatirkan Yasonna tentang Perbedaan Pendapat?

Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Apa Contoh Kerja Sama yang Diberikan oleh Yasonna?

Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.

Mengapa Penyelesaian Nonyudisial Diperlukan?

Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.

Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

Apa Pendekatan yang Harus Ditempuh Kementerian HAM?

Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.

Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.

Bagaimana Anggaran Dapat Dioptimalkan?

Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.

Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.

Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.

Apa Kesimpulan dari Peringatan Yasonna?

Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, terutama dalam persoalan peristiwa HAM berat di masa lalu.

Untuk itu, Yasonna mengusulkan Pigai duduk bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra guna menyamakan pandangan tentang peristiwa HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal tersebut diungkapkan olehnya seusai menghadiri rapat kerja Menteri HAM dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

“Jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko HAM. Pak Yusril karena ada pernyataan beliau kemarin [tentang Tragedi 1998], antara bapak dan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni,” tuturnya.

Lebih lanjut, sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM pada periode sebelumya, Yasonna turut mencontohkan kerja sama yang nyata antara kementerian/lembaga terkait.

Politikus PDIP ini mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada era pemerintahan Jokowi adalah tragedi Talangsari 1989.

“Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan,” pungkasnya.

Lebih jauh, Yasonna menyoroti Pigai untuk bisa melakukan atau mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

Kemudian, dia juga menyebutkan perihal anggaran tidak perlu seluruhnya dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi BUMN juga ikut dilibatkan. Selanjutnya, pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi keluarga korban, dan menteri perumahan soal pembentukan perumahan.

“Jadi bagaiamana sinergitas antar lembaga dan antara kementerian, sehinga anggaran diharapkan Rp20 triliun mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Yasonna meminta Pigai selaku Menteri HAM jangan sampai berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

"Ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak menko, menko hukum Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin antara bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sebagai eks Menteri Hukum dan HAM periode sebelumnya, Yasonna mencontohkan adanya kerja sama antara kementerian/lembaga terkait.

Salah satunya dalam hal penyelesaian pelangaran HAM nonyudisial.

Dia mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada pemerintah era Presiden ke-7 Joko Widodo adalah tragedi Talangsari 1989.

"Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan," ujarnya.

Dalam rapat Komisi XIII, ia meminta Pigai mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

Menurutnya, dalam hal melakukan penyelesaian pelanggaran HAM, Pigai harus melibatkan kementerian/lembaga lain.

"Anggarannya tidak perlu hanya dari kementerian hukum dan HAM, BUMN dilibatkan, kementerian pendidikan (dilibatkan) untuk keperluan pendidikan bagi keluarga korban, perumahan menteri perumahan soal bantuan perumahan," kata Yasonna.

"Jadi bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun, ya mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Yasonna Laoly merespons pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mengaku dirinya menjadi orang yang paling disadap se-Indonesia.

Yasonna menyebut, pengakuan seperti itu sudah sering Megawati sampaikan kepada dirinya selaku pengurus teras PDI-P.

"Ya ibu sering bilang begitu. Saya kalau kita ketemu, 'hati-hati'," ungkap Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Yasonna pun menilai wajar jika ada sejumlah pihak yang berupaya menyadap Megawati.

Sebab, Megawati adalah Presiden kelima RI sekaligus ketua umum partai politik.

"Karena kan beliau seorang ketua umum, seorang apa, mantan presiden kelima, punya apa ya, ya punya jaringan politik yang luas dan dalam kondisi sekarang barangkali bisa saja ada orang-orang yang ingin mengetahui ibu Mega, bisa saja," kata Yasonna

"Bisa saja. Ya itu adalah bentuk kehati-hatian yang barangkali sangat perlu," sambung Yasonna.

Sebelumnya, pernyataan Megawati itu disampaikan dalam acara peresmian sekertariat baru DPP Merah Putih di Jalan Sumatera, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Megawati mengaku tak memiliki handphone karena kerap kali disadap.

"Saya enggak punya HP lho, tahu enggak kenapa saya enggak punya HP? Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia," ucap Megawati dalam sambutannya.

Dia tidak mengungkapkan pihak mana yang menyadap ponselnya. Namun, Megawati mengaku bingung, mengapa ponselnya kerap kali disadap.

"Keren toh? Kayak James Bond. Enggak percaya? Tanya sana dah, sama tukang-tukang sadap," terang Megawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai realistis terkait keinginannya agar Kementerian HAM memiliki anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Yasonna menilai, Pigai mempunyai semangat yang baik untuk memimpin Kementerian HAM, tetapi ia mengingatkan agar Pigai tetap realistis.

"Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi tapi semangat aja nggak cukup pak menteri, dari pengalaman-pengalaman. Realitas juga kita harus lihat," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menyoroti APBN yang mengalami defisit.

Yasonna juga menyinggung konflik dunia berpotensi membuat perekonomian Indonesia terdampak.

"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal, tetapi realita juga harus tetap kita lihat," ujar dia.

Yasonna pun bercerita bahwa ia harus memimpin Kemenkumham dengan anggaran terbatas. Ia mencontohkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakat yang memiliki sekitar 35.000 pegawai hanya mendapat anggaran Rp 5 triliun.

"Tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing itu, Dirjen PAS dengan segera kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saja," ujar dia.

Oleh karena itu, Yasonna meminta Pigai untuk membuat uraian program yang lebih rinci dan fokus untuk ke depannya.

"Jangan nanti semangat pak menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran, pertarungan pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat pak menteri jadi patah arang harus realistis," kata Yasonna.

Sebelumnya, Pigai menyebutkan bahwa Kementerian HAM membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Ia membeberkan, anggaran itu diperlukan untuk menambah jumlah pegawai Kementerian HAM, membangun universitas HAM, hingga menyosialisasikan HAM kepada masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju, pada hari ini Senin (19/8/2024).

Berdasarkan informasi dari sumber di lingkungan pemerintah, terdapat empat menteri dan dua kepala badan yang akan dilantik.

Berikut ini adalah daftar menteri Jokowi yang dikabarkan terdampak reshuffle besok:

1. Menkumham RI Yasonna Laoly diganti Supratman Andi Atgas
2. ⁠Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia
3. ⁠Kepala BKPM/ Menteri Investasi Rosan Roeslani
4. ⁠Prof Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi
5. Hasan Nasbi Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan

Yasonna Siap Diganti

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan sangat siap apabila menjadi korban reshuffle alias perombakan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yasonna tidak menampik belakangan muncul isu dirinya akan kena reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif seorang presiden sehingga dirinya akan menerima apabila dicopot menjadi pembantu presiden di kabinet.

"Reshuffle kewenangan sepenuhnya presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready [apakah saya siap atau tidak? Saya lebih dari siap]," ujar Yasonna usai acara Peluncuran Desain Baru Paspor RI, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).

Dosen IPB Masuk Kabinet

Dadan Hindayana menjadi sosok baru di Kabinet Indonesia Maju (KIM) pimpinan Jokowi-Maruf Amin. Dadan dikabarkan akan menjadi pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional.

Dadan merupakan akademisi yakni dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB). Dilansir dari datadikti.com, Dadan merupakan lulusan S2 Entomologi.

Dia akan menahkodai Badan Gizi Nasional, yang akan menjalankan berbagai program dengan pelajar dan ibu menyusui sebagai prioritas.

Adapun, Badan Gizi Nasional dibentuk sesuai dengan Perpres yang diundangkan pada 15 Agustus 2024.

Badan Gizi Nasional ini memiliki tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Target dari program pemenuhan gizi dalam Perpres ini adalah kepada empat sasaran masyarakat.

Pertama adalah untuk para pelajar, yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Kemudian sasaran yang kedua hingga keempat adalah anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju, pada Senin (19/8/2024) besok.

Berdasarkan informasi dari sumber di lingkungan pemerintah, terdapat empat menteri dan dua kepala badan yang akan dilantik.

Adapun, nama-nama yang akan mengganti posisi menteri. Salah satunya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang akan digantikan oleh Politisi Partai Gerindra Supratman Andi Atgas.

Lalu, menteri lain yang terdampak adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dikabarkan akan digantikan oleh Raja Juli Antoni. Kemudian, Menteri ESDM yang dijabat Arifin Tasrif akan digantikan Bahlil Lahadalia.

Tak hanya itu, posisi Menteri Investasi/Kepala BKPM yang saat ini dijabat Bahlil akan diisi oleh Rosan Roeslani yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Selain itu, Jokowi dikabarkan akan melantik Kepala Badan Gizi dan Kepala Badan POM. Sekadar informasi, Badan Gizi sendiri merupakan badan baru yang dibentuk Jokowi pada Agustus 2024.

Orang-orang nomor satu di Indonesia itu dikabarkan bakal melantik sejumlah nama untuk masuk sebagai Menteri dan Kepala Lembaga di Istana Negara Jakarta, pukul 09.00 WIB.

Yasonna Siap Diganti

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan sangat siap apabila menjadi korban reshuffle alias perombakan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yasonna tidak menampik belakangan muncul isu dirinya akan kena reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif seorang presiden sehingga dirinya akan menerima apabila dicopot menjadi pembantu presiden di kabinet.

"Reshuffle kewenangan sepenuhnya presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready [apakah saya siap atau tidak? Saya lebih dari siap]," ujar Yasonna usai acara Peluncuran Desain Baru Paspor RI, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta setiap pihak bersabar ihwal kebenaran adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Kita tunggu besok, eh lusa," jelas elite PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Sebelumnya, Jokowi sudah angkat bicara mengenai kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju, khususnya menteri yang merupakan kader PDIP. Dia menekankan akan merombak menteri apabila diperlukan.

“Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” ujarnya kepada wartawan usai meninjau pembangunan sport center PSSI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Selasa (13/8/2024).

Sementara itu, Istana Kepresidenan membantah terkait dengan isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa isu yang beredar tidaklah benar.

“Tidak ada rencana atau tidak ada agenda reshuffle kabinet pada 14 Agustus atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar,” katanya saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengganti atau reshuffle beberapa menteri kabinet di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak mempermasalahkan pergantian kader partai banteng.

Hasto mengatakan PDIP menghormati hak prerogatif presiden. "Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kami menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Hasto menyatakan sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri pada Jokowi meski partai banteng yang mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu memenangkan dua kali Pilpres. Dia mengatakan PDIP bekerja sama dengan partai politik lain mengisi cabinet.

"Sejak awal kami kan enggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak," kata dia.

Hasto juga menegaskan sejak awal partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu tak pernah melakukan tekanan terhadap pemerintahan.

"Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” kata dia.

Istana Bantah Jokowi Reshuffle Pekan Ini

Istana Kepresidenen membantah isu mengenai perombakan atau reshuffle kabinet pada 14-15 Agustus ini.

“Tidak ada rencana dan tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat pesan singkat WhatsApp pada Rabu (14/8).

Pada kesempatan tersebut, Ari menekankan bahwa keputusan mengenai pengangkatan atau pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Ini berarti presiden memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan tersebut sesuai kebutuhannya dan tidak ada batasan atau intervensi dari pihak lain.

“Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan,” ujar Ari.

Jokowi sebelumnya menegaskan dirinya masih memiliki kewenangan untuk merombak jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengungkapkan hal tersebut di tengah menghangatnya isu reshuffle kabinet pada pekan ini.

"Saya sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi kepada wartawan seusai meninjau Training Center PSSI IKN Nusantara pada Selasa (13/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, ada empat menteri yang berpeluang menjadi sasaran reshuffle.

Empat menteri tersebut adalah yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar.

Menteri LHK yang saat ini dijabat oleh politikus NasDem, Siti Nurbaya Bakar, disebut akan digantikan oleh Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan diduduki oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Adapun Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim juga mengaku partainya belum mendapat informasi dari Yasonna terkait surat resmi dari Istana mengenai adanya penyesuaian tugas atau perubahan dalam kabinet.

“Belum, sampai saat ini kami belum mendengar kabar ini secara pasti,” kata Chico lewat pesan suara WhatsApp pada Selasa (13/8).

JAKARTA, investor.id - Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merespons isu reshuffle kabinet terhadap Menkumham Yasonna Laoly serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siri Nurbaya. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sehingga bisa dilakukan kapan saja terhadap semua menteri kabinet. 

“Kami belum bahas masalah itu, tapi itu merupakan hak prerogatif presiden apalagi dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan satu paket yah. Bisa saja kan awalnya cuma 2 bulan (Resuffle) padahal untuk 5 tahun ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran) kan gak apa-apa.” ujar Ahok di DPP PDIP, Jakarta. Rabu, (13/08/2024). 

Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim menanggapi isu tentang kemungkinan reshuffle kabinet yang melibatkan menteri dari PDIP. Terdapat kabar bahwa kader PDIP, Yasonna Laoly, akan terkena reshuffle dan digantikan oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.

Chico mengaku belum menerima informasi resmi mengenai reshuffle tersebut. Ia berharap jika reshuffle memang terjadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama menjelang transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kami belum mendapat informasi terkait reshuffle ini. Namun, kami berharap jika reshuffle terjadi, hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujar Chico kepada wartawan pada Selasa (13/8/2024).

Isu yang beredar menyebutkan Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap menteri dari PDIP dan Partai Nasdem. Selain Yasonna Laoly, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang merupakan kader Nasdem, juga dikabarkan akan digantikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, yang merupakan sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengingatkan agar pelaku usaha kecil sadar akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Yasonna hadir dalam gelar Festival Layanan Hukum dan HAM Banten, Rabu 7 Agustus 2024 di Lapangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Rabu 7 Agustus 2024. Festival itu digelar dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-79.

"Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, acara ini juga memberikan edukasi pada pelaku ekonomi kreatif tentang HAKI,"kata Yassona.

HAKI kata Yasonna hadir dalam rangka menjaga keaslian ide, "sehingga pemilik ide tak perlu khawatir kalo idenya akan diklaim orang lain karena sudah mendapatkan perlindungan dari negara,"katanya.

Jika ide tersebut katakanlah digunakan atau ditiru orang lain, maka pemegang hak akan mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut.

Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam hak kekayaan intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain maupun investor.

Yasonna mengingatkan di era globalisasi saat ini kepemilikan hak kekayaan intelektual sangatlah penting untuk menembus pasar global. "Tanpa itu, sebuah produk berpotensi dianggap melanggar merek dagang, dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya,” kata Yasonna.

Yasonna juga mengimbau para pelaku usaha seperti batik daerah atau produk makanan khas daerah bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan hak cipta dari karyanya agar bisa terlindungi dengan baik.

Dalam kaitan dengan desa/kelurahan sadar hukum, Yasonna meresmikan 51 desa/kelurahan sadar hukum serta mengukuhkan 80 desa/kelurahan binaan sadar hukum binaan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten.

Festival Sadar Hukum diantaranya membuka pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual secara masif dan memberikan layanan pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), konsultasi kenotariatan, juga layanan keimigrasian dengan terbitnya golden visa.

ini untuk memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia termasuk di desa-desa.

Maka program desa sadar hukum itu kata Yasonna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi akan mendukung iklim investasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan dan pembenahan.

"Salah satunya dalam sektor investasi yakni kemudahan berusaha (ease of doing business) sebagai modal dalam menghadapi era masyarakat dan industri 5.0 (five point o)," kata Yassona.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Dodot Adikoeswanto mengatakan Festival Layanan Hukum dan HAM yang diselenggarakan tersebut menghadirkan perpaduan berbagai jenis layanan yang dimiliki Kemenkumham dalam satu tempat dan satu waktu (one stop service).

"Dalam acara yang mengusung tema 'Semakin Dekat dengan Masyarakat' ini Kanwil Kemenkumham Banten ingin mewujudkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum dan HAM yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat," kata Dodot.

Melalui kegiatan ini, selain memberikan alternatif kemudahan dalam mengakses layanan publik Kemenkumham, juga menjadi ajang bagi jajaran Kemenkumham untuk mempromosikan kemajuan, inovasi, dan prestasi kerjanya, khususnya di bidang pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat.

Beberapa layanan Kemenkumham yang diselenggarakan dalam kegiatan ini, yaitu Layanan Keimigrasian, Layanan Administrasi Hukum Umum, Layanan Kekayaan Intelektual, Pameran Pemasyarakatan serta Promosi produk unggulan dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Banten.

Dalam Layanan Keimigrasian misalnya, tersedia 79 kuota pembuatan e-Paspor yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. Dalam Layanan AHU, terdapat Layanan Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Perkumpulan, Notariat, Kewarganegaraan dan Apostille untuk mendukung masyarakat dalam mendapatkan kemudahan berusaha.

Sedangkan pada Layanan Kekayaan Intelektual, tersedia konsultasi Permohonan Merek, Paten, Hak Cipta dan Desain Industri untuk mendukung perlindungan karya anak bangsa melalui bidang Kekayaan Intelektual.

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus menindaklanjuti pelaporan terhadap anak Menkumham Yasonna Laoly, Yamitema Laoly atas dugaan dugaan monopoli bisnis di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha beralasan, hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Pertama, kasus ini merupakan kasus yang kerap terjadi pada proses pengadaan sehingga diatur dalam delik khusus pada UU Tipikor," ujar Praswad Nugraha kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Praswad menjelaskan Pasal 12 huruf i UU Tipikor mengatur mengenai pengadaan yang mempunyai konflik kepentingan baik itu dilakukan oleh anggota keluarga maupun tidak. Menurut dia, pasal tersebut bisa digunakan untuk menyelidiki kasus yang sudah melibatkan anak Yasonna Laoly.

"Pasal 12 huruf i UU Tipikor mengatur mengenai pengadaan yang mempunyai konflik kepentingan baik dengan ikut langsung maupun tidak langsung melalui keluarga atau pihak lainnya. Seharusnya KPK dapat menindaklanjutinya," tandas Praswad.

Praswad menegaskan konflik kepentingan dinilai memiliki urgensi serius di Indonesia. Karenanya,  dibutuhkan penanganan yang komprehensif dan transparan dalam penyelesaiannya agar tercipta penegakan hukum independen.

"Hal tersebut melingkupi pula independensi penanganan penegakan hukum yang tidak bargain politik. Tanpa adanya hal tersebut maka kasus dugaan anak Yasonna Laoly dan lainnya tidak dapat tertangani secara baik," pungkas dia.

Sebelumnya, Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo meminta KPK menjelaskan ke publik perkembangan pelaporan terhadap Yamitema Laoly. Anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly itu dilaporkan terkait dugaan monopoli bisnis di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Tentu KPK harus menjelaskan kepada publik selain tentu saja kepada pelapor terkait sampai sejauh mana laporan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah sampai tahap apa," ujar eks penyidik KPK Yudi Purnomo kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).

Yudi menerangkan ada sejumlah tahapan yang dilakukan KPK menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

"Apakah masih diverifikasi dan validasi atau memang tidak ditemukan bukti permulaan untuk kemudian ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya yaitu penyelidikan atau seperti apa," tutur dia.

Yudi menegaskan penyampaian tahap pelaporan sangat penting karena merupakan bagian dari transparansi KPK.

Menurut Yudi, unsur penting dalam proses hukum adalah pembuktian. Jika tidak ditemukan bukti dugaan korupsi, kata dia, KPK tetap harus menyampaikan kepada masyarakat.

"Jika pun tidak ada bukti bahwa memang ada dugaan korupsi ya sampaikan saja kepada publik," pungkas Yudi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News