Semasa menjabat sebagai presiden, kemiskinan menjadi salah satu fokus komitmen dari Jokowi. Hal ini tampak dari jumlah anggaran perlindungan sosial yang naik nyaris dua kali lipat sejak tahun 2015, dengan rata-rata kenaikan anggaran kemiskinan sebesar 10,5% per tahun, dari Rp247,6 triliun pada 2015 hingga Rp436,2 triliun pada 2023.

Anggaran fantastis itu disalurkan ke berbagai program strategis, diantaranya Program Bidik Misi, Program Keluarga Harapan, meningkatkan Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Sosial Pangan atau BPNT.

Upaya tersebut pun akhirnya membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Tingkat kemiskinan sejak 2014 hingga Maret 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, meski sempat ada kenaikan pada 2021 saat pandemi Covid-19 melanda.

Berbagai rintangan tersebut akhirnya bisa dilalui, Jokowi juga dinilai berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan. Selama satu dekade terakhir, Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 9,04%. Angka kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,12% menjadi 0,83%. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan.

Tingkat Kemiskinan di Desa dan Kota Turun

Tingkat kemiskinan juga terlihat menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke level 7,09% dari 7,29% pada Maret 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan menjadi sebesar 11,79 persen dari 12,22 persen pada Maret 2023. Penurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.

“Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024 (Maret 2023: 0,388). Level tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan,” kata Kepala Badan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sabtu, 12 Oktober 2024.

Kebijakan yang Bantu Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Berhasilnya pencapaian ini tak lepas dari berbagai kebijakan yang dianggap bisa menopang pertumbuhan salah satunya pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik. Hal tersebut mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.

Selain insentif tersebut, terdapat kebijakan lain yang diberikan Pemerintah bagi masyarakat kelas menengah seperti subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.