Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyarankan agar pengusaha dan pekerja duduk bersama mencari kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penentuan upah minimum 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai perlu adanya titik tengah agar upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 menguntungkan kedua belah pihak.

"Kita harus cari titik. Nah titiknya inilah yang harus dicari, kita saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja, harus ada [titik temu]," kata Arsjad saat ditemui di kawasan FX Sudirman, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, pengusaha harus memberikan upah yang layak untuk pekerja. Sejalan dengan pemberian upah, para pengusaha juga dinilai perlu memastikan produktivitas para pekerja.

Arsjad menilai bahwa para pengusaha bisa memberikan program pelatihan, baik upskilling dan reskilling untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Dengan begitu, baik pengusaha maupun pekerja tidak ada lagi konflik terkait UMP.

"Masa setiap tahun kita ribut. Kita cari titik temu dong, kita cari bagaimana ininya. Nah ini yang menjadi penting. Contoh Jepang majunya waktu itu pekerja dan buruh bersama-sama komitmen untuk bisa membangun bersama," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025 dengan menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan upah minimum 2024. Adapun pada tahun lalu, upah minimum hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan.

Nantinya, pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Perhitungan yang mengacu pada PP 51/2023 akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya.

Menurut Susi, Menteri Ketenagakerjaan akan menyampaikan perhitungan berdasarkan PP 51/2023 kepada para gubernur. Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan menentukan berapa besaran kenaikan upah di setiap wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025 dengan menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan upah minimum 2024. Tahun lalu, upah minimum hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan. Saat ini, pemerintah akan menentukan besaran upah minimum 2025.

Susi menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Pehitungan yang mengacu pada PP 51/2023 berarti akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya.

Yang jelas, pemerintah ingin agar penetapan upah minimum 2025 tidak menimbulkan gejolak apapun.

"Kita paham sudah ada regulasi, PP-nya, semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja, buruh, sehingga kita akan mencari jalan keluarnya, bagaimana dari sisi regulasi, tata kelolanya tetap kita bisa comply, tetapi di sisi yang lain kebutuhan riil yang kira-kira dibutuhkan untuk naik berapa itu bisa kita potret," ujar Susi di Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Menurut Susi, Menteri Ketenagakerjaan akan menyampaikan perhitungan berdasarkan PP 51/2023 kepada para gubernur. Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan menentukan berapa besaran kenaikan upah di wilayahnya.

Perlu dicatat bahwa saat ini bos dari Susi, yakni Airlangga Hartarto menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Ketenagakerjaan, karena Ida Fauziyah mundur dari posisi tersebut setelah terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Artinya, Airlangga selaku Menko Perekonomian sekaligus Plt. Menteri Ketenagakerjaan turut andil dalam pembahasan upah minimum 2025.

Susi pun menjelaskan bahwa Airlangga ingin ada pembahasan yang komprehensif atas aturan eksisting dan perhitungan upah minimum tahun depan, terutama untuk memacu perekonomian.

"Karena kan pemerintah juga butuh para pekerja, kelas menengah itu juga punya daya beli, [dengan kenaikan upah] supaya spending-nya tinggi, growth-nya kan dari situ. Kalau persennya [kenaikan upah minimum 2025] kan kita masih akan hitung betul," ujar Susi.

Menurutnya, pemerintah akan mencermati ata pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 sebagai salah satu variabel penting dalam penentuan upah minimum 2025.

"Kami paham kan ada kepentingan pengusaha, ada kepentingan pekerja, ya ini harus kita balance. Pemerintah sangat berkepentingan dua-duanya, apa yang diterima pekerja itu kan dominan untuk spending juga, untuk pertumbuhan ekonomi juga," kata Susi.

Rumus Perhitungan Upah Minimum 2025

Berdasarkan PP 51/2023, terdapat tiga variabel dalam perhitungan kenaikan upah minimum, yakni:

• Inflasi
• Pertumbuhan ekonomi
• Indeks tertentu

Rumus perhitungan upah minimum adalah:

UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)

UM(t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan. UM(t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Adapun, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus (Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi x α) x UM(t)

Simbol α atau aplha merupakan variabel di rentang nilai 0,10 sampai 0,30.

Nantinya, upah minimum akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata atau median upah, hingga faktor-faktor lain terkait kondisi ketenagakerjaan.

Bisnis.com, SEMARANG - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 mendatang di kisaran 8-10%. Angka tersebut didapatkan berdasarkan kajian yang dilakukan secara swadaya oleh pengurus serikat pekerja.

Aulia Hakim, Sekretaris KSPI Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa seperti tahun kemarin, pada tahun ini pemerintah akan menggunakan PP No.51/2023 sebagai acuan perhitungan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK.

"KSPI sudah survei sebagai pembanding menggunakan Kajian Hidup Layak (KHL). Setidaknya kami memiliki pembanding, itu ada inflasi sekian, pertumbuhan ekonomi sekian, alpha-nya sekian," ujarnya saat dihubungi Bisnis pada Rabu (2/9/2024).

Usulan kenaikan UMK sebesar 8-10% tersebut, jelas Aulia, bakal memberikan perbaikan daya beli kelompok pekerja di Jawa Tengah. Pasalnya, di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah diklaim terus mengalami penurunan.

"Teman-teman [pekerja] dengan kondisi PHK, semua harga barang naik, saat ini buruh cuma bisa bertahan. Sulit untuk menabung, karena belanja saja susah. Dengan fenomena tersebut, yang kami temukan di lapangan sekarang pekerja trennya lari ke pinjaman online (Pinjol). Ini harus diantisipasi," ungkap Aulia.

KSPI Provinsi Jawa Tengah sendiri melakukan survei KHL pada Februari-Agustus 2024. Berbeda dengan survei KHL pada periode sebelumnya, pada tahun ini survei dilakukan secara langsung oleh pengurus ke pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Adapun Kota Semarang dipilih sebagai lokasi survei.

Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan bahwa kenaikan upah minimum pada 2025 bisa melebihi angka 10%. Inflasi pada komoditas pangan atau volatile food menjadi salah satu faktor yang menentukan perhitungan nominal tersebut.

Angka 8%-10% yang dituntut KSPI Provinsi Jawa Tengah itu sejalan dengan tuntutan KSPI di tingkat nasional. Kenaikan tersebut membawa secercah harapan. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir upah buruh hanya mampu naik tipis dan berada di bawah inflasi, sehingga kian menekan daya beli.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, berharap agar penetapan upah minimum 2025 dapat mengikuti formula PP No.51/2023. "Kami harap semua pihak dapat mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya di Jakarta.