JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, jumlah daerah yang rentan terhadap rawan pangan mengalami penurunan sebesar 12 persen dalam setahun terakhir. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy dalam acara ‘Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024’ yang berlangsung di Hotel Mercure Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (15/10/2024).

“Alhamdulillah, berkat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan pangan, FSVA Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah daerah rentan rawan pangan tercatat sebanyak 62 kabupaten/kota atau 12 persen. Jadi, turun dari 74 kabupaten/kota, menjadi 68, dan sekarang turun lagi 12 persen menjadi 62 kabupaten/kota,” ujar Sarwo Edhy saat membacakan sambutan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, yang dikutip dari siaran pers pada Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, Edhy menjelaskan bahwa FSVA telah digunakan sebagai rujukan dalam penetapan lokasi dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, serta program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor.

FSVA juga memberikan rekomendasi penggunaan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.

Di sisi lain, tingkat individu angka Prevalensi Kekurangan Pangan (PoU) tercatat turun dari 10,21 persen menjadi 8,53 persen.

Penurunan ini didukung oleh peningkatan konsumsi energi dari 2079 Kkal/kapita/hari menjadi 2088 Kkal/kapita/hari.

“Saya juga mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam membangun masa depan agar setiap orang dapat meningkatkan hak atas pangan. Pemerintah perlu mengintegrasikan hak atas pangan di seluruh kebijakan dan program sistem pangan untuk memastikan akses yang sama terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman,” tambah Edhy.

Dalam kesempatan yang sama, pada acara soft launchingFSVA 2024, Country Director World Food Programme (WFP), Jennifer Kim Rosenzweig, berharap kerja sama ketahanan pangan antara WFP dan Bapanas dapat terus dilanjutkan dan diperkuat agar menghasilkan data yang akurat, reliabel, dan tepercaya.

Sementara itu, dalam sesi panel, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, menyatakan bahwa FSVA dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk memetakan program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto.

"Salah satu hal yang bisa dianalisis untuk mewujudkan apakah hak atas pangan itu benar-benar dijalankan adalah melalui program yang dinamakan Makan Bergizi Gratis. Itulah wujud dari intervensi pemerintah terhadap hak atas pangan untuk masa depan yang lebih baik," kata Nyoto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, jumlah daerah yang rentan terhadap rawan pangan mengalami penurunan sebesar 12 persen dalam setahun terakhir. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy dalam acara ‘Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024’ yang berlangsung di Hotel Mercure Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (15/10/2024).

“Alhamdulillah, berkat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan pangan, FSVA Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah daerah rentan rawan pangan tercatat sebanyak 62 kabupaten/kota atau 12 persen. Jadi, turun dari 74 kabupaten/kota, menjadi 68, dan sekarang turun lagi 12 persen menjadi 62 kabupaten/kota,” ujar Sarwo Edhy saat membacakan sambutan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, yang dikutip dari siaran pers pada Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, Edhy menjelaskan bahwa FSVA telah digunakan sebagai rujukan dalam penetapan lokasi dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, serta program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor.

FSVA juga memberikan rekomendasi penggunaan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.

Di sisi lain, tingkat individu angka Prevalensi Kekurangan Pangan (PoU) tercatat turun dari 10,21 persen menjadi 8,53 persen.

Penurunan ini didukung oleh peningkatan konsumsi energi dari 2079 Kkal/kapita/hari menjadi 2088 Kkal/kapita/hari.

“Saya juga mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam membangun masa depan agar setiap orang dapat meningkatkan hak atas pangan. Pemerintah perlu mengintegrasikan hak atas pangan di seluruh kebijakan dan program sistem pangan untuk memastikan akses yang sama terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman,” tambah Edhy.

Dalam kesempatan yang sama, pada acara soft launchingFSVA 2024, Country Director World Food Programme (WFP), Jennifer Kim Rosenzweig, berharap kerja sama ketahanan pangan antara WFP dan Bapanas dapat terus dilanjutkan dan diperkuat agar menghasilkan data yang akurat, reliabel, dan tepercaya.

Sementara itu, dalam sesi panel, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, menyatakan bahwa FSVA dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk memetakan program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto.

"Salah satu hal yang bisa dianalisis untuk mewujudkan apakah hak atas pangan itu benar-benar dijalankan adalah melalui program yang dinamakan Makan Bergizi Gratis. Itulah wujud dari intervensi pemerintah terhadap hak atas pangan untuk masa depan yang lebih baik," kata Nyoto.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut bahwa bantuan pangan saat ini diutamakan ke daerah pelosok dengan medan yang berat.Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti, mengatakan penyaluran bantuan diprioritaskan untuk wilayah Indonesia Timur.

"Masyarakat di berbagai daerah, terutama yang relatif sulit terjangkau sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Untuk wilayah indonesia timur dan kepulauan (Papua dan Maluku), dengan medan yang cukup menantang, proses pengiriman paket bantuan pangan kita prioritaskan," katanya melalui keterangan resmi, Selasa (16/7/2024).

Setelah penyaluran di Indonesia timur, penyaluran bantuan akan dilanjutkan wilayah indonesia bagian tengah dan kemudian di bagian barat. Dia menargetkan, proses intervensi pengendalian kerawanan pangan ini rampung pada akhir Juli 2024.

Senada, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, mengatakan intervensi pengendalian pangan ini juga dalam rangka mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Upaya ini dilakukan untuk mendukung arahan Bapak Presiden Joko Widodo di mana berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diharapkan dapat mencapai target menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024," ujar Nyoto.

Kerawanan pangan dan kemiskinan memiliki korelasi yang kuat. Hal ini ditegaskan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan.

"Tidak bisa dipungkiri jika tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerawanan pangan di masyarakat, sehingga masyarakat miskin sulit menjangkau pangan karena keterbatasan ekonomi," ujar Arief.

(NIA)