REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta memastikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk tahap I gelombang dua akan cair pada Jumat (12/7/2024) sore. Pencairan itu dilakukan setelah Disdik melakukan verifikasi terhadap para penerima manfaat.

"Hari ini (KJP) cair. Untuk KJP insyaallah sore ini bisa dicek dan cair," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat siang.

Ia menjelaskan, dalam tahap I gelombang dua itu terdapat sekitar 130 ribu calon penerima KJP. Namun, setelah dilakukan verifikasi, hanya ada sekitar 73.506 ribu penerima KJP yang disetujui, karena dinilai layak menerima KJP. Sementara sekitar 53 ribu orang dinyatakan tidak layak untuk menerima KJP.

Budi meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP. Keterlambatan itu terjadi lantaran Disdik mesti memastikan bantuan yang disalurkan itu tepat sasaran.

"Mohon maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP Plus," ujar dia.

Dengan pencairan tahap I gelombang dua, total penerima dana KJP tahap I sebanyak 533.649 siswa. Sebelumnya, pencairan KJP tahap I gelombang pertama kepada 460.143 penerima telah lebih dulu dilakukan pada bulan lalu.

Budi menegaskan, program KJP yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini bersifat dinamis. Artinya, bantuan KJP diberikan dengan menyesuikan kondisi perekonomian masyarakat, sehingga jumlah penerima bergerak secara fluktuatif. Hal itu didasari status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diperbarui secara berkala.

"Penentu penerima akan selalu dievaluasi dan verifikasi dengan melibatkan tim gabungan terdiri dari berbagai stakeholder terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta," kata Budi.

Ia menyebutkan, bantuan KJP itu mungkin dinilai tidak seberapa bagi kalangan tertentu. Namun, bantuan itu disebut sangat berharga untuk warga miskin.

"Oleh karenanya, maksimalkan penggunaan untuk keperluan pendidikan anak, agar masa depan keluarga nantinya bisa lebih sejahtera melalui kesuksesan anak dari pendidikan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merampungkan verifikasi akhir bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahap pertama gelombang kedua. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, pencairan dana KJP dijadwalkan pada Jumat (12/7/2024).

"Verifikasi KJP Plus tahap satu gelombang dua rampung dan dapat dicairkan paling cepat pada sore ini. Dana bantuan sosial untuk keperluan kebutuhan pendidikan yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu tahap I gelombang kedua sudah bisa dimanfaatkan penerima," kata Budi di Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan, pencairan dilakukan setelah merampungkan verifikasi dengan total penerima pada gelombang kedua sebanyak 73.506 orang. Adapun total penerima dana KJP Plus tahap pertama yakni sebanyak 533.649 orang.

Pencairan dana pada tahap pertama gelombang pertama yakni 460.143 orang sudah dilakukan. Budi memastikan, para penerima merupakan peserta didik dari golongan kurang mampu yang terverifikasi.

"Mohon maaf atas keterlambatan pencairan Dana KJP Plus, karena Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memastikan kucuran dana bantuan sosial pada sektor pendidikan tepat sasaran," kata Budi.

Menurut dia, besaran dana bantuan sosial tunai sesuai jenjang pendidikan, yakni untuk SD/MI sebesar Rp 250 ribu per bulan, SMP Rp 300 ribu per bulan, dan SMA sebesar Rp 420 ribu per bulan. Untuk SMK Rp450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rp 300 ribu per bulan serta Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sebesar Rp 1,8 juta per semester.

Budi menuturkan, program KJP Plus sifatnya dinamis dan menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat sehingga jumlah penerima bergerak secara fluktuatif tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diupdate secara berkala.

Menurut Budi, Pemprov DKI akan selalu melakukan evaluasi dan verifikasi melibatkan tim gabungan terdiri dari berbagai pemegang kebijakan terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

Budi berharap, agar dana bantuan sosial KJP Plus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya warga Jakarta. "Dengan SDM unggul maka harkat martabat bangsa bisa terangkat untuk menuju Indonesia Emas 2024," kata Budi yang merangkap Kepala Disdukcapil DKI itu.