Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Bank Sulselbar untuk memperkuat tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan (Sulsel), dengan memberikan edukasi keuangan di dua daerah, yaitu Kabupaten Soppeng dan Enrekang.

Sasaran mereka adalah para pelaku UMKM dan pelajar, sebagai pihak yang dianggap cukup rentan terjebak pada kasus kejahatan finansial.

Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman mengatakan pihaknya sedang mengupayakan agar tingkat literasi di wilayah ini bisa melejit. Pasalnya tingkat literasi keuangan di Sulsel saat ini cukup rendah atau baru berada di angka 36,88%.

Literasi keuangan sendiri, menjadi life essential skill yang harus dimiliki setiap orang sehingga dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Seiring pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan, literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami masyarakat termasuk para generasi muda.

“OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melakukan berbagai kegiatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat dengan berbagai segmen sasaran di sepanjang tahun 2024 dengan total 1.304 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 126.174 orang,” tutur Darwisman melalui keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Direktur Kepatuhan Bank Sulselbar Dian Anggriani Utina berharap, edukasi keuangan bisa membuat para pelajar dapat waspada dan bijak untuk mengelola keuangannya dan tidak lupa untuk menabung. Begitu pula dengan pelaku UMKM juga diharapkan akan lebih bijak dan cerdas dalam pengaturan keuangan pribadi maupun usaha.

“Menabung sejak dini akan mengajarkan kita tentang nilai uang, bagaimana mengelola uang, dan pentingnya memiliki dana cadangan untuk masa depan," ucapnya.

Sementara Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide mendorong agar para pelajar maupun pelaku UMKM di wilayahnya bisa menjadi nasabah bank yang cerdas dalam mengelola keuangan. Melalui upaya edukasi dari OJK, diharapkan masyarakat Soppeng bisa terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial.

"Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas keuangan, semoga masyarakat lebih dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial seperti judi online dan lainnya," tuturnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) agar tidak ada lagi yang terjebak pada berbagai instrumen keuangan ilegal. Pasalnya, inklusi keuangan di Sulsel saat ini relatif cukup baik di angka 88,57%, lebih tinggi dari tingkat inklusi secara nasional yang hanya 85,10%. Namun masih disayangkan karena tingkat literasinya sangat rendah hanya 36,88%.

Kondisi ini dikhawatirkan membuat masyarakat Sulsel rentan ditipu oleh iming-iming investasi bodong dan pinjaman online ilegal yang masih merebak belakangan ini.

"Masyarakat di Sulsel ini aksesnya ke berbagai instrumen keuangan sudah cukup baik, tapi pengetahuan mereka atau tingkat literasi keuangannya masih rendah. Maka masih dikhawatirkan adanya potensi yang membuat mereka kena tipu di berbagai instrumen keuangan," ungkap Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sulselbar, Amiruddin Muhidu, saat menjadi pemateri di kuliah umum STIEM Bongaya Makassar, Sabtu (5/10/2024).

Hal ini perlu menjadi kewaspadaan, mengingat berdasarkan data OJK sepanjang 2017 - 2023, jumlah instrumen keuangan ilegal di Indonesia yang telah dihentikan ada sebanyak 8.149 entitas. Terdiri dari 1.218 investasi ilegal, 6.680 pinjaman online ilegal, dan 251 gadai ilegal. Jumlah tersebut pun telah membuat kerugian masyarakat mencapai Rp139,67 triliun.

Amiruddin kemudian membeberkan beberapa kriteria investasi yang ilegal yang harusnya dihindari oleh masyarakat. Seperti legalitasnya yang tidak jelas, keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, mengklaim tanpa risiko, hingga kerapnya mereka memanfaatkan public figure.

"Investasi yang tidak bodong itu pasti logis, imbal hasilnya wajar dan tetap memiliki risiko, serta legal status perizinannya yang berbadan hukum dan memiliki produk," tuturnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mulai mendorong upaya literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayahnya bisa lebih meluas dengan menyasar masyarakat desa.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan wilayahnya memiliki potensi yang sangat besar karena ekonominya terus tumbuh dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim. Dari 9,4 juta penduduk Sulsel, sebanyak 90,2% atau sekitar 8,4 juta di antaranya beragama Islam.

Hal ini tentu menjadi peluang besar bagi pengembangan industri halal dan jasa keuangan syariah di wilayah ini. Apalagi jika didukung dengan peran semua stakeholder dalam peningkatan edukasi ke masyarakat.

Saat ini, Jufri menambahkan, literasi keuangan syariah di Sulsel masih cukup rendah. Berdasarkan analisanya, masih banyak warga desa yang enggan menyimpan uang di bank karena adanya bunga dan menimbulkan riba.

Atas dasar tersebut, makanya literasi dan inklusi keuangan di wilayah ini sudah harus mulai diperluas sampai tingkat desa.

"Peluang pengembangan keuangan syariah sangat terbuka karena gaya hidup keislaman masyarakat Sulsel. Namun literasinya masih lemah. Orang desa menyimpan uangnya di bawah bantal, banyak dari mereka tidak mau menyimpan di bank karena takut riba. Ini peluang bagi bank syariah masuk, makanya sasaran literasi ke pedesaan," jelasnya, Rabu (2/10/2024).

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Darwisman membenarkan jika tingkat literasi keuangan syariah di Sulsel masih relatif rendah. Dilihat dari share perbankan syariah terhadap bank konvensional di Sulsel hanya sekitar 8%, mengindikasikan banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat bank syariah.

Maka dari itu dia juga akan mendukung rencana Pemerintah Provinsi Sulsel untuk mengembangkan literasi dan inklusi keuangan syariah sampai tingkat desa. Bahkan kalau perlu diperluas sampai ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

"Kami setuju literasi dan inklusi syariah sampai ke desa bahkan perlu sampai ke 3T. Kami akan bersinergi terus seluruh pelaku industri jasa keuangan syariah dan perbankan syariah, bagaimana agar melakukan strategi edukasi literasi sampai ke level desa," ucapnya.

Pihak OJK sendiri tengah merancang strategi agar upaya tersebut efektif, salah satunya dengan menjadikan pemuka agama di suatu desa menjadi duta literasi. Hal ini diharapkan bisa memudahkan penyampaian edukasi terkait syariah ke masyarakat.

"Strategi ini diproyeksi bisa memudahkan kita dalam meningkatkan tingkat literasi di Sulsel. Ini bisa jadi contoh daerah lain," tuturnya.

Bisnis.com, MALANG - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan terus mendorong digitalisasi keuangan, termasuk dalam bertransaksi di sektor pariwisata dengan menggunakan metode transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Salah satu upaya tersebut dengan mendorong penggunaan QRIS atau penggunaan barcode dalam bertransaksi di lokasi destinasi wisata," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Wahyu Purnama di sela Workshop jurnalis dan kunjungan wisata yang digelar di Malang, Jatim, Sabtu (10/8/2024).

Dia mengatakan untuk penggunaan QRIS misalnya di Sulawesi Selatan pada Maret 2024, BI Sulsel mencatat 958.897 merchant yang telah menggunakan QRIS tersebar di 24 kabupaten/kota yang di dalamnya termasuk pengguna jasa di sektor pariwisata.

Sebagai gambaran, untuk tiket masuk di destinasi kawasan karst Rammang-Rammang, Kabupaten Maros sudah dapat menggunakan QRIS. Juga sejumlah kafe di lokasi itu dapat bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai.

Kondisi serupa juga ditemui pada sejumlah kafe dan resort di kawasan destinasi wisata Gunung Bromo di Malang, Jawa Timur, saat tim BI Sulsel mengajak puluhan jurnalis mengunjungi lokasi tersebut seusai workshop.

Wisatawan mancanegara asal Prancis Patricia dan Bernard mengaku terbantu dengan adanya sistem digitalisasi keuangan di lokasi destinasi wisata seperti di Bromo, Jatim."Kami suka menikmati wisata di sini karena banyak fasilitas yang sudah menggunakan scan barcode untuk bertransaksi," katanya.

Terkait dengan literasi keuangan dan kebanksentralan, BI Sulsel juga menghadirkan Perpustakaan Lontara yang Satu-satunya perpustakaan BI di daerah yang sudah memiliki sertifikat ISO.

Analis Yunior BI Sulsel, Mardiana M. Kamarullah mengatakan Perpustakaan Lontara menyediakan berbagai koleksi ribuan buku fisik dan digital.Misalnya, buku tentang kebijakan fiskal, moneter, keuangan dan ekonomi secara umum. Termasuk novel dan buku bacaan panduan.

"Bagi masyarakat yang ingin meningkatkan literasi, Perpustakaan Lontara BI Sulsel merupakan pilihan yang tepat untuk dikunjungi langsung maupun berselancar di halaman website," jelasnya.