Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa terdapat dua agenda nasional paling dekat yang bakal dilaksanakan Indonesia.

Di antaranya, yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Budi mengungkapkan, terkait penetapan UMP atau UMK diperlukan pertimbangan yang cermat oleh masing-masing daerah. Menurutnya, ini dilakukan agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekruitment tenaga kerja yang baru, mendorong pekerja ke sektor-sektor yang informal dan ujung-unjungnya menyebabkan ketidakpatuhan kepada peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Sementara itu, lanjut Budi, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pihaknya berharap agar pesta demokrasi ini bisa betul-betul berjalan sebagaimana asas pemilu yakni jujur, adil (jurdil) dan damai.

Untuk itu, kata dia, ia menekankan kepada kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detil dan mengantisipasi setiap risiko yang bakal muncul.

“Jangan sampai kita terdadak atau panik perkembangan situasi yang di luar kendali kita,” tandasnya.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan pembangunan Infrastruktur yang Masif selama satu dekade (10 tahun) pemerintahan Jokowi.

Menurutnya pembangunan masf era pemerintahan Jokowi berhasil mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mengacu data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pembangunan jalan dan jembatan. Jalan tol sepanjang 2.432 Km, Jalan Nasional yang baru sepanjang 5.999 Km dan Pembangunan Jembatan sepanjang 125.904 km telah dibangun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

"Serta Pembangunan Flyover/ Underpass: sepanjang 27.673 M. Juga telah dilakukan Pembangunan 11 Pelabuhan Laut, 20 Bandara dan 7 Proyek Kereta Api," kata dia melalui keterangan tertulis, Minggu (6/10).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana KPPIP ini menyampaikan penguatan kedaulatan pangan, telah diselesaikan Pembangunan SPAM sebanyak 36.380 titik (90 persen akses air bersih), pembangunan Bendungan sebanyak 53 Unit dari 61 Unit yang ditargetkan, pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1,2 Juta ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4,6 Juta Ha.

Serta pembangunan Embung sebanyak 1.371 Unit. Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan Pembangunan Program Kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW, dan Gas Bumi 23,3 MTPA.

Sedangkan untuk mendukung pengembangan Hilirisasi Industri, telah dikembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia (dari Aceh sampai Sorong di Papua), lebih dari 100 Kawasan Industri dan pengembangan 3 Food Estate baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Merauke di Papua.

Pembangunan di Daerah 3 T

Untuk mendorong perekonomian dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga telah dilakukan Pembangunan dan Pengembangan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Terpadu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 15 Kawasan.

Sedangkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi Masyarakat, juga telah dilakukan Pembangunan dan pengembangan berbagai Sarana Pendidikan (Sekolah dan Pesantren), Olahraga (Stadion Olahraga) dan Pasar sebanyak 5.939 Unit.

Selain infrastruktur fisik, juga dikembangkan infrastruktur digital seperti Proyek Palapa Ring Backbone untuk mendukung koneksi Internet di 480 kabupaten dan kota yang sebagian besar berada di wilayah 3T.

Melalui Pembangunan dan pengembangan berbagai proyek dan program yang dimasukkan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), selama 8 tahun pelaksanaannya (2016-2024) PSN telah berhasil menyelesaikan 210 Proyek yang merata di seluruh pulau di Indonesia dengan Total Investasi Rp1.855 Triliun.

Jumlah PSN di luar Jawa sebanyak 128 PSN, di Pulau Jawa sebanyak 74 PSN, dan sebanyak 8 PSN yang cakupannya nation-wide (seluruh wilayah Indonesia).

"Dampak ekonomi dari Pembangunan berbagai proyek PSN tersebut, menurut hasil studi yang dilakukan LPEM UI, pembangunan yang telah dilakukan sejak 2016-2023 saja telah berhasil menciptakan nilai perekonomian sekitar Rp 3.344 Triliun secara nasional," imbuh pria yang akrab dipanggil Susi ini.

Sejak 2016-2023 pembangunan infrastruktur secara estimasi menyerap tenaga kerja secara langsung sekitar 2,71 Juta Orang. Dan secara rata-rata, sebanyak 63 persen dari Tenaga Kerja langsung tersebut berasal dari Tenaga Kerja Lokal di daerah tersebut.

Selanjutnya, pembangunan 15 PLBN, terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal di wilayah tersebut. PLBN Skouw Wutung di Jayapura, pada Kuartal 1 Tahun 2024 sudah berhasil mencatatkan perdagangan (ekspor) sebesar Rp 12,68 Miliar.

"Yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal di wilayah perbatasan. PLBN Mota’ain di Nusa Tenggara Timur, mendorong tumbuhnya berbagai macam industri lokal seperti Industri Mebel, dan kebutuhan sehari-hari yang dapat dijual langsung ke wilayah Timor Leste," kata dia.

Untuk mendorong keberlanjutan program infrastruktur, telah disiapkan konsep optimalisasi pemanfaatan dari proyek infrastruktur yang telah berhasil diselesaikan.

Misalnya dari penyelesaian 53 Bendungan dan 8 Bendungan yang masih proses penyelesaian, didorong untuk pembangunan Jaringan Irigasi yang lebih luas, melengkapi yang sudah dibangun selama 10 tahun (1,2 Juta Ha Irigasi baru dan 4,6 Juta Ha rehabilitasi).

Demikian juga untuk mendukung konektivitas dan akses ke Jalan Tol yang telah menyelesaikan lebih dari 2.400 km jalan tol baru sebagai backbone konektivitas, juga telah mulai dilakukan Pembangunan berbagai Program Akses Exit Tol sebagai fishbone konektivitas dan akses jalan, khususnya untuk mengurangi bottleneck akses jalan ke Jalan Tol.

Dari sisi penyediaan anggaran, untuk mendukung keberlanjutan berbagai program infrastruktur, pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp. 400,3 Triliun di dalam APBN 2025.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan Layanan Dasar dan Pangan: Rumah Susun 3.884 Unit dan Rumah Khusus 596 Unit, Sarana Prasarana Pendidikan 80 Unit, Jaringan Irigasi baru 2.000 Ha dan Rehabilitasi Irigasi 15 Ribu Ha.

Untuk mendukung konektivitas juga akan dibangun Jalan Tol 207,8 Km dan Jalan Nasional 1.591,1 Km, Jembatan baru 4.993 M dan Flyover/Underpass 1.552 Meter, 5 Bandara 39 Pelabuhan Laut.

Selain itu, untuk Infrasturktur TIK juga dibangun Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses Internet di 36.830 lokasi dan operasionalisasi Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps.

Mengingat kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit, maka untuk mendorong pembiayaan Non-APBN, selalin mendorong skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang telah digunakan untuk berbagai pembiayaan proyek Infrastruktur.

Pemerintah juga mendorong terwujudnya dua alternatif skema pembiayaan baru, yaitu dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024, dan skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK)/Land Value Capture (LVC) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2024.

Diharapkan dengan 2 skema baru (LCS dan LVC) ini akan dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mendukung investasi proyek-proyek baru, terutama untuk sektor transportasi publik (MRT, LRT dan Jalan Tol) serta berbagai proyek energi terbarukan (EBT).

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar, memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin dari tren peningkatan Jumlah Orang Bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas Tingkat Pengangguran Terbuka dan angka persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim selama 1 dekade ini.

Peningkatan Jumlah Orang Bekerja

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur, berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Jumlah Orang Bekerja. Setelah sempat turun selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yangs angat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 Juta Orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang terjadi penambahan sebanyak 3.0 Juta Orang.

Penurunan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82 persen dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19.

Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim juga mengalami tren penurunan yang konsisten, terutama angka Kemiskinan Ekstrim yang konsisten terus menurun selama 10 tahun terakhir.

"Walaupun terjadi Pandemi Covid-19. Bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai 0,83 persen atau sesuai dengan target Pemerintah untuk menekan angka Kemiskinan Ekstrim mendekati 0 persen pada tahun 2024," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) resmi menyetujui 6 usulan KEK baru serta satu proyek perluasan KEK Nongsa di Batam. Di mana, usulan KEK baru tersebut memiliki target investasi mencapai Rp1.089,84 triliun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penetapan 6 KEK baru tersebut bakal menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan pekerjaan.

“Semua usulan KEK ini akan segera disiapkan regulasinya dan kami menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dapat rampung pada minggu kedua Oktober 2024,” jelas Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/9/2024).

Sejalan dengan hal itu, Dewan Nasional KEK akan terlebih dahulu merekomendasikan kepada Presiden untuk penetapan PP atas 6 KEK baru dan penambahan luasan untuk KEK Nongsa.

Adapun, berikut rincian 6 KEK baru dan usulan perluasan KEK Nongsa yang bakal diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Pertama, KEK industri Halal Sidoarjo yang terletak di Jawa Timur. Kawasan ini memiliki luas lahan sebesar 796,65 Ha dengan target realisasi investasi sebesar Rp 97,8 Triliun pada 2054 dan target tenaga kerja sebanyak 317.670 orang.

KEK ini diusulkan oleh PT Makmur Berkah Amanda dengan rencana kegiatan usahanya yaitu produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi.

Kedua, KEK VCIP di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan oleh PT Batuta Chemical Industrial Park. KEK ini dirancang untuk menjadi pusat industri yang berfokus pada sektor manufaktur dengan luas lahan mencapai 748,9 hektar.

Dengan potensi total tenaga kerja sebanyak 432.964 orang, KEK BCIP memiliki target realisasi investasi sebesar Rp 61,51 Triliun pada 2054.

Ketiga, KEK Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. KEK ini akan bergerak di sektor manufaktur diusulkan oleh PT Wahana Mitra Semesta dengan kegiatan usaha produksi pengolahan hilirisasi petrokimia, baterai EV, dan semiconductor, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi.

KEK Patimban diusulkan dengan luas lahan sebesar 511 Ha yang dengan total realisasi investasi nya sebesar Rp 141,6 Triliun di 2054 dengan target tenaga kerja sebanyak 156.154 orang.

Keempat, KEK Subang yang juga berlokasi di Provinsi Jawa Barat. KEK yang diusulkan oleh PT Aneka Bumi Cipta ini juga akan bergerak di sektor manufaktur. Di mana, KEK Subang menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 134,59 Triliun dengan luas lahan mencapai 481,93 Ha.

KEK Subang memiliki kegiatan usaha produksi dan pengolahan perakitan mobil listrik dan logistik dan distribusi. PT BYD Auto Indonesia yang bergerak di bidang mobil listrik. Ditargetkan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 95.139 orang.

Kelima, KEK Mangkupadi terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, merupakan usulan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Dengan luas lahan mencapai 11.696,53 hektar, KEK ini ditargetkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 140.796 orang dan merealisasikan investasi sebesar Rp 504 triliun

Fokus utama dari KEK Mangkupadi adalah pengembangan sektor manufaktur, khususnya dalam produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi terbarukan. di mana PT Kalimantan Aluminium Industri yang bergerak di bidang smelter aluminium menjadi anchor investor dari KEK ini.

Keenam, KEK Kawasan Industri Terpadu Batang yang berada di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. KEK Kawasan Industri Terpadu Batang yang diusulkan oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang menargetkan realisasi investasinya mencapai Rp 130,3 triliun dengan luas lahan sebesar 2.886,87 Ha dan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 325.651 orang.

Terakhir, usulan perluasan lahan di KEK Nongsa seluas 22,43 Ha dengan target realisasi investasi sebesar Rp 20,07 Triliun.

Adapun, usulan perluasan KEK Nongsa adalah untuk pengembangan data center yang di mana pengusul dari KEK ini adalah PT Taman Resor Internet dengan kegiatan usaha dari KEK Nongsa yaitu pariwisata, dan riset, pengembangan teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengisi kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (24/9).

Dalam tema "Merawat Persatuan Dalam Kemajemukan Menuju Indonesia Emas 2045", Hadi mengatakan visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi.

"Visi Indonesia Emas bukan mimpi, melainkan target yang realistis dengan kerja keras dan kolaborasi segenap komponen bangsa," kata Hadi.

Lanjutnya terdapat empat pilar pencapaian visi Indonesia Emas yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional.

"Pilar pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam menentukan tegaknya tiga pilar yang lain," katanya.

Hadi mengatakan masa keemasan yang diraih suatu bangsa sepanjang sejarah peradaban manusia selalu ditandai dengan keunggulan sumber daya manusia.

"Jika pada masa lalu keunggulan suatu bangsa lebih didukung oleh kekayaan alam maka kini kita telah mengalami di mana penguasa teknologi informasi dan komunikasi lebih menentukan kemajuan dan kekuatan bangsa," ujarnya.

Saat ini sudah terlihat gambaran sesungguhnya apabila bangsa ini tak menguasai teknologi digital.

"Pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan hanya dapat dinikmati manfaatnya jika sektor ekonomi kreatif dan berbasis kecerdasan yang dikembangkan," bebernya.

Ekonomi berbasis sumber daya alam seperti tambang, perkebunan, dan perikanan kata Hadi harus dikelola secara cerdas agar tidak membawa petaka dan tetap bisa dinikmati generasi mendatang.

Sementara pilar pemerataan pembangunan telah didorong dengan penguatan dan pemerataan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia.

"Namun tanpa adanya pemerataan pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat setempat tidak akan meraih dampak signifikan bahkan dapat meningkatkan kesenjangan.

Pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola ini memerlukan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat ancaman ketahanan nasional tidak hanya ancaman fisik militer dan keamanan, demikian pula dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis hanya dapat dijalankan oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rencananya, Hadi akan memberi penjelasan kepada publik terkait penyebab data NPWP yang diduga bocor tersebut, usai memanggil Dirjen Pajak pada pekan ini.

"Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil di Dirjen Pajak, hari Jumat," kata Hadi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Tak hanya Dirjen Pajak, Pihaknya juga akan memanggil pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengevaluasi dugaan kebocoran data NPWP itu.

"Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kemenkominfo untuk kami evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa" ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menelisik faktor penyebab hingga celah kelemahan yang membuat data NPWP itu diduga bocor.

"Apakah Ditjen Pajak juga pada waktu itu sebagai bagian dari tidakan menyimpan datanya di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2? Ini juga bisa, dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti ini," ujarnya.

Saat ini, BSSN terus melakukan evaluasi terkait dugaan kebocoran data tersebut. Dia pun tak menampik bahwa sebagian data NPWP yang diduga bocor itu tidak cocok dengan data asli pemiliknya.

"Saat ini BSSN terus mengevaluasi, kami juga terus dipanggil, memang itu ditemukan ada ketidakcocokan," ucap dia.

6 Juta Data NPWP Dijual Bebas

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

JAKARTA, investor.id  - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menekankan bahwa pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan Pilot Philip merupakan buah kerja sama semua elemen masyarakat.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bakal memanggil pejabat Ditjen Pajak , BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) hingga Kominfo.

Mereka dipanggil pekan ini dalam rangka klarifikasi terkait bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Jokowi, Menkeu Sri Mulyani hingga Menkominfo Budi Arie.

“Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, BSSN, Kominfo untuk kita evaluasi permasalahannya apa secara detail, supaya tidak terjadi hal serupa,” kata Hadi saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Hadi belum mengetahui apa penyebab data ini bocor. Ia akan mengidentifikasi masalah ini saat meminta klarifikasi dari Dirjen Pajak yang bertanggung jawab terhadap data NPWP yang disimpan di internal mereka.

“Apakah Dirjen Pajak waktu itu sebagian tidak menyimpan datanya di PDSN 2 dan apa ada kelemahan,” katanya.

Penjualan data ini diungkapkan oleh perusahaan sekuriti Falcon Feeds dan juga pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, pada 18 September 2024.

Teguh mengatakan 6 juta data NPWP bocor dan diperjualbelikan di Breach Forum. Beberapa di antaranya adalah data pejabat negara. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Presiden Jokowi.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor hp, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forum. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka dan tertulis tanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai USD 10 ribu atau sekitar Rp 153,1 juta (kurs Rp 15.323).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

Ada 10 ribu sampel data yang diperlihatkan Bjorka. Dia juga menulis pesan dalam bahasa Inggris yang menohok:

Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan, media massa memiliki peranan penting dalam pelaksaan Pilkada 2024. Menurutnya, media konvensional mampu menyampaikan informasi yang kredibel dan menangkal hoaks.

Peranan penting inilah yang seringkali menjadikan media sebagai pengawas sekaligus jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah.

“Peran media ini sangat dipentingkan, di antaranya adalah peran media dalam rangka memberikan informasi yang kredibel tanpa adanya berita-berita hoaks,” ujar Hadi Tjahjanto di Flores Ball Room, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Eks Panglima TNI ini menjelaskan, media mampu menjadi pengawas independen terkait informasi yang beredar. Media memiliki posisi yang sangat strategis untuk menangkal berita negatif selama Pilkada.

“Karena media ini bersifat sangat strategis dalam menangkal berita-berita negatif dan kita akan memberikan berita-berita yang positif sesuai dengan kondisi di lapangan, agar pelaksanaan Pilkada serentak ini bisa berjalan dengan aman, damai dan lancar,” imbuhnya.

Kemenko Polhukam menggelar Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional Dalam Rangka Mendukung Pemberitaan yang Positif pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Dalam forum diskusi turut hadir sejumlah pimpinan redaksi dari media nasional Indonesia untuk mengawal informasi menjelang Pilkada.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membutuhkan 80 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Formasi CPNS tersebut disediakan untuk lulusan diploma tiga (D3), sarjana (S1), dan beberapa profesi tenaga kesehatan.

Daftar Formasi CPNS Kemenkopolhukam 2024

Mengutip Surat Pengumuman Kemenkopolhukam Nomor: 1/ASN-CPNS/Polhukam/8/2024 tentang Pengadaan Seleksi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2024, berikut daftar nama jabatan, jenis formasi, unit penempatan, dan kualifikasi pendidikan CPNS Kemenkopolhukam 2024:

1. Apoteker Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sekretaris Menkopolhukam (Sesmenkopolhukam)-Biro Umum Klinik Pratama.

- Kualifikasi pendidikan: Profesi Apoteker.

2. Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sekretaris Menkopolhukam (Sesmenkopolhukam)-Biro Umum Klinik Pratama.

- Kualifikasi pendidikan: Profesi Dokter.

3. Perekam Medis Terampil

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sekretaris Menkopolhukam (Sesmenkopolhukam)-Biro Umum Klinik Pratama.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Rekam Medis, D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, D3 Perekam dan Informatika Kesehatan, D3 Perekam Medik dan Informasi Kesehatan, D3 Perekam Medik dan Informatika Kesehatan, D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, D3 Perekam Medis dan Informatika Kesehatan, D3 Perekam Medis Informasi Kesehatan, D3 Perekam Medis Informatika Kesehatan, atau D3 Rekam Medis.

4. Analis Anggaran Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sekretaris Menkopolhukam (Sesmenkopolhukam)-Biro Perencanaan dan Organisasi.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ekonomi, atau S1 Ilmu Politik.

5. Analis Hukum Ahli Pertama

- Formasi umum: 8.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

6. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 7.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

7. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 8.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

8. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 7.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

9. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 7.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

10. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 8.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

11. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 7.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

12. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Umum.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen.

13. Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri-Bagian Administrasi-Subbagian Dukungan Administrasi.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen atau S1 Ilmu Komunikasi.

14. Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Bagian Administrasi-Subbagian Dukungan Administrasi.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen atau S1 Ilmu Komunikasi.

15. Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Protokol dan Pengamanan Program.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, atau S1 Manajemen.

16. Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara-Bagian Administrasi-Subbagian Dukungan Administrasi.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Kearsipan, D3 Administrasi Perkantoran, atau D3 Manajemen.

17. Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Umum, Administrasi, dan Tata Usaha.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Kearsipan.

18. Auditor Ahli Pertama

- Formasi umum: 5.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Inspektorat.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi atau S1 Manajemen.

19. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Umum Bagian Pengadaan dan Rumah tangga.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Bisnis, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, atau S1 Manajemen.

20. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri-Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.

21. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.

22. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.

23. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.

24. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.

25. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.

26. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur-Sekretariat Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur-Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.

27. Perencana Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.

28. Pranata Komputer Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Perencanaan dan Organisasi.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Sistem dan Teknologi Informasi.

29. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Umum.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Sistem Informasi, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Publik, D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Manajemen Administrasi, D3 Manajemen Informatika, D3 Manajemen Perkantoran, D3 Manajemen Personalia, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Teknik Informatika, D3 Teknik Komputer, D3 Teknologi Informasi, atau D3 Teknologi Komputer.

30. Pustakawan Ahli Pertama

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Perencanaan dan Organisasi.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meriliris pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024). Tiga tahapan yang menjadi fokus pemetaan adalah pencalonan, kampanye, dan pungut hitung.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto mengatakan, pemetaan kerawanan yang dirilis Bawaslu harus menjadi pedoman aparat penegak hukum untuk bertindak. Namun, selain itu, aparat tentara dan kepolisian juga harus terus memantau perkembangan dinamika politik yang terjadi.

"Di lapangan tentunya dinamika itu pasti akan terjadi, sehingga dari kepolisian sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu yang setiap hari dihitung bagaimana antisipasi, termasuk aparat intelejen," kata dia saat memberikan sambutan, Senin.

Hadi menegaskan, telah menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk mengerahkan aparat intelijen agar terus melakukan pemantauan. Pasalnya, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, aparat yang bertugas tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya selalu wangi-wanti kepada aparat intelijen, karena kekuatan kita TNI-polri dibagi habis di seluruh wilayah, sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam, mengantisipasi jangan sampai ada gangguan. Ibarat kata di daerah, saya kemarin sampaikan, di daerah Malang Selatan, itu mungkin ada daun jatuh saja aparat intelijen, apalagi kepolisian harus tahu, jatuh kenapa, jatuh dipetik, atau pada waktunya," kata dia.

Artinya, menurut dia, aparat intelijen ini harus benar-benar memperhatikan kondisi di lapangan saat tahapan Pilkada 2024 berjalan. Ia tak ingin aparat intelijen membiarkan terjadinya kerawan sekecil apapun.

"Kalau aparat intelijen sudah menguasai seluruh wilayah, maka prediksi, pemetaan yang dikeluarkan Bawaslu, ini bisa diantisipasi dengan baik. Termasuk perkiraan yang dikeluarkan oleh kepolisian," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan terdapat 61 tokoh calon penerima gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dalam rangka peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia.

"Kami selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Dewan GTK beserta anggota Dewan GTK telah melaksanakan sidang Dewan GTK bagi tokoh-tokoh yang diusulkan, baik dari kementerian, instansi, lembaga, dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan, yaitu bintang sipil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang," kata Hadi memberi keterangan pers di IKN, Kalimantan Timur, Senin.

Ia mengatakan tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan kepada para menteri, wakil menteri, dan pejabat lain atas pengabdiannya selama masa kerja dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Kabinet Kerja 2014–2019 dan Kabinet Indonesia Maju 2019–2024.

Sebanyak 61 tokoh calon penerima itu terdiri atas Tanda Jasa Medali Kepeloporan sebanyak satu orang, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dua orang, Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera 39 orang, Tanda Kehormatan Bintang Jasa 17 orang, dan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma dua orang.

Hadi merinci latar belakang dan jabatan/profesi dari 61 tokoh tersebut, yakni 23 menteri, 10 wakil menteri, sembilan pejabat lembaga tinggi negara, tujuh pejabat pimpinan instansi lembaga pemerintah dan non-kementerian, lima pejabat TNI/Polri, lima WNI yang berlatar belakang profesi, dan dua budayawan.

"Sehingga total semuanya adalah 61 calon penerima," ungkap Hadi.

Lebih lanjut, tambah Hadi, penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan itu akan dilakukan Presiden Joko Widodo kepada calon penerima dan ahli waris calon penerima yang telah meninggal dunia.

"Yang rencananya akan diserahkan pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 16.30 WIB di Istana Negara, Jakarta," jelas Hadi.

Soal nama-nama menteri yang akan menerima tanda jasa dan tanda kehormatan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang turut hadir saat keterangan pers bersama Menko Polhukam mengatakan bahwa pada intinya menteri-menteri yang sebelumnya telah menerima tanda jasa dan kehormatan tidak akan menerima kembali.

"Intinya menteri-menteri yang sudah mendapatkan, seperti saya, Pak Hadi, Pak Tito (Tito Karnavian/Menteri Dalam Negeri) pernah mendapatkan itu, tidak dapat lagi karena memang sekali, jadi tidak dapat lagi," kata dia

"Mantan menteri juga ada (mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan), kita lihat pengabdiannya selama periode tertentu itu ada aturannya," tambah Moeldoko.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut ada sebanyak 61 tokoh calon penerima gelar tanda jasa dan gelar kehormatan di HUT ke-79 RI tahun ini.

"Ada 61 calon penerima, terdiri dari yang pertama tanda jasa Medali Kepeloporan sebanyak 1 orang, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia sebanyak 2 orang, tanda kehormatan Bintang Mahaputra 39 orang, tanda kehormatan Bintang Jasa 17 orang, dan tanda kehormatan Bidang Budaya Parama Dharma sebanyak 2 orang," kata Hadi di IKN, Senin (12/8).

Hadi menyebut 61 orang itu terdiri berbagai latar belakang profesi. Ia merincikan ada 23 orang menteri, 10 orang wamen, 9 orang pejabat lembaga instansi negara, 7 orang pejabat pimpinan instansi lembaga pemerintah non kementerian, 5 orang pejabat TNI-Polri, dan 5 orang WNI berlatar belakang profesi, dan 2 orang budayawan. Sehingga total semuanya 61 calon penerima.

Hadi mengatakan pemberian tanda jasa dan kehormatan akan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada 14 Agustus mendatang.

"Rencana penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan akan diberikan langsung oleh Bapak Presiden kepada calon penerima dan ahli waris calon penerima yang telah meninggal dunia dan akan diserahkan pada 14 Agustus 2024 pukul 16.30 di Istana Negara Jakarta," ucap dia.

Namun, ia enggan merinci tokoh-tokoh yang akan mendapat tanda jasa itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan tokoh yang sudah mendapatkan tanda jasa itu tidak akan lagi dapat di tahun ini.

"Intinya menteri menteri yang sudah mendapatkan [tanda jasa kehormatan] seperti saya Pak Hadi, Pak Tito, yang mendapat itu enggak dapet lagi," tandas dia.