Bisnis.com, DENPASAR – Pembangunan LRT Bali Urban Subway yang dilakukan di bawah tanah akan berdampak ke aliran air warga yang selama ini menggunakan sumur bor untuk mendapatkan air bersih.

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), Ari Askhara menjelaskan akan melakukan identifikasi sumur bor maupun aliran air lainnya yang akan kena dampak pembangunan Bali Urban Subway. Setelah mendapat data pasti, warga yang terkena dampak akan diberikan fasilitas air dari PDAM sebagai pengganti aliran air yang direlokasi.

Arie memastikan sebelum sumur bor direlokasi, warga sudah menerima aliran air baru dari PDAM. “Nanti kami akan identifikasi rumah - rumah mana dan kami akan sambungkan sebelum mereka menghentikan sumur bor, kami akan sambungkan dulu dengan PDAM. Sehingga untuk kebutuhan air terpenuhi dan lebih bersih,” jelas Ari kepada media, Rabu (4/9/2024).

Ari juga menyebut juga bekerjasama dengan PDAM setempat dalam proses pemasangan aliran air baru ke rumah warga yang terdampak.

Proyek ini juga mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Tri Hita Karana, yaitu menjaga keseimbangan hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam. Dalam mewujudkan komitmen ini, Bali Urban Subway akan menggunakan konstruksi infrastruktur bawah tanah yang dinilai paling sesuai dengan kondisi geografis dan budaya Bali, serta menjaga keasrian lingkungan.

PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan relokasi tersebut juga akan mengurangi serapan air tanah yang selama ini massif di Bali Selatan yang bisa berdampak ke turunnya permukaan tanah jika terus dibiarkan secara terus menerus. “Lebih bagus menggunakan PDAM dari pada air tanah. Kalau dilihat selama ini permukaan tanah juga menurun terus jadi lebih aman menggunakan PDAM,” ujar Mahendra.

Sebagai informasi, proyek Bali Urban Subway ini terwujud atas inisiasi Pemprov Bali yang kemudian ditindaklanjuti oleh PT SBDJ yang berkolaborasi dengan PT BIP untuk membangun sarana angkutan umum massal berbasis kereta di Pulau Bali. Dalam pelaksanaannya, PT SBDJ telah menetapkan PT Indotek sebagai kontraktor utama bersama China Railway Construction Corporation (CRCC) yang akan bekerja sama dengan kontraktor lokal PT Sinar Bali Bina Karya (Sinar Bali).

Sebagai langkah awal, PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) bersama PT Bumi Indah Prima (BIP) melakukan Upacara Ngeruwak sebagai tanda awal dimulainya proyek tersebut. Adapun Upacara Ngeruwak yang bertempat di Sentral Parkir Kuta pada Rabu Wage 4 September 2024 tersebut adalah sebuah prosesi umat Hindu Bali kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, memohon anugerah dan lindungan-Nya sekaligus menghaturkan doa kepada alam agar pembangunan proyek Bali Urban Subway berjalan dengan lancar. Upacara Ngeruwak ini kemudian disertai dengan membersihkan pekarangan, lalu mengukur lahan.

Adapun Upacara peletakan batu pertama dilakukan oleh Penjabat Gubernur Bali, Bapak Sang Made Mahendra Jaya diiringi doa yang dipimpin oleh Ida Ratu Peranda Geriya Gulingan.

Bisnis.com, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra mengatakan mereka sudah mulai melakukan rapat persiapan menjelang dimulainya pembangunan kereta bawah tanahBali Subway.

“Ya kemarin sudah diadakan rapat persiapan untuk peletakan batu pertama pembangunan LRT, nanti setelah pasti tanggalnya akan dilaksanakan,” kata dia di Denpasar, Kamis (8/8/2024).

Sekda Dewa Indra mengatakan menyesuaikan dengan rencana awal, pembangunan kereta bawah tanah akan dimulai September 2024, namun masih terkendala tanggal pasti.

Menurut dia, untuk dilaksanakan pada Agustus 2024 sangat tidak memungkinkan, sebab masih berlangsung bulan kemerdekaan serta HUT Provinsi Bali.

Berikutnya pada awal September akan berlangsung beberapa pertemuan internasional yang rencananya juga dihadiri Presiden Jokowi, sehingga jadwal peletakan batu pertama di Kuta, Kabupaten Badung, harus menyesuaikan agenda pertemuan.

“Kalau tidak ada halangan mungkin September ini tapi tanggalnya belum ya masih memerlukan pematangan-pematangan, agenda-agenda kita harus disesuaikan karena agenda internasional dan Pak Pj Gubernur atau presiden kan hadir,” ujarnya.

Diketahui rapat persiapan dari sisi Pemprov Bali sudah dilakukan bersama Kantor ATR/BPN Provinsi Bali, Pemkab Badung, PT Jamkrida Bali Mandara, PT Bali Kerti Development Fund Ventura (BDF), dan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ).

Tim teknis ini diminta memastikan kelancaran proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyusun daftar periksa dokumen penting guna memberikan kepastian hukum.

Disinggung soal kabar pembangunan jalan bawah tanah di luar pengembangan kereta, Sekda Dewa Indra mengatakan segala kajian demi mengatasi kemacetan Bali terus dilakukan.

“Titik-titik kemacetan di Denpasar-Badung sudah kita ketahui, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan mengatasi kemacetan lalin, bisa dengan rekayasa lalu lintas, membuat jalan layang, bisa jalan bawah tanah itu semua sedang dipelajari bagian mana paling mendesak lalu dengan metode apa mengatasinya,” kata dia.

Terkait pendanaan menurutnya dapat dilakukan secara bergotong royong, yang terpenting menurutnya pembangunan yang dilakukan dapat menyelesaikan masalah kemacetan.

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Denpasar, Rabu (25/7/2024), menetapkan investor mitra untuk proyek transportasi umum massal berbasis kereta dengan nilai investasi seluruh fase pembangunan mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun.

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) Ari Askhara sebagai perpanjangan tangan pemda mengatakan pihaknya bersama investor terpilih nantinya akan membangun seluruh infrastruktur transportasi kereta bawah tanah secara bertahap.

“Setelah penilaian dibantu konsultan, kami mendapat investor terkualifikasi yaitu PT Bumi Indah Prima sekaligus investor utama yang mengkoordinasikan investor-investor lain untuk bergabung,” kata dia.

Nantinya pembangunan subway atau kereta bawah tanah di Bali akan dibagi dalam empat fase, dimana fase pertama dan kedua ditargetkan rampung tahun 2031 dengan nilai investasi 10,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp175 triliun.

“Fase pertama itu Bandara Ngurah Rai-Central Parkir-Seminyak-Canggu, fase kedua Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua, fase ketiga Sanur, keempat Ubud, itu totalnya 20 miliar dolar AS,” ujarnya.

Mantan Dirut Garuda Indonesia itu menjelaskan proses pencarian investor melalui pendekatan nonkonvensional, dimana para calon yang hendak mengembangkan diundang untuk mengajukan visi, rencana bisnis, struktur proyek, dan lain-lain kemudian dilakukan kualifikasi.

Awalnya terdapat lima investor yang mengajukan diri baik dari perusahaan global, domestik, maupun BUMN, mereka pun mengirim dokumen sesuai syarat.

Namun, dengan dibantu peran konsultan Pemprov Bali melalui PT SBDJ menunjuk investor pemenang yang berani investasi tanpa menggunakan jaminan pembiayaan negara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan kualifikasi ini menguntungkan, sebab tidak akan menimbulkan utang bagi negara maupun daerah, justru mendatangkan keuntungan.

“Investor kok berani, karena mereka punya hitungan untuk itu. Saya tahu di mana investor bisa mendapatkan penghasilan untuk mengembalikan semua biaya investasi, bentuk seperti ini yang kami harapkan bisa dilakukan di tempat lain di tanah air,” kata dia.

Sementara Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya hanya menitip pesan agar nantinya PT SBDJ yang ditunjuk sebagai pengelola dan investor memikirkan masyarakat lokal.

Orang nomor satu di Pemprov Bali itu meminta agar nantinya pengembangan angkutan kereta bawah tanah dapat menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal.

“Kami bisa mengerti investor berminat karena pasarnya jelas wisatawan beda dengan daerah lain, kemudian trafik dari tiket, tapi masyarakat lokal Bali nanti tiketnya tidak boleh mahal-mahal, harus disubsidi perusahaan untuk masyarakat bali yang naik," kata Sang Made.

Bisnis.com, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menginginkan rencana penggunaan 70% tenaga kerja lokal dalam proyek kereta bawah tanah yang dikerjakan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) selaku perpanjangan tangan pemda dapat terealisasi.

“Tadi Pak Ari (Dirut PT SBDJ) berbisik beliau akan mendorong paling tidak 70 persen atau lebih adalah putra-putra Bali, harapan kami sumber daya yang mengoptimalkan subway diutamakan masyarakat lokal,” kata dia di Denpasar, Rabu (24/7/2024).

Dalam kegiatan penetapan investor utama proyek transportasi umum masal berbasis kereta itu Pj Gubernur Bali mengatakan mitra terpilih sangat strategis sehingga semestinya ada transfer pengetahuan bagi insinyur lokal.

Selain dalam hal pembangunan, Pemprov Bali ingin tenaga kerja lokal juga mendominasi dalam hal operasional setelah pembangunan rampung.

Untuk itu Direktur Utama PT SBDJ Ari Askhara memastikan akan menyiapkan sumber daya manusia Bali yang berkualitas sehingga siap menjadi operator bukan lagi hanya penonton.

Sebelum menetapkan investor utama mereka telah berkomunikasi agar investor dalam hal ini PT Bumi Indah Prima memastikan 70% penggunaan tenaga kerja lokal Bali.

Untuk mendukung sumber daya manusianya, dari dana investasi Ari telah menyiapkan dana untuk pembangunan lembaga pendidikan di bidang yang sesuai dengan kebutuhan moda transportasi kereta.

“Akan berkaitan dengan operasional contoh urusan pemeliharaan pasti pakai orang Singapura, luar negeri, Jakarta minimal, tetapi sekarang kami siapkan orang Balinya,” ujar Mantan Dirut Garuda Indonesia itu.

Tidak hanya pemanfaatan dalam operasional, PT SBDJ menjamin adanya transfer pengetahuan seperti di bidang teknologi dan pembangunan.

Di sisi pembangunan, proyek kereta bawah tanah ini rencananya juga akan melibatkan kontraktor lokal Bali dalam hal suplai bahan baku dan membantu konstruksi.

Ini dilakukan untuk menaati Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi Di Bali, namun Ari mengakui bahwa konstruksi utama dilakukan perusahaan lain sebab belum ada kontraktor Bali yang dianggap mampu meliputi keseluruhan.

Ari meyakini keberadaan kereta bawah tanah tidak hanya menguntungkan tenaga kerja lokal, namun juga Pemprov Bali dan jajaran di kabupaten/kota.

“Kami sudah anggarkan tetapi tidak dalam bentuk uang melainkan proyek, seperti Bali nanti pemda punya proyek apa kami bangun,” ujarnya.