Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Denpasar, Rabu (25/7/2024), menetapkan investor mitra untuk proyek transportasi umum massal berbasis kereta dengan nilai investasi seluruh fase pembangunan mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun.

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) Ari Askhara sebagai perpanjangan tangan pemda mengatakan pihaknya bersama investor terpilih nantinya akan membangun seluruh infrastruktur transportasi kereta bawah tanah secara bertahap.

“Setelah penilaian dibantu konsultan, kami mendapat investor terkualifikasi yaitu PT Bumi Indah Prima sekaligus investor utama yang mengkoordinasikan investor-investor lain untuk bergabung,” kata dia.

Nantinya pembangunan subway atau kereta bawah tanah di Bali akan dibagi dalam empat fase, dimana fase pertama dan kedua ditargetkan rampung tahun 2031 dengan nilai investasi 10,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp175 triliun.

“Fase pertama itu Bandara Ngurah Rai-Central Parkir-Seminyak-Canggu, fase kedua Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua, fase ketiga Sanur, keempat Ubud, itu totalnya 20 miliar dolar AS,” ujarnya.

Mantan Dirut Garuda Indonesia itu menjelaskan proses pencarian investor melalui pendekatan nonkonvensional, dimana para calon yang hendak mengembangkan diundang untuk mengajukan visi, rencana bisnis, struktur proyek, dan lain-lain kemudian dilakukan kualifikasi.

Awalnya terdapat lima investor yang mengajukan diri baik dari perusahaan global, domestik, maupun BUMN, mereka pun mengirim dokumen sesuai syarat.

Namun, dengan dibantu peran konsultan Pemprov Bali melalui PT SBDJ menunjuk investor pemenang yang berani investasi tanpa menggunakan jaminan pembiayaan negara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan kualifikasi ini menguntungkan, sebab tidak akan menimbulkan utang bagi negara maupun daerah, justru mendatangkan keuntungan.

“Investor kok berani, karena mereka punya hitungan untuk itu. Saya tahu di mana investor bisa mendapatkan penghasilan untuk mengembalikan semua biaya investasi, bentuk seperti ini yang kami harapkan bisa dilakukan di tempat lain di tanah air,” kata dia.

Sementara Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya hanya menitip pesan agar nantinya PT SBDJ yang ditunjuk sebagai pengelola dan investor memikirkan masyarakat lokal.

Orang nomor satu di Pemprov Bali itu meminta agar nantinya pengembangan angkutan kereta bawah tanah dapat menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal.

“Kami bisa mengerti investor berminat karena pasarnya jelas wisatawan beda dengan daerah lain, kemudian trafik dari tiket, tapi masyarakat lokal Bali nanti tiketnya tidak boleh mahal-mahal, harus disubsidi perusahaan untuk masyarakat bali yang naik," kata Sang Made.