Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY menjelaskan, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan di IKN terutama pada Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) bakal selesai dalam empat sampai lima tahun ke depan.

“Targetnya empat sampai lima tahun ke depan sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan pak Presiden Prabowo,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11).

AHY menuturkan, di awal-awal pemerintahan Prabowo akan mengebut pembangunan sarana dan prasarana di IKN di antaranya gedung legislatif dan yudikatif. Selain itu, pembangunan ekosistem IKN yang ramah untuk pejabat dan ASN untuk bertugas di sana juga terus dikebut.

“Bukan hanya kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawali dan mengoperasikan IKN ke depan,” tuturnya.

Komitmen Presiden Prabowo merampungkan proyek IKN tersebut juga tercermin usai menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Selasa (5/11).

Usai dilantik, Basuki menyebut, OIKN juga bakal mengejar proyek-proyek lain yang akan mulai pembangunan di ibu kota baru tersebut.

"Ya saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun, yang masih dalam pembicaraan kita percepat untuk bisa segera disepakati," ujar Basuki.

Basuki pun menyebutkan bahwa ada agenda groundbreaking ke-9 di IKN, tetapi masih menunggu jadwal resmi dari pihak Istana Kepresidenan.

Sejauh ini, Prabowo juga belum terjadwal meresmikan Istana Garuda yang belum sempat diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kendati begitu, Prabowo sudah memerintahkan dirinya untuk membuat program tahun 2025.

"Ya itu tadi, yang sekarang ini kan sudah November, Desember, jadi saya ingin buat program 2025, perintah beliau (Prabowo)," kata Basuki.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wamen PU Diana Kusumastuti bertemu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono. Pertemuan ini dilakukan usai pelantikan Basuki sebagai Kepala OIKN.

Dalam pertemuan itu, mereka membahas tentang keberlanjutan megaproyek IKN. Ditargetkan pada 2027 pembangunan Tahap I IKN bisa tuntas.

"Dalam pertemuan hangat yang penuh suasana kekeluargaan tersebut, Kepala OIKN menyampaikan akan melanjutkan program-program pembangunan IKN hingga tuntas tahap l pada 2027," bunyi keterangan pada unggahan di akun Instagram @kementerianpu, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, juga disebutkan bahwa Basuki meminta dukungan penguatan Otorita IKN dengan tambahan personel dari Kementerian PU. Hal ini juga disambut baik oleh Dody.

"Menteri Dody menegaskan komitmennya untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan siap mendukung OlKN agar penyelesaian seluruh ekosistem IKN berjalan lancar," bunyi keterangan tersebut.

[Gambas:Instagram]

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

"Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai melelang pengadaan proyek pembangunan rumah susun (Rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) relokasi terdampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mengutip laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), nilai pagu paket rusun bagi MBR relokasi IKN itu senilai Rp104,03 miliar. Akan tetapi, harga perkiraan sendiri (HPS) proyek tersebut sebesar Rp102,07 miliar.

Dalam uraian singkatnya, proyek rusun bagi MBR terdampak pembangunan IKN itu bakal berdiri di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Adapun, pekerjaan proyek tersebut bakal dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) tahun anggaran 2024 – 2025.

Perinciannya, pada 2024 pemerintah bakal mengguyur pendanaan APBN untuk pembangunan rusun senilai Rp10,4 miliar. Sementara itu, pada kontrak tahun 2025, pagu anggaran yang bakal dikucurkan lewat APBN yakni sebesar Rp93,62 miliar.

“Pembangunan rumah susun peruntukan bagi MBR relokasi Terdampak di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat hunian yang layak,” demikian tulis laporan tersebut, dikutip Minggu (3/11/2024).

Adapun, proyek tersebut dibuat pada 10 Oktober 2024. Nantinya, proses penetapan pemenang akan jatuh pada 22 November 2024 dan proses penandatanganan kontrak bakal dilakukan pada 4 Desember 2024.

Sementara hingga saat ini, Minggu (3/11/2024), terdapat 58 peserta tender yang telah menyatakan minat untuk turut serta menggarap proyek tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberi sinyal bahwa groundbreaking investasi perdana di era Presiden Prabowo Subianto bakal digelar pada tahun ini.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga. Di mana, dia juga menjelaskan bahwa saat ini proses groundbreaking investasi tengah disiapkan.

“Iya [groundbreaking investasi IKN perdana Prabowo] sedang kita siapkan. Kalau menurut saya sih perkiraan akan tetap ada [tahun ini], sudah ada,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (30/10/2024).

Sayangnya, Danis tak merinci terkait sektor investasi IKN yang bakal ditanam perdana di era Prabowo tersebut. Hanya saja, dirinya memastikan bahwa sektornya bakal bervariasi seperti yang sudah-sudah.

“Waktunya ada tahun ini, campur [sektornya],” tegasnya.

Sebelumnya, groundbreaking investasi IKN terakhir dilaksanakan pada 25 September 2024. Seremoni itu juga menjadi groundbreaking investasi IKN yang dilakukan terakhir kali oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Menariknya, groundbreaking investasi terakhir Jokowi berhasil mendatangkan kontribusi tiga investor asing yang menjadi pionir dalam menanamkan modalnya di IKN.

Dari tiga investor asing tersebut hanya satu yang bakal menanamkan modalnya lewat skema investasi langsung, sedangkan dua investor asing lainnya bakal berinvestasi di IKN melalui skema kerja sama membangun mitra dengan perusahaan lokal.

Berdasarkan catatan Bisnis, investor asing yang telah menyuntik pendanaan secara langsung di IKN yakni Delonix yang merupakan perusahaan asal China. Nantinya, Delonix akan membangun kawasan mix-used mencakup pembangunan mal, hotel hingga apartemen.

Sementara itu, dua investor asing lainnya berinvestasi di IKN dengan cara bermitra dengan pengusaha lokal RI. Kedua investor tersebut yakni Australian Independent School dan Magnum Estate yang merupakan perusahaan properti asal Rusia.

Adapun, total dana asing yang telah tertanam di IKN mencapai Rp950 miliar. Perinciannya, dana sebesar Rp300 miliar bakal dikucurkan oleh Magnum Estate. Kemudian, nilai investasi dari Delonix sebesar Rp500 miliar dan Australian Independent School menyuntikkan dana hingga Rp150 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN Karya PTPP membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp77,45 miliar sepanjang kuartal III/2024. Capaian itu turun 57% dari periode sama tahun lalu yang meraih Rp180,12 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian akhir September 2024, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan entitas anak sejatinya meraih pendapatan usaha sebesar Rp14 triliun atau tumbuh 14,54% secara tahunan.

Pendapatan usaha perseroan ditopang oleh segmen jasa konstruksi yang berkontribusi Rp11,69 triliun, EPC sebesar Rp1,33 triliun, serta properti dan realti meraih Rp503,6 miliar sepanjang 9 bulan pertama tahun ini.

Namun, seiring dengan kenaikan pendapatan usaha, beban pokok yang dipikul PTPP turut meningkat sebesar 17,55% year on year (YoY) atau dari posisi Rp10,5 triliun pada kuartal III/2023 menjadi Rp12,34 triliun.

Hal tersebut membuat perseroan mencetak laba kotor sebesar Rp1,65 triliun sepanjang Januari – September 2024, terkoreksi 3,79% dari tahun sebelumnya Rp1,71 triliun.

Laba kotor PTPP kemudian tergerus oleh sejumlah beban, antara lain beban keuangan yang membengkak 37,16% YoY menjadi Rp1,08 triliun dan beban usaha tembus Rp594,29 miliar atau naik 6,33% dari tahun lalu.

Alhasil, perusahaan mengakumulasikan laba sebelum pajak sebesar Rp100,52 miliar atau turun 55,16% YoY. Lalu, setelah dikurangi beban pajak penghasilan, PTPP meraih laba tahun berjalan Rp77,45 miliar pada kuartal III/2024.

Dari sisi neraca keuangan, PTPP membukukan total aset Rp57,91 triliun hingga akhir September 2024 atau naik 2,45% year to date (YtD). Liabilitas juga naik 3,20% YtD menjadi Rp42,7 triliun, sedangkan ekuitas tumbuh 0,42% YtD ke Rp15,2 triliun.

Arus kas setara kas perseroan pada akhir periode September 2024 mencapai Rp3,06 triliun, tumbuh 3,84% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp2,95 triliun.

PROGRAM QUICK WIN

Dalam perkembangan lain, manajemen PTPP siap membidik perolehan nilai kontrak baru dari program quick win 2025 yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program quick win merupakan langkah inisiatif yang dinilai mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, total alokasi dana program ini mencapai Rp121 triliun.

Anggaran itu nantinya mengalir ke tujuh program prioritas Prabowo-Gibran, yang dua antaranya mencakup sektor infrastruktur, yakni pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah senilai Rp1,8 triliun dan renovasi sekolah Rp20 triliun.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perseroan memiliki pengalaman dalam pengerjaan proyek rumah sakit pemerintah atau swasta, baik dengan standar nasional maupun internasional.

“Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi salah satu daya saing PTPP dalam mendapatkan serta mengerjakan proyek serupa ke depannya,” ujar Joko saat dihubungi Bisnis baru-baru ini.

Portofolio PTPP dalam proyek rumah sakit, antara lain RS Ben Mboi Kupang, RS UPT Vertikal Makassar, RS Dharmais Jakarta, dan RS Hasan Sadikin di Jawa Barat.

Joko menyatakan bahwa saat ini emiten BUMN Karya tersebut juga sedang menggarap proyek rumah sakit, seperti Bali International Hospital, RS MERR Surabaya, RS Adhyaksa Mojokerto, dan RS Pusat Otak Nasional (PON).

“Mengingat pembangunan RS menjadi salah satu program quick win 2025, tentunya proyek rumah sakit menjadi salah satu captive market PTPP,” pungkasnya.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dan mengejar penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ini sebagai komitmen meneruskan kerja pendahulunya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

Kelanjutan pembangunan IKN tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia mengatakan kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli.

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Prabowo Pilih Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Masih soal IKN, Basuki Hadimuljono dipastikan bakal lanjut menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah kemarin.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga enggan menjawab ketika ditanya soal siapa sosok yang akan menemani Basuki sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. "Wakilnya juga belum," sebutnya singkat.

Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN.

Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keinginan pemerintah untuk menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI), melalui divestasi 10% saham tambang perusahaan asal Amerika Serikat itu tampaknya masih akan lama.

Kendati pemerintah terus berupaya memuluskan langkah Indonesia untuk menguasai 61% saham Freeport, nyatanya Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Adapun, pelepasan atau divestasi 10% saham PTFI menjadi salah satu syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. Saat ini, Indonesia melalui holding BUMN tambang MIND ID telah menggenggam 51% saham Freeport.

Ulasan tentang divestasi 10% saham PTFI menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (25/10/2024):

Pemutihan Kredit Macet UMKM: Belum Terealisasi di Era Jokowi, Berlanjut di Era Prabowo

Kebijakan pemutihan atau hapus buku kredit macet UMKM berlanjut di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat aturan turunan kebijakan itu belum bisa terealisasi pada era Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, dalam Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), telah diatur tentang hapus buku dan hapus tagih kredit macet bagi bank swasta dan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian, adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan kebijakan pemutihan utang tersebut akan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan terbit pekan depan.

Menyikapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada beberapa hal teknis yang harus dibicarakan terlebih dahulu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia di London, Inggris pada periode 2010—2013 tersebut juga mengingatkan soal potensi risiko moral hazard.

Menerka Arah Divestasi Saham Freeport

Seiring dengan perpanjangan kontrak Freeport melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, nantinya Indonesia akan menambah kepemilikan saham sebesar 10% di Freeport menjadi 61%.

Setelah Indonesia melalui PT Inalum Indonesia berhasil menguasai saham mayoritas PTFI sebesar 51,23%—yang ditandai dengan diserahkannya IUPK operasi produksi pada Juli 2018—perpanjangan izin setelah 2041 bisa dibilang menjadi penentu bagi Indonesia untuk bisa mengendalikan tambang Grasberg di Papua.

Seperti halnya proses mendapatkan perpanjangan izin masa operasi 2x10 tahun setelah berakhirnya kontrak karya (KK) pada 2021, untuk memperoleh perpanjangan izin operasi setelah 2041 juga akan melalui proses yang tidak jauh berbeda.

Selain diminta menambah kepemilikan saham Pemerintah Indonesia di perusahaan tambang itu sebanyak 10% atau menjadi 61%, Freeport juga diwajibkan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) konsentrat tembaga di Papua.

Mengimbangi Pertumbuhan Kuantitas IPO dengan Kualitas

Target pertumbuhan perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu dibarengi juga dengan kualitasnya. Tahun depan, penyelenggara perdagangan efek mematok ada tambahan 66 emiten baru di pasar saham.

BEI menargetkan peningkatan pencatatan menjadi 407 efek baru pada 2025 dengan pencatatan sebanyak 66 saham. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun ini sebesar 62 emiten dan 340 efek. Hingga 18 Oktober, terdapat 25 perusahaan dalam pipeline IPO Bursa.

Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat mengatakan bahwa target jumlah IPO yang terlalu banyak tersebut menunjukkan Bursa masih lebih fokus mengejar kuantitas dibandingkan kualitas. BEI terus meningkatkan jumlah IPO, tetapi banyak perusahaan-perusahaan yang di kemudian hari bermasalah.

Peluang Keuangan Gojek Tokopedia (GOTO) Balik Modal

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam waktu dekat akan merilis laporan keuangan kuartal III/2024. Emiten teknologi itu diperkirakan mampu meraih balik modal atau adjusted EBITDA break even pada akhir tahun ini.

Mengutip Bisnis.com yang melansir Terminal Bloomberg, para analis memperkirakan GOTO akan mencetak pendapatan sebesar Rp3,77 triliun pada kuartal III/2024. Realisasi tersebut naik secara tiga bulanan atau quarter-on-quarter (QoQ) dari Rp3,65 triliun pada kuartal II/2024.

Sementara itu, rugi bersih GOTO diperkirakan akan turun menjadi Rp588 miliar di kuartal III/2024, dari Rp1,57 triliun di kuartal II/2024. Apabila diakumulasikan, GOTO diperkirakan meraih pendapatan bersih sebesar Rp11,5 triliun pada periode 9 bulan 2024. Pendapatan ini naik 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp10,5 triliun.

Menanti Nasib Kelanjutan Megaproyek IKN Nusantara di Tangan Prabowo

Pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berlanjut pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Pembangunan IKN akan terus berjalan dengan akan ditunjuknya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN definitif. Pembangunan IKN ini akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

“Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap,” kata Hashim.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan Presiden Prabowo memberikan arahan agar pembangunan IKN difokuskan untuk menghadirkan pusat legislatif dan yudikatif.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melarang adanya proyek mercusuar di periode pemerintahannya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dicanangkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa proyek IKN bakal terus dilanjutkan. Meskipun demikian, dirinya menerangkan bahwa intensitas pembangunannya bakal berkurang.

“IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap lima tahun perlu ada adjustment dan melihat peta prioritas pembangunan,” kata AHY di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (23/10/2024).

AHY mengatakan bakal ada penyesuaian alokasi anggaran ke IKN. Meski tak secara gamblang disampaikan, hal itu menjadi sinyal keras bahwa alokasi anggaran yang bakal diguyur pemerintah untuk IKN tidak akan sebesar di masa kepemimpinan Jokowi.

Pasalnya, AHY menekankan, Prabowo telah mewanti-wanti menterinya untuk melakukan efisiensi anggaran negara. Dirinya menyebut. pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Prabowo diharapkan tidak bakal menyerap APBN secara berlebihan.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu akan disesuaikan terutama budgetingnya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, selebihnya kita kawal,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, dalam rapat Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Prabowo meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan tidak ada proyek mercusuar di pemerintahannya.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," kata Prabowo kepada menteri serta kepala badan dan lembaga Kabinet Merah Putih.

Prabowo juga menyampaikan agar program-program kementerian/lembaga di pemerintahannya fokus pada apa yang disampaikan saat pidato perdananya usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024) yaitu mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, timeline pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dilakukan penyesuaian. Namun, proyek dipastikan akan terus dilanjutkan.

"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," ujar AHY di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebab, kata AHY, yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya IKN. Namun, akan lebih mengarah untuk mendorong pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi.

Hal-hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat banyak.

"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah. Ke depannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," kata AHY.

Lebih jauh, AHY menjelaskan, pembangunan IKN ke depan masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai ibu kota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menyukseskan pemindahan pusat pemerintahan.

"Kantor-kantor Kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah, tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlamennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY.

Sehingga, menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.

"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Diana dilantik sebagai Wamen PU yang mendampingi Menteri PU Dody Hanggodo. Mantan Dirjen Cipta Karya PUPR itu dilantik sebagai wakil menteri hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya [soal program prioritas], yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait Giant Sea Wall," kata Diana kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/20/2024).

Tidak hanya itu, Diana turut memastikan pembangunan infrastruktur lainnya berlanjut seperti jalan bebas hambatan atau jalan tol hingga pembangunan bendungan. Dia menyebut kementeriannya dalam waktu dekat ini akan fokus menyelesaikan proyek yang sebelumnya ditargetkan selesai pada tahun ini.

"Kita nanti akan rapim [rapat pimpinan] dulu sama pak menteri tentunya akan menyelesaikan yang masih belum selesai tahun ini. Kami akan selesaikan," ujar lulusan Arsitektur Universitas Diponegoro itu.

Adapun khusus mengenai IKN, Diana menyebut pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan megaproyek tersebut.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," ujarnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto melakukan nomenklatur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kementerian tersebut kini dipisah menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.