IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menunda penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 yang akan diumumkan pada 21 November 2024. Permintaan tersebut diajukan lantaran pemerintah perlu menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang Cipta Kerja yang diubah, agar dilaksanakan terlebih dahulu.

Wakil Presiden KSPI Kahar S Cahyono mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menetapkan standar UMP 2025. Hal tersebut diakui Kahar, telah disepakati oleh Kementerian Ketenagakerjaan, DPR RI, dan serikat pekerja dalam pertemuan pada Rabu (6/11/2024) kemarin.

"Kami menyepakati agar pemerintah tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024," ujar Kahar dalam sebuah tayangan video yang dilihat pada Kamis (7/11/2024).

"Artinya kita bersepakat tidak perlu terburu-buru dalam menetapkan UMP 2025, di mana penetapan ini bisa diundur sesuai force majeure," kata Kahar.

Dia menuturkan, pihaknya sepakat untuk mengundur penetapan UMP 2025 tersebut agar pemerintah dapat melaksanakan putusan MK.

"Jadi mesti diselesaikan dulu beberapa hal ketentuan terkait dengan penetapan upah minimum sesuai dengan apa yang menjadi isi dari putusan Mahkamah Konstitusi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, aspirasi para pekerja merupakan sebuah kehormatan baginya karena sudah merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024 lalu.

"Aksi demo teman-teman serikat pekerja hingga bertemu dan berdialog dengan Kemnaker merupakan kehormatan bagi kami, karena kawan-kawan pekerja hadir menuntut hak konstitusi yang sudah dimanifestasikan dalam putusan MK. Tugas kita sebagai negara atau pemerintah adalah mematuhi putusan MK," ujar Immanuel.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada tahun 2025 akan naik.

Menurutnya tidak mungkin UMP diturunkan karena Pemerintah berfokus untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan upah yang layak.

"Iya dong [naik], masa enggak naik," kata Yassierli ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dengan kata lain, buruh di Indonesia akan mendapatkan kenaikkan gaji sesuai dengan yang ditetapkan pemerintaj nantinya.

Hanya saja, dia tidak mau membeberkan berapa besaran kenaikan Upah Minimum tersebut. Namun, dipastikan angkanya akan naik dari UMP 2024.

Berikut adalah daftar UMP 2024:

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672

2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915

3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499

4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625

5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121

6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874

7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079

8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496

9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000

10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492

11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381

12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17

13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897

15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30

16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532

17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000

18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067

19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826

20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616

21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp3.261.61

22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812

23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858

24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653

25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000

26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698

27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00

28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964

29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100

30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958

31. UMP 2024 Maluku, Rp 3.200.000 juta

32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000

33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270

34. UMP 2024 Papua Barat, Rp 3.393.000

35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270

36. Papua Pegunungan, Rp4.024.270

37. Papua Barat Daya, Rp4.024.270

38. Papua Selatan, Rp4.024.270

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan meminta setiap Kepala Daerah bersikap hati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing wilayah.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis,” ujarnya dalam forum tersebut.

Budi melanjutkan bahwa UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, hingga mendorong pekerja ke sektor informal.

Alhasil, kata Budi, skenario yang paling tak diinginkan tetapi dapat terjadi apabila penetapan UMP dan UMK tak sesuai akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan.

Menurutnya, kepala daerah memang perlu berhati hati dalam membuat kebijakan, termasuk dengan pembuatan peraturan daerah (perda) yang berpotensi menimbulkan gejolak.

Termasuk, di dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota yang melibatkan pengusaha, buruh dan pemerintah.

“Kita semua yang hadir disini, memiliki tanggungjawab yang sama, tanggungjawab yang besar untuk memastikan stabilitas di wilayahnya masing-masing tetap terjaga,” pungkas Budi Gunawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penentuan upah minimum 2025 agaknya masih menantang, meskipun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan agar aturan baru terkait dengan formula penghitungan upah minimum provinsi (UMP) tersebut selesai pada 7 November 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat, mengingat konsep skema pengupahan tersebut perlu lebih dimatangkan kembali.

Terlebih, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), turut mempengaruhi penetapan upah minimum tahun depan.

Ulasan tentang skema pengupahan yang masih terus dikaji dan dicermati lebih lanjut oleh pemerintah, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Kamis (7/11/2024):

Pilpres AS: Tragedi Pennsylvania, Kecaman yang Beri Andil Kemenangan Donald Trump

Warga Amerika Serikat telah menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung pada Selasa (5/11/2024). Hasilnya, kandidat Presiden dari Partai Republik Donald J. Trump kembali terpilih sebagai Presiden.

Donald Trump menutup pintu bagi Kamala Harris, kandidat Presiden dari Partai Demokrat, untuk menciptakan sejarah baru sebagai presiden perempuan pertama di negara itu.

Donald J. Trump saat berkampanye di depan pendukungnya. Kandidat Presiden dari Partai Republik itu berhasil memenangi Pemilihan Presiden Amerika Serikat atas calon presiden Partai Demokrat Kamala Harris pada Pemilu yang berlangsung Selasa (5/11/2024)./Dok.https://www.donaldjtrump.com

Kemenangan Trump ditentukan oleh keberhasilannya membalikkan suara di negara bagian Georgia yang memiliki 16 suara elektoral. Keunggulan Trump juga ditentukan dari perolehan suara kemenangan di Pennyslvania yang memiliki 19 suara elektoral.

Trump seolah menerima berkah dengan kemenangannya di Pennsylvania ini. Negara bagian itu menjadi lokasi peristiwa penembakan terhadap Trump yang kemudian disebut sebagai tragedi Pennsylvania.

Periode Menantang Penetapan Upah 2025

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli menyebut bahwa dia belum mengetahui kapan rumusan UMP 2025 akan diumumkan oleh pemerintah. Menurut dia, regulasi tentang skema pengupahan yang direncanakan akan diteken pada Kamis (7/11/2024) perlu lebih dimatangkan kembali.

Saat ini, skema pengupahan tersebut tengah dikaji dan dicermati lebih lanjut sehingga harapannya dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Terlebih, Yassierli telah menerima Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Namun, masih terdapat perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut semua masukan yang ada.

Modal Ventura Menjaring Startup Tak 'Bakar Duit'

Industri modal ventura terhitung masih optimistis menatap potensi tahun depan, meskipun sepanjang tahun ini diterpa tren negatif penurunan pembiayaan.

“Kami masih optimis proyeksi pembiayaan modal ventura di Tanah Air akan tumbuh seiring dengan tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai saat ini,” kata Ketua Umum Amvesindo Eddi Danusaputro kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Optimisme Amvesindo terhadap masa depan modal ventura di Indonesia juga didasari oleh stabilitas sektor jasa keuangan khususnya modal ventura di Indonesia yang masih terjaga dengan baik di tengah dinamika geopolitik global.

Eddi menjelaskan, fokus pembiayaan modal ventura saat ini bergeser mencari startup atau perusahaan yang menunjukkan tingkat profitabilitas dan arus kas yang sehat. “Tren yang sebelumnya mendominasi pasar dengan strategi 'bakar uang' untuk pertumbuhan cepat kini mulai ditinggalkan,” kata.

Efek Penghapusan Kredit UMKM hingga Petani ke Asuransi BUMN

Pemutihan utang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nelayan, hingga petani dinilai akan berdampak positif terhadap perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penjaminan kredit bagi sektor-sektor tersebut.

Praktisi manajemen risiko sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), Wahyudin Rahman mengatakan, apabila terdapat ketentuan subrogasi pada perjanjian, maka perusahaan asuransi akan mendapatkan hak subrogasi atau recovery dari pembayaran utang yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, perusahaan asuransi sebelumnya telah membayarkan klaim atas kredit macet sesuai ketentuan polis.

Menurutnya, pihak bank yang memberikan kredit dapat menghapus pembukuan dan tidak dianggap sebagai kerugian negara. Di sisi lain, debitur tidak mempunyai buku kelam sehingga bisa melakukan pinjaman dan perusahaan asuransi mendapatkan pendapatan dari subrogasi itu.

Pasar Saham dan IHSG Merespons Negatif Kemenangan Trump

Pasar saham dan rupiah merespons negatif kemenangan kandidat Partai Republik Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS). Di saat yang sama, investor asing melakukan net sell.

Jatuhnya harga saham-saham berkapitalisasi jumbo membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,44% ke level 7.383,86 pada perdagangan hari ini, Rabu (11/6/2024).

Mayoritas indeks berdasarkan sektor berakhir di zona merah. Pelemahan terdalam dialami saham sektor teknologi sebesar 2,96%. “Indeks dolar yang menguat memberi tekanan pada saham-saham blue chips,” kata Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas.

Sukarno menjelaskan bahwa kemenangan Trump membawa sentimen positif pada pasar kripto, sejalan dengan janji dukungan yang diutarakannya saat kampanye. Sementara untuk saham, pelaku pasar perlu tetap mencermati kinerja teranyar emiten.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan bocoran soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Ia memastikan UMP akan naik dari tahun ini. Meski demikian, ia belum bisa menyebut detail angka kenaikan.

"Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja dengan memperhatikan dunia usaha. Ya (naik) dong, masak enggak?" kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Yassierli mengaku belum bisa bicara kapan penetapan UMP 2025 akan dilakukan. Dia menyampaikan penetapan UMP 2025 masih dalam proses.

Menurutnya, pembahasan di Dewan Pengupahan Nasional sudah dilakukan. Pembahasan akan berlanjut ke Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Diskusi itu juga dibarengi harmonisasi sejumlah aturan.

"Ya kan kondisi sekarang enggak bisa dikejar karena produk hukum harus harmonisasi macam-macam. Kita lihat saja, kan yang penting berlakunya 1 Januari nanti," ujar Yassierli.

Pemerintah menetapkan UMP setiap tahun. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November.

Meski begitu, ada perubahan aturan setelah putusan MK mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ada 21 pasal yang berubah, termasuk soal perumusan upah minimum bagi pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan peraturan mengenai pengupahan. Sempat ditargetkan rampung sebelum tanggal 7 November, peraturan tersebut hingga saat ini belum ada. Menimbulkan pertanyaan mengenai nasib penetapan upah buruh.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-undang (UU) No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 yang akan ditetapkan pemerintah naik dari tahun sebelumnya.

Yassierli belum bisa menyebut detail angka. Kendati demikian, ia menegaskan UMP bakal naik dari tahun sebelumnya.

"Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja dengan memperhatikan dunia usaha. Ya (naik) dong, masak enggak?" kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Saat ini, proses penetapan UMP 2025 masih dilakukan. Namun, ia mengaku belum bisa bicara kapan penetapan dilakukan.

Menurutnya, pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan Nasional sudah dilakukan. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan di tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Diskusi itu juga dibarengi harmonisasi sejumlah aturan.

"Ya kan kondisi sekarang enggak bisa dikejar karena produk hukum harus harmonisasi macam-macam. Kita lihat saja, kan yang penting berlakunya 1 Januari nanti," ujar Yassierli.

Pemerintah menetapkan UMP setiap tahun. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November.

Meski begitu, ada perubahan aturan setelah putusan MK terhadap 21 pasal Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, termasuk soal perumusan upah minimum bagi pekerja.

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, aturan baru soal rumus penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) belum tentu diterbitkan pada besok, 7 November 2024.

“Belum tentu besok,” ujar Yassierli dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan UMP ini juga telah disinggung pada saat Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden Prabowo Subianto pada sore tadi. Namun, dia enggan untuk membeberkan hasil dari Sidang Kabinet.

“Nanti saya kasih press release aja karena sebenarnya tadi ada kesepakatan terkait dengan Sidang Kabinet ini ada yang diminta untuk jadi ini. Nanti mungkin pas di Kementerian saya buat press release,” katanya.

Dia hanya menegaskan, secara umum telah dibahas dengan Presiden Prabowo terkait aturan rumus UMP. “Secara umum aja. Nanti saya buat detail. Bocorannya belum selesai kita bahas,” ujarnya.

Meski begitu, Yassierli menegaskan dirinya telah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan bahkan juga Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.

“Dewan pengupahan nasional sudah, kemudian LKS Tripartit. Tapi kan mintanya istilahnya apa saya lupa bahwa itu kita bener mengoptimalkan LKS Tripartit kita sudah dua kali rapat,” kata Yassierli.

“Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat jadi kita masih bahas kita harus bener-bener firm bahwa Peraturan Menteri ini benar-benar bisa memberikan bahasa saya membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pengumuman upah minimum provinsi atau UMP 2025 batal dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dia mengatakan regulasi yang direncanakan akan diteken pada Kamis (7/11/2024) besok mengenai skema pengupahan ini perlu lebih dimatangkan kembali.

“Bocorannya belum selesai kita bahas. Belum tentu besok,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, saat ini skema pengupahan tengah dikaji dan dicermati lebih lanjut. Harapannya, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Apalagi, Yassierli menyebut telah menerima Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Namun, dia melanjutkan bahwa saat ini masih ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut semua masukan yang ada.

“Kami benar-benar mengoptimalkan, kami sudah 2 kali rapat. Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat jadi kita masih bahas. Kami harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar benar bisa membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha,” pungkas Yassierli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi Jakarta memastikan, upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2025 akan mengalami kenaikan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Disnakertransgi Jakarta, Hari Nugroho usai mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi bertemu dengan perwakilan buruh yang menggelar aksi demo di depan Balai Kota Jakarta.

"Pasti (UMP 2025) naik dari tahun kemarin. Dipastikan naik," ujar Hari saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Namun, Hari belum bisa memastikan berapa persen jumlah kenaikan UMP Jakarta 2025.

"Iya dipastikan naik dari tahun kemarin. (Tetapi) naiknya berapa nanti sesuai dengan rapat di dewan pengupahan," imbuh dia.

Hari hanya menjelaskan, angka kenaikan UMP bisa lebih besar lantaran indeks alfa yang ditetapkan pemerintah pusat juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

"Kan dulu alfanya ditentukan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kemarin alfanya juga kan dari 0,1 sampai 0,3. Kalau sekarang indeks alfa menjadi 0,2 sampai 0,8. Jadi otomatis angkanya naik dibandingkan UMP tahun lalu," jelasnya.

Adapun, Pemprov Jakarta menetapkan UMP 2024 sebesar Rp 5.067.381. Angka ini naik 3,38 persen atau Rp 165.583 dibandingkan tahun 2023.

Sebelumnya diberitakan, buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam aksinya massa meminta kenaikan UMP 2025.

Mereka membawa atribut yang menyuarakan tuntutan, seperti spanduk bertuliskan "Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" dan "Bangkit Bergerak Satu Komando".

Situasi sempat memanas ketika buruh memblokir Jalan Medan Merdeka Selatan selama 10 menit.

Aparat Polres Metro Jakarta Pusat yang berjaga segera turun tangan dan meminta massa untuk membuka sebagian jalur agar lalu lintas dapat berjalan.

Massa akhirnya mengalah dan membuka sebagian jalan, meskipun pengendara yang terjebak dalam kemacetan terlihat kesal dan membunyikan klakson.

Tuntutan utama yang disuarakan buruh dalam aksi ini antara lain penetapan upah Jakarta tahun 2025 menjadi Rp 6,5 juta, peningkatan upah di atas satu tahun minimal 5 persen dari UMP 2025, serta penerbitan upah sektoral minimal 6 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberi bocoran mengenai formula pengupahan pada penetapan upah minimum atau UMP 2025, yaitu indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, indeks tertentu dalam formulasi penetapan upah minimum atau UMP yakni sebesar 0,10-0,30.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, Kemenaker tidak akan mempertahankan alfa yang tercantum dalam beleid tersebut.

“Tidak usah khawatir kita tidak akan mempertahankan alfa 0,1-0,3, itu pasti,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meskipun demikian, belum diketahui, apakah besaran kenaikan UMP 2025 nantinya bisa sesuai tuntutan buruh yaitu sekitar 8%-10%.

Sebagai informasi, formula perhitungan upah minimum dalam PP No.51/2023 mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Dalam hal ini, alfa ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sebelumnya telah memberikan rekomendasi ke Kemenaker terkait indeks tertentu. Indah kala itu mengungkap, rekomendasi Depenas terpecah menjadi dua.

Pasalnya, ada perbedaan usulan mengenai nilai alfa, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja. Dia mengungkapkan, pengusaha mengusulkan agar nilai alfa maksimal berada di level 0,30, sedangkan pekerja di kisaran 0,3 hingga 1.

“Ini [nilai alfa] belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja,” ungkap Indah.

Sementara itu, Kemenaker tengah menggodok aturan pengupahan baru usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Sejalan dengan keputusan tersebut, Prabowo memberikan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau empat hari kerja kepada Kemenaker untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Istana Negara, Senin (4/11/2024).

Kendati begitu, Kemenaker mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Mengingat, konsep skema pengupahan perlu lebih dimatangkan kembali.

“Dalam waktu dekat ini, belum siap kami mengeluarkan suatu aturan yang baku,” kata Indah.

Menurutnya, konsep skema pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Dengan demikian, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta akan mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 pada 21 November 2024.

Kepala Disnakertransgi Jakarta Hari Nugroho menuturkan, pihaknya akan menggelar rapat Dewan Pengupahan Provinsi bersama stakeholder dan BPS untuk merumuskan UMP Jakarta 2025.

"Tanggal 19, 20 kami rapat, tanggal 21 itu kami harus mengeluarkan UMP 2025 untuk DKI Jakarta," ujar Hari saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Rekomendasi dari hasil rapat itu akan diserahkan kepada dari Pj Gubernur Jakarta Teguh Setya Budi untuk ditetapkan UMP Jakarta 2025.

"Tanggal 21 itu paling lambat harus ditetapkan UMP," ucapnya.

Hari memastikan, UMP Jakarta 2025 akan naik dari tahun sebelumnya. Namun, dia belum bisa memastikan jumlah kenaikannya berapa persen.

"Dipastikan naik dari tahun kemarin. Naiknya berapa nanti sesuai dengan rapat di dewan pengupahan," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menunjukan aksi protes untuk kenaikan UMP Jakarta 2025, massa buruh mulai memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Mereka membawa atribut yang menyuarakan tuntutan, seperti spanduk bertuliskan "Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" dan "Bangkit Bergerak Satu Komando".

Situasi sempat memanas ketika buruh memblokir Jalan Medan Merdeka Selatan selama sekitar 10 menit, menutup akses bagi kendaraan yang melintas.

Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat yang berjaga segera turun tangan dan meminta massa untuk membuka sebagian jalur agar lalu lintas dapat berjalan.

Massa akhirnya mengalah dan membuka sebagian jalan, meskipun pengendara yang terjebak dalam kemacetan terlihat kesal dan membunyikan klakson.

Tuntutan utama yang disuarakan buruh dalam aksi ini antara lain penetapan upah Jakarta tahun 2025 menjadi Rp 6,5 juta, peningkatan upah di atas satu tahun minimal 5 persen dari UMP 2025, serta penerbitan upah sektoral minimal 6 persen.