JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris pribadi pemilik PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, Imelda mengaku membeli dollar Amerika Serikat (AS) di money changer milik crazy rich Helena Lim, PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Keterangan ini Imelda sampaikan ketika dicecar Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dugaan korupsi tata niaga timah yang menjerat Helena, eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Usai mengulik hubungan pekerjaan Imelda dengan Robert, jaksa mendalami apakah ia pernah diperintahkan untuk menukar rupiah ke dollar.

"Apakah saudara saksi pernah mendapat perintah dari Pak Robert Indarto untuk menukar mata uang rupiah menjadi mata uang dollar?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Imelda mengaku, sejak menjadi sekretaris pribadi Robert pada 2018, ia pernah diperintahkan untuk membeli valuta asing (Valas).

"Perintahnya bapak mau beli US Dollar terus saya cari rate yang terendah," jawab Imelda.

Jaksa lantas mengulik apakah Robert pernah merekomendasikan money changer tertentu.

Menurut Imelda, Robert hanya menyebutkan beberapa money changer. Salah satunya PT QSE.

"Paling coba kamu tanya ke Quantum gitu. Atau coba tanya ke temen saya, dia bilang," ujar Imelda.

Setelah itu, ia menghubungi pihak PT QSE melalui aplikasi WhatsApp. Setelah melakukan tawar menawar dan mendapatkan kesepakatan, ia akan mengabarkan hasilnya kepada Robert.

Bos smelter Timah swasta itu kadang meminta Imelda menghubungi pegawainya bernama Elly untuk mentransfer rupiah ke PT QSE.

Menurut Imelda, selama ini transaksi yang pernah dilakukan memcapai Rp 7,8 miliar.

"Di BAP ada 1,4 (miliar); 1,7; 2,1; 2,1; dan 500 (juta)," kata Imelda.

Meski mendapat perintah menukar rupiah, Imelda mengaku tidak pernah menerima dollar AS yang telah dibeli.

Ia juga tidak pernah bertanya kepada Robert apakah uang dollar itu telah diterima.

"Pernah dikonfirmasi ke Pak Robert uang yang ditukar itu sudah didapat tidak?" tanya jaksa.

"Bapak tidak pernah tanya ke saya, jadi asumsi saya bapak sudah dapat," tutur Imelda.

Pada persidangan sebelumnya, pegawai Robert bernama Elly Kohari mengaku telah menyetorkan uang ke PT QSE sejumlah Rp 7,8 miliar.

Elly mengaku tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Sebab, tugasnya hanya menyetorkan uang.

Surat dakwaan jaksa menyebut, Helena diduga berperan memfasilitasi Harvey Moeis yang mewakili perusahaan smelter PT Refined Bangka Tin (RBT) dengan PT QSE.

Money changer milik Helena itu disebut menampung uang pengamanan senilai 500 hingga 700 dollar Amerika Serikat (AS) per ton.

Uang itu dikumpulkan dari perusahaan smelter yang menangani kerja sama smelter dengan PT Timah Tbk yakni, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

Dana tersebut dikumpulkan seakan-akan menjadi Corporate Social Responsibility (CSR) dari para smelter yang mengambil bijih timah dari izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Helena bersama suami aktris Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang Rp 420 miliar dari tindakan tersebut.

“Memperkaya Harvey Moeis dan terdakwa Helena setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Harvey, Mochtar, Helena, dan para terdakwa lainnya melakukan korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hingga Rp 300 triliun.

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan banding terhadap vonis Toni Tamsil terkait kasus perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk (TINS).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar menyampaikan bahwa pengajuan banding itu dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Rabu (4/9/2024).

"Sudah, tertanggal 4 September 2024," ujar Harli saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).

Harli menambahkan pertimbangan pengajuan banding itu lantaran JPU ingin menuntut Toni Tamsil untuk dihukum membayar denda dalam kasus perintangan tersebut.

"Karena ada tuntutan JPU yang tidak dipertimbangkan oleh hakim seperti JPU menuntut agar terdakwa dihukum membayar denda namun oleh hakim tidak menghukum terdakwa untuk membayar denda," pungkasnya.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan vonis tiga tahun pidana terhadap Toni Tamsil alias Akhi dalam kasus perintangan atau Obstruction of Justice pada perkara tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk (TINS).

Dalam sidang yang digelar pada Kamis (29/8/2024), Toni Tamsil terbukti secara sah dan melanggar Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [Toni] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," dalam SIPP PN Pangkalpinang.

Hakim PN Pangkal Pinang juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Toni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, dia juga harus membayar biaya perkara Rp5.000.

Adapun, putusan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya. Sebab, tercatat bahwa JPU telah menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman 3,5 tahun.

Selain itu, JPU juga menuntut agar Toni dibebankan denda sebesar Rp200 juta. Namun, apabila tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana pengganti atau subsider tiga bulan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita satu satu unit vila senilai Rp20 miliar milik tersangka Hendry Lie di kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar menyampaikan villa yang telah disita itu memiliki luar 1.800 meter persegi.

"Dalam kegiatan tersebut, tim berhasil menemukan 1 unit vila yang dibangun di atas tanah seluas 1.800m2 dengan estimasi saat ini bernilai Rp20 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (20/8/2024).

Hanya saja, dia menjelaskan lokasi vila yang telah disita tersebut. Namun demikian, kata Harli, uang pembelian vila itu diduga bersumber dari tindak pidana kasus timah.

"Villa tersebut dibeli tersangka sekira tahun 2022 dan diatasnamakan istri Tersangka HL, dimana uang yang digunakan untuk membeli Villa tersebut diduga bersumber atau terkait dengan tindak pidana a quo," imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, tim penyidik Kejagung RI tengah mempersiapkan langkah administrasi yang untuk melakukan penyitaan terhadap vila tersebut.

"Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka upaya optimalisasi pemulihan kerugian negara," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam sidang dakwaan terhadap tiga tersangka kasus tata niaga timah di IUP PT Timah di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menduga Hendry Lie turut menerima uang korupsi sebesar Rp1,05 triliun.

"Memperkaya Hendry Lie melalui PT Tinindo Internusa setidak tidaknya Rp1.059.577.589.599,19," dalam dakwaan yang dibacakan JPU.

Adapun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan akibat kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun.

Ratusan triliun itu mencakup kerugian negara yang ditimbulkan oleh harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra sebesar Rp 26,649 triliun, hingga kerusakan ekologis yang mencapai Rp 271,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menghadirkan istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi, sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

Sebelumnya, dalam dakwaan Harvey Moeis yang digelar pada Rabu (14/8/2024), Sandra Dewi diduga telah menerima aliran dana melalui rekeningnya di kasus timah sebesar Rp3,1 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar memastikan bahwa pihak yang namanya ada dalam berkas perkara bakal dihadirkan di persidangan.

"Tentu para saksi yang ada dalam berkas perkara akan dihadapkan ke depan persidangan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/8/2024).

Dia menambahkan Kejagung bakal mendalami seluruh pihak bakal melakukan pemantauan terhadap sidang Harvey Moeis yang tengah berlangsung.

Nantinya, seluruh fakta persidangan yang terungkap di persidangan bakal dijadikan pendalaman oleh penyidik direktorat jaksa agung muda tindak pidana khusus atau Jampidsus.

"Apakah seseorang terkait sebagai pelaku tindak pidana tentu harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yg cukup setidaknya diperoleh dari dua alat bukti," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum menyampaikan dugaan aliran dana kasus korupsi timah dari Harvey telah mengalir untuk kepentingan pribadi Sandra Dewi.

Perinciannya, 88 tas mewah dengan sejumlah merek yaitu Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe. Enam dari tas tersebut masih belum dipastikan keasliannya.

Kemudian, pembayaran cicilan dan pelunasan rumah serta dibelikan bangunan di The Pakubuwono House, Town House F RT 3 RW 1 Kel. Gunung Kec Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

Adapun, Harvey juga turut membelanjakan Sandra Dewi sejumlah 141 perhiasan dengan berbagai macam bentuk mulai dari, anting, gelang hingga kalung.

"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutur JPU.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Plt Kepala Dinas ESDM pada Bangka Belitung Januari-Juni 2020, Supianto (SPT) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan telah mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Supianto sebagai tersangka.

"Penyidik menemukan bukti permulaan cukup keterlibatan saudara SPT dalam perkara ini. Setelah gelar perkara penyidik telah menetapkan SPT sebagai tersangka sehingga dalam perkara-perkara timah ada 23 tersangka," kata Kuntadi di Kejagung, Selasa (13/8/2024).

Harli menambahkan, tersangka baru ini diduga bersekongkol dengan sejumlah pihak untuk menyusun rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dalam perkara ini.

Selain itu, SPT juga disebut tidak melakukan tugasnya sebagai Plt Kepala Dinas ESDM terhadap RKAB yang telah diusulkan.

"Setelah ditetapkan tersangka maka saudara SPT diperiksa sebagai tersangka dan sesuai hukum acara pasal 21 kuhap berdasarkan alasan objektif dan subjektif terkait dengan penanganan perkara ini. Maka saudara SPT dilakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan Salemba Kejagung," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus ini yaitu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. periode 2016–2021, suami Sandra Dewi Harvey Moeis hingga Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono (BGA).

Adapun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan akibat kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun.

Ratusan triliun itu mencakup kerugian negara yang ditimbulkan oleh harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra sebesar Rp 26,649 triliun, hingga kerusakan ekologis yang mencapai Rp 271,6 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal menggelar sidang perdana perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022, Rabu (31/7/2024).

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung bakal membacakan surat dakwaan kepada tiga mantan pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mereka yakni eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amir Syahbana, serta dua eks Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani dan Sutanto Wibowo.

"Pukul 09.00 WIB sidang pertama di ruang Prof Muhammad Hatta Ali," demikian agenda sidang terdakwa Amir Syahbana, Rusbani dan Sutanto yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat.

Diketahui, dalam kasus timah ini total ada 22 tersangka ditetapkan Kejaksaan. Jumlah kerugian negara terkait perkara ini diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

Beberapa tersangka kasus timah ini di antaranya ada suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT; Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT); hingga crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) sekaligus Manager PT QSE Helena Lim.

Para tersangka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung untuk mendapatkan keuntungan.

Ditangani 30 Jaksa

Kejagung RI telah menyiapkan 30 jaksa untuk menangani dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 tersebut.

Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang.

"Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 14 Juni 2024.

Menurut Harli, 30 jaksa tersebut akan berasal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa-jaksa tersebut juga akan mendapatkan pengamanan khusus selama menangani kasus timah.

"Tentu terhadap semua jaksa yang menangani ini akan ada pengamanan pengamanan khusus terhadap mereka, dan itu sejak awal sudah kami lakukan," ujar Harli.

Harli juga memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka.

"Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mulai memeriksa dan mengadili perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amir Syahbana dan dua eks Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani alias Bani dan Sutanto Wibowo bakal diadili lebih dahulu.

"Rabu 31 Juli 2024, pukul 09.00 WIB, sidang pertama di ruang Prof Muhammad Hatta Ali," demikian agenda sidang terdakwa Amir Syahbana, Rusbani dan Sutanto yang dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Diketahui, dalam kasus timah ini total ada 22 tersangka ditetapkan Kejaksaan.

Jumlah kerugian negara terkait perkara ini diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

Beberapa tersangka kasus timah ini di antaranya ada suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT; Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT); hingga crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) sekaligus Manager PT QSE Helena Lim.

Para tersangka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung untuk mendapatkan keuntungan.

Ditangani 30 Jaksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang.

"Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat 14 Juni 2024.

Menurut Harli, 30 jaksa tersebut akan berasal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Jaksa-jaksa tersebut juga akan mendapatkan pengamanan khusus selama menangani kasus timah.

"Tentu terhadap semua jaksa yang menangani ini akan ada pengamanan pengamanan khusus terhadap mereka, dan itu sejak awal sudah kami lakukan," ujar Harli.

Harli juga memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka.

"Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons isu keberadaan salah-satu tersangka korupsi timah Hendry Lie (HL) yang berada di Singapura. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menegaskan, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah mendengar kabar tersebut dan akan melakukan pengecekan langsung.

“Terkait informasi itu (keberadaan Hendry Lie di Singapura), itu sekarang penyidik sedang melakukan monitoring terhadap yang bersangkutan,” kata Harli di Kejagung, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Harli mengaku belum mengetahui pasti apa hasil dari monitoring tim penyidikan. Akan tetapi, kata Harli, tim penyidiknya masih menebalkan status tersangka tersangka Hendry Lie.

“Saya kita, nanti pada saatnya, pastinya penyidik akan melimpahkan berkas perkara yang bersangkutan ke penuntutan untuk segera disidangkan,” kata Harli.

Dalam pengusutan kasus korupsi penambang timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung 2015-2022, tim penyidik Jampidsus-Kejakgung menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Sebanyak 18 tersangka dalam kasus yang merugikan negara setotal Rp300 triliun itu, berkas penyidikannya sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera dibawa ke persidangan.

Masih tersisa empat tersangka lagi yang berkas perkaranya belum rampung di penyidikan. Salah-satunya adalah tersangka Hendry Lie. Hendry Lie, ditetapkan tersangka oleh tim penyidik Jampidsus, pada April 2024 lalu.

Fandy Lingga (FL), adik Hendry Lie, pun dijadikan tersangka dalam kasus yang sama. Tapi berbeda perlakuan penyidik, terhadap semua tersangka dalam kasus itu dilakukan penahanan, termasuk Fandy Lingga, yang juga mantan petinggi Sriwijaya Air.

Sedangkan terhadap Hendry Lie, sampai kini tak dilakukan penahanan, pun diragukan dimana keberadaannya. Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi, pernah mengatakan, Hendry Lie tak ditahan karena dalam kondisi sakit.

Akan tetapi, hingga saat ini, pun tak ada penjelasan dari Kejakgung perihal sakit apa yang dialami oleh Hendry Lie. Harli sendiri, selaku juru bicara resmi Kejakgung, mengaku tak mengetahui sakit apa yang menghalangi penyidik menjebloskan Hendry Lie ke sel tahanan. Pun apakah Hendry Lie sudah dalam status cegah, Harli tak menjawab. Sementara semua tersangka dalam kasus tersebut, saat ini sudah dalam tahap untuk segera diseret ke persidangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, menyebut aktris Sandra Dewi merasa keberatan 88 tas mewah miliknya turut disita penyidik imbas kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

Namun, Sandra Dewi akhirnya menerima untuk menunjukkan sikap kooperatif.

"Pastinya beliau (Sandra Dewi) keberatan, tapi karena beliau kooperatif, beliau bilang enggak apa-apa kita buktikan di pengadilan," kata Harris di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

Ia mengeklaim, tas mewah dengan berbagai merek yang disita penyidik itu merupakan hasil kerja keras sang aktris.

Sandra Dewi, kata dia, membeli dan mendapatkannya dari hasil endorse, bukan dari uang suaminya yang kini terjerat kasus korupsi.

"Kalau saya enggak salah ada 88 tas branded. Itu hasil yang didapat dari hasil keringat ibu SD (Sandra Dewi) yang telah diklarifikasi oleh penyidik. Bahasanya itu memang benar didapat dari hasil endorse, ya," ucap Harris.

Lebih lanjut, ia mengaku akan membuktikan hal itu di pengadilan.

Adapun sejauh ini, Harvey beserta 17 tersangka lain telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jaksel. Begitu pula dengan berkas dan seluruh barang bukti yang berkaitan.

"Nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM (Harvey Moeis) atau tidak. Barang bukti sama-sama kita lihat tadi, ada mobil, ada duit, ada tas. Mungkin enggak salah sertifikat juga kalau enggak salah, yang dilihatkan tadi," jelasnya.

Sebagai informasi, Kejagung melimpahkan Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka kasus korupsi timah ke Kejari Jaksel, hari ini.

Bersama tersangka, barang bukti juga dilimpahkan. Barang-barang bukti bernilai fantastis itu sempat diperlihatkan di hadapan awak media. Nampak uang pecahan rupiah dan asing bertumpuk-tumpuk, tas bermerek, perhiasan, hingga mobil mewah.

Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, barang bukti yang terkait dengan Harvey Moeis adalah 11 unit/bidang tanah dan bangunan, dengan rincian 4 unit di Jakarta Selatan, 5 unit di Jakarta Barat, dan 2 unit di wilayah Tangerang.

Lalu, kendaraan berupa mobil dengan total 8 unit, yaitu 2 unit Ferrari, 1 Mercedes Benz, Porsche, Rolls Royce, dan Lexus, Vellfire, dan Mini Cooper. Ada pula tas branded sebanyak 88 unit, perhiasan 141 buah, dan mata uang asing.

"Uang mata uang asing 400.000 dollar AS. Kemudian uang bentuk rupiah Rp 13.581.013.347, dan yang ketujuh logam mulia," ucap Harli, Senin.