JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, jumlah daerah yang rentan terhadap rawan pangan mengalami penurunan sebesar 12 persen dalam setahun terakhir. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy dalam acara ‘Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024’ yang berlangsung di Hotel Mercure Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (15/10/2024).

“Alhamdulillah, berkat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan pangan, FSVA Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah daerah rentan rawan pangan tercatat sebanyak 62 kabupaten/kota atau 12 persen. Jadi, turun dari 74 kabupaten/kota, menjadi 68, dan sekarang turun lagi 12 persen menjadi 62 kabupaten/kota,” ujar Sarwo Edhy saat membacakan sambutan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, yang dikutip dari siaran pers pada Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, Edhy menjelaskan bahwa FSVA telah digunakan sebagai rujukan dalam penetapan lokasi dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, serta program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor.

FSVA juga memberikan rekomendasi penggunaan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.

Di sisi lain, tingkat individu angka Prevalensi Kekurangan Pangan (PoU) tercatat turun dari 10,21 persen menjadi 8,53 persen.

Penurunan ini didukung oleh peningkatan konsumsi energi dari 2079 Kkal/kapita/hari menjadi 2088 Kkal/kapita/hari.

“Saya juga mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam membangun masa depan agar setiap orang dapat meningkatkan hak atas pangan. Pemerintah perlu mengintegrasikan hak atas pangan di seluruh kebijakan dan program sistem pangan untuk memastikan akses yang sama terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman,” tambah Edhy.

Dalam kesempatan yang sama, pada acara soft launchingFSVA 2024, Country Director World Food Programme (WFP), Jennifer Kim Rosenzweig, berharap kerja sama ketahanan pangan antara WFP dan Bapanas dapat terus dilanjutkan dan diperkuat agar menghasilkan data yang akurat, reliabel, dan tepercaya.

Sementara itu, dalam sesi panel, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, menyatakan bahwa FSVA dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk memetakan program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto.

"Salah satu hal yang bisa dianalisis untuk mewujudkan apakah hak atas pangan itu benar-benar dijalankan adalah melalui program yang dinamakan Makan Bergizi Gratis. Itulah wujud dari intervensi pemerintah terhadap hak atas pangan untuk masa depan yang lebih baik," kata Nyoto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, jumlah daerah yang rentan terhadap rawan pangan mengalami penurunan sebesar 12 persen dalam setahun terakhir. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy dalam acara ‘Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024’ yang berlangsung di Hotel Mercure Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (15/10/2024).

“Alhamdulillah, berkat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan pangan, FSVA Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah daerah rentan rawan pangan tercatat sebanyak 62 kabupaten/kota atau 12 persen. Jadi, turun dari 74 kabupaten/kota, menjadi 68, dan sekarang turun lagi 12 persen menjadi 62 kabupaten/kota,” ujar Sarwo Edhy saat membacakan sambutan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, yang dikutip dari siaran pers pada Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, Edhy menjelaskan bahwa FSVA telah digunakan sebagai rujukan dalam penetapan lokasi dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, serta program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor.

FSVA juga memberikan rekomendasi penggunaan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.

Di sisi lain, tingkat individu angka Prevalensi Kekurangan Pangan (PoU) tercatat turun dari 10,21 persen menjadi 8,53 persen.

Penurunan ini didukung oleh peningkatan konsumsi energi dari 2079 Kkal/kapita/hari menjadi 2088 Kkal/kapita/hari.

“Saya juga mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam membangun masa depan agar setiap orang dapat meningkatkan hak atas pangan. Pemerintah perlu mengintegrasikan hak atas pangan di seluruh kebijakan dan program sistem pangan untuk memastikan akses yang sama terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman,” tambah Edhy.

Dalam kesempatan yang sama, pada acara soft launchingFSVA 2024, Country Director World Food Programme (WFP), Jennifer Kim Rosenzweig, berharap kerja sama ketahanan pangan antara WFP dan Bapanas dapat terus dilanjutkan dan diperkuat agar menghasilkan data yang akurat, reliabel, dan tepercaya.

Sementara itu, dalam sesi panel, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, menyatakan bahwa FSVA dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk memetakan program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto.

"Salah satu hal yang bisa dianalisis untuk mewujudkan apakah hak atas pangan itu benar-benar dijalankan adalah melalui program yang dinamakan Makan Bergizi Gratis. Itulah wujud dari intervensi pemerintah terhadap hak atas pangan untuk masa depan yang lebih baik," kata Nyoto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah cari aman dalam menetapkan target penurunan kemiskinan pada 2025. Dalam pidato RAPBN 2025 dan nota keuangan, lanjut Eko, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan kemiskinan menjadi ke level tujuh persen hingga delapan persen.

"Masa sih tidak bisa lebih dari lebih rendah dari itu karena tahun ini saja sebetulnya kita sudah bermain di angka 7,5 persen, harusnya tahun depan kalau bisa enam persen," ujar Eko di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Eko menduga rendahnya target ini tak lepas dari kesulitan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Menurut Eko, pemerintah terkesan tidak percaya diri untuk menaruh target tinggi dalam menekan tingkat kemiskinan.

"Tahun ini sebetulnya kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen tapi ya masih 0,8 persen, dan termasuk kemiskinan yang tidak ekstrem pun juga tidak berani targetnya ekstrem. Jadi targetnya terlalu aman dan nyaman," ucap Eko.

Eko menyebut pemerintah seharusnya bisa meningkatkan target dalam mengurangi tingkat kemiskinan lebih besar. Pasalnya, alokasi belanja negara dalam RAPBN 2025 tercatat sebesar Rp 3.613,1 triliun atau naik sekitar Rp 300 triliun dari tahun sebelumnya.

"Belanja itu kan peningkatannya cukup besar. Ini dipakai untuk apa, harusnya kan arahnya bagaimana mengatasi kesejahteraan, khususnya kemiskinan," kata Eko.