Bisnis.com, JAKARTA – Israel menyerang sekolah dan tempat ibadah ketika warga Gaza sedang menunaikan salat Subuh, akibatnya sebanyak 100 orang tewas.

Selain korban tewas, puluhan warga mengalami cedera dalam serangan Israel. Keterangan saksi mata menunjukkan banyak korban tewas dan cedera adalah warga sipil, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua.

Namun, militer Israel mengklaim sekolah itu melindungi "teroris" dan berfungsi sebagai markas Hamas.

Setelah serangan tersebut, dilaporkan ada gelombang besar orang yang berdatangan ke rumah sakit. Banyak dari mereka yang datang dalam kondisi kritis.

Namun Rumah Sakit al-Ahli menyatakan kekurangan staf dan obat-obatan, sehingga tidak dapat menyediakan perawatan medis yang memadai.

Hingga kini jumlah pasien mencapai lebih dari 100 orang yang meninggal dan terus bertambah.

Sementara itu, paramedis dan relawan masih bekerja untuk mengeluarkan jenazah dari lokasi yang dibom. Mereka berjuang karena bom yang dijatuhkan di sekolah juga membakar fasilitas itu.

Bom-bom tersebut diisi dengan paku dan pecahan peluru. Ketika meledak, bom itu tidak hanya menyebabkan kebakaran, tetapi potongan-potongannya yang beterbangan juga mengiris para korban.

Rekaman serangan yang beredar menunjukkan orang-orang diangkat dari tanah dalam keadaan terpotong-potong.

Serangan Israel terjadi setalah Washington memberikan hadiah senilai US$3,5 miliar dalla bentuk persenjataan dan peralatan militer.

Setidaknya 39.699 orang tewas dan 91.722 orang terluka dalam perang Israel di Gaza. Diperkirakan 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober dan lebih dari 200 orang ditawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Asia Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Abdul Kadir Jailani mengatakan bahwa Israel tidak pernah memiliki wilayah di Tepi Barat dan Gaza.

Dia mengatakan bahwa argumentasi Israel yang mengklaim memiliki hak atas wilayah tersebut sudah ditentang oleh Mahkamah Internasional (ICJ).

"ICJ tidak mempertimbangkan (argumentasi Israel). Pertama karena majelis hukum PBB tidak memintanya untuk membahas. Kedua, meskipun ada beberapa negara dan ada satu Hakim ICJ yang secara khusus mengajukan argumentasi itu, malangnya argumen itu tidak cukup, argumentasi itu dianggap kurang memadai," katanya, saat Press Briefing di Kemlu RI, pada Senin (22/7/2024).

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menetapkan advisory opinion atau Fatwa Hukum mengenai kependudukan Israel di Palestina adalah ilegal, pada 19 Juli 2024.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Fatwa Hukum ICJ tersebut mewujudkan harapan besar masyarakat internasional bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina.

Selain itu, ICJ juga telah menegakkan rules-based international order dengan menetapkan status ilegal pendudukan Israel di Palestina.

"Oleh karenanya arti penting keputusan ICJ pertama adalah bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri," ucapnya.

Kemudian, dia menegaskan bahwa tindakan Israel yang mengklaim wilayah Tepi Barat dan Gaza adalah sebagai occupying power (kekuasaan pendudukan), dengan status itu menandakan bahwa Israel tidak berhak memiliki wilayah tersebut.

"Kalau dia sebagai occupying power, Israel tidak pernah memiliki wilayah itu dan dia tidak pernah memiliki hak atas apapun juga," ujarnya.

Selanjutnya, menurutnya, ICJ telah menyatakan Israel melakukan aneksasi atau pencaplokan terhadap bangsa Palestina dengan menggunakan kekerasan, dan tentu pihaknya meminta agar Israel segera menghentikan okupansi tersebut.

Adapun dia mengatakan bahwa semua tindakan Israel yang dilakukan di tanah pendudukan Palestina dianggap bertentangan dengan hukum internasional.

"Konsekuensinya adalah keberadaan Israel di Tepi Barat Sungai Yordan dan Gaza harus segera diakhiri," tambahnya.