Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Utama PT Bina Karya Persero, Boyke Prasetyanto bakal fokus dalam percepatan laju investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini dilakukan seiring dengan makin tipisnya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek IKN.

Proyek IKN ditaksir menelan biaya hingga Rp 466 triliun, di mana 20% dari biaya tersebut akan ditarik dari APBN atau sekitar Rp 90,4 triliun. Sementara itu, 80% sisanya akan menyasar dari ragam investasi yang saat ini masih dikejar oleh Otorita.

Saat ini anggaran negara yang telah dikeluarkan mencapai Rp 80 triliun, artinya masih ada Rp 10 triliun yang bakal digelontorkan.

“(Sisa APBN Rp 10 triliun) itu (urusan) Otorita. Kalau kita (mengejar) 80% yang tidak ada kaitannya dengan APBN. Apakah nanti presiden baru akan menambah, itu urusan Otorita. Saya hanya fokus 80%,” ujarnya saat ditemui di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (25/7).

Boyke menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengejar investasi untuk IKN lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sebab skema ini dinilai menarik bagi investor.

“Kalau ada peran pemerintah melalui KPBU jadi berani, karena jaminan pemerintah. Jadi kalau terjadi default ya saya (investor) dibayar pemerintah,” tutur dia.

Terbaru, PT Bina Karya bersama Konsorsium Garuda Nusantara besutan PT Globalasia Infrastructure Fund (GIF) meneken kerja sama untuk membangun rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN.

Ketua Konsorsium Garuda Nusantara, Witjaksono menjelaskan lewat kerja sama bersama PT Bina Karya, pihaknya bakal membangun 40 tower yang diperuntukkan bagi ASN. Adapun nilai investasi yang disiapkan mencapai Rp 20 triliun.

“Insya Allah kita akan membangun kurang lebih ada 40 tower untuk ASN. Konsepnya hightech tower, di mana nanti ada teknologi-teknologi, tidak seperti yang sudah jadi (rusun ASN IKN saat ini), kita akan membuat yang lebih berbeda,” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/7).

Witjaksono mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menunggu persetujuan (approval) terhadap desain rusun ASN ini kepada kurator IKN yaitu Ridwan Kamil. Setelah disetujui, pembangunan bisa di mulai dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Dengan KPBU disetujuin Insya Allah kita kejar, kalau sesuai time schedule kita itu di akhir tahun (2024) ini akan melakukan groundbreaking,” ungkap dia.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – SEMARANG. Direktorat Jenderal Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah mempersiapkan tiga proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Ubaidi S. Hamidi, mengungkapkan bahwa ketiga proyek tersebut meliputi Proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, Proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar.

Menurut Ubaidi, pendanaan untuk ketiga proyek ini diharapkan dapat dipenuhi oleh pihak swasta dengan total investasi yang mencapai Rp 3,8 triliun.

"Total perkiraan nilai fasilitas Project Development Facility (PDF) sebesar Rp 146,7 miliar, yang bertujuan untuk menarik investasi swasta dengan total nilai yang diperkirakan sebesar Rp 3,8 triliun," ujar Ubaidi dalam media briefing yang berlangsung pada Kamis (18/7).

Sebagai informasi, fasilitas penyiapan proyek atau PDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, serta mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

Ubaidi menambahkan, fokus fasilitas PDF untuk ketiga proyek SPAM ini tidak hanya mencakup aspek hulu, tetapi juga mencakup aspek hilir.

"Ketiga proyek SPAM ini diperkirakan dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah sebanyak 191.000 sambungan rumah," jelasnya.