JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar pidana Agus Surono menyebut, kerusakan lingkungan bisa dihitung sebagai kerugian negara atau actual loss.

Keterangan ini Agus sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi pada tata niaga timah dengan terdakwa eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Mulanya, Hakim Anggota Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Fahzal Hendri menanyakan apakah kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang bisa dihitung sebagai kerugian negara.

Sementara, kata Fahzal, Mahkamah Konstitusi (MK) Melalui putusannya menyatakan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata.

“Apakah kerugian itu (lingkungan) bisa dianggap kerugian negara?” tanya Hakim Fahzal di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Agus, jika kerugian akibat kerusakan lingkungan itu bisa dihitung secara jelas dengan kaidah yang berlaku, maka dampak kerusakan ekologi bisa dihitung sebagai kerugian nyata.

Meski demikian, Agus mengaku dirinya bukan ahli kerugian lingkungan sehingga tidak bisa menjelaskan lebih jauh.

“Soal begini kerugian ekologi itu mungkin sudah dibayarkan mungkin tidak diserahkan ke negara. Apakah itu bisa dikatakan sebagai potensial loss atau actual loss?“ tanya Hakim Fahzal lagi.

“Yang berkaitan dengan kerusakan dan seterusnya itu nyata dan pasti,” jawab Agus.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris pribadi pemilik PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, Imelda mengaku membeli dollar Amerika Serikat (AS) di money changer milik crazy rich Helena Lim, PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Keterangan ini Imelda sampaikan ketika dicecar Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dugaan korupsi tata niaga timah yang menjerat Helena, eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Usai mengulik hubungan pekerjaan Imelda dengan Robert, jaksa mendalami apakah ia pernah diperintahkan untuk menukar rupiah ke dollar.

"Apakah saudara saksi pernah mendapat perintah dari Pak Robert Indarto untuk menukar mata uang rupiah menjadi mata uang dollar?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Imelda mengaku, sejak menjadi sekretaris pribadi Robert pada 2018, ia pernah diperintahkan untuk membeli valuta asing (Valas).

"Perintahnya bapak mau beli US Dollar terus saya cari rate yang terendah," jawab Imelda.

Jaksa lantas mengulik apakah Robert pernah merekomendasikan money changer tertentu.

Menurut Imelda, Robert hanya menyebutkan beberapa money changer. Salah satunya PT QSE.

"Paling coba kamu tanya ke Quantum gitu. Atau coba tanya ke temen saya, dia bilang," ujar Imelda.

Setelah itu, ia menghubungi pihak PT QSE melalui aplikasi WhatsApp. Setelah melakukan tawar menawar dan mendapatkan kesepakatan, ia akan mengabarkan hasilnya kepada Robert.

Bos smelter Timah swasta itu kadang meminta Imelda menghubungi pegawainya bernama Elly untuk mentransfer rupiah ke PT QSE.

Menurut Imelda, selama ini transaksi yang pernah dilakukan memcapai Rp 7,8 miliar.

"Di BAP ada 1,4 (miliar); 1,7; 2,1; 2,1; dan 500 (juta)," kata Imelda.

Meski mendapat perintah menukar rupiah, Imelda mengaku tidak pernah menerima dollar AS yang telah dibeli.

Ia juga tidak pernah bertanya kepada Robert apakah uang dollar itu telah diterima.

"Pernah dikonfirmasi ke Pak Robert uang yang ditukar itu sudah didapat tidak?" tanya jaksa.

"Bapak tidak pernah tanya ke saya, jadi asumsi saya bapak sudah dapat," tutur Imelda.

Pada persidangan sebelumnya, pegawai Robert bernama Elly Kohari mengaku telah menyetorkan uang ke PT QSE sejumlah Rp 7,8 miliar.

Elly mengaku tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Sebab, tugasnya hanya menyetorkan uang.

Surat dakwaan jaksa menyebut, Helena diduga berperan memfasilitasi Harvey Moeis yang mewakili perusahaan smelter PT Refined Bangka Tin (RBT) dengan PT QSE.

Money changer milik Helena itu disebut menampung uang pengamanan senilai 500 hingga 700 dollar Amerika Serikat (AS) per ton.

Uang itu dikumpulkan dari perusahaan smelter yang menangani kerja sama smelter dengan PT Timah Tbk yakni, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

Dana tersebut dikumpulkan seakan-akan menjadi Corporate Social Responsibility (CSR) dari para smelter yang mengambil bijih timah dari izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Helena bersama suami aktris Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang Rp 420 miliar dari tindakan tersebut.

“Memperkaya Harvey Moeis dan terdakwa Helena setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Harvey, Mochtar, Helena, dan para terdakwa lainnya melakukan korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hingga Rp 300 triliun.

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mulai memeriksa dan mengadili perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amir Syahbana dan dua eks Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani alias Bani dan Sutanto Wibowo bakal diadili lebih dahulu.

"Rabu 31 Juli 2024, pukul 09.00 WIB, sidang pertama di ruang Prof Muhammad Hatta Ali," demikian agenda sidang terdakwa Amir Syahbana, Rusbani dan Sutanto yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Diketahui, dalam kasus timah ini total ada 22 tersangka ditetapkan Kejaksaan.

Jumlah kerugian negara terkait perkara ini diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

Beberapa tersangka kasus timah ini di antaranya ada suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT; Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT); hingga crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) sekaligus Manager PT QSE Helena Lim.

Para tersangka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung untuk mendapatkan keuntungan.

Ditangani 30 Jaksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang.

"Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 14 Juni 2024.

Menurut Harli, 30 jaksa tersebut akan berasal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Jaksa-jaksa tersebut juga akan mendapatkan pengamanan khusus selama menangani kasus timah.

"Tentu terhadap semua jaksa yang menangani ini akan ada pengamanan pengamanan khusus terhadap mereka, dan itu sejak awal sudah kami lakukan," ujar Harli.

Harli juga memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka.

"Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, menyebut aktris Sandra Dewi merasa keberatan 88 tas mewah miliknya turut disita penyidik imbas kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

Namun, Sandra Dewi akhirnya menerima untuk menunjukkan sikap kooperatif.

"Pastinya beliau (Sandra Dewi) keberatan, tapi karena beliau kooperatif, beliau bilang enggak apa-apa kita buktikan di pengadilan," kata Harris di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

Ia mengeklaim, tas mewah dengan berbagai merek yang disita penyidik itu merupakan hasil kerja keras sang aktris.

Sandra Dewi, kata dia, membeli dan mendapatkannya dari hasil endorse, bukan dari uang suaminya yang kini terjerat kasus korupsi.

"Kalau saya enggak salah ada 88 tas branded. Itu hasil yang didapat dari hasil keringat ibu SD (Sandra Dewi) yang telah diklarifikasi oleh penyidik. Bahasanya itu memang benar didapat dari hasil endorse, ya," ucap Harris.

Lebih lanjut, ia mengaku akan membuktikan hal itu di pengadilan.

Adapun sejauh ini, Harvey beserta 17 tersangka lain telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jaksel. Begitu pula dengan berkas dan seluruh barang bukti yang berkaitan.

"Nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM (Harvey Moeis) atau tidak. Barang bukti sama-sama kita lihat tadi, ada mobil, ada duit, ada tas. Mungkin enggak salah sertifikat juga kalau enggak salah, yang dilihatkan tadi," jelasnya.

Sebagai informasi, Kejagung melimpahkan Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka kasus korupsi timah ke Kejari Jaksel, hari ini.

Bersama tersangka, barang bukti juga dilimpahkan. Barang-barang bukti bernilai fantastis itu sempat diperlihatkan di hadapan awak media. Nampak uang pecahan rupiah dan asing bertumpuk-tumpuk, tas bermerek, perhiasan, hingga mobil mewah.

Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, barang bukti yang terkait dengan Harvey Moeis adalah 11 unit/bidang tanah dan bangunan, dengan rincian 4 unit di Jakarta Selatan, 5 unit di Jakarta Barat, dan 2 unit di wilayah Tangerang.

Lalu, kendaraan berupa mobil dengan total 8 unit, yaitu 2 unit Ferrari, 1 Mercedes Benz, Porsche, Rolls Royce, dan Lexus, Vellfire, dan Mini Cooper. Ada pula tas branded sebanyak 88 unit, perhiasan 141 buah, dan mata uang asing.

"Uang mata uang asing 400.000 dollar AS. Kemudian uang bentuk rupiah Rp 13.581.013.347, dan yang ketujuh logam mulia," ucap Harli, Senin.