JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Marzuki Mustamar mengatakan akan menunggu dawuh atau restu dari kiai Ploso dan Lirboyo untuk menentukan apakah akan maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.

"Sikap kami sendiri, jadi apa enggak jadi itu sangat bergantung dawuh-nya Kiai Ploso dan Lirboyo. Kami belum sempat sowan ke sana," kata Marzuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Tokoh NU ini menyebutkan, setelah mendapat dawuh, pihaknya akan mengumumkan di hari-hari akhir menjelang pendaftaran.

Tujuannya, agar publik tidak banyak berspekulasi dan bertanya-tanya karena informasi yang tidak jelas.

"Andai nanti ada dawuh dari Kiai Ploso atau Lirboyo suruh ke mana, itu kami akan menyampaikan ke publik insya Allah menjelang-menjelang akhir. Pertimbangannya kalau misalnya beliau memerintah kami maju, publik cukup tahu akhir-akhir biar umeknya enggak lama-lama," tutur dia.

Marzuki tidak memungkiri bahwa sudah ada sejumlah partai politik yang menjalin komunikasi dengannya, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kepada partai tersebut, ia menyampaikan pesan yang sama, yakni akan memutuskan menjelang akhir pendaftaran calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

"Tetap kami menyampaikan ke mereka, kami mau bersikap menjelang akhir. (Ketemunya sama) Gus Halim (Iskandar)," jelas Marzuki.

Diketahui, nama Marzuki Mustamar diperhitungkan dalam bursa calon gubernur Jawa Timur. PKB membuka peluang untuk menduetkan Marzuki dengan Risma.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda berharap, duet Marzuki dan Risma bisa terealisasi untuk menandingi Khofifah-Emil.

Huda juga mengungkapkan, DPW PKB Jawa Timur telah intens berkomunikasi dengan DPD PDI-P untuk membentuk poros tandingan itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER - Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal menilai, sosok Tri Rismaharini yang diduetkan dengan KH Marzuki Mustamar bisa mengubah peta politik Pilkada Jawa Timur (Jatim). Duet tersebut diyakini menjadi lawan tanding seimbang untuk Khofifah-Emil.

"Bila konstelasi pasangan bakal calon Tri Rismaharini-Marzuki Mustamar (Risma-Marzuki) terbentuk, bukan mustahil pasangan itu bisa mengubah peta politik Jatim," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Jember, Senin (22/7/2024).

Menurutnya, pasangan bakal calon Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sudah memborong tujuh rekomendasi partai politik parlemen dan satu parpol non-parlemen yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, dan terakhir adalah PKS, serta parpol non-parlemen Perindo. Namun, partai penguasa di Jatim, yakni PKB belum menentukan sikap, termasuk juga PDIP.

"Konstelasi Pilkada Jatim 2024 sejauh ini memang masih menyisakan tiga partai politik yang belum menentukan arah dukungan atau kepastian berkoalisi yakni PKB yang menguasai 27 kursi DPRD Jatim, PDIP memiliki 21 kursi, dan Partai Nasdem memiliki 10 kursi," tuturnya.

Ia mengatakan, sejauh ini PKB mewacanakan kiai kharismatik NU asal Malang KH Marzuki Mustamar yang diduetkan dengan politisi Senayan dari PKB Arzeti Bilbina. Sedangkan elite PDIP menegaskan tidak akan membiarkan Pilkada Jatim diwarnai pertarungan melawan "kotak kosong".

"Kami tentu sangat mengapresiasi antusiasme dan heroisme PKB dan PDIP, tentu juga Nasdem sebagai tiga parpol yang masih ketat mengalkulasi secara taktis pasangan bakal calon di Pilkada Jatim," ucap pengajar FISIP Unej itu.

Menurutnya, sudah semestinya ketiga parpol itu mengedepankan pilihan rasional. PKB mungkin bisa berbesar hati tidak memaksakan KH Marzuki sebagai bakal cagub, tapi bisa jadi bakal cawagub mendampingi Risma.

"Kendati tiket istimewa PKB memang berhak atas posisi bakal cagub, namun elektabilitas Kiai Marzuki harus diakui masih jauh di bawah Risma, sehingga yang paling rasional ya Risma-Marzuki atau 'Riski' dapat membuka peluang dalam Pilkada Jatim," tuturnya.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada periode 20-25 Juni 2024 menempatkan Khofifah Indar Parawansa unggul 26,8 persen di bursa pemilihan gubernur Jawa Timur. Kemudian posisi kedua ditempati politisi PDIP Tri Rismaharini dengan 13,6 persen, dan ketiga politisi Demokrat Emil Dardak 3,8 persen.

Khofifah-Emil sebagai incumbent atau pejawat di Jatim ternyata hanya mengantongi 26,8 persen saja. Angka itu dinilai jauh menyusut dari elektablilitas pejawatdibanding hasil Pilkada Jatim 2018 sebesar 53,55 persen. "Pasangan bakal calon Risma-Marzuki dapat membuka peluang besar mengubah political game karena dijiwai oleh spirit untuk menyelamatkan masa depan demokrasi," ujarnya.

Iqbal menilai, duet Risma-Marzuki bisa menjadi antitesis dari kekuatan populisme, karena merepresentasikan sosok birokratik dan ulama kharismatik. "Keduanya bisa menjadi alternatif yang rasional buat figur pemimpin teknokratik dan penjunjung nilai moral, tanpa dinodai kasus hukum yang banal," ujarnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, elektabilitas Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua terkait Pilkada Jawa Timur meski belum melakukan safari politik. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan kemungkinan PDIP mengusung perempuan asal Surabaya itu pada Pilgub Jatim.

"Ibu Risma itu nomor dua (karena) belum bergerak. Sama dengan survei Pak Andika (Perkasa) di Jawa Tengah belum bergerak. Artinya mereka-mereka itu mengandung harapan dari rakyat," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Pria asal Yogyakarta itu mengaku saat ini partainya masih menjaring sosok yang layak untuk diusung dalam Pilkada Jatim. Namun, dia mengatakan, Risma menjadi salah satu kandidat yang dicermati oleh partainya. Hasto pun meyakini elektabilitas Risma mengandung harapan dari rakyat. "Ibu Mega sudah menugaskan salah satu fungsionaris DPP Pak Said Abdullah juga, Pak Pramono Anung untuk membantu proses konsolidasi di Jawa Timur," katanya.

Selain itu, Hasto mengungkapkan partai berlambang banteng moncong putih itu telah menyiapkan sejumlah nama untuk Pilkada Bali, yakni Wayan Koster dan Giri Prasta. "Di Bali dalam pemilu kemarin di tingkat kabupaten/kota kursi kami bertambah 14, sehingga ini menunjukkan kepercayaan rakyat. Nah terhadap siapa yang dicalonkan, kan muncul ada nama Pak Koster, Pak Giri, dan beberapa kepala daerah dari PDIP," ungkap Hasto.