Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Bank Sulselbar untuk memperkuat tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan (Sulsel), dengan memberikan edukasi keuangan di dua daerah, yaitu Kabupaten Soppeng dan Enrekang.

Sasaran mereka adalah para pelaku UMKM dan pelajar, sebagai pihak yang dianggap cukup rentan terjebak pada kasus kejahatan finansial.

Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman mengatakan pihaknya sedang mengupayakan agar tingkat literasi di wilayah ini bisa melejit. Pasalnya tingkat literasi keuangan di Sulsel saat ini cukup rendah atau baru berada di angka 36,88%.

Literasi keuangan sendiri, menjadi life essential skill yang harus dimiliki setiap orang sehingga dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Seiring pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan, literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami masyarakat termasuk para generasi muda.

“OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melakukan berbagai kegiatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat dengan berbagai segmen sasaran di sepanjang tahun 2024 dengan total 1.304 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 126.174 orang,” tutur Darwisman melalui keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Direktur Kepatuhan Bank Sulselbar Dian Anggriani Utina berharap, edukasi keuangan bisa membuat para pelajar dapat waspada dan bijak untuk mengelola keuangannya dan tidak lupa untuk menabung. Begitu pula dengan pelaku UMKM juga diharapkan akan lebih bijak dan cerdas dalam pengaturan keuangan pribadi maupun usaha.

“Menabung sejak dini akan mengajarkan kita tentang nilai uang, bagaimana mengelola uang, dan pentingnya memiliki dana cadangan untuk masa depan," ucapnya.

Sementara Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide mendorong agar para pelajar maupun pelaku UMKM di wilayahnya bisa menjadi nasabah bank yang cerdas dalam mengelola keuangan. Melalui upaya edukasi dari OJK, diharapkan masyarakat Soppeng bisa terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial.

"Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas keuangan, semoga masyarakat lebih dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial seperti judi online dan lainnya," tuturnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mulai mendorong upaya literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayahnya bisa lebih meluas dengan menyasar masyarakat desa.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan wilayahnya memiliki potensi yang sangat besar karena ekonominya terus tumbuh dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim. Dari 9,4 juta penduduk Sulsel, sebanyak 90,2% atau sekitar 8,4 juta di antaranya beragama Islam.

Hal ini tentu menjadi peluang besar bagi pengembangan industri halal dan jasa keuangan syariah di wilayah ini. Apalagi jika didukung dengan peran semua stakeholder dalam peningkatan edukasi ke masyarakat.

Saat ini, Jufri menambahkan, literasi keuangan syariah di Sulsel masih cukup rendah. Berdasarkan analisanya, masih banyak warga desa yang enggan menyimpan uang di bank karena adanya bunga dan menimbulkan riba.

Atas dasar tersebut, makanya literasi dan inklusi keuangan di wilayah ini sudah harus mulai diperluas sampai tingkat desa.

"Peluang pengembangan keuangan syariah sangat terbuka karena gaya hidup keislaman masyarakat Sulsel. Namun literasinya masih lemah. Orang desa menyimpan uangnya di bawah bantal, banyak dari mereka tidak mau menyimpan di bank karena takut riba. Ini peluang bagi bank syariah masuk, makanya sasaran literasi ke pedesaan," jelasnya, Rabu (2/10/2024).

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Darwisman membenarkan jika tingkat literasi keuangan syariah di Sulsel masih relatif rendah. Dilihat dari share perbankan syariah terhadap bank konvensional di Sulsel hanya sekitar 8%, mengindikasikan banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat bank syariah.

Maka dari itu dia juga akan mendukung rencana Pemerintah Provinsi Sulsel untuk mengembangkan literasi dan inklusi keuangan syariah sampai tingkat desa. Bahkan kalau perlu diperluas sampai ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

"Kami setuju literasi dan inklusi syariah sampai ke desa bahkan perlu sampai ke 3T. Kami akan bersinergi terus seluruh pelaku industri jasa keuangan syariah dan perbankan syariah, bagaimana agar melakukan strategi edukasi literasi sampai ke level desa," ucapnya.

Pihak OJK sendiri tengah merancang strategi agar upaya tersebut efektif, salah satunya dengan menjadikan pemuka agama di suatu desa menjadi duta literasi. Hal ini diharapkan bisa memudahkan penyampaian edukasi terkait syariah ke masyarakat.

"Strategi ini diproyeksi bisa memudahkan kita dalam meningkatkan tingkat literasi di Sulsel. Ini bisa jadi contoh daerah lain," tuturnya.