REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) atau MUI Aceh mengeluarkan taushiyah terkait larangan khitan perempuan hingga penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja sebagai respon atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan.

"MPU Aceh menolak pelarangan khitan bagi perempuan dan juga menolak menyediakan alat kontrasepsi bagi anak-anak sekolah dan remaja,” kata Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali alias Lem Faisal, di Banda Aceh, Rabu.

Penolakan tersebut tertuang dalam Taushiyah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang pelarangan khitan perempuan, penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, tertanggal 5 Agustus 2024.

Dalam taushiyah itu dijelaskan bahwa khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Dapat dilakukan melalui secara medis dan profesional serta tidak membahayakan.

Pria yang akrab disapa Lem Faisal ini menjelaskan, dalam hukum Islam, khitan bagi perempuan merupakan sunah. Artinya, ada kebebasan bagi mereka untuk melakukan nya maupun tidak. Karena itu, larangan dalam peraturan pemerintah tersebut tidak tepat.

"Melarang umat Islam menjalankan ajaran Islam itu tidak boleh, tetapi yang tepatnya diberikan kebebasan dan tidak boleh ada paksaan," ujarnya.

Menurutnya, melarang khitan bagi perempuan dalam peraturan pemerintah tersebut sangat tidak tepat dalam Islam, maka harus segera dievaluasi kembali.

"PP ini sesuatu yang tidak tepat, dan kita minta untuk dievaluasi. Karena itu bagian dari mengebiri nilai-nilai syariat Islam itu sendiri," katanya.

Dalam taushiyah itu, MPU Aceh juga meminta agar Pemerintah Aceh menjalankan kekhususan Aceh dalam prinsip-prinsip syariat Islam, dan adat Aceh terkait larangan khitan perempuan serta penyediaan alat kontrasepsi bagi anak-anak sekolah dan remaja tersebut.

“Kepada instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di Aceh agar memfasilitasi pelayanan khitan bagi perempuan,” demikian Lem Faisal.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan dalam Pasal 102 menghapus praktik sunat perempuan.

Tahun 2008, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan sempat dikeluarkan untuk menanggapi adanya penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap khitan perempuan. Fatwa MUI ini juga dikeluarkan atas permintaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Dikutip dari Keputusan Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 menetapkan:

Status Hukum Khitan Perempuan:

1. Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

2. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan:

Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

Batas atau Cara Khitan Perempuan:

Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/ colum/ praeputium) yang menutupi klitoris.

2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar.

Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 juga merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia:

1. Meminta kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan) untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/ regulasi tentang masalah khitan perempuan.

2. Menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan) untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Demikian isi Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 yang ditandatangani Ketua Komisi Fatwa MUI KH Anwar Ibrahim dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Hasanudin.