Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan 80% kondisi peta tata ruang pemerintah tidak sesuai dengan penggunaannya di lapangan.

Nusron mengatakan, tata ruang menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian lebih saat pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada hari ini.

"Ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala PETA 1:5.000, 80% lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," kata Nusron, ditemui usai pertemuannya dengan AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Atas kondisi ini, pembenahan tata ruang menjadi salah satu tugas yang diberikan AHY untuknya. Nusron mengatakan, AHY meminta agar proses pengaturan tata ruang dipercepat, utamanya dalam hal penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

"Kami diminta oleh Pak Menko (AHY) gimana cari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Karena setiap proyek infrastruktur pasti membutuhkan PKKPR, dan biasanya PKKPR itu urusannya lambat," ujarnya.

Satu pesan penting dari penugasan ini adalah Nusron diminta untuk mempercepat birokrasi namun juga meningkatkan akurasinya. Harapannya, ketidaksesuaian tata ruang dalam peta ini bisa diminimalisir.

"Gimana caranya ini kita percepat tetapi akurat," tegasnya.

Selaras dengan itu, ia juga diminta untuk menyiapkan bahan utama untuk implementasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy.

"Kami tadi diminta koordinasi menyiapkan bahan baku. Bahan baku tentang rencana One Mac Policy sama Satu Tata Ruang," kata dia.