Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal poin perubahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan penetapan kebijakan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan diberlakukan untuk akad kredit 2023.

Pernyataan ini memang berbeda dari yang disampaikan pada Juli 2024, di mana Airlangga sebelumnya mengumumkan bahwa kebijakan tersebut akan berlaku untuk kredit yang diberikan pada 2022.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan ketentuan terkait restruktrukturisasi pada KUR merupakan ketentuan yang diinisiasi oleh Pemerintah.

“Selanjutnya, dalam penyusunan ketentuan tersebut Pemerintah terus berkoordinasi dan mengikutsertakan OJK serta beberapa Kementerian/Lembaga terkait lainnya terhadap penyusunan rancangan kebijakan KUR dan harmonisasi terhadap ketentuan lain yang berhubungan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pekan lalu (14/9/2024).

Adapun, Dian menyampaikan restrukturisasi KUR tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi perekonomian global yang tidak stabil, yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur KUR dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Kata Dian, pada prinsipnya, restrukturisasi bagi debitur KUR dapat dilakukan selama memenuhi kriteria serta memiliki prospek usaha yang baik.

“Dalam penyaluran Kredit, termasuk KUR, OJK senantiasa meminta bank selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta tata kelola yang baik,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Dian, perbankan akan mampu mengelola risiko kreditnya dengan baik dan berkinerja optimal, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Tercatat, penyaluran KUR posisi Juli 2024 mencapai Rp169,17 triliun atau meningkat Rp42,54 triliun (33,59%) dibandingkan dengan penyaluran KUR pada Juli 2023 sebesar Rp126,63 triliun.

Penyaluran KUR

Dari sisi pemain, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat hingga akhir Juli 2024 realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp23,49 triliun kepada lebih dari 151.000 debitur.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan penyaluran KUR tersebut setara dengan 62,7% dari target KUR tahun 2024 Bank Mandiri.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” ujar Ali dalam keterangan resminya.

Ali menambahkan penyaluran KUR merupakan wujud komitmen Pemerintah dan Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM, sekaligus menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor produksi.

Jika dirinci, sektor Pertanian adalah sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang tahun 2024 yaitu Rp6,87 triliun atau 29,24% dari total KUR Bank Mandiri. Lalu disusul sektor Jasa Produksi dengan Rp5,03 triliun atau sekitar 21,44% dari total penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2024.

Sementara itu, dari kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB melaporkan sampai dengan semester I/2024 penyaluran KUR mencapai 40% dari total kuota penyaluran KUR Bank BJB.

“Ada kehati-hatian yang harus kami jaga juga pemilihan debitur yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” kata Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi kepada Bisnis.

Menurutnya, saat ini masih ada waktu sampai dengan akhir tahun 2024, di mana permintaan KUR masih tinggi hingga dobel digit, walau lebih landai pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. “Kita melihat adanya optimisme kondisi ekonomi yg lebih baik,” ujarnya.

Ke depan, Yuddy berujar akan mendorong permintaan kredit KUR ini lebih tinggi lagi. “Namun, kami harus tetap menjaga kehati hatian, apalagi masa relaksasi atas restrukturisasi juga telah berakhir, dan tekanan daya beli masyarakat masih terasa,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator atau Kemenko Perekonomian segera menerbitkan aturan pelaksanaan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kendati demikian, akan ada sejumlah syarat sehingga tidak semua kreditur akan menerima manfaatnya.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, notabenenya rencana restrukturisasi KUR sudah selesai dibahas antar kementerian/lembaga terkait. Oleh sebab itu, pihaknya tinggal menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian).

"Kita siapkan Permenkonya. Nanti kita langsung ke Kemenkumham untuk proses harmonisasi [dengan aturan lain]," jelas Ferry di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Sementara itu, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan proses penerbitan Permenko Perekonomian tentang restrukturisasi KUR tidak akan memakan waktu lama. Oleh sebab itu, dia memperkirakan aturan tersebut akan diundangkan beberapa pekan lagi.

"Oh minggu-minggu depan selesai. Kalau itu kan Permenko saja," jelas Susi pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius membocorkan meski restrukturisasi KUR memang bertujuan untuk merelaksasi debitur bermasalah, tetapi penerimanya hanya mereka yang masih memiliki prospek usaha menjanjikan.

Yulius menjelaskan debitur KUR dengan kriteria kualitas kredit ada pada Kolektibilitas 2 Dalam Perhatian Khusus atau 3 Kurang Lancar yang akan terima manfaat restrukturisasi KUR.

"[Selain itu] masih memiliki prospek usaha, bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik," ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/8/2024).

Pelaksanaannya akan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 40/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Dalam beleid tersebut, diatur jelas batas yang jelas tentang pemberian restrukturisasi kredit oleh bank umum. Pasal 53 huruf b, dijelaskan salah satu syaratnya yakni debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

"Dalam hal itu, kami sudah mengantisipasinya untuk dapat menerapkan skema yang diusulkan tadi itu dengan menggunakan POJK Nomor 40 Tahun 2019 yang mengacu kepada skema kualitas aset," ujar Mahendra dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Dalam prosesnya, masing-masing bank terkait akan melakukan penilaian (assessment) terhadap debitur. Saat ini, regulator pun menilai keputusan tersebut sudah tepat untuk dapat diterapkan pada waktunya.

Sayangnya, Mahendra tidak merinci lebih lanjut soal skema restrukturisasi KUR ini. Dia meminta setiap pihak bersabar sebelum Kemenko Perekonomian menerbitkan aturan pelaksanaannya.

JAKARTA, investor.id – Pembiayaan menjadi salah satu komponen vital dalam mendorong kinerja usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, pemerintah akan menerbitkan aturan terbaru tentang restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, regulasi teknis terkait restrukturisasi kredit KUR akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko). Sebelumnya pemerintah sudah menggunakan Permenko Nomor 1 Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan program KUR. Dengan adanya regulasi terbaru tersebut akan menjadi acuan dalam penerapan restrukturisasi kredit.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah wacana kebijakan restrukturisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) beredar, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian akan segera merilis kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengungkapkan kebijakan restrukturisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan segera selesai. Kemungkinan kebijakan tersebut akan selesai pada pekan depan.

"Minggu-minggu depan sudah selesai, kalau itu kan Permenko saja," jelas Susiwijono kepada awak media saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/8).

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Ferry Irawan membenarkan, saat ini pihaknya tengah sedang mempersiapkan Permenko tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa rapat kominte kebijakan pembiayaan bagi saham mikro,kecil dan menengah udah dilakukan.

"Kan Rakomjak sudah, jadi kita siapkan Permenkonya, kemudian kalau sudah kita langsung naikin ke Kemenkumham untuk proses harmonisasi," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar bilang saat ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait kebijakan restrukturisasi KUR ini. Ia menyebut kini tinggal menunggu pelaksanaannya saja.Menurutnya pelaksanaan restrukturisasi KUR nantinya juga akan sejalan dengan aturan yang sudah dimiliki OJK. Adalah POJK 40/2019 tentang Kualitas Aset.

Bisnis.com, JAKARTA - Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) seolah mendapat angin segar seiring dengan menguatnya sinyal pemerintah yang kian menyeriusi kebijakan terkait restrukturisasi KUR, usai beberapa pekan wacana tersebut ramai dibicarakan.

Regulator jasa keuangan alias Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyatakan dukungan pelaksanaan restrukturisasi KUR, termasuk dari sisi bank penyalur dan lembaga penjaminan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara soal skema yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal restrukturisasi kredit, khususnya untuk kredit usaha rakyat (KUR) selama periode tertentu.

Mahendra menyampaikan pihaknya mendukung penuh program restrukturisasi KUR yang digagas dan didorong oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi juga secara khusus menggunakan skema yang dirumuskan oleh komite pengarah dalam program KUR.

“Dalam hal itu, kami sudah mengantisipasinya untuk dapat menerapkan skema yang diusulkan tadi itu dengan menggunakan POJK Nomor 40 Tahun 2019 yang mengacu kepada skema kualitas aset,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Adapun, pemberian restrukturisasi yang tertuang dalam aturan tersebut ditujukan bagi debitur KUR yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

Dalam prosesnya, masing-masing bank terkait akan melakukan penilaian (assessment) terhadap debitur. Saat ini, regulator pun menilai keputusan tersebut sudah tepat untuk dapat diterapkan pada waktunya. Sayangnya, Mahendra tidak merinci lebih lanjut soal skema restrukturisasi KUR ini.

“Tentu kita tunggu pada waktu dekat. Pak Menko maupun Menteri yang terkait dengan Komite Pengarah KUR untuk mengumumkan lebih rinci skema yang terkait restrukturisasi KUR ini,” ujarnya.

Seiring dengan dinamika aturan restrukturisasi KUR yang ada, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius melaporkan sesuai data dari Kemenko Bidang Perekonomian bahwa rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) KUR per Mei 2024 masih terkendali yaitu di angka 2,16%

“NPL KUR tersebut masih dibawah rata-rata NPL kredit nasional sebesar 2,35% pada periode yang sama,” ujarnya kepada Bisnis, yang dikutip Senin (5/8/2024).

Sebelumnya, Mahendra juga memastikan terkait restrukturisasi kredit, khususnya untuk segmen KUR tidak perlu menerbitkan Peraturan OJK baru.

Hal ini dikarenakan OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Sementara itu, restrukturisasi yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga, kata Mahendra, kredit tersebut masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Di sisi lain, Mahendra menegaskan bahwa OJK akan tetap mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit khusus KUR tersebut, termasuk dari sisi bank penyalur dan lembaga penjaminan.

“Yang penting kami siap, pelaksanaanya bisa dilakukan dengan segera, baik dari aspek pemberian penyalurnya bank-banknya maupun di bagian penjaminan,” tuturnya.

JAKARTA, investor.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) pada paruh pertama tahun ini mencatatkan kinerja yang positif. Salah satunya untuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tumbuh tinggi di atas industri perbankan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit UMKM industri perbankan pada semester I-2024 sebesar 5,68% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, kinerja Bank Jatim untuk kredit UMKM ini jauh lebih tinggi pertumbuhannya.

"Kami perkembangan kredit bagus, kami sekarang kredit UMKM Rp 18,5 triliun, tumbuh 26% dibandingkan Desember tahun lalu (year to date/ytd), jauh di atas industri, kalau tahunan sekitar 30% (year on year/yoy)," ujar Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah Bank Jatim R. Arief Wicaksono kepada Investor Daily usai Kick Off Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (3/8/2024).

Menurut Arief, dampak dari berakhirnya restrukturisasi terdampak Covid-19 pada Maret 2024 sudah diantisipasi sejak lama, selain itu juga perseroan melakukan beberapa skema kepada debitur. 

“Kami sudah siap antisipasi berakhirnya stimulus, maka NPL terjaga relatif kisaran 3%, yang jelas menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pencadangan sudah sesuai, sudah antisipasi. Untuk KUR NPL relatif aman di bawah 2%, untuk cover risiko kami juga sudah cadangkan,” papar dia.

Arief mengatakan, Bank Jatim memang selalu konsisten untuk terus mendukung UMKM agar semakin tumbuh berkembang dan naik kelas dengan cara penyaluran kredit yang berkualitas dan tepat sasaran. Untuk restrukturisasi KUR, perseroan mengaku akan menunggu kebijakan yang jelas dari pemerintah dan regulator.

“Kami ikuti saja, yang jelas bank tidak ada perpanjangan kami sudah siapkan semuanya untuk antisipasi. Kalau untuk perbaikan agar performa kredit terjaga, kami dukung saja,” ungkap Arief.

Di Bank Jatim sendiri, NPL kredit UMKM masih terjaga di level yang terkendali, meski demikian perseroan juga tetap mengalokasikan pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi apabila terjadi pemburukan kualitas kredit.

“Yang perlu dikelola itu kualitas kredit, dampak Covid-19 masih terasa, karena relaksasi itu paling tidak ada yang belum terkelola dengan baik, belum termitigasi dengan baik,” ujar Arief.

Target Kredit

Untuk tahun ini, bank bersandi saham BJTM memasang target pertumbuhan kredit UKM sebesar 30% (yoy). Dengan realisasi semester I yang sudah tinggi, Arief menilai perseroan bisa mencapai target dalam 1-2 bulan ini.

Di sisi sektoral, kredit UKM terbesar yang disalurkan antara lain perdagangan eceran, pertanian, dan pengolahan. “Pengolahan itu ritel menengah, mikro paling banyak pertanian dan perdagangan eceran,” tutur dia.

Meskipun risiko kredit macet UMKM masih tinggi, Bank Jatim mengaku potensinya juga masih tinggi, terlebih untuk KUR. Hal ini juga terlihat dari perluasan bisnis BJTM yang juga menyasar KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Kami terus ekspansi, bahkan kami mau salurkan juga KUR PMI, sudah dapat kuota dari Kementerian Rp 85 miliar tahun pertama, ini sudah satu semester, kami jalan di Agustus dapat kuota dan sudah kerja sama dengan penjaminan, jadi peluang KUR besar,” urai Arief.

Bank Jatim telah menyalurkan KUR sejak 2021, dengan nilai yang dikucurkan sekitar Rp 5 triliun. NPL KUR BJTM juga terkendali di level 1,7%. “Yang jelas kami optimis kredit tumbuh, InsyaAllah bisa tumbuh positif, harus lebih tinggi dari industri,” jelas dia.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung perpanjangan restukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan Pemerintah yang pada dasarnya sejalan dgn ketentuan, yaitu POJK Kualitas Aset dan POJK No 40 tahun 2019.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan hal ini terkait restrukturisasi kepada debitur KUR yang masih memiliki prospek usaha. Oleh karena itu, kerangka regulasi yang ada telah tersedia dan siap untuk dilaksanakan dan dioperasionalisasi sesuai dengan restruktukturisasi KUR.

“[Ini] dilakukan untuk mendorong kinerja UMKM nasional seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dalam Rapat Komite Pengarah KUR bulan Juli lalu,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK III Tahun 2024, Jumat (2/8/2024).

Sebelumnya, Mahendra memastikan OJK tidak akan menerbitkan regulasi baru di tengah usulan pemerintah untuk memperpanjang masa restrukturisasi kredit khusus segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Enggak perlu [diterbitkan POJK],” katanya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Mahendra mengatakan bahwa OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan perpanjangan restrukturisasi KUR yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga kredit tersebut masuk masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Namun demikian, Mahendra mengatakan bahwa pemerintah memang menyampaikan suatu skema untuk memberikan perhatian restrukturisasi KUR pada periode waktu tertentu.

“Ini yang sedang dimatangkan timnya pak Menko Perekonomian dan tentu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan stimulus restrukturisasi kredit, khususnya segmen KUR.

Airlangga menegaskan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit KUR berlaku untuk akad kredit yang dilakukan pada periode 2022.

“Kan sudah [diputuskan], khusus untuk KUR, yang berbasis akad kredit 2022,” katanya.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bakal mendukung program restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang belakangan digaungkan pemerintah. Untuk program ini bisa berjalan, tidak dibutuhkan aturan baru dari OJK, tetapi keterangan dari pemerintah mengenai skema dan kriteria dari suatu KUR untuk bisa direstrukturisasi.

Hal ini dilontarkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar di sela-sela acara Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center, pada Kamis (1/8/2024).

“Kalau saya sih yang pasti OJK siap untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melihat bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk aspek (restrukturisasi) kredit KUR,” demikian ungkap Mahendra.

Dia bilang, program restrukturisasi ini didasarkan keputusan komite pengarah program KUR. Seperti informasi yang telah berkembang di publik, komite pengarah menargetkan hanya pencairan KUR dengan periode waktu tertentu yang bisa direstrukturisasi oleh bank-bank penyalur.

“Komite pengarah akan menetapkan untuk KUR yang dicairkan pada periode tertentu, dan kemudian pelaksanaan untuk restrukturisasinya di serahkan kepada (bank-bank) penyalur KUR masing-masing dengan mekanisme yang ada di mereka,” terang Mahendra.

Oleh karena itu, kata dia, program restrukturisasi KUR kali ini tidak memerlukan aturan baru dari OJK. Sebab, pihaknya menilai aturan yang berlaku saat ini sudah dapat digunakan, khususnya aturan yang terkait restrukturisasi kredit dalam situasi normal (bukan pandemi).

“Enggak perlu (POJK baru),” ujar Mahendra kepada wartawan.

Bola di Pemerintah

Kendati tidak memerlukan POJK baru, Mahendra mengingatkan bahwa bank-bank penyalur perlu mendapat arahan yang jelas dari pemerintah untuk bisa restrukturisasi KUR. Ini sedikit berbeda dari restrukturisasi kredit biasa, mengingat KUR merupakan inisiasi pemerintah yang sumber dananya berasal dari negara, sehingga diperlukan penyesuaian mengenai skema maupun kriteria KUR yang dapat direstrukturisasi.

Skema maupun kriteria yang dimaksud itu misalnya terkait dengan periode waktu KUR yang bisa direstrukturisasi. Kemudian juga jenis restrukturisasi yang bisa digulirkan yang meliputi relaksasi cicilan pokok dan bunga, serta skema cicilan kembali.

“Tapi dalam hal ini pemerintah menyampaikan satu skema untuk periode waktu tertentu, untuk diberikan perhatian dari para penyelenggara. Ini yang sedang dimatangkan timnya pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) dan tentu dengan Kemenkeu, Kemenkop UKM,” jelas Mahendra, yang merupakan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) ke-7 itu.

Mahendra menegaskan, OJK melalui peraturan yang ada telah siap mengawasi pelaksanaan program restrukturisasi KUR ini. Selain itu, pihak perbankan sebagai penyalur KUR juga telah siap karena program restrukturisasi kredit merupakan suatu yang biasa bagi bank.

“Sebenarnya aturan yang dimaksud untuk pelaksanaan restru itu sudah bisa dilakukan, tapi sinkronisasikannya dengan keputusan dari pemerintah berkaitan periode persisnya bagaimana? Siapa yang diberi perhatian? Itu penyesuaiannya justru di aspek kriteria yang ditetapkan pemerintah,” urai Mahendra.

Baik OJK maupun bank penyalur berharap pemerintah bisa segera memutuskan skema dan kriteria dari program restrukturisasi KUR yang dimaksud. Dengan demikian, OJK dan bank penyalur dapat segera melangsungkan program ini, yang pada gilirannya bisa memberi ruang relaksasi kepada para UMKM penerima KUR.

Wacana dan Alasan

Di sisi lain, Mahendra enggan mengomentari wacana pemerintah bahwa hanya KUR dengan akad sepanjang 2022 yang dapat direstrukturisasi. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa sebaiknya restrukturisasi hanya diberikan kepada para nasabah yang benar-benar membutuhkan. “Itu tergantung kebutuhan masing-masing debitur, (sebaiknya) tidak ditetapkan secara pukul rata,” pungkas Mahendra.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan menggulirkan program restrukturisasi KUR untuk akad sepanjang 2022. Namun, relaksasi ini diberikan hanya kepada para debitur yang masuk dalam kriteria tertentu.

“Ya (kepada) yang reason aja... Kan sudah khusus untuk KUR yang berbasis akad kredit 2022 sesuai regulasi yang ada di OJK,” demikian kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/7/2024)

Program restrukturisasi KUR ini juga tidak bisa dilepaskan dari gagal bayar KUR pada 2024 ini. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius menerangkan, ada segmen UMKM yang mengalami kegagalan usaha karena terdampak Covid-19 dan sulit untuk bangkit lagi. Karena faktor tersebut, beberapa portofolio KUR yang sebelumnya direstrukturisasi berakhir menjadi kredit macet (non performing loan/NPL).

“Sesuai dengan informasi yang diterima bahwa pada tahun 2024 ini diindikasikan terdapat peningkatan NPL (gagal bayar) KUR, karena berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang berakhir pada akhir bulan Maret 2024,” ungkap Yulius kepada Investor Daily, dikutip Minggu (7/7/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa Peraturan OJK terkait restrukturisasi kredit, khususnya untuk segmen Kredit usaha Rakyat (KUR) tidak perlu diterbitkan.

“Eggak perlu [diterbitkan POJK],” katanya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Mahendra mengatakan bahwa OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan, restrukturisasi yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga kredit tersebut masuk masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Namun demikian, Mahendra mengatakan bahwa pemerintah memang menyampaikan suatu skema untuk memberikan perhatian restrukturisasi KUR pada periode waktu tertentu.

“Ini yang sedang dimatangkan timnya pak Menko Perekonomian dan tentu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan stimulus restrukturisasi kredit, khususnya segmen KUR.

Airlangga menegaskan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit KUR berlaku untuk akad kredit yang dilakukan pada 2022.

“Kan sudah [diputuskan], khusus untuk KUR, yang berbasis akad kredit 2022,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Debitur kredit usaha rakyat (KUR) kembali mendapat angin segar. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah melakukan finalisasi atas aturan terkait kebijakan stimulus restrukturisasi segmen kredit tersebut.

Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa regulator sedang merumuskan kebijakan baru untuk memastikan UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih baik dan mudah.

“Oh, jadi kita memang sedang memfinalisasi [aturan perpanjangan restrukturisasi KUR]. Tentu nanti dengan pemerintah bagaimana caranya kita memperbaiki alokasi yang lebih tepat,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Selain itu, OJK juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas KUR untuk memastikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penyaluran kredit, yang bisa menimbulkan masalah bagi bank dan peminjam.

Dian menambahkan, kebijakan baru KUR akan memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk menghindari masalah yang pernah terjadi pada program kredit sebelumnya seperti Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).

Menurutnya, program seperti KUR harus disesuaikan dengan kondisi pasar, mempertimbangkan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Jika tidak, hal ini dapat berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada rencana perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit hanya diberlakukan untuk KUR.

Airlangga mengatakan terkait kebijakan lanjutan ini, pelaksanaannya akan mengacu pada pedoman dan aturan yang sebelumnya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya. Untuk pelaksanaannya, diserahkan masing-masing ke perbankan.

“Kan guidance-nya ada dan OJK regulasinya sebetulnya sudah sangat jelas untuk restrukturisasi kredit, kan dilakukan oleh perbankan masing-masing,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, Airlangga usai rapat koordinasi terbatas terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyampaikan bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit akan diberlakukan hanya untuk segmen KUR.

“Salah satu kebijakan yang akan ditawarkan adalah perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR,” katanya, dikutip melalui akun Instagram miliknya @airlanggahartarto_official, Jumat (19/7/2024).

Pada rapat tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa program dana KUR tahun 2024 akan terus dilanjutkan ke depan, mengingat kondisi perbankan yang dinilai masih resilien. “Perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Dian mengatakan realisasi penyaluran KUR atas 41 Bank Penyalur KUR tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72% kepada 1,99 juta debitur.

Adapun, penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun. Pemerintah dan OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para Bank Penyalur, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran.

“[Ini mengingat implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (18/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sedang melakukan finalisasi atas aturan terkait kebijakan stimulus restrukturisasi kredit segmen kredit usaha rakyat (KUR).

Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini pihaknya merumuskan kebijakan baru untuk menjamin akses bagi pembiayaan UMKM dengan lebih baik dan mudah.

“Oh, jadi kita memang sedang memfinalisasi [aturan perpanjangan restrukturisasi KUR]. Tentu nanti dengan pemerintah bagaimana caranya kita memperbaiki alokasi yang lebih tepat,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap efektivitas KUR, karena OJK berusaha memastikan bahwa kebijakan KUR tidak hanya sekedar penyaluran kredit, yang pada akhirnya menimbulkan masalah untuk bank dan peminjam.

Lebih lanjut, rumusan baru soal KUR juga akan memperhatikan masalah kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk menghindari masalah yang terjadi pada program-program kredit di masa lalu seperti Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).

Menurut Dian, program seperti KUR memang harus disesuaikan dengan kondisi pasar dengan menimbang penawaran (supply) dan permintaan (demand). Pasalnya, apabila diabaikan, bisa menimbulkan dampak buruk pada perekonomian secara menyeluruh.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada rencana perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit hanya diberlakukan untuk KUR.

Airlangga mengatakan terkait kebijakan lanjutan ini, pelaksanaannya akan mengacu pada pedoman dan aturan yang sebelumnya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya. Untuk pelaksanaannya, diserahkan masing-masing ke perbankan.

“Kan guidance-nya ada dan OJK regulasinya sebetulnya sudah sangat jelas untuk restrukturisasi kredit, kan dilakukan oleh perbankan masing-masing,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, Airlangga usai rapat koordinasi terbatas terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyampaikan bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit akan diberlakukan hanya untuk segmen KUR.

“Salah satu kebijakan yang akan ditawarkan adalah perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR,” katanya, dikutip melalui akun Instagram miliknya @airlanggahartarto_official, Jumat (19/7/2024).

Pada rapat tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa program dana KUR tahun 2024 akan terus dilanjutkan ke depan, mengingat kondisi perbankan yang dinilai masih resilien. “Perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini,” tuturnya.