TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membuat kebijakan yang kontroversial. Terbaru, mantan Wali Kota Solo itu mengizinkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Presiden Jokowi mengatakan, izin ekspor adalah pasir hasil sedimentasi di laut yang dianggap menyebabkan pendangkalan sehingga mengganggu pelayaran. “Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka, (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi mengatakan, sedimen yang diekspor berbeda dengan pasir laut. Ia juga menyebut sedimentasi itu sebagai benda yang mengganggu alur jalan kapal di laut. “Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimentasi,” ujarnya.

Menanggapi pembukaan perizinan terkait ekspor pasir laut itu, petinggi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengusulkan agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi itu ditunda terlebih dahulu.

“Ya, saya mengusulkan kalau bisa ekspor, rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda,” kata Muzani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024.

Pernyataan Ahmad Muzani ini dapat dianggap penting, mengingat Gerindra bakal menjadi partai penguasa setelah ketua umumnya, Prabowo Subianto, dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

Selain itu, anak buah Prabowo ini juga meminta agar pemerintah secepatnya melakukan penundaan realisasi rencana kebijakan ekspor pasir laut tersebut. Terlepas apakah kebijakan itu nantinya akan dapat mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi.

“Kami berpikir kalau bisa pelaksanaan tentang ekspor pasir laut secepat mungkin, kalau mungkin ditunda. Selalu saja alasannya adalah alasan untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar dari kegiatan ini,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini juga meminta rencana kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dikaji kembali. Hal itu untuk mempertimbangkan keuntungan atau justru kerugian yang akan lebih banyak diperoleh dari kebijakan tersebut.

“Kalau memungkinkan dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya, tetapi jika ternyata manfaatnya ternyata lebih besar, nanti itu untuk dipikirkan lebih lanjut,” tuturnya.

Tak berhenti sampai disitu, Muzani juga berharap pemerintah mendengarkan pandangan dari para ahli lainnya, baik di bidang ekonomi hingga ekologi dan lingkungan. Dia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan dampak terhadap kerusakan lingkungan apabila kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut direalisasikan.

“Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan, meskipun dari sisi perekonomian juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini,” kata dia.

Susi PudjiastutiMinta Jokowi Batalkan Ekspor Pasir Laut

Mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan membuka kembali ekspor pasir laut yang sempat ditutup 20 tahun lalu. Susi berujar perubahan iklim atau climate change sudah terasa dan akan berdampak pada masyarakat. Dengan demikian, ia menegaskan jangan sampai diperparah dengan penambangan pasir laut.

Susi lantas menyarankan agar pemerintah menyewakan pulau di Tanah Air kepada negara lain selama periode tertentu ketimbang penjualan pasir laut. “Daripada kalian keruk pasirnya dan kau ekspor, kenapa kalian tidak berpikir untuk pulau kalian sewakan saja 100 tahun seperti Hong Kong disewakan ke Inggris,” kata Susi Pudjiastuti, dikutip lewat akun Twitter pribadinya pada Ahad, 18 Juni 2023.

Setelah disewakan, menurut dia, pulau itu akan dikembalikan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih bagus. Sehingga, Indonesia tidak kehilangan pulau-pulau yang dimilikinya.

Di sisi lain, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin, mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Menurut dia, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.

Parid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya. “Kalau kita lihat, kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura semakin meluas,” katanya saat dihubungi Tempo pada, Ahad, 15 September 2024.

Kemudian pakar ekonomi Universitas Mataram Ihsan Ro'is memandang kegiatan ekspor sedimen laut ke luar negeri, seperti Singapura, dapat merugikan Indonesia untuk jangka panjang. Ihsan mengatakan, pasir laut yang selama ini dibeli Singapura dari Indonesia justru dipakai untuk mereklamasi pantai negara tersebut yang membuat daratan mereka menjadi lebih luas.

Sebelumnya, luas Singapura hanya 578 kilometer persegi dan kini luas itu telah bertambah signifikan hingga 25 persen menjadi 719 kilometer persegi. “Nanti dari daratan itu diambil garis pantai, kena lagi pantai kita. Bahaya juga (bagi kedaulatan dan laut teritorial),” kata Ihsan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu pekan lalu.

Yudono Yanuar, Riri Rahayu , Michelle Gabriela, dan M. Raihan Muzzakiberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik perusahaan maskapai penerbangan Susi Air, Susi Pudjiastuti bersyukur pilot Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya telah dibebaskan.

“Proses yang panjang dan melelahkan untuk semua tim. Namun karena soliditas yang tinggi antara TNI Polri juga tokoh masyarakat yang terus bekerja sama mengupayakan pembebasan Capt. Philip Mehrtens, akhirnya dapat berhasil bebas,” tulis Susi dalam unggahannya di Instagram, Sabtu, 21 September 2024.

Sementara dalam unggahan video Susi, tampak Philip bersama tiga orang lainnya di dalam satu rumah sedang duduk. Ia mengatakan masih sehat dan dijaga oleh warga.

“Pemerintah Selandia Baru telah membantu mengurus dokumen jadi saya bisa pulang cepat juga. Orang di sini bilang susah dapat makanan, jadi tolong dibantu diberikan makanan. Supaya saya bisa cepat pulang dan bertemu keluarga saya lagi,” kata Philip.

Satgas Ops Paro dan Damai Cartenz pun mengirimkan bahan makanan kepada para warga yang menyandera pilot berwarganegara Selandia Baru itu di Kampung Yuguru, Nduga.

Warga Kampung Yuguru juga mengadakan upacara adat bakar batu untuk membebaskan pilot Susi Air itu. Terlihat para warga dan Philip duduk mengikuti berlangsungnya upacara.

Di sisi lain, Juru Bicara Markas Pusat TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan kelompok Egianus Kogoya berkhianat terhadap perjuangan Papua dan tunduk pada TNI-Polri. Padahal, kata Sebby, Egianus dan TPNPB OPM sudah menyepakati agar segera mengirimkan proposal ke Selandia Baru dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membebaskan Pilot Philip secara damai, bukan melalui Indonesia.

“Kami curiga mereka terima uang suap dari Indonesia, kami belum bisa buktikan tapi tak ada ampun bagi mereka di tanah Papua ini. Sebelum merdeka atau setelah merdeka tak ada ampun bagi pengkhianat perjuangan kami. Satu komando berkhianat tak ada masalah, kami masih punya banyak komando untuk terus berjuang dalam kemerdekaan Papua,” kata Sebby kepada saat dihubungi via aplikasi perpesanan, Sabtu.

Sebelumnya, Susi mengatakan Philip bakal kembali bekerja sebagai pilot Susi Air. Namun, ujarnya, pihaknya bakal menunggu Philip selesai proses pemulihan. “Tunggu masa recovery," ucapnya.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik perusahaan maskapai penerbangan Susi Air, Susi Pudjiastuti bersyukur pilot Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya telah dibebaskan.

“Proses yang panjang dan melelahkan untuk semua tim. Namun karena soliditas yang tinggi antara TNI Polri juga tokoh masyarakat yang terus bekerja sama mengupayakan pembebasan Capt. Philip Mehrtens, akhirnya dapat berhasil bebas,” tulis Susi dalam unggahannya di Instagram, Sabtu, 21 September 2024.

Sementara dalam unggahan video Susi, tampak Philip bersama tiga orang lainnya di dalam satu rumah sedang duduk. Ia mengatakan masih sehat dan dijaga oleh warga.

“Pemerintah Selandia Baru telah membantu mengurus dokumen jadi saya bisa pulang cepat juga. Orang di sini bilang susah dapat makanan, jadi tolong dibantu diberikan makanan. Supaya saya bisa cepat pulang dan bertemu keluarga saya lagi,” kata Philip.

Satgas Ops Paro dan Damai Cartenz pun mengirimkan bahan makanan kepada para warga yang menyandera pilot berwarganegara Selandia Baru itu di Kampung Yuguru, Nduga.

Warga Kampung Yuguru juga mengadakan upacara adat bakar batu untuk membebaskan pilot Susi Air itu. Terlihat para warga dan Philip duduk mengikuti berlangsungnya upacara.

Di sisi lain, Juru Bicara Markas Pusat TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan kelompok Egianus Kogoya berkhianat terhadap perjuangan Papua dan tunduk pada TNI-Polri. Padahal, kata Sebby, Egianus dan TPNPB OPM sudah menyepakati agar segera mengirimkan proposal ke Selandia Baru dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membebaskan Pilot Philip secara damai, bukan melalui Indonesia.

“Kami curiga mereka terima uang suap dari Indonesia, kami belum bisa buktikan tapi tak ada ampun bagi mereka di tanah Papua ini. Sebelum merdeka atau setelah merdeka tak ada ampun bagi pengkhianat perjuangan kami. Satu komando berkhianat tak ada masalah, kami masih punya banyak komando untuk terus berjuang dalam kemerdekaan Papua,” kata Sebby kepada saat dihubungi via aplikasi perpesanan, Sabtu.

Sebelumnya, Susi mengatakan Philip bakal kembali bekerja sebagai pilot Susi Air. Namun, ujarnya, pihaknya bakal menunggu Philip selesai proses pemulihan. “Tunggu masa recovery," ucapnya.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP, Susi Pudjiastuti sempat membuat kebijakan yang dilarang dilakukan oleh negara. Namun, kebijakan itu justru diperbolehkan oleh Menteri KKP saat ini, Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu, apa saja kebijakan yang dulu dilarang oleh Susi dan kini malah diperbolehkan.

Kebijakan Benih Benur Lobster

Susi pernah membuat peraturan tentang pelarangan penangkapan benih benur lobster. Regulasi itu tertuang di Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Meskipun demikian, regulasi yang dibuat era Susi telah diubah oleh menteri KKP selanjutnya yakni Edhy Prabowo. Ihwal perubahan aturan itu menjadi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020.

Adanya penetapan aturan itu menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, aturan mengenai pelaksanaan ekspor benur penuh kejanggalan, sehingga menyebabkan Edhy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan suap pengurusan izin ekspor benur.

Dikutip dari Majalah Tempo edisi 27 Februari 2021, saat itu Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono berujar ekspor benur tidak pernah diizinkan. Ia mengatakan sedang mempersiapkan pengganti Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

"Sedang dalam proses semua. Peraturan menteri tidak bisa berdiri sendiri. Harus diundangkan, disampaikan di level menteri koordinator, dan seterusnya. Tapi yang pasti ekspor benur tidak akan pernah diizinkan," jelasnya saat wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Jumat, 19 Februari 2021.

Adanya peraturan itu, kini KKP telah menetapkan regulasi baru terkait benih lobster. KKP menetapkan Permen KP Nomor 7 tahun 2024 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan pada, 18 Maret 2024.

Meskipun demikian, tiga bulan setelah ditetapkannya peraturan itu, terjadi kasus penyelundupan benih benur lobster atau BBL. Penyelundupan itu terjadi di dua tempat yakni di Cilacap dan Banyuwangi.

Adanya penyelundupan BBL, Tim Satgas Second Fleet Quick Renponse (SFQR) Pangkalan TNI AL Cilacap menggagalkan upaya penyelundupan 16.000 ekor BBL pada Rabu, 12 Juni 2024. Bersama tim PSDKP, mereka menangkap pria berinisial FAS, 31 tahun, asal Tasikmalaya.

FAS ditangkap dengan barang bukti BBL berupa 2.400 ekor BBL jenis mutiara dan 13.600 ekor jenis pasir yang dikemas dalam 16 boks. Saat itu dia mengaku sebagai kurir atas perintah seseorang berinisial O di Pangandaran, Jawa Barat. Dia mendapatkan imbalan senilai Rp500.000 sampai Rp 1 juta dalam sekali kirim.

Sementara penangkapan di Banyuwangi, Satgas SFQR menangkap HS, 46 tahun dan MS (63). Keduanya akan menyelundupkan BBL sebanyak 9.244 ekor. Keduanya ditangkap setelah dipantau berada di salah satu rumah warga di Grajagan, pada Ahad, 2 Juni lalu. Keduanya ditangkap saat akan membawa BBL ilegal ini dengan mobil.

Selanjutnya baca: Kebijakan pemerintah tentang ekspor pasir laut

• 1
• 2
• Selanjutnya

Bisnis.com, JAKARTA -- Susi Pudjiastuti mengungkapkan keinginannya untuk langsung menemui Pilot Susi Air, Philip Mehrtens malam ini, Sabtu (21/9/2024).

Dia mengaku bahwa dirinya merasa bahagia dan haru setelah melakukan pemanggilan video dengan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Meskipun begitu, Susi masih ingin bertemu langsung dengan Philip.

"Tadi saya sudah bicara di video call rasa sedih dan bahagia bercampur aduk luar biasa. Semoga malam ini saya bisa bertemu dan semoga Kapten Philip Martens sehat walafiat," ujarnya dalam video yang diterima Bisnis, Sabtu (21/9/2024).

Susi menambahkan, saat ini Philip Mehrtens sudah mulai diberangkatkan dari Timika, Papua menuju Jakarta.

Selain itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengucapkan syukur dan apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Agus Subiyanto hingga Kapolri Listyo Sigit atas pembebasan Philip yang disandera oleh KKB Egianus Kogoya selama sekitar 1,5 tahun.

"Satgas Damai Cartenz, dan seluruh pihak baik dari pemerintah provinsi kabupaten di Papua dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua dalam pembebasan Kapten Philip Martens," tambahnya.

Sebagai informasi, Philip disandera KKB bersama kelompok Egianus Kogoya sejak (7/2/2023). Kronologinya, kala itu pesawatnya mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Saat itu, pesawat Susi Air menurunkan lima penumpangnya. Namun tiba-tiba, kelompok KKB disebut menyerang pesawat tersebut yang kemudian membakar pesawat milik Susi Air, dan menyandera Philip Mark Mehrtens.

Selang setahun lebih kemudian, Satgas Cartenz berhasil membebaskan Philip dengan cara pendekatan soft approach daripada hard approach. Pada intinya, upaya itu dilakukan melalui pendekatan sejumlah tokoh agama, adat hingga keluarga dekat dari Egianus Kogoya.

"Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa baik dari aparat, masyarakat sipil dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri," ujar Faizal dalam siaran pers, Sabtu (21/9/2024).

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengucapkan rasa syukur di postingan X miliknya @susipudjiastuti. Hal itu dikarenakan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens, bebas dari penahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Penahanan yang dilakukan TPNPB-OPM terhadap pilot asal Selandia Baru itu terjadi sejak 7 Februari 2023. Dalam postingan X milik Susi, ia mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak pemerintah yang telah membebaskan salah satu pilot maskapai Susi Air itu.

"Alhamdulillah Hirabbil Alamiin, mendapat kabar Captain Pilot Phillip Mehrtens telah kembali, sudah berada di Timika. Alloh Maha Besar dan Kasih,” ujar Susi dalam unggahan di media sosial X pada Sabtu, 21 September 2024.

Dalam pengamatan Tempo, Susi menjelaskan upaya yang dilakukan dalam membebaskan pilot Phillp Mark Mehrtens. Ia sempat mencantumkan beberapa situs pemberitaan, tentang pembebasan pilot maskapai Susi Air yang menjadi tahanan Organisasi Papua Merdeka selama 20 bulan.

Sementara itu, Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhan membenarkan upaya pembebasan pilot Susi Air itu. Ia mengatakan Philip telah berada di Markas Komando Brigade Mobil Batalyon B/Timika dalam keadan yang baik-baik saja.

"Kondisinya sehat," kata Faizal saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu, 21 September 2024.

Dihubungi terpisah, Kasatgas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Bayu Suseno mengatakan pilot berusia 39 tahun itu dijemput tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga pada pagi hari tadi.

"Kami terbangkan langsung ke Timika. Keadaan pilot sehat dan baik-baik saja," ujar Bayu.

Di Timika, Bayu melanjutkan, Philip akan dibawa ke ruangan khusus guna diberikan pertolongan medis sekaligus memastikan kondisi psikologisnya. "Setelahnya akan dilakukan konferensi pers di Mako Brimob Batalyon B/Timika," ucap Bayu.

Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Susi Pudjiastuti angkat bicara soal pembebasan Pilot Susi AirPhilip Mehrtens oleh tim gabungan Polri-TNI yakni Satgas Cartenz.

Hal tersebut disampaikan Susi dalam cuitannya di akun X @Susipudjiastuti pada Sabtu (21/9/2024).

"Alhamdulillah Hirrabbil Alamiin Mendapat Kabar Captain Pilot Phillip Mehrtens telah kembali, sudah berada di Timika," tulis Susi.

Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah pihak mulai dari Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, TNI hingga Kapolri Listyo Sigit.

"Allah Maha Besar dan Kasih. Terima kasih kami kepada Pemerintah Bapak @jokowi @prabowo @Puspen_TNI @ListyoSigitP @HumasPolri dan seluruh pihak yang telah membantu kepulangan Pilot kami," pungkasnya.

Perbesar

Tangkapan layar X (sebelumnya Twitter) @susipudjiastuti

Sebelumnya, Kaops Damai Cartenz 2024 Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan pembebasan itu dilakukan usai pihaknya melakukan pendekatan melalui sejumlah tokoh adat, agama hingga keluarga dekat Egianus.

"Setelah sekian lama melakukan pendekatan dengan berbagai tokoh tersebut. Akhirnya membuahkan hasil, pada hari ini Sabtu [21/09/2024] Pilot Philip berhasil dijemput oleh Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (21/9/2024).

Di lain sisi, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Bayu Suseno menyampaikan Pilot Philip kimi dijemput tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kab Nduga dan langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalyon di Timika.

Bayu menambahkan, Philip kemudian langsung dibawa ke ruangan khusus di Mako Brimob untuk dilakukan pemeriksaan soal kondisi psikologisnya usai penyanderaan selama 1,5 tahun tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak langkah pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Kebijakan itu diberlakukan kembali setelah dilarang selama 20 tahun.

“Pasir, sedimen apapun disebutnya sangat penting untuk keberadaan kita,” ucap Susi melalui akun X pribadinya, @susipudjiastuti, Rabu malam, 18 September 2024. Susi telah mengizinkan Tempo mengutip cuitannya.

Susi mengatakan pemerintah boleh mengambil pasir atau sedimen yang mengendap di pesisir laut. Namun alih-alih diekspor, dia mengimbau pasir atau sediman itu digunakan untuk meninggikan wilayah seperti Pantai Utara atau Pantura Jawa.

Wilayah itu kini sudah parah karena mengalami abrasi. Bahkan, menurut Susi, sebagian di antaranya sudah tenggelam. Dia meminta pemerintah mengembalikan tanah daratan dan sawah-sawah rakyat di Pantura.

“BUKAN DIEKSPOR!! Andai dan semoga yg mulia yg mewakili rakyat Indonesia memahami. Terimakasih,” ucapnya.

Pemerintah Joko Widodo resmi kembali membuka keran ekspor pasir laut. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Setelah adanya aturan tersebut, puluhan perusahaan berlomba mendaftar sebagai pengeruk pasir. Ada setidaknya 66 perusahaan yang saat ini sedang mengantre pengajuan izin pengelolaan pasir laut ke KKP.

KKP telah mengumumkan tujuh lokasi pembersihan hasil sedimentasi tersebar di perairan laut Jawa, Selat Makassar, Natuna, dan Natuna Utara. Secara rinci tujuh lokasi itu berada laut Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut.

Menurut dia, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain. Parid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya.

"Kalau kita lihat, kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura semakin meluas," katanya saat dihubungi Tempo pada Minggu, 15 September 2024.

Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut melalui penerbitan dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Kebijakan ini mendapat sorotan dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Susi menyayangkan sikap pemerintah yang justru membuka ekspor dibandingkan untuk memanfaatkan pasir serta sedimen laut untuk kepentingan dalam negeri. Padahal, keberadaan pasir dan sedimen laut sangat penting untuk kehidupan masyarakat.

“Bila kita ingin ambil pasir atau sedimen, pakailah untuk meninggikan wilayah pantai utara Jawa dan lain-lain yang sudah parah terkena abrasi dan sudah tenggelam. Bukannya justru diekspor,” kata Susi melalui akun X miliknya, dikutip Kamis (19/9).

Menurut Susi, pemerintah seharusnya fokus untuk mengembalikan tanah, daratan, dan sawah-sawah masyarakat di Pantai Utara Jawa. Untuk itu, dia berharap para wakil rakyat di pemerintah bisa memahami kondiai ini.

Susi juga mengungkapkan rasa marahnya atas pembukaan izin ekspor ini ketika menjawab cuitan netizen. “Jahat juga marah saya,” ujarnya.

Ini bukan kali pertama Susi menolak pembukaan izin ekspor pasir laut. Pada 2023, Susi juga protes terhadap rencana pemerintah untuk membuka ekspor pasir, dan meminta kebijakan ini tidak dilakukan.

Susi menyebut keputusan ini akan mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar. “Perubahan iklim sudah terasa dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," kata Susi melalui akun x miliknya pada Mei 2023.

Penjelasan Jokowi Soal Ekspor Pasir

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa ketentuan ekspor mencakup komoditas sedimen laut yang berbeda dengan pasir laut secara umum. Sedimen laut yang dimaksud berupa material yang mengganggu jalur kapal dan ini ini bertujuan untuk mengatasi masalah navigasi.

“Sekali lagi, bukan pasir laut. Kalau diterjemahkan sebagai pasir itu beda. Sedimen itu berbeda, meskipun wujudnya juga pasir. Tapi ini sedimen," kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa (17/9).

Merujuk pada lampiran Permendag Nomor 21/2024, jenis pasir laut yang boleh diekspor adalah semua jenis pasir yang berasal dan ditambang dari laut dengan kode HS ex 2505.90.000 dan ex 2505.10.00.

Dua barang berkode HS itu merujuk pada pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut dengan pasir yang dimaksud memiliki ukuran butiran yang berada dalam rentang 0,25 millimeter (mm) hingga 2,0 mm. Selain itu, terdapat prasyarat lain seperti presentase kandungan kerang (shells) atau kalsium karbonat (CaCO3) dalam pasir tersebut tidak boleh lebih dari 15%.

Kandungan emas (Au) harus kurang dari atau sama dengan 0,05 part per million (ppm), kandungan perak (Ag) juga harus kurang dari atau sama dengan 0,05 ppm, serta kandungan logam-logam seperti platina, palladium, rhodium, rutenium, iridium, dan osmium harus masing-masing kurang dari atau sama dengan 0,05 ppm.

Sedimen laut yang dapat diekspor harus memiliki ketentuan atau standar lain seperti kandungan silika (SiO2) dalam pasir harus kurang dari atau sama dengan 95%, Kandungan timah (Sn) harus kurang dari atau sama dengan 50 ppm, kandungan nikel (Ni) harus kurang dari atau sama dengan 35 ppm, dan total kandungan logam tanah jarang harus kurang dari atau sama dengan 100 ppm.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti angkat bicara mengenai polemik ekspor pasir sedimen. Menurutnya, keberadaan pasir sedimen seharusnya digunakan untuk meninggikan Pantai Utara (Pantura), bukan untuk diekspor.

Susi menuturkan pasir, sedimen apapun disebutnya, sangat penting untuk Indonesia. Menurutnya, jika Indonesia mau mengambil pasir/ sedimen harus digunakan untuk meninggikan wilayah Pantura Jawa dan lain sebagainya.

Dia berpendapat banyak wilayah di Indonesia yang sudah rusak parah terkena abrasi dan sebagian sudah tenggelam.

“Kembalikan tanah daratan sawah-sawah rakyat kita di Pantura. BUKAN DIEKSPOR!! Andai dan semoga yang mulia yg mewakili rakyat Indonesia memahami. Terimakasih,” tulis susi dalam akun X.com, dikutip Rabu (18/9/2024).

Pada 2022 dikabarkan bahwa sekitar 2.000 hektare daratan di Brebes tergerus abrasi hingga melenyapkan lahan tambak. Saat air pasang, beberapa desa di Brebes terendam.

Sementara itu sebuah lembaga nirlaba bernama Climate Central memprediksi sejumlah wilayah pesisir di Pulau Jawa akan hilang pada 2030. Wilayah yang hilang terjadi di Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu Demak menjadi wilayah yang paling parah mengalami kerusakan akibat abrasi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan hanya mengekspor sedimen yang ada di laut, bukan pasir laut. Hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menyampaikan, dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang diperbolehkan diekspor adalah hasil sedimentasi di laut bukan pasir laut.

“Jangan lupa, bukan pasir laut ini. Ini kan sedimen yang dapat mengganggu pelayaran. Jadi inti dari peraturan pemerintahnya kan itu,” kata Isy saat ditemui di Subang, Rabu (18/9/2024).

Isy menuturkan, dalam melakukan ekspor sedimen ini pihaknya mengacu kepada aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai batas kandungan mineral dalam pasir laut yang tidak bisa dieskpor.

Dimana, hasil sedimentasi harus melalui survei terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan mineral di dalamnya. Jika terdapat kandungan mineral yang melebihi batas, maka sedimen tersebut tidak bisa diekspor.

“Ada sembilan jenis mineral laut yang nggak boleh dilampaui. Kalau melampaui itu ya hasil ini (sedimen) nggak bisa diekspor gitu aja,” ujarnya.

Sehingga, Isy menyebut masyarakat tak perlu khawatir adanya niat tersendiri dari dibukanya kembali keran ekspor sedimen laut ini.

“Iya, seharusnya nggak mengkhawatirkan. Ya tantangannya yang itu nanti harus pengawasan secara intens,” ucap Isy.

Adapun, pemerintah resmi merilis aturan terkait dibukanya ekspor pasir alam yang merupakan hasil sedimentasi di laut.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Aturan ini telah diundangkan pada 29 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah membuka ekspor pasir laut. Menurut dia, ekspor yang dibuka adalah sedimen laut. "Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi saat memberikan keterangan setelah meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024, dikutip dari Antara.

Ekspor pasir laut dihentikan di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003. Larangan ekspor pasir laut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menperindag No. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK itu disebutkan, alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Setelah 20 tahun dilarang, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Aturan tersebut memuat rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan, termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut

1. Sedimentasi juga Berbentuk Pasir

Jokowi mengatakan, sedimentasi air laut berbeda dengan pasir laut. Meskipun, wujud dari sedimentasi itu juga berbentuk pasir. "Sekali lagi, bukan (pasir laut), nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir. Tapi (yang diekspor) sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen," katanya, Selasa, 17 September 2024.

2. Cari Duit

Menurut Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin, pemerintah hanya ingin mencari keuntungan untuk jangka pendek. Regulasi itu rentan menimbulkan kerugian yang cukup besar di berbagai wilayah Indonesia yang terkena dampak penambangan pasir laut.

"Nah iniproblem-nya karena ngebet mau cari duit, ingin cari uang yang sifatnya cepat dan jangka pendek dibuatlah regulasi semacam ini begitu. Nah, kalau misalnya kerugian, tentu, kita itu sudah rugi banyak," kata Parid saat dihubungi pada Ahad, 15 September 2024.

3. Tanggapan Susi Pudjiastuti

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti merespons ketika mengetahui Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir laut. Respons itu berupa emoticon menangis dalam posting akun X milik Susi, @susipudjiastuti ketika memposting ulang pemberitaan tentang dibukanya kembali ekspor pasir laut yang dilarang 20 tahun. Unggahan yang dibuat Susi dalam media sosial X, pada 14 September 2024 itu viral hingga 19 ribu warganet memposting ulang cuitan tersebut.

4. Alasan Izin Ekspor Dibuka

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. Izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.

"Pasir laut dapat diekspor ketika persyaratan, terutama pemenuhan kebutuhan material pasir laut untuk dalam negeri, dipenuhi," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto, melalui aplikasi perpesanan pada Jumat malam, 13 September 2024.

5. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir hanya dapat dilakukan selama kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. "Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim melalui keterangan di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tampak memberikan respon ketika mengetahui Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir laut. Respon itu berupaemoticonmenangis dalam postingan akun X milik Susi,@susipudjiastutiketika memposting ulang pemberitaan tentang dibukanya kembali ekspor pasir laut yang sempat dilarang 20 tahun lalu.

Dalam pengamatanTempo, Susi juga menyematkan postingannya berupa emot tangisan terkait Pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut. Postingan yang dibuat Susi dalam media sosial X itu viral hingga 19 ribu warganet memposting ulang cuitan yang sama.

Perlu diketahui bahwa pemerintah Jokowi melalui Kementerian Perdagangan (Kemendagri) kembali membuka keran ekspor pasir laut. Hal tersebut berdasarkan adanya pengesahan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Setelah adanya aturan tersebut puluhan perusahaan berlomba mendaftar sebagai pengeruk pasir. Setidaknya 66 perusahaan saat ini sedang mengantri pengajuan izin pengelolaan pasir laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KKP telah mengumumkan tujuh lokasi pembersihan hasil sedimentasi tersebar di perairan laut Jawa, Selat Makassar, Natuna, dan Natuna Utara. Secara rinci tujuh lokasi itu berada laut Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut.

Menurut dia, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain. Parid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya.

"Kalau kita lihat, kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura semakin meluas," katanya saat dihubungiTempopada Ahad, 15 September 2024.

Hal tersebut, menurut dia, jelas berimbas ke kedaulatan Indonesia. "Artinya kalau pemerintah mengekspor pasir laut itu, artinya dia menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain dan ini berbahaya," tutur Parid.