JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak semua warga kelas menengah ke bawah di Jakarta rupanya mendukung program sekolah swasta gratis. Ada hal yang menghantui mereka.

Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di permukiman padat penduduk Kramat Pulo Dalam, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat bernama Dian (41) misalnya.

Ia sebenarnya lebih memilih agar program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dilanjutkan dibandingkan anggarannya dialihkan ke program sekolah swasta gratis.

"Saya maunya sih KJP tetap ada, harus tetap ada," ungkap Dian saat dijumpai Kompas.com di sela aktifitasnya, Sabtu (9/11/2024).

Sebab, program KJP tidak hanya membiayai aktifitas akademis anak saja, melainkan juga membiayai keperluan buku dan seragam sekolah, bahkan bisa digunakan untuk tambahan pemenuhan gizi anak.

Hal senada juga diucapkan ibu rumah tangga lain bernama Wulan (42). Ia berpendapat, program sekolah gratis dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak akan keperluan sekolah.

Wulan sungguh merasa keberatan apabila pemerintah hanya membiayai akademis saja, tetapi tidak dengan keperluan sekolah anak.

"Apalagi saya, bapaknya (suami) kena PHK. Kasihan anak saya. Saya ini bantu suami dengan dagang-dagang," ujar Wulan.

Pilihan kembali bekerja pun sulit bagi Wulan dan sang suami. Pasalnya mereka terbentur dengan aturan banyak perusahaan soal batas atas usia kerja.

Dian berharap, kedua anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Ekonomi Atas dan Kelas 6 Sekolah Dasar (SD) tetap mendapatkan KJP.

"Penginnya berjalan beriringan sih ya," kata dia.

Sang suami yang hanya bekerja sebagai pedagang, tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.

"Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin," kata dia.

Baik Dian atau Wulan mengaku, belum mengetahui secara persis seluk beluk program sekolah swasta gratis yang diwacanakan akan berlaku pada tahun ajaran baru Juni 2025.

"Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan bagus," kata Dian.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jakarta bersama DPRD Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.

Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program sekolah swasta gratis di Jakarta yang rencananya dimulai pada Juli 2025.

Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.

Pembahasan mengenai program sekolah swasta gratis ini pun telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo mengatakan, ada bantuan biaya personal dalam program sekolah swasta gratis yang dimulai tahun depan.

Dalam program tersebut, Pemprov ingin memastikan anak-anak kurang mampu di Jakarta mendapat fasilitas sekolah melalui bantuan sosial.

"Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP," ucap Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).

Jakarta: Program KJP Plus kembali hadir November 2024 ini untuk mendukung kebutuhan pelajar di Jakarta agar bisa terus belajar lebih baik.

Kalau kamu ingin tahu apakah termasuk penerima bantuan ini, ada cara gampang buat cek status penerimanya. Ini penting supaya bantuan bisa tepat sasaran dan benar-benar membantu mereka yang butuh.

Melansir laman UMSU, berikut langkah-langkah cek penerima KJP Plus November 2024 biar kamu bisa tahu statusmu.

Baca juga: Terlibat Judi Online, Penerima KJP dan KJMU Terancam Dicabut

Cara cek status penerima KJP plus

Mengecek status penerimaan KJP Plus bisa dilakukan dengan mudah secara online dengan langkah-langkah berikut:

1. Buka situs resmi KJP.
2. Pilih opsi “Cek Status Penerimaan KJP”.
3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa.
4. Tentukan tahun “2024” dan pilih tahap yang sesuai.
5. Tekan “Cari” untuk melihat hasilnya.

Informasi lebih lanjut tentang program ini dapat diakses melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Dengan langkah-langkah yang mudah ini, kamu bisa langsung memastikan apakah termasuk penerima KJP Plus di November 2024.

Program ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi para pelajar Jakarta dalam mendukung pendidikan mereka. Pastikan kamu memanfaatkan bantuan ini dengan baik untuk kebutuhan sekolah agar proses belajar semakin lancar dan maksimal. Tetap semangat belajar dan manfaatkan setiap kesempatan yang ada. (Nanda Sabrina Khumairoh)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Bacawagub Jakarta yang diusung PDIP, Rano Karno, mengisi hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad dengan menyapa warga-warga di Jakarta Barat. Sosok yang dikenal dengan panggilan 'Si Doel' itu berkunjung ke kawasan Cengkareng dan Kalideres pada Senin (16/9).

Ditemani politikus PDIP Charles Honoris, Rano hadir untuk mendengarkan aduan masyarakat sekaligus dukungan untuk Pilgub Jakarta mendatang. Dia menyambangi sebuah rusun di yang berada di Cengkareng Timur dan sebuah warung penjual pecak yang ada Pegadungan, Kalideres.

Rano yang terlihat menggunakan kemeja lengan pendek berwarna biru itu menyinggung permasalahan sekolah di Jakarta. Mantan wakil gubernur Banten menyebutkan bahwa jumlah sekolah negeri di Jakarta itu kurang.

"Makanya kan di Jakarta atau di mana-mana ada yang dibilang PPDB. Ya kan penerimaan murid baru yang masalah, kan? Zonasi, prestasi, afirmasi. Itu kenapa dilakukan itu? Karena kenyataannya bangunan sekolah negeri kita ini kurang. Kurang," sebut Rano di Cengkareng.

Kader PDIP ini mengatakan dari tingkat sekolah dasar bisa menghasilkan lulusan sebanyak 15 ribu orang, sementara SMP hanya bisa menampung 5 ribu orang. Alhasil kondisinya saat ini, sambung dia, disebar ke sekolah swasta.

Hal itu pun akhirnya menyebabkan masalah lain, sebab dengan bersekolah di swasta, orang tua akan dibebankan dengan biaya uang sekolah. Itu mengapa, dia menilai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi progam yang penting.

"Sebetulnya pemerintah daerah bisa menyampaikan anak-anak yang sisa dari, yang tidak masuk di negeri, itu sekolah di swasta, dapat beasiswa. Makanya kan ada KIP, ada apa namanya kalau Jakarta? KJP. Nah, ada itu kan? Nah, itu sebetulnya salah satu jalan untuk bisa bagaimana membantu anak-anak kita tetap bisa sekolah," sambungnya.

Saat di Pegadungan, Kalideres, Rano pun menegaskan, dia bersama dengan duetnya Pramono Anung, akan melanjutkan program KJP.

Rano menyatakan ini usai mendengarkan kekhawatiran warga di lokasi soal KJP yang akan dihentikan di Juni 2025 akan dihentikan.

"KJP akan dilanjutkan kembali. Anggaran pendidikan provinsi DKI ini tinggi. Bahkan silpa enam triliun. Buat apa silpa gede-gede kalau cuma buat ngerawat RW. Anggaran kita bantu anak-anak sekolah," tegas Rano.

Meski demikian, dia mengatakan ingin memastikan ke depannya agar progam ini tepat sasaran.

"KJP itu kan Kartu Jakarta Pintar, pasti ada syarat, pertama anak enggak mampu, jangan KJP dapet sama orang yang mampu. Itu yang salah. Kemudian kalau dia mampu, dia harus nilainya tinggi. Jadi insyallah, kebetulan Abang di Komisi X ngurusin pendidikan, kebudayaan. Kalau di pusat ada namanya PIP, kalau DKI ada KJP. Insyallah akan dilanjutkan. Janji Bang Doel di semua masyarakat," terang Doel.

Dalam kesempatan blusukannya di Jakarta Barat ini, Rano pun kembali menegaskan keseriusan dia dengan Pramono untuk memperhatikan klub sepak bola Jakarta Persija. Bahkan hingga perihal suporter mereka, Jakmania.

Menurutnya, ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, wajib hukumnya untuk mendukung Persija.

"Saya tentu akan memperhatikan Persija, itu wajib. Kalau enggak kenapa jadi wakil gubernur DKI," ujar Rano.

Dia pun mengaku sudah mulai melakukan pendekatan untuk memenangkan hati para suporter klub yang dijuluki Macan Kemayoran itu dengan menonton pertandingan sepak bola.

"Sudah mulai kita deketin, nonton bola kalau kita deketin," sambungnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus menjadi salah satu sasaran dari Program Pangan Bersubsidi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI.

Dalam penyediaan pangan bersubsidi, DKPKP DKI Jakarta bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya dan Badan Usaha Milik Daerah (PT Food Station Tjipinang Jaya). Selain itu, pendistribusian sembako dan bahan pangan lainnya juga dilakukan bersama Perumda Pasar Jaya.

Adapun pemilikKJP Plusdapat mendaftar diri sebagai calon penerima Pangan Bersubsidi. Registrasi dilakukan secara daring atauonlinemelalui laman resmi yang disediakan.

Syarat Daftar Antrean KJP Pasar Jaya 2024

Melansir unggahan akun Instagram @dkpkp.jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021 dan laman resmi KJP Pasar Jaya, berikut persyaratan dan ketentuan calon penerima Pangan Bersubsidi Pemprov DKI Jakarta dari kelompok KJP Plus:

• Penerima KJP Plus yang terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Membawa hasil unduh bukti pendaftaran daring, fotokopi kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dan KJP Plus.
• Pastikan saldo rekening kartu ATM Bank DKI mencukupi.
• Tidak membawa anak kecil di bawah usia 12 tahun ketika pengambilan sembako.
• Pengambilan bahan pangan hanya dapat dilakukan pada lokasi dan waktu yang tertera saat pendaftaran.
• Apabila penerima manfaat mengalami kesulitan dalam proses registrasi, maka dapat melakukan konfirmasi atau menghubungi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
• Penerima hanya dapat membeli paket pangan bersubsidi satu kali setiap bulan dan tidak dapat diakumulasikan di bulan berikutnya.
• Bagi siswa penerima KJP Plus, anggota keluarga lain dapat mewakilkan untuk datang ke lokasi pembelian paket pangan bersubsidi.
• Pembelian paket sembako tidak dilayani bila penerima tidak mendaftar antrean secara daring.

Cara Daftar Antrean KJP Pasar Jaya 2024

Berikut langkah-langkah untuk mendaftar antrean programPangan BersubsidiKJP Pasar Jaya:

1. Kunjungi laman https://antriankjp.pasarjaya.co.id/index_tanpa_verifikasi.php.
2. Masukkan nomor KK; nomor induk kependudukan (NIK); nomor KJP Plus; serta nama, alamat, dan nomor ponsel penerima manfaat.
3. Pilih wilayah dan lokasi pengambilan.
4. Pilih waktu pengambilan.
5. Centang bagian yang menyatakan bahwa data yang dimasukkan sudah dipastikan benar.
6. Tekan tombol Simpan.
7. Datang ke lokasi pengambilan sesuai dengan jadwal yang tertera dan membawa berkas yang dipersyaratkan.
8. Lakukan pembayaran pembelian paket pangan bersubsidi menggunakan kartu ATM Bank DKI melalui mesinelectronic data capture(EDC) yang telah disediakan.

Untuk diketahui, selain pemegang KJP Plus, Program Pangan Bersubsidi juga menyasar beberapa kelompok masyarakat berikut:

• Penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), termasuk pekerja harian lepas (PHL) serta petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dengan gaji maksimal 1,1 kali upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Penghuni rumah susun (rusun) yang terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Orang lanjut usia (lansia) yang tidak mampu dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Penyandang disabilitas tidak mampu dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Pekerja atau buruh dengan KTP DKI Jakarta, memiliki gaji maksimal 1,1 kali UMP DKI, dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Guru dan tenaga kependidikan non-aparatur sipil negara (ASN) yang berpenghasilan maksimal 1,1 kali UMP dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menunda wacana pemutusan bantuan sosial Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kabarnya Pemprov Jakarta bakal memutus bantuan untuk 3 ribu pengguna KJMU dan 75 ribu KJP.

“Menurut saya pemutusannya ditunda dulu, karena sejatinya anggaran pendidikan nasional sebagai Public Service Obligation (PSO) saatnya sebanyak mungkin dialihkan atau didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemda,” kata pengamat politik, Lisman Manurung, kepada Medcom.id, Jumat, 9 Agustus 2024.

Menurut dia, kebijakan KJMU dan KJP merupakan bentuk pertolongan untuk kaum marjinal. Pemerintah daerah sebaiknya membuat langkah alternatif dengan mengalihkan dana untuk program yang melindungi kaum miskin.
“Sangat tepat jika Pemprov baru nanti memastikan biaya yang dikeluarkan putra terbaik Jakarta, tetapi (yang) miskin, akan diganti pemda, karena perbuatan mereka yang lain pastinya mulia. Contohnya, tidak tawuran, tidak nakal, dan sebagainya,” tutur Lisman.

Baca Juga: Pj Heru Budi Singgung Persoalan Manipulasi Data Penerima KJMU

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial KJP dan KJMU. Anggota Fraksi PDIP Simon Sitorus mengatakan terdapat 3 ribu penerima manfaat KJMU dan 75 ribu KJP yang akan diputus secara bertahap dari 2023.

Namun, penjelasan mengenai alasan dari pemutusan tersebut belum jelas. Terdapat perbedaan penjelasan dari pemerintah daerah dan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP).

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, saat ini Pemprov sedang melakukan pemadanan data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Pemadanan data, kata Heru, dilakukan melalui verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE) agar penyaluran KJP dan KJMU tepat sasaran.

"Pengalokasian anggaran KJP, KJMU, KAJ, KPDJ dan KLJ, Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan pemadupadanan data penerima manfaat melalui verifikasi data DTKS dan P3KE agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan adil," ujar Heru dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Heru menjelaskan hal tersebut untuk menjawab aduan pencabutan 75.000 KJP dan 3.000 KJMU yang disampaikan anggota Fraksi PDI-P Simon Sitorus dalam rapat paripurna pandangan umum tentang rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2024 yang naik 4,06 persen atau senilai Rp 85,47 triliun.

"Selama dua sampai tiga bulan terakhir Fraksi PDI-P menerima banyak aduan pengurangan KJP dan KJMU yang jumlahnya cukup signifikan, sekitar 3.000 penerima manfaat KJMU dan 75.000 KJP akan diputus secara bertahap dari 2023," ujar Simon.

Ketika ditelusuri, kata Simon, penjelasan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dengan Penjelasan Pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) ternyata tidak sama.

"Satu sisi menyampaikan penjelasan dengan alasan karena terjadi pengurangan alokasi anggaran, di sisi yang lain menyampaikan penjelasan dengan alasan karena adanya pengalihan anggaran tersebut untuk program lainnya," kata Simon.

Selain Fraksi PDI-P, anggota DPRD Fraksi Gerindra Bastian P Simanjuntak menyinggung soal pengurangan bantuan. Ia mempertanyakan usulan APBD-P naik sementara ada pencabutan bansos.

"Usulan kenaikan anggaran tersebut menjadi pertanyaan dari kami, mengapa justru sebaliknya, realisasinya terjadi pengurangan pada jumlah penerima," ujar Bastian.

Bastian menuturkan, dalam APBD-P 2024, anggaran sebesar Rp 460 miliar juga disiapkan khusus untuk penyaluran bansos penerima KJP dan KJMU.

"Di sisi lain terjadi pengurangan bagi penerima bantuan tersebut dengan alasan adanya penataan dan pemadanan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tepat sasaran," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Pintar Unggulan (KJMU).

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDI-P Simon Sitorus dalam rapat paripurna pemandangan umum tentang rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2024 yang naik 4,06 persen atau senilai Rp 85,47 triliun.

"Selama dua sampai tiga bulan terakhir Fraksi PDI-P menerima banyak aduan pengurangan KJP dan KJMU yang jumlahnya cukup signifikan, sekitar 3.000 penerima manfaat KJMU dan 75.000 KJP akan diputus secara bertahap dari 2023," ujar Simon di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Ketika ditelusuri, kata Simon, penjelasan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dengan Penjelasan Pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) ternyata tidak sama.

"Satu sisi menyampaikan penjelasan dengan alasan karena terjadi pengurangan alokasi anggaran, di sisi yang lain menyampaikan penjelasan karena adanya pengalihan anggaran tersebut untuk program lainnya," ucapnya.

Masih dalam bidang pendidikan, Simon menyampaikan pandangan terkait polemik pemutusan kontrak 4.127 guru honorer secara mendadak dan sepihak.

"Ini juga menjadi perhatian yang sangat serius karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketersediaan dan sebaran tenaga pendidik di Jakarta masih belum terpenuhi," ucap dia.

Oleh karena itu, Fraksi PDI-P berharap 4.127 guru honorer tersebut bisa diangkat statusnya ke dalam Kontrak Kerja Individu (KKI) Provinsi Jakarta.

Rapat paripurna pemandangan umum tentang rancangan APBD-P 2024 ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.

Usai itu, Heru akan menyampaikan jawaban setelah mendengarkan pandangan umum rancangan perubahan APBD 2024 dari sembilan fraksi.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Jakarta dan DPRD menyetujui rancangan tentang APBD-P 2024 senilai Rp 85,47 triliun.

Pengesahan dilakukan lewat rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jakarta Zita Anjani dan didampingi Wakil Ketua DPRD Jakarta Khoirudin di Gedung DPRD Jakarta pada Rabu (7/8/2024).

"Total Rancangan APBD-P 2024 senilai 85,47 triliun, naik sebesar 4,60 persen APBD 2024 sebesar Rp 81,71 triliun," ujar Heru.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencabut Kartu jakarta pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) jika kedapatan beramain judi online.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan bahwa anak muda saat ini rawan dengan judol. Menimbang hal ini, pihaknya kemudian telah meminta data siswa yang melakukan judol, untuk kemudian akan dilakukan tindakan.

“Saya kemarin bersama pak asisten pemerintahan bersama Pak Budi [Awaluddin], Kepala Dinas Pendidikan rangkap Kepala Dinas kependudukan sudah menghadap Bapak menkopolhukam untuk meminta by name, by address, siapa warga, siapa mahasiswa yang melakukan judol dan dia mendapatkan bantuan KJP KJMU,” pungkasnya dalam pidato Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pasar Minggu, Senin (5/8/2024).

Heru menjelaskan bahwa penanganan akan dilakukan berdasarkan dari frekuensi pelajar atau mahasiswa yang melakukan judi online.

Dia menjelaskan, bahwa jika baru dilakukan pertama kali ataupun kedua kali, maka kan diberikan binaan. Namun jika sudah ketiga kali, maka akan diberitahukan kepada orang tua. Ancaman terakhir jika langkah ini masih belum efektif, maka dengan terpaksa KJP dan KJMU akan dicabut.

Adapun, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin, yang juga turut hadir dalam acara tersebut menuturkan bahwa pihaknya tengah meminta data lengkap para penerima pendidikan yang bermain judol.

Sebagai catatan, Heru menyampaikan bahwa esensi pemberian bantuan diberikan bagi pelajar yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, sehigga pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberika bantuan.

Menimbang hal tersebut, Heru tidak ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yakni anggaran negara, diberikan kepada pihak-pihak yang tidak tepat sasaran.

Heru menyampaikan bahwa DKI Jakarta juga telah memberikan KJMU per 6 bulan dengan satu semester sebesar Rp9 juta rupiah. Anggaran tersebut dikatakan harus digunakan untuk belajar.

Di kesempatan yang sama, Heru juga mengancam akan mencabut KJP bagi pelajar yang didapati merokok atau menggunakan rokok elektronik (vape). Upaya-upaya ini dilakukan tegas oleh pihaknya dengan maksud untuk menyongsong Indonesia emas 2045

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, bakal mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang kedapatan mengisap rokok konvensional maupun rokok elektrik.

Hal itu disampaikan Heru di depan para pelajar sekolah menengah atas (SMA) se-Jakarta dalam acara penyuluhan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

"Jika ada siswa yang merokok, merokok menggunakan rokok elektik juga ya, saya akan cabut Kartu Jakarta Pintar (KJP)," ujar Heru ketika sambutan di hadapan para pelajar di Gedung PKK Melati Jaya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Menurut Heru, merokok tidak ada esensinya. Justru, kecanduan merokok dapat menyalahgunakan uang yang seharusnya digunakan untuk belajar.

"Kita (pelajar Jakarta) tidak mampu sekolah tapi kok beli rokok satu hari bisa Rp 50.000, 10 hari sudah Rp 250.000," kata dia.

Heru mengatakan, banyak pelajar yang mengaku tidak merokok karena mengisap vape atau rokok elektrik.

Padahal, menurut dia, bahaya rokok elektrik sama saja dengan rokok tembakau atau konvensional.

"Kalau saya tanya mereka (pelajar) merokok tidak? Mereka jawab tidak, tetapi rokok elektrik, sama saja merokok," kata Heru.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu lalu menyinggung data yang mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi peringkat ketiga dengan warga paling banyak merokok di dunia.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengupayakan bantuan sosial KJP menjadi tepat sasaran untuk para pelajar.

"Esensinya (KJP) adalah bagi siswa yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi. Maka Pemprov memberikan bantuan KJP, jadi kami tidak ingin APBD tidak tepat sasaran," imbuh dia.

Pemprov DKI Jakarta juga bakal mencabut KJP bagi pelajar yang ketahuan tawuran, terjerat pinjaman online (pinjol), dan judi online (judol).

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menambah anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Penambahan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2024.

"Perlu saya sampaikan KJP dan KJMU di 2024 (APBD) Perubahan kita tambah lho. Jadi, tidak ada kalimat yang saya memotong. Maka dari itu, APBD-P tambah kurang lebih Rp200 miliar ya," ucapnya di Jakarta Timur, Jumat, 2 Agustus 2024.

Ia menjelaskan, penambahan anggaran untuk bantuan sosial itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan masyarakat Ibu Kota. Selain itu, penambahan anggaran dilakukan karena ada siswa SD, SMP, dan SMA baru di tahun ajaran 2024/2025.
"Artinya, kami Pemerintah Daerah konsisten terhadap masyarakat, terhadap pendidikan. Itu perlu disampaikan, buktinya 2024 ditambah karena ada siswa baru masuk SD, masuk SMP dan ada juga namanya penduduk dinamis. Ya kami sesuaikan," ungkap Heru.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Pasang Pipa untuk Air Bersih Sepanjang 7 Ribu Km

Sebelumnya total penerima dana KJP Plus tahap I sebanyak 533.649 anak didik. Terdapat dua gelombang pada pencairan KJP Plus tahap I, gelombang pertama terdistribusi 460.143 penerima, sedangkan gelombang kedua sebanyak 73.506 penerima.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin menyebut, program KJP Plus sifatnya dinamis, menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga, jumlah penerima bergerak secara fluktuatif tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang terus di-update secara berkala.

Penentu penerima akan selalu dievaluasi dan diverifikasi dengan melibatkan tim gabungan dari berbagai stakeholder terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Sosial (Dinsos) Jakarta.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, tak ada pemotongan anggaran bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada 2024.

Malahan, kata Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah anggaran bansos pendidikan tersebut.

"Perlu saya sampaikan KJP dan KJMU kami tambah loh, jadi tidak ada kalimat yang saya memotong (anggaran)," ujar Heru kepada awak media ketika ditemui di Pasar Pramuka, Pal Meriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Heru mengatakan, penambahan anggaran bansos itu disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Saya tidak mengunci anggarannya, tapi data P3KE dan DTKS berapa, kita sesuaikan. Maka dari itu APBD Perubahan nambah kurang lebih Rp 200 miliar ya," ucapnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menjelaskan, anggaran bansos bertambah menyusul penambahan jumlah siswa-siswi yang bersekolah pada tahun ajaran baru.

"Ada siswa baru masuk SD, SMP, dan mungkin juga namanya penduduk kan, setiap hari dinamis. Kami sesuaikan," kata Heru.

Berkait dengan penerima bansos, Heru mengeklaim, pihaknya dapat dengan mudah mengetahui kesesuaian data penduduk dengan kondisi nyata di lapangan.

Pasalnya, Pemprov DKI memiliki data kependudukan yang disinkronisasi dengan Badan pendapatan daerah (Bapenda) pajak, DTKS, P3KE, hingga kepemilikan aset.

Dengan demikian, diharapkan bansos pendidikan KJP Plus dan KJMU tepat sasaran.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI membuka kembali pendaftaran penerima bantuan KJMU bagi seluruh mahasiswa ber-KTP Jakarta.

Pendaftaran kembali dibuka usai media sosial dihebohkan soal pencabutan hak mahasiswa penerima KJMU secara sepihak oleh Pemprov DKI.

Pemprov DKI meminta maaf terkait persoalan pencabutan bantuan sejumlah peserta KJMU. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Widyastuti, menyebut, kehebohan tersebut hanya disinformasi.

“Soal masalah disinformasi terkait dengan bantuan sosial di bidang pendidikan terutama KJMU, mohon maaf atas ketidaknyamanan terkait disinformasi ini," kata Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo tidak terkejut dengan adanya laporan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang disalahgunakan orangtua untuk kredit motor.

Purwo mengatakan, fenomena dana KJP digunakan orangtua di luar keperluan pendidikan itu merupakan "lagu lama" yang terus terulang.

"Itu lagu lama, Pak Pj Gubernur sudah bilang, bukan dari sekarang (ditemukan penyalahgunaan KJP), dari kemarin-kemarin, (tahun sebelumnya)," kata Purwo saat dikonfirmasi, Rabu (30/7/2024).

Karena terus ditemukannya KJP yang disalahgunakan, Pemprov bakal lebih selektif memilih penerima bantuan sosial pendidikan itu.

Selain soal ketepatan sasaran, kata Purwo, Pemprov juga bakal memeriksa ke penerima bantuan terkait penggunaan dana KJP.

"Ketepatan sasaran, nge-push terus pendidikan agar tepat sasaran itu sehingga hal tersebut enggak terjadi lagi ya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menuturkan penyalahgunaan KJP bukan merupakan hal baru.

"Ya itu sudah lagu lama, sudah terlalu lama," kata Heru saat ditemui awak media di Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Heru tak terkejut jika ada oknum orangtua siswa yang menggunakan uang KJP untuk membeli rokok, motor, atau barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan anak.

"Ada yang beli untuk rokok, untuk bensin, untuk cicil motor, tujuannya enggak tercapai," ujar Heru.

Karena itu, Pemprov dan DPRD DKI masih terus menggodok wacana program sekolah gratis di Jakarta, termasuk sekolah swasta.

"Maka konsepnya, kami (pemprov) nanti dengan DPRD bersama-sama untuk sekolah (swasta) gratis," imbuh mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.