IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak lagi melakukan penenggelaman kapal ikan ilegal seperti masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti, Padahal penenggelaman kapal berhasil merebut hati masyarakat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menjelaskan penenggelaman kapal sebenarnya lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positifnya.

Menurutnya, penenggelaman kapal akan memakan banyak anggaran lantaran biaya untuk pengadaan alat peledak tidaklah murah. Selain itu. penenggelaman kapal justru dapat merusak lingkungan karena pencemaran yang dihasilkan dari tumpahan sisa-sisa minyak di kapal.

"Kalau sebelumnya ditenggelamkan, dibom, ternyata ada dampak yang kurang baik. Kami mendapatkan protes dari lingkungan, begitu diledakkan ada sampah di laut, tumpahnya minyak di laut, dan biayanya pun tinggi saat penenggelaman dan pengeboman" kata Pung, Jumat (2/8/2024).

Pihaknya pun melakukan evaluasi agar kebijakan yang dihasilkan lebih mengedepankan manfaat, terutama kapal hasil tangkapan dapat digunakan kegiatan yang produktif.

Dengan begitu, langkah yang saat ini diambil yaitu menghibahkan kapal-kapal hasil sitaan kepada para nelayan yang membutuhkan dan juga kepada instansi pendidikan untuk bisa dimanfaatkan oleh para siswa kelautan dan perikanan.

Dengan cara tersebut, diharapkan para siswa kelautan dan perikanan bisa memanfaatkan kapal hasil sitaan sebagai sarana pembelajaran sehingga mereka tidak hanya akan memperoleh bekal teori saja tapi juga bisa mempraktikkan ilmunya secara langsung di lautan.

"Banyak jurusan kelautan perikanan di universitas yang hanya teori saja, ketika ada kapal ini mereka bisa praktik di laut. Secara teori mungkin ambil ikan gelar jaring dapat ikan, tapi secara praktik ada variabel lain. Mereka bisa melakukan evaluasi ternyata teori dan praktik itu bedanya jauh," ujar dia.

(Febrina Ratna)