Ramallah: Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mengucapkan selamat via sambungan telepon kepada Donald Trump atas kemenangannnya dalam pemilihan umum presiden AS, menurut pernyataan dari kantor Abbas yang dikutip kantor berita resmi Palestina, Wafa, pada Jumat kemarin.

Selama panggilan telepon tersebut, Abbas menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan pemerintahan Trump mendatang untuk mengupayakan "perdamaian adil dan menyeluruh" antara Israel dan Palestina, berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Mengutip dari Libyan Express, Sabtu, 9 November 2024, Trump dilaporkan memberi tahu Abbas bahwa ia berkomitmen bekerja sama dengannya dan mitra regional lainnya untuk mendorong perdamaian dan menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung.
Panggilan telepon tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya dalam perang di Jalur Gaza.

Sejak Oktober tahun lalu, Israel menjalankan operasi militer di Gaza yang menewaskan banyak orang, di mana sebagian besarnya adalah warga sipil Palestina. Operasi Israel juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang meluas di Gaza.

PBB dan badan internasional lainnya telah berulang kali menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menuntut diakhirinya kekerasan.

Namun, upaya mediasi yang dipimpin AS, Mesir, dan Qatar untuk menengahi gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Gaza sejauh ini belum berhasil.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menghadapi kritik dari masyarakat internasional karena menolak menghentikan operasi militer di Gaza walau jumlah korban sipil yang tewas sangat tinggi.

Pejabat Palestina menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang dan menjalankan kebijakan hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza.

Mahkamah Pidana Internasional telah membuka pemeriksaan pendahuluan terhadap situasi di Gaza untuk menentukan apakah penyelidikan penuh terhadap dugaan kejahatan perang oleh pasukan Israel dan kelompok bersenjata Palestina diperlukan.

Kekerasan yang kembali terjadi telah meredupkan harapan untuk dimulainya kembali perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, yang telah terhenti selama beberapa tahun.

Namun, panggilan telepon antara Abbas dan Trump mungkin menandakan kesediaan kedua belah pihak untuk kembali terlibat dalam diplomasi di bawah naungan pemerintahan baru AS.

Baca juga: Kesepakatan Damai Trump 2020 Ancaman Bagi Palestina Saat Ini, Berikut 7 Alasannya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa negaranya telah menyusun rancangan resolusi yang akan diajukan ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangguhkan keanggotaan Israel jika Tel Aviv terbukti melanggar hukum internasional, aturan, dan keputusan terkait isu Palestina.

Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen di Kuala Lumpur, Anwar menjelaskan bahwa rancangan resolusi tersebut tengah dalam tahap negosiasi dan diharapkan segera diajukan untuk persetujuan Majelis Umum.

Ia menegaskan perlunya langkah tegas, termasuk potensi penghapusan keanggotaan Israel di PBB, atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.
“Malaysia akan memastikan bahwa agenda ini didengar dan diperhatikan sehingga kekejaman rezim Israel dapat dihentikan, serta memungkinkan bantuan kritis mencapai rakyat Palestina saat pembantaian terus memburuk,” kata Anwar, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 6 November 2024.

Inisiatif Malaysia ini mendapatkan momentum setelah Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, pekan lalu mendesak agar keanggotaan Israel di PBB ditangguhkan, mengingat pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan pendudukan di wilayah Palestina.

Anwar juga berharap bahwa resolusi ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dalam melanjutkan layanan esensial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, yang semakin mendesak.

Langkah ini diambil setelah Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Palestina. Kebijakan ini akan berlaku dalam 90 hari, yang berpotensi mengganggu layanan penting UNRWA bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. (Angel Rinella)

Baca juga: Israel Larang UNRWA Beroperasi, G7: Situasi Kemanusiaan di Gaza Bisa Hancur


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Michigan: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris berupaya meredakan kemarahan sejumlah warga AS terkait penanganan Washington terhadap perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Upaya ini dilakukan Harris dalam kampanye di Michigan pada Minggu kemarin, dua hari menjelang pemilihan umum presiden.

Pilpres AS 2024 berlangsung sengit dengan lebih banyak negara bagian kunci yang secara efektif relatif imbang antara pemilih Harris dan eks presiden Donald Trump.

Lebih dari 77,6 juta warga AS telah memberikan suara mereka lebih awal, sekitar setengah dari total surat suara yang diberikan di tahun 2020.
Dengan waktu yang terus berjalan, Harris, menghabiskan fase akhir kampanye di Michigan yang harus dimenangkan, di mana dirinya berisiko kehilangan dukungan dari komunitas Arab-Amerika yang berjumlah sekitar 200.000 orang.

Mengutip dari France 24, Senin, 4 November 2024, Selama ini kelompok Arab-Amerika secara vokal mengecam penanganan Washington terhadap berlangsungnya perang Gaza sejak Oktober 2023.

"Sebagai presiden, saya akan melakukan segala daya saya untuk mengakhiri perang di Gaza," tegas Harris di awal pidatonya, yang dihadiri beberapa tokoh masyarakat Michigan.

"Saya ingin mengatakan bahwa tahun ini berlangsung sulit, mengingat skala kematian dan kehancuran di Gaza, mengingat korban sipil dan pengungsian di Lebanon. Ini sangat menghancurkan,” sambungnya.

Di hari yang sama, Harris juga mengimbau para pemilih untuk tidak tertipu klaim tak berdasar Trump mengenai kecurangan sistem elektoral terhadap dirinya.

Usai kebaktian di gereja Detroit, Harris menepis karakterisasi Trump tentang pemilihan umum AS, dengan mengatakan kepada wartawan bahwa komentar eks presiden itu "dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa kita memiliki dan mendukung pemilihan umum yang bebas dan adil di negara kita."

"Sistem yang baik" itu sudah ada pada tahun 2020, kata Harris, dan "ia kalah."

Baca juga: Harris Imbau Warga AS untuk Tak Tertipu Klaim Kecurangan Trump


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Gaza: Setidaknya 46 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan militer Israel pada Kamis lalu. Sebagian besar insiden terjadi di wilayah utara, termasuk serangan yang menghantam Rumah Sakit Kamal Adwan di Beit Lahiya. Serangan ini membakar persediaan medis dan mengganggu layanan operasional rumah sakit.

Militer Israel mengklaim bahwa kelompok pejuang Hamas telah menggunakan Rumah Sakit Kamal Adwan untuk tujuan militer, menyebutkan bahwa puluhan teroris bersembunyi di sana. Namun, pejabat kesehatan dan Hamas membantah tuduhan tersebut.

Menurut petugas medis di Rumah Sakit Al-Awda pada hari yang sama, serangan udara Israel di dua rumah di kamp Nuseirat, Gaza tengah, menyebabkan kematian setidaknya 16 warga Palestina, termasuk seorang paramedis dan dua jurnalis lokal.
Gaza utara saat ini menjadi fokus utama serangan militer Israel, terutama setelah penggelaran tank di Jabalia, Beit Hanoun, dan Beit Lahiya untuk menanggapi apa yang disebutnya sebagai regrouping militan Hamas di wilayah tersebut.

“Beberapa staf rumah sakit mengalami luka bakar ringan akibat serangan tersebut, meskipun tidak ada laporan tentang korban jiwa di dalam rumah sakit,” ujar Direktur Keperawatan di Rumah Sakit Kamal Adwan, Eid Sabbah, seperti dikutip Anadolu, Jumat 1 November 2024.

Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikelola oleh Hamas, menyerukan kepada semua organisasi internasional untuk melindungi rumah sakit dan staf medis dari kekerasan yang dituduhkan dilakukan oleh pasukan Israel.

Militer Israel menjelaskan bahwa operasi mereka di area rumah sakit dilakukan berdasarkan intelijen mengenai keberadaan teroris dan infrastruktur teror di sekitarnya.

“Selama operasi, ditemukan bahwa puluhan teroris bersembunyi di rumah sakit, dengan beberapa bahkan berpura-pura sebagai staf rumah sakit,” jelas pihak Israel. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Washington: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris menerima hujan protes dari ratusan orang yang menyatakan kekesalan mereka terhadap kebijakan pemerintahan AS saat ini terkait perang di Jalur Gaza.

Melansir dari Anadolu Agency, Rabu, 30 Oktober 2024, unjuk rasa pro-Palestina ini terjadi saat Harris sedang berkampanye di Washington DC.

Seminggu menjelang pemilihan umum presiden AS pada 5 November, Harris mengadakan kampanye di Ellipse, Washington. Ini merupakan lokasi yang sama di mana mantan Presiden Donald Trump menyampaikan pidato di hadapan para pendukungnya sebelum serangan Capitol pada 6 Januari 2021.
Pidato Harris menarik perhatian puluhan ribu orang, yang menggarisbawahi taruhan tinggi dari rangkaian kampanye terakhir di musim pemilu AS 2024.

Saat Harris menyampaikan pidato di hadapan khalayak, sekitar 300 pengunjuk rasa pro-Palestina mulai meneriakkan slogan-slogan. Mereka mengkritik kebijakan pemerintahan Biden-Harris terkait Gaza.

Para demonstran membawa spanduk yang menyerukan embargo senjata AS terhadap Israel.

“Kamala, apa pendapatmu? Kami tidak akan memilihmu pada hari pemilihan. Berapa banyak anak yang telah kau bunuh hari ini?” teriak salah satu demonstran.

Para pengunjuk rasa pro-Palestina tersebut tetap hadir selama pidato Harris. Mereka kemudian berbaris sambil membawa spanduk menuju jalan terdekat menuju Gedung Putih.

Baca juga: Harris Tegaskan Warga Sipil di Gaza Harus Dibantu dan Dilindungi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Ottawa: Jajaran menteri luar negeri yang tergabung dalam kelompok G7, kelompok tujuh ekonomi besar dunia, menyatakan keprihatinan mereka atas keputusan parlemen Israel yang melarang kegiatan operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

“Kami, Menteri Luar Negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Republik Korea, dan Inggris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas undang-undang yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Knesset Israel,” kata pernyataan bersama para menlu G7 tersebut.

Menurut mereka, UU yang dikeluarkan Israel itu bertujuan untuk mencabut hak istimewa dan kekebalan UNRWA, melarang segala kontak antara badan-badan negara Israel, pejabat, dan UNRWA, serta melarang segala kehadiran UNRWA di Israel.
“UNRWA menyediakan bantuan kemanusiaan yang penting dan menyelamatkan nyawa serta layanan dasar bagi para pengungsi Palestina di Gaza, Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan di seluruh wilayah tersebut,” kata G7.

Tanpa kerja kerasnya, kata mereka, penyediaan bantuan dan layanan tersebut, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan distribusi bahan bakar di Gaza dan Tepi Barat akan sangat terhambat jika tidak mustahil.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

Reformasi Internal UNRWA

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” desak mereka.

Mereka mengatakan, tetap mengutuk serangan teror yang brutal dan tidak dapat dibenarkan oleh Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

“UNRWA telah mengambil langkah-langkah untuk menanggapi tuduhan mengenai dukungan karyawan perorangan terhadap organisasi teroris dan menunjukkan kesediaannya untuk mengejar dan melaksanakan reformasi proses internal sesuai dengan tinjauan independen pada bulan April 2024, yang dipimpin oleh Catherine Colonna, mengenai kenetralan UNRWA,” terang mereka.

“Kami menyerukan kepada UNRWA untuk melanjutkan jalur reformasinya sebagai prioritas, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kenetralan, dan memastikan bahwa kegiatannya tetap sepenuhnya sesuai dengan mandatnya. Kami akan terus memantau dan mendukung proses ini secara aktif,” tutup G7.

Perang Israel-Hamas

UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya menuduh otoritas Israel membatasi aliran bantuan ke Gaza, tempat hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah itu telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang.

Badan itu sendiri telah menderita kerugian besar, dengan sedikitnya 223 stafnya tewas dan dua pertiga fasilitas badan itu di Gaza rusak atau hancur sejak perang dimulai.

Perang di Gaza meletus dengan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang mengakibatkan kematian 1.206 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 43.020 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas, angka yang dianggap PBB dapat diandalkan.

Baca juga: Indonesia Sebut Larangan Operasi UNRWA oleh Israel Langgar Piagam PBB


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah pendudukan. Keputusan ini dinilai komunitas internasional dapat memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan.

“Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza,” tulis Kemenlu RI dalam pernyataan di akun media sosial X, Selasa, 29 Oktober 2024.

Keputusan ini, lanjut Kemenlu RI, jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB.
UNWRA merupakan badan penerima mandat PBB yang memainkan peran tak tergantikan dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.

“Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendukung UNRWA melaksanakan mandatnya,” tegas Kemenlu.

Indonesia juga mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk segera menghentikan tindakan Israel.

“Serta memastikannya mematuhi kewajibannya terhadap hukum internasional, resolusi DK PBB dan keputusan ICJ untuk mengakhiri penjajahan di Palestina,” tutup pernyataan itu.

Fungsi Krusial UNRWA

Kecaman atas keputusan ini juga diungkapkan Kelompok G7.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, kata G7, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” pungkas mereka.

Baca juga: Kecam UU Israel, Guterres Sebut Melarang UNRWA Berdampak Menghancurkan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak proposal gencatan senjata singkat yang diajukan Mesir untuk menghentikan sementara konflik bersenjata dengan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyampaikan proposal ini pada akhir pekan kemarin.

Dalam konferensi pers bersama Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune di Kairo, Al-Sisi menguraikan inisiatif tersebut, yang mencakup gencatan senjata dua hari untuk pertukaran empat sandera Israel dengan beberapa tahanan Palestina. Rencana tersebut juga meliputi negosiasi selama sepuluh hari ke depan guna memperpanjang gencatan senjata sementara menjadi kesepakatan permanen.

“Kami mengusulkan gencatan senjata di Jalur Gaza selama dua hari untuk menukar empat sandera di Israel dengan beberapa tahanan di Palestina, kemudian negosiasi akan berlangsung selama 10 hari untuk mengubah gencatan senjata menjadi gencatan senjata permanen,” kata Al-Sisi, dilansir dari Anadolu, Senin, 28 oktober 2024.
Walau mayoritas menteri Israel menyetujui gagasan ini, Netanyahu menolak kesepakatan tersebut, menyatakan bahwa negosiasi hanya akan terjadi di bawah tembakan senjata, menurut laporan Channel 12 Israel. Media tersebut juga mengonfirmasi bahwa lembaga keamanan Israel sebenarnya mendukung proposal gencatan senjata dari Mesir.

Saat ini, Israel memperkirakan sekitar 101 warga negaranya masih ditahan Hamas di Gaza, dengan kekhawatiran bahwa beberapa sandera mungkin menjadi korban dalam serangan udara Israel yang semakin sering menyasar daerah padat penduduk.

Kondisi Memprihatinkan di Gaza

Sementara itu, upaya yang dipimpin Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan hingga kini terhenti, dengan Netanyahu yang bersikeras untuk melanjutkan operasi militer.

Sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada Oktober lalu, Israel terus melakukan serangan besar-besaran di Gaza, kendati Dewan Keamanan PBB telah menyerukan gencatan senjata segera. Serangan tersebut telah menewaskan hampir 43.000 orang, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan lebih dari 100.000 lainnya terluka, menurut data otoritas kesehatan setempat.

Kondisi di Gaza semakin memburuk dengan hampir seluruh penduduk terpaksa mengungsi akibat serangan dan blokade yang menimbulkan kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan.

Sementara itu, Israel kini tengah menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terkait tindakannya di Jalur Gaza. (Angel Rinella)

Baca juga: Terkejutnya Sekjen PBB Atas Dampak Kehancuran Serangan Israel di Gaza


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Gaza: Total kematian di kalangan jurnalis sejak dimulainya serangan Israel yang membabi buta di Jalur Gaza pada 7 Oktober tahun lalu telah bertambah menjadi 182. Angka ini didapat setelah kematian sejumlah israel akibat serangan Israel pada hari Minggu kemarin, menurut laporan kantor media pemerintah di Jalur Gaza.

Tercatat ada tiga jurnalis Palestina yang tewas pada hari Minggu kemarin, setelah tentara pendudukan Israel membombardir sekolah Asma, yang menampung orang-orang terlantar di kamp Pantai di bagian barat Kota Gaza.

Mengutip dari Gulf Times, Senin, 28 Oktober 2024, sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa tiga jurnalis yang tewas adalah Saed Radwan, kepala media digital di televisi Al-Aqsa, Haneen Mahmoud Baroud dari Kantor Berita Sanad, dan Haneen Baroud dari Yayasan Al-Quds.
Nadia Al Sayed, seorang jurnalis dan produser program di stasiun radio lokal di Jalur Gaza, bersama Abdel Rahman Al Tanani, seorang jurnalis di stasiun radio lokal Zaman dan Sawt Al-Shaab, juga tewas.

Pernyataan tersebut mengecam tindakan Israel yang menargetkan jurnalis Palestina dan meminta masyarakat internasional dan organisasi internasional terkait untuk mencegah dan mengadili pendudukan Israel di pengadilan internasional atas kejahatan yang terus dilakukannya.

Selama lebih dari setahun agresi terhadap Gaza, jurnalis telah menghadapi penargetan sistematis oleh pasukan Israel. Tercatat ada beberapa kasus pembunuhan dan penargetan langsung jurnalis saat menjalankan tugas profesional mereka di lapangan, serta cedera serius di antara mereka yang, dalam banyak kasus, menyebabkan amputasi.

Selain itu, pasukan pendudukan Israel menghancurkan lebih dari 182 lembaga, kantor pusat, dan kantor media di Gaza untuk melemahkan kemampuan media dalam meliput kekejaman dan pembantaian yang dilakukan untuk menyampaikan informasi, dalam pelanggaran mencolok terhadap hak-hak jurnalis dan kebebasan berekspresi.

Baca juga: Serangan Terbaru Israel di Gaza Utara Tewaskan 22 Orang


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Kairo: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi mengusulkan gencatan senjata selama dua hari di Gaza. Gencatan senjata ini untuk memfasilitasi pertukaran empat sandera Israel dan sejumlah tahanan Palestina.

“Kami mengusulkan gencatan senjata di Jalur Gaza selama dua hari untuk menukar empat sandera (Israel) dengan sejumlah tahanan (Palestina), dan kemudian negosiasi akan dilakukan selama sepuluh hari untuk mengubah gencatan senjata menjadi gencatan senjata permanen,” kata Al-Sisi dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune di Kairo, dilansir dari Shafaq News, Senin, 28 Oktober 2024.

Pemimpin Mesir itu menegaskan kembali penentangan Kairo terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza,.

“Ini tidak melayani kepentingan Palestina. Kami secara aktif berupaya mencapai gencatan senjata mengingat kerusakan yang meluas di Jalur Gaza,” lanjut Al-Sisi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik kesiapan Mesir untuk memfasilitasi kesepakatan pembebasan sandera di Gaza.

Pada Kamis lalu, seorang perwakilan Hamas memberi tahu AFP bahwa gerakan itu ‘siap’ untuk gencatan senjata, dengan syarat Israel berkomitmen untuk gencatan senjata.

“Hamas siap menarik diri dari Jalur Gaza, memulangkan para pengungsi, kesepakatan pertukaran tahanan yang serius, dan masuknya bantuan,” ujar perwakilan Hamas itu.

Setelah kegagalan negosiasi sebelumnya, Israel telah mengintensifkan tindakan militernya, tidak hanya di Gaza tetapi juga terhadap posisi Hizbullah di Lebanon. Baru-baru ini, Israel menargetkan pemimpin Hamas Yahya Sinwar.

Diperkirakan Hamas saat ini menyandera sekitar 100 orang di Gaza, dengan hampir setengahnya diyakini masih hidup, menurut intelijen Israel.

Otoritas Pertahanan Sipil Gaza mengumumkan bahwa lebih dari 400 warga Palestina tewas di Gaza utara selama dua minggu terakhir, saat militer Israel meningkatkan kampanyenya yang menargetkan wilayah yang terkepung.

Pada 7 Oktober 2023, Israel melancarkan serangan besar terhadap Gaza sebagai tanggapan atas operasi Hamas, yang diikuti dengan tindakan intensif Israel terhadap warga Palestina. Sejak itu, setidaknya 42.924 orang telah tewas di Gaza, termasuk lebih dari 17.029 anak-anak, dan lebih dari 100.833 orang terluka, dan 10.000 orang hilang.

Baca juga: Delegasi Mesir Temui Wakil Hamas, Bahas Kembali Negosiasi Gencatan Senjata Gaza

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Gaza: Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, mengatakan bahwa "momen tergelap" dari perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas sedang berlangsung di Jalur Gaza bagian utara.

Setahun setelah serangan 7 Oktober 2023 yang menandai dimulainya konflik Gaza, masyarakat internasional belum dapat memberlakukan gencatan senjata di wilayah tersebut, dan laporan tentang kekejaman terhadap penduduk sipil terus berlanjut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyerukan gencatan senjata sejak November 2023, dan sekali lagi pada September dan Oktober tahun ini.
"Tidak terbayangkan, situasinya semakin buruk dari hari ke hari. Kebijakan dan praktik Pemerintah Israel di Gaza utara berisiko mengosongkan wilayah tersebut dari semua warga Palestina. Kami menghadapi apa yang dapat dianggap sebagai kejahatan kekejaman, termasuk yang berpotensi meluas menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan," ucap Turk, mengutip dari laman Jurist, Minggu, 27 Oktober 2024.

Pernyataan tersebut mencakup seruan kepada masyarakat internasional untuk bertindak. Turk berpendapat bahwa berdasarkan Konvensi Jenewa, negara-negara anggota memiliki “kewajiban untuk bertindak ketika pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional telah dilakukan.”

Guterres, dalam wawancara baru-baru ini dengan Al Jazeera, mengatakan bahwa “Dewan Keamanan (PBB) telah mengecewakan kita,” karena “strukturnya yang ketinggalan zaman, tidak adil, dan tidak efektif.”

Anggota Dewan Keamanan PBB telah berulang kali mencoba untuk mengadopsi resolusi gencatan senjata kemanusiaan, tetapi diveto oleh Amerika Serikat.

Presiden Finlandia Alexander Stubb juga menyerukan perluasan kursi permanen DK PBB untuk mencakup belahan bumi selatan dan penghapusan hak veto tunggal anggota tetap.

Terkait dengan situasi di Gaza, Afrika Selatan telah memulai proses hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida di wilayah terkepung Palestina tersebut.

Beberapa negara, Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol, Turki, dan Cile juga telah mengajukan deklarasi intervensi mereka dalam kasus tersebut, dengan harapan dapat menghasilkan hasil efektif dalam memulihkan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.

Baca juga: Israel Terus Gempur Gaza Utara, Banyak Korban Terjebak Puing Bangunan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Gaza: Serangan udara Israel terhadap sebuah gedung sekolah di Gaza tengah telah menewaskan sedikitnya 17 orang. Rumah Sakit Al-Awda mengatakan, serangan pada Kamis 24 Oktober 2024 itu menghantam sekolah Al-Shuhada di kamp pengungsi Nuseirat.

Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas melaporkan jumlah korban tewas yang sama dan mengatakan sekolah itu digunakan sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi Palestina.

Video dari tempat kejadian, yang diverifikasi oleh BBC, menunjukkan anak-anak yang terluka dibawa dengan tangan para pria.
Israel mengatakan telah menargetkan sebuah pusat komando Hamas di lokasi yang "digunakan oleh para teroris untuk merencanakan dan melaksanakan serangan teroris" terhadap Israel dan pasukannya.

Kantor media pemerintah mengatakan "ribuan orang yang mengungsi" menggunakan sekolah itu sebagai tempat penampungan ketika serangan itu terjadi, "sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita".

“Sembilan anak termasuk di antara 17 orang yang tewas, dengan lebih dari 52 orang terluka,” kantor media menambahkan, seperti dikutip BBC, Jumat 25 Oktober 2024.

Mahmud Bassal, juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, juga mengatakan kepada AFP bahwa 17 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Dalam beberapa minggu terakhir, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menyerang beberapa gedung yang digunakan sebagai tempat perlindungan di seluruh Gaza, dengan mengatakan bahwa mereka menargetkan personel dan infrastruktur Hamas.

Israel tidak mengizinkan organisasi media internasional - termasuk BBC - akses independen ke Gaza, sehingga sulit untuk memverifikasi fakta di lapangan, jadi kami mengandalkan informasi dari rekaman video dan kesaksian, serta pernyataan resmi Israel dan Hamas.

Di Gaza utara, IDF telah mengintensifkan serangan selama seminggu terhadap apa yang dikatakannya sebagai pejuang Hamas yang telah berkumpul kembali di sana.

Setidaknya 650 orang telah tewas sejak serangan baru di utara dimulai, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Militer Israel mengatakan bahwa mereka memfasilitasi evakuasi warga sipil sementara mereka terus "beroperasi melawan teroris dan infrastruktur teroris".

Namun, penduduk yang tidak mau atau tidak dapat mematuhi perintah evakuasi Israel dikatakan hidup dalam kondisi yang semakin menyedihkan, dengan makanan dan persediaan penting lainnya yang hampir habis.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan bahwa selama tiga minggu pertama bulan Oktober, otoritas Israel hanya mengizinkan empat dari 70 misi bantuan terkoordinasi ke Gaza utara.

AS memperingatkan Israel minggu lalu untuk segera meningkatkan bantuan atau menghadapi risiko terputusnya sebagian bantuan militer.

Cogat, badan militer Israel yang bertanggung jawab atas urusan kemanusiaan di Gaza, mengatakan bahwa truk yang membawa makanan, air, dan perlengkapan medis telah dipindahkan ke utara selama seminggu terakhir.

OCHA mengatakan awal minggu ini bahwa akses kemanusiaan masih dibatasi. Tahap akhir dari kampanye vaksinasi polio darurat di daerah tersebut telah ditunda oleh badan-badan PBB karena pemboman Israel yang intens, pengungsian massal, dan kurangnya akses.

Fase terakhir dari peluncuran dua tahap - yang dipicu oleh kasus polio pertama di Gaza dalam 25 tahun, yang menyebabkan seorang bayi laki-laki lumpuh - akan dimulai pada hari Rabu.

Hampir 120.000 anak di Gaza utara diharapkan menerima dosis kedua vaksin polio oral.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)