REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) atau MUI Aceh mengeluarkan taushiyah terkait larangan khitan perempuan hingga penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja sebagai respon atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan.

"MPU Aceh menolak pelarangan khitan bagi perempuan dan juga menolak menyediakan alat kontrasepsi bagi anak-anak sekolah dan remaja,” kata Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali alias Lem Faisal, di Banda Aceh, Rabu.

Penolakan tersebut tertuang dalam Taushiyah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang pelarangan khitan perempuan, penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, tertanggal 5 Agustus 2024.

Dalam taushiyah itu dijelaskan bahwa khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Dapat dilakukan melalui secara medis dan profesional serta tidak membahayakan.

Pria yang akrab disapa Lem Faisal ini menjelaskan, dalam hukum Islam, khitan bagi perempuan merupakan sunah. Artinya, ada kebebasan bagi mereka untuk melakukan nya maupun tidak. Karena itu, larangan dalam peraturan pemerintah tersebut tidak tepat.

"Melarang umat Islam menjalankan ajaran Islam itu tidak boleh, tetapi yang tepatnya diberikan kebebasan dan tidak boleh ada paksaan," ujarnya.

Menurutnya, melarang khitan bagi perempuan dalam peraturan pemerintah tersebut sangat tidak tepat dalam Islam, maka harus segera dievaluasi kembali.

"PP ini sesuatu yang tidak tepat, dan kita minta untuk dievaluasi. Karena itu bagian dari mengebiri nilai-nilai syariat Islam itu sendiri," katanya.

Dalam taushiyah itu, MPU Aceh juga meminta agar Pemerintah Aceh menjalankan kekhususan Aceh dalam prinsip-prinsip syariat Islam, dan adat Aceh terkait larangan khitan perempuan serta penyediaan alat kontrasepsi bagi anak-anak sekolah dan remaja tersebut.

“Kepada instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di Aceh agar memfasilitasi pelayanan khitan bagi perempuan,” demikian Lem Faisal.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di dalam pasal 102 beleid tersebut, pemerintah secara eksplisit menghapus praktik sunat perempuan. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, penghapusan praktik tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Jubir Kemenkes), Siti Nadia menjelaskan, sebenarnya aturan penghapusan sunat perempuan bukan hal yang baru. Sebelumnya, kata dia, sudah ada PP yang menetapkan hal serupa.

"Jadi sebenarnya PP ini bukan yang baru karena sebelumnya sudah ada aturan tentang penghapusan sunat perempuan," ujar Nadia saat dihubungi Republika.co.id Selasa (6/8/2024).

Dia mengatakan, sejak awal menyusun Permenkes sebelumnya dan pembahasan undang-undang sudah juga dilakukan konsultasi publik untuk berdiskusi dan mendapatkan masukan baik dari masyarakat, komunitas, lembaga keagamaan, tokoh agama terkait, praktisi, dan para ahli kesehatan.

Namun, menurut dia, pemerintah tidak mungkin mengakomodir semua masukan untuk membuat peraturan tersebut. Menurut dia, apa yang tercantum dalam peraturan tentang kesehatan tersebut sudah merupakan jalan tengah.

"Mungkin tidak dapat mengakomodir pendapat semua pihak tetap dicarikan jalan tengah," ucap Nadia.

Dia pun mengungkapkan tentang bahaya sunat perempuan bagi kesehatan. Menurut dia, praktik sunat bagi perempuan dapat menimbulkan nyeri hebat, pendarahan yang berlebihan, pembengkakan jaringan kelamin; demam, infeksi misalnya tetanus, masalah kencing, masalah penyembuhan luka, cedera pada jaringan genital di sekitarnya, serta bisa membuat syok bahkan kematian.

Selain itu, menurut dia, sunat perempuan juga akan menimbulkan bahaya jangka panjang, seperti menimbulkan masalah buang air kecil (sakit buang air kecil, infeksi saluran kemih), masalah vagina (keputihan, gatal, vaginosis bakteri dan infeksi lainnya), masalah haid (nyeri haid, darah haid sulit keluar, dan lain-lain), jaringan parut dan keloid.

"Masalah seksual (nyeri saat berhubungan, penurunan kepuasan, dan lain-lain), peningkatan risiko komplikasi persalinan, serta masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, harga diri rendah, dan lain-lain," jelas Nadia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan dalam Pasal 102 menghapus praktik sunat perempuan.

Tahun 2008, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan sempat dikeluarkan untuk menanggapi adanya penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap khitan perempuan. Fatwa MUI ini juga dikeluarkan atas permintaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Dikutip dari Keputusan Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 menetapkan:

Status Hukum Khitan Perempuan:

1. Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

2. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan:

Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

Batas atau Cara Khitan Perempuan:

Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/ colum/ praeputium) yang menutupi klitoris.

2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar.

Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 juga merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia:

1. Meminta kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan) untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/ regulasi tentang masalah khitan perempuan.

2. Menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan) untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Demikian isi Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 yang ditandatangani Ketua Komisi Fatwa MUI KH Anwar Ibrahim dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Hasanudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di banyak negara mayoritas Muslim, sunat atau khitan merupakan praktik yang marak dijumpai. Bahkan, dalam berbagai tradisi, berpotong kulup adalah tanda seseorang sudah mencapai kedewasaan.

Umumnya, tidak ada persoalan mengenai khitan bagi anak laki-laki. Namun, bolehkah anak perempuan juga disunat?

Seperti dinukil dari buku Menafsir Ulang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Islam Berkemajuan (2022), yang dilansir Republika dari laman PP 'Aisyiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki pandangan ihwal ini. Khitan perempuan memang ditemukan di berbagai belahan dunia. Di Afrika, misalnya, sunat perempuan disebut khitanfirauni (khitan ala Fir’aun).

Sunat tersebut sangat sadis sehingga bertentangan dengan ajaran Islam. Ada beberapa tipe tindakan praktik di Afrika itu: dipangkas clitoris-nya; dipotong sebagian bibir-dalam vaginanya; atau dijahit sebagian lubang tempat keluar darah haid-nya.

Bedah hadis pro-khitan perempuan

Dalam perspektif Islam, memang ada beberapa ulama yang menyatakan, khitan wajib bagi laki-laki, tetapi tidak wajib bagi perempuan. Di antara yang berpandangan demikian adalah Ibnu Qudamah. Itu berdasar hadis Nabi Muhammad SAW.

"Dari Ummu ‘Atiyah, tukang khitan perempuan dari Bani Anshar di Madinah, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,'“Sayatlah sedikit dan jangan berlebihan karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami” (HR Abu Dawud dan Baihaqi).

Tampak dari redaksi itu, khitan perempuan berbeda tujuannya dengan khitan laki-laki, yang ingin mencapai kesucian dan kebersihan. Namun, yang penting diketahui adalah, hadis itu menurut sebuah kajian berderajat dhaif (lemah).

Sebab, salah satu sanadnya adalah Muhammad bin Said, yang mati disalib karena zindiq. Orang ini diketahui telah membuat empat ribu hadis palsu.

Ada pula redaksi lain, yang berasal dari Anas bin Malik. "Sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada Ummu ‘Atiyah, tukang khitan perempuan dari Madinah, 'Sayatlah sedikit dan jangan berlebihan karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami'" (HR Thabrani).

Namun, derajat hadis di atas juga dhaif. Kelemahannya bukan pada keilmuan perawi (dhabit al-rawi), melainkan kredibilitas perawi, yaitu Zaidah Ibu Abi Raqqad sebagai perawi yang mungkar.

Masih terkait sosok Ummu ‘Atiyah, ada pula redaksi yang sumbernya dari Dhaha’ Qais. Ia berkata, “Ada seorang perempuan di Madinah tukang sunat perempuan bernama Ummu ‘Atiyah. Nabi SAW berkata kepadanya, ‘Wahai Ummu ‘Atiyah! Sayatlah sedikit dan jangan berlebihan karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami’” (HR Baihaqi dan Thabrani).

Lagi-lagi, derajat hadis ini juga tidak sampai sahih karena salah satu sanad perawinya, A’la bin Hilal ar-Raqiy, adalah seorang yang mungkar dan suka membolak-balikkan sanad. Bahkan, ada juga perawi yang jalurnya tidak diketahui namanya alias terputus.

Berikutnya, sebuah redaksi yang juga populer, bersumber dari Utsamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khitan itu sunah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan" (HR Imam Ahmad, Baihaqi, Thabrani).

Namun, riwayat itu dikritisi Imam Hanafi dalam Hasiyah Ibnu Abidin. Begitu juga Imam Maliki dalam Asy-Syarhu ash-Shagir dan Imam Syafii dalam Al-Majmu. Ketiganya menyatakan, hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, bukan sekadar sunah. Sebab, amalan ini adalah perintah Allah untuk umat Islam mengikuti mengikuti jejak Nabi Ibrahim AS.

ثُمَّ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ اَنِ اتَّبِعۡ مِلَّةَ اِبۡرٰهِيۡمَ حَنِيۡفًا‌ ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), 'Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik'" (QS an-Nahl:123).

Adapun kedudukan hadis di atas adalah mauquf, yaitu disandarkan pada sahabat dan mata rantai perawi bernama Hajja ibnu Arthah. Sosok ini diketahui menyembunyikan kecacatan hadis (mudallis) dan enggan menggunakan “simbol” akhbarana ('telah diceritakan padaku').

Bukan sebuah praktik yang dianjurkan ....

Sebagian pembela tradisi khitan perempuan juga membawa dalil tentang fitrah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. "Fitrah itu ada lima: khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis” (HR Bukhari Muslim).

Namun, khitan adalah istilah yang dipakai untuk tindakan memotong kulup kemaluan anak-laki-laki. Adapun untuk perempuan, istilahnya adalah khifadh. Jadi, secara logika kata khitan dalam hadis tersebut bukan untuk perempuan.

Kesimpulannya, tidak ada satu pun "hadis" yang menyarankan khitan perempuan itu mencapai derajat hadis sahih. Bahkan, kedudukannya addalah dhaif dengan berbagai macam alasan.

Maka, jelaslah bahwa khitan perempuan bukan sebuah praktik yang dianjurkan. Sunat perempuan bahkan bisa menjadi mudharat apabila pelaksanaanya hanya sekadar untuk memenuhi tradisi atau adat masyarakat.

Lebih-lebih, ada peluang untuk melanggar etika jika khitan itu dilakukan berdasarkan tuduhan bahwa perempuan--bila tidak disunat--tidak bisa terkekang libidonya. Sebaliknya, demikian anggapan ini, khitan laki-laki dilakukan karena untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, bukan alasan pengekangan nafsu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis angkat bicara terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menetapkan dalam Pasal 102 penghapusan praktik sunat perempuan.

Menurut Kiai Cholil, penghapusan praktik tersebut bertentangan dengan syariat Islam. "PP 28 tahun 2024 tengan Kesehatan pada pasal 102 a yang menghapus praktik sunat perempuan bertentangan dengan syariat," ujar Kiai Cholil kepada Republika, Kamis (1/8/2024)

Pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok ini mengatakan, Islam justru menganjurkan agar kaum perempuan itu melakukan khitan. Sehingga, menurut dia, pemerintah tidak boleh melarang praktik ini. "Islam menganjurkan (makramah) khitan perempuan. Karenanya bertentangan kalau PP 28 itu melarang khitan perempuan. Khitan perempuan tidak wajib tapi tidak boleh dilarang," kata Kiai Cholil.

Dia pun menunjukkan kepada Republika fatwa MUI soal praktik sunat perempuan ini. Fatwa tersebut telah ditetapkan Komisi Fatwa MUI di Jakarta pada 1 Jumadil Awal 1429 H atau bertepatan dengan 1 Mei 2008 M.

Dalam fatwa itu, Komisi Fatwa MUI menetapkan status hukum praktik ini bahwa khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. "Khitan terhadap perempuan adalah makrumah. pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan," dikutip dari fatwa itu.

Dalam fatwa ini juga secara tegas menjelaskan hukum pelarangan khitan terhadap perempuan. Disebutkan bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

Cara khitan perempuan..

Tidak hanya itu, fatwa MUI tersebut juga menetapkan batas atau cara khitan perempuan. Dalam pelaksanaannya, menurut Komisi Fatwa MUI, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (Jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris.

2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar.

Terkait praktik sunat perempuan ini, bahkan Komisi Fatwa MUI juga memberikan beberapa relomendasi. Diantaranya, meminta kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan.

"Menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelauhan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini," kata fatwa MUI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di dalam pasal 102 beleid tersebut, pemerintah secara eksplisit menghapus praktik sunat perempuan. Baca juga

Pembahasan mengenai sunat perempuan sudah pernah diulas oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa bernomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2008, MUI menetapkan khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Menurut MUI, hukum pelarangan khitan terhadap perempuan bertentangan dengan ketentuan syari'ah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

MUI menyandarkan fatwa tersebut pada dalil Alquran, hadis dan ijma ulama. Beberapa ayat Alquran yang menjadi landasan fatwa tersebut yakni firman Allah SWT. : “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”. (QS. an-Nahl[16] : 123)

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus ? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya”. (QS. An-Nisaa[4] : 125).

Selain ayat Alquran, MUI melansir hadits-hadits berkaitan dengan khitan perempuan. Diantaranya yakni: ”Bahwa Nabi saw bersabda: Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan (HR. Ahmad) Dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Wahai wanita-wanita Anshor warnailah kuku kalian (dengan pacar dan sejenisnya) dan berkhifadhlah (berkhitanlah) kalian, tetapi janganlah berlebihan”. (al-Syaukani dalam Nail al-Author)

Hadits lainnya adalah: “Apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi, aku dan Rasulullah telah melakukannya, lalu kami mandi”. (HR at-Turmudzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari ‘Aisyah r.a.)

Kesepakatan para ulama (Ijma)..

Hanya saja, para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan sunnah, sedang Syafi'iyyah menyatakan wajib. 2. Fuqaha madzhab berbeda pendapat dalam menentukan hukum khitan terhadap perempuan; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan sunnah, sedang Syafi'iyyah menyatakan wajib, yang antara lain tercantum dalam

1. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni : “Khitan itu wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan/kebaikan, tidak wajib bagi mereka” (Ibnu Qudamah, al-Mughni, [Kairo : Maktabah al-Qohiroh, TT], h. 64)

2. Aun al-Ma'bud, Juz 14, hal. 125: ”Berdasarkan zhahir hadits, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa hukum khitan hádala sunnah secara mutlak (baik laki-laki maupun perempuan), Imam Ahmad berpendapat wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan, sedang Imam Syafi'i berpendapat wajib atas keduanya".

3. Nail al-Authar, Juz 1, hal. 138 ”Ada perbedaan tentang kewajiban khitan. Imam Yahya, Imam al-Syafi'i dan kebanyakan Ulama menyatakan bahwa khitan wajib bagi lelaki dan perempuan. Demikian juga menurut Malik dan Abi Hanifah. Imam Nawawi memandang khitan hukumnya sunnah bagi lelaki dan perempuan. Imam alNashir dan Imam Yahya menyatakan bahwa khitan wajib bagi laki-laki, tidak bagi perempuan".

4. I’anah at-Thalibin, Juz IV, hal. 198 "Yang diwajibkan dalam mengkhitan perempuan adalah memotong bagian yang harus dikhitan. Diutamakan dalam mengkhitan perempuan untuk menggores sedikit saja dari bagian yang harus dikhitan, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan lainnya: bahwa rasulullah SAW berkata pada tukang khitan perempuan: khitanlah dengan sedikit dan jangan berlebih-lebihan. Khitan bagi perempuan lebih membahagiakan perempuan dan lebih disenangi bagi suami; dalam pengertian menambah kenikmatan hubungan badan. Dalam suatu riwayat "lebih menceriakan wajah, yakni lebih banyak aura dengan aliran air muka dan darah".

5. DR. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu “Khitan pada perempuan ialah memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak pada bagian atas farj. Dianjurkan agar tidak berlebihan, artinya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari farj, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu bersenggama”. (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damaskus : Daar al-Fikr al-Islami] Jilid I, h. 356)

6. Syaikh Jad al-Haq Syaikh al-Azhar, Buhust wa Fatawa Islamiyah fi Qhadhaya Mu'ashirah. Fatwa tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 2024tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di dalam pasal 102 beleid tersebut, pemerintah secara eksplisit menghapus praktik sunat perempuan.

Bunyi lengkap pasal tersebut yakni sebagai berikut:

Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O1 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

a. menghapus praktik sunat perempuan.

b. mengedukasi balita dan anak prasekolah agar mengetahui organ reproduksinya

c. mengedukasi mengenai perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan

d. mengedukasi untuk menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh

e. mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi

f. memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu.

Pembahasan mengenai sunat perempuan sudah pernah diulas oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa bernomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2008, MUI mengungkapkan tiga keputusan dan satu rekomendasi.

Pertama, status hukum khitan terhadap perempuan

1. Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

2. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Hukum pelarangan khitan kepada perempuan..