Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Muliaman Hadad bakal didampingi oleh Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang selaku Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Adapun, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, Muliaman Hadad tercatat sebagai Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI. Mengutip laman resmi BSI, Muliaman diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 22 Mei 2023.

Pria kelahiran 1960 ini juga pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Swiss sejak 2018 hingga 2023. Sebelumnya, Muliaman merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2012–2017.

Selain di OJK, dia sempat mengemban posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada tahun 2006–2012 dan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama periode 2010 hingga 2012.

Muliaman merupakan lulusan S1 Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan Universitas Indonesia (UI), kemudian melanjutkan S2 Master of Public Administration di Harvard University, dan meraih gelar Doctor of Philosophy di Monash University.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2017, Muliaman memiliki kekayaan sebesar Rp39,14 miliar yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp23,75 miliar serta alat transportasi Rp1,9 miliar.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Prabowo hari ini, Selasa (22/10/2024).

Utusan Khusus Presiden

· Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan: Muhamad Mardiono

· Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan: Setiawan Ichlas

· Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan: Miftah Maulana Habiburrahman

· Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni: Raffi Farid Ahmad

· Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital Ahmad: Ridha Sabana

· Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan: Mari Elka Pangestu

· Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata: Zita Anjani

Penasihat Khusus Presiden

· Penasihat Khusus Presiden urusan Haji: Muhadjir Effendy

· Penasihat Khusus Presiden urusan Energi: Purnomo Yusgiantoro

· Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

· Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional: Dudung Abdurachman

· Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional: Terawan Agus Putranto

· Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan

· Staf Khusus Presiden: Yovie Widianto

Kepala Badan Badan Penyelenggara Haji

· Ketua: Moch. Irfan Yusuf

· Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji: Dahnil Anzar Simanjuntak

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

· Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Muliaman Darmansyah Hadad

· Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

· Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Budiman Sudjatmiko

· Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Nanik Sudaryati Deyang

· Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Iwan Sumule

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

· Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Haikal Hassan

· Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Afriansyah Noor

Wakil Kepala Badan Gizi

· Lodewyk Pusung

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

· Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus: Aris Marsudiyanto

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Muliaman Hadad bakal didampingi oleh Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang selaku Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara. Adapun, Badan Pengelola Investasi Danantara merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lembaga ini kabarnya bakal menjadi superholding BUMN, seperti Temasek Singapura dan Khazanah Berhad Malaysia.

Saat ini, Muliaman Hadad tercatat sebagai Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI. Mengutip laman resmi BSI, Muliaman diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 22 Mei 2023.

Pria kelahiran 1960 ini juga pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Swiss sejak 2018 hingga 2023. Sebelumnya, Muliaman merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2012–2017.

Selain di OJK, dia sempat mengemban posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada tahun 2006–2012 dan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama periode 2010 hingga 2012.

Muliaman merupakan lulusan S1 Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan Universitas Indonesia (UI), kemudian melanjutkan S2 Master of Public Administration di Harvard University, dan meraih gelar Doctor of Philosophy di Monash University.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2017, Muliaman memiliki kekayaan sebesar Rp39,14 miliar yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp23,75 miliar serta alat transportasi Rp1,9 miliar.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Prabowo hari ini, Selasa (22/10/2024).

Utusan Khusus Presiden

• Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan: Muhamad Mardiono
• Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan: Setiawan Ichlas
• Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan: Miftah Maulana Habiburrahman
• Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni: Raffi Farid Ahmad
• Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital Ahmad: Ridha Sabana
• Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan: Mari Elka Pangestu
• Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata: Zita Anjani

• Penasihat Khusus Presiden
• Penasihat Khusus Presiden urusan Haji: Muhadjir Effendy
• Penasihat Khusus Presiden urusan Energi: Purnomo Yusgiantoro
• Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
• Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional: Dudung Abdurachman
• Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional: Terawan Agus Putranto
• Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan
• Staf Khusus Presiden: Yovie Widianto

Kepala Badan Badan Penyelenggara Haji

• Ketua: Moch. Irfan Yusuf
• Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji: Dahnil Anzar Simanjuntak

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

• Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Muliaman Darmansyah Hadad
• Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

· Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Budiman Sudjatmiko

· Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Nanik Sudaryati Deyang

· Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Iwan Sumule

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

· Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Haikal Hassan

· Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Afriansyah Noor

Wakil Kepala Badan Gizi

· Lodewyk Pusung

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

· Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus: Aris Marsudiyanto

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa Peraturan OJK terkait restrukturisasi kredit, khususnya untuk segmen Kredit usaha Rakyat (KUR) tidak perlu diterbitkan.

“Eggak perlu [diterbitkan POJK],” katanya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Mahendra mengatakan bahwa OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan, restrukturisasi yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga kredit tersebut masuk masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Namun demikian, Mahendra mengatakan bahwa pemerintah memang menyampaikan suatu skema untuk memberikan perhatian restrukturisasi KUR pada periode waktu tertentu.

“Ini yang sedang dimatangkan timnya pak Menko Perekonomian dan tentu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan stimulus restrukturisasi kredit, khususnya segmen KUR.

Airlangga menegaskan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit KUR berlaku untuk akad kredit yang dilakukan pada 2022.

“Kan sudah [diputuskan], khusus untuk KUR, yang berbasis akad kredit 2022,” katanya.