Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Indonesia (BI) sudah empat tahun tidak menyetorkan surplus ke pemerintah. BI terakhir menyumbang surplus pada 2019 sebesar Rp 30,1 triliun.

Adapun mengutip Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2023, berdasarkan UU BI diatur bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter BI di atas 10%, maka BI menyetorkan sisa surplus yang merupakan bagian pemerintah.

Akan tetapi, karena rasio modal terhadap kewajiban moneter BI dalam 4 tahun terakhir masih dibawah 10%, maka BI tidak dapat menyetorkan sisa surplus BI ke pemerintah.

Pada 2021 rasio modal terhadap kewajiban moneter BI mencapai 8,20%, 2019 mencapai 8,03%, dan 2023 mencapai 9,10%.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memperkirakan, rasio modal terhadap kewajiban moneter BI tahun ini bisa mencapai 10%, sehingga BI bisa menyerahkan suplusnya kepada pemerintah.

“Dari tahun 2020 sampai tahun 2023, (belum menyetorkan surplus) karena memang dampak dari pandemi Covid-19. Apalagi BI saat ini banyak support untuk perekonomian Indonesia,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (28/10).

Rasio modal terhadap kewajiban moneter BI diperkirakan mencapai 10% tahun ini karena, kondisi dari aspek pengelolaan moneter BI yang cukup baik.

Myrdal menyebut, BI terbilang sukses dalam mengelola kebijakan pendalaman pasar keuangan atau financial market.

“Mereka juga sukses merilis SRBI, SVBI, SUVBI, dan cadangan devisa kita juga pada tahun ini juga sempat mencapai rekor tertinggi,” ungkapnya.

Berbanding terbalik, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman justru menilai, kecil kemungkinan rasio modal BI akan mencapai 10% pada tahun ini, meskipun ada peningkatan tercapai dari tahun ke tahun.

Penyebabnya adalah, pertumbuhan rasio modal BI yang lambat, Seperti pada 2023 yang hanya mencapai 9,01%, naik tipis dari 2022 sebesar 8,03%,.

“Artinya, BI hanya mampu menaikkan rasio modal sekitar 1% dalam satu tahun. Kenaikan ini sangat lambat dan jauh dari agresif jika targetnya adalah 10%. Tanpa intervensi atau lonjakan luar biasa dalam keuntungan operasional, sulit membayangkan BI mampu mencapai 10% dalam waktu dekat,” kata Rizal.

Faktor lainnya, Rizal melihat adanya ketergantungan BI pada kondisi ekonomi eksternal. Menurutnya, seharusnya BI tidak beroperasi dalam ruang hampa.

Menurutnya, dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian, termasuk inflasi global, pengetatan moneter oleh bank sentral besar, dan potensi resesi, BI sangat mungkin harus melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.

“Setiap langkah ini memiliki dampak langsung terhadap cadangan dan rasio modal BI. Harapan untuk mencapai rasio modal 10% menjadi semakin tidak realistis jika BI terus terbebani oleh faktor eksternal yang memaksanya menggunakan cadangan devisa atau kebijakan lainnya yang memakan modal,” tambahnya.

Penyebab lainnya, adanya keterbatasan BI dengan kebijakan fiskal dan koordinasi Pemerintah. Sebenarnya, bisa saja pemerintah mendukung penguatan rasio modal BI, seperti melalui pelonggaran kebijakan fiskal atau subsidi. Hanya saja, kata Rizal dukungan tersebut memerlukan waktu, koordinasi, dan langkah-langkah konkret yang tidak mudah atau cepat diterapkan.

Meski begitu, Rizal memperkirakan, masih ada harapan rasio modal BI bisa mencapai 10% pada tahun depan. dengan syarat ada perubahan besar dalam kondisi ekonomi dan kebijakan. Terutama indikator ekonomi yang langsung berdampak menaikkan rasio modal.

Lebih lanjut, ia membeberkan, hal yang bisa mendorong rasio modal BI di antaranya, kenaikan pendapatan operasional BI, kebijakan moneter yang efisien, manajemen beban BI yang lebih ketat, stabilitas ekonomi dan minimnya intervensi market, dukungan fiskal pemerintah, dan penguatan cadangan devisa.