REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan, yang merevisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dalam PKPU terbaru, KPU telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya bersikap untuk menjalankan dua putusan itu sejak dibacakan oleh MK pada Selasa (20/8/2024). Bahkan, pada Selasa malam, KPU telah bersikap untuk menaati dua putusan tersebut.

"Meskipun dinamika luar biasa, tapi itulah konsistensi kita dari awal putusan MK dibacakan, sampai hari ini. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman Bawaslu semua, kemudian draf PKPU sengaja dicocorkan sebelum RDP, diterima 100 persen, sehingga tidak kemudian menjadi permasalahan," kata dia saat memberikan sambutan dalam peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Meski dua putusan itu telah dituangkan dalam PKPU, Afifuddin menilai, dampak dari berubahnya aturan itu masih akan terjadi. Bahkan, bukan tidak mungkin berubahnya aturan itu memunculkan kerawanan baru.

"Dampak dari situasi ini bisa ada lagi persoalan kehangatan di pencalonan kepala daerah. Ini harus segera kita antisipasi," ujar dia.

Ia menilai, adanya putusan peradilan terkait pemilu ketika tahapan sedang berjalan memiliki potensi untuk menimbulkan kerawanan. Karena itu, KPU bersikap untuk mencegah kerawanan yang terjadi itu makin meluas.

Diketahui, usai dua putusan itu dibacakan oleh MK, DPR langsung melakukan pembahasan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Bahkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat untuk terhadap rancangan undang-undang (RUU) Pilkada, yang isinya dinilai tak sejalan dengan putusan MK.

Alhasil, terjadi aksi massa berskala besar yang menolak DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada. Akhirnya, DPR batal melakukan pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang.

Setelah itu, KPU melakukan revisi PKPU yang mengadopsi dua putusan MK tersebut. Rancangan PKPU itu pun disetujui Komisi II DPR setelah dikonsultasikan oleh KPU pada Ahad (25/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meriliris pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024). Tiga tahapan yang menjadi fokus pemetaan adalah pencalonan, kampanye, dan pungut hitung.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto mengatakan, pemetaan kerawanan yang dirilis Bawaslu harus menjadi pedoman aparat penegak hukum untuk bertindak. Namun, selain itu, aparat tentara dan kepolisian juga harus terus memantau perkembangan dinamika politik yang terjadi.

"Di lapangan tentunya dinamika itu pasti akan terjadi, sehingga dari kepolisian sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu yang setiap hari dihitung bagaimana antisipasi, termasuk aparat intelejen," kata dia saat memberikan sambutan, Senin.

Hadi menegaskan, telah menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk mengerahkan aparat intelijen agar terus melakukan pemantauan. Pasalnya, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, aparat yang bertugas tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya selalu wangi-wanti kepada aparat intelijen, karena kekuatan kita TNI-polri dibagi habis di seluruh wilayah, sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam, mengantisipasi jangan sampai ada gangguan. Ibarat kata di daerah, saya kemarin sampaikan, di daerah Malang Selatan, itu mungkin ada daun jatuh saja aparat intelijen, apalagi kepolisian harus tahu, jatuh kenapa, jatuh dipetik, atau pada waktunya," kata dia.

Artinya, menurut dia, aparat intelijen ini harus benar-benar memperhatikan kondisi di lapangan saat tahapan Pilkada 2024 berjalan. Ia tak ingin aparat intelijen membiarkan terjadinya kerawan sekecil apapun.

"Kalau aparat intelijen sudah menguasai seluruh wilayah, maka prediksi, pemetaan yang dikeluarkan Bawaslu, ini bisa diantisipasi dengan baik. Termasuk perkiraan yang dikeluarkan oleh kepolisian," kata dia.