Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan 80% kondisi peta tata ruang pemerintah tidak sesuai dengan penggunaannya di lapangan.

Nusron mengatakan, tata ruang menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian lebih saat pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada hari ini.

"Ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala PETA 1:5.000, 80% lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," kata Nusron, ditemui usai pertemuannya dengan AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Atas kondisi ini, pembenahan tata ruang menjadi salah satu tugas yang diberikan AHY untuknya. Nusron mengatakan, AHY meminta agar proses pengaturan tata ruang dipercepat, utamanya dalam hal penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

"Kami diminta oleh Pak Menko (AHY) gimana cari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Karena setiap proyek infrastruktur pasti membutuhkan PKKPR, dan biasanya PKKPR itu urusannya lambat," ujarnya.

Satu pesan penting dari penugasan ini adalah Nusron diminta untuk mempercepat birokrasi namun juga meningkatkan akurasinya. Harapannya, ketidaksesuaian tata ruang dalam peta ini bisa diminimalisir.

"Gimana caranya ini kita percepat tetapi akurat," tegasnya.

Selaras dengan itu, ia juga diminta untuk menyiapkan bahan utama untuk implementasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy.

"Kami tadi diminta koordinasi menyiapkan bahan baku. Bahan baku tentang rencana One Mac Policy sama Satu Tata Ruang," kata dia.

Nusron Wahid melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) sebagai Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dari menteri sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat selama 8 bulan.

Sertijab dari AHY ke Nusron Wahid digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin malam (21/10/2024). Usai acara, Nusron mengaku mendapatkan 3 PR dari Presiden Prabowo Subianto terkait pertanahan.

"Jadi program (jangka pendek) ada tiga, ini adalah pesannya Pak Presiden sebelum diangkat sebagai menteri. Ada tiga yang harus kita amankan dalam rangka mengamankan tanah ini," ujar Nusron.

Pertama, penataan ulang pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

"Jadi pada satu sisi harus adil, jangan sampai kayak yang sudah-sudah, ada satu pengusaha atau sektor swasta grup swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare dan itu tanah negara, tapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah," terang Nusron.

"Sehingga apa? Sehingga ada unsur pemerataan di situ, tapi dalam rangka penataan ulang itu tidak boleh mengganggu iklim investasi dan mengganggu keberlanjutan ekonomi dan pembangunan," sambungnya.

Kedua, penataan lahan-lahan milik negara yang hingga saat ini belum terurus agar bisa memberikan manfaat dan menjadi lebih produktif. Baik itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga sektor pertanian.

Ketiga, penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan.

"Supaya apa? Dengan mengedepankan tadi, prinsip keadilan. Supaya ada kepastian hukum. Jangan sampai tidak ada kepastian hukum (bagi masyarakat)," kata Nusron.

Nusron menambahkan, dalam penyelesaian sengketa pertanahan termasuk di dalamnya memberantas mafia tanah

"Ya, di dalamnya termasuk penataan ulang dan penyelesaian sengketa itu pasti didalamnya ada mafia tanah. Yang mana mafia tanah itu pasti melibatkan di berbagai sektor," jelas politikus Golkar itu.

"Mafia tanah itu sumbernya pasti dari tiga. Namanya mafia itu pertama dari dalam, nomor dua dari si orang di luar, pemborong tanah, nomor tiga pihak tengah. Mulai dari oknum kepala desa, oknum notaris, oknum lawyer, dan juga oknum calo-caloan," lanjut Nusron.