Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 masih terus membayarkan membayarkan klaim tertunda dengan mekanisme penurunan nilai manfaat (PNM). Adapun per akhir September 2024, klaim dibayarkan mencapai senilai Rp337,4 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan klaim tersebut telah dibayarkan kepada 91.403 peserta.

“Berdasarkan laporan pelaksanaan perubahan RPK [rencana penyehatan keuangan] sampai dengan akhir September 2024 AJB Bumiputera telah melakukan pembayaran klaim kepada 91.403 peserta dengan nominal sebesar Rp337,4 miliar,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya pada Senin (4/11/2024).

Ogi merinci pembayaran klaim tersebut terdiri dari asuransi perorangan sebesar Rp256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan asuransi kumpulan sebesar Rp81,3 miliar untuk 7.307 peserta.

Pembayaran klaim tersebut pun masih jauh dari target dalam RPK yang telah dinyatakan tidak keberatan oleh OJK pada Juli 2024. Di dalam rencana penyehatan tersebut AJB Bumiputera ditargetkan membayarkan klaim sebanyak Rp2,8 triliun.

Sebelumnya, Ogi pun menekankan regulator meminta AJB Bumiputera untuk mengambil langkah-langkah ekstra untuk mencapai target dan komitmen mengambil tindakan sesuai dengan RPK yang telah disiapkan.

Ogi juga menyinggung soal penyelesaian hak karyawan AJB Bumiputera supaya dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Dia memastikan OJK akan memantau penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam revisi RPK AJB Bumiputera yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

“OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan daripada AJB Bumiputera ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJB Bumiputera terutama dalam menjalan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi rencana penyehatan keuangan (RPK)Asuransi JiwaBersama (AJB) Bumiputeraibarat ‘jauh panggang dari api’.

Musababnya, pemenuhan sederet aspek dalam proposal penyehatan asuransi itu tampak masih jauh dari target yang ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA— Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera merespons Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut penyelesaian rencana penyehatan keuangan (RPK) perusahaan masih jauh dari target.

Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah membenarkan perusahaan telah membayarkan outstanding klaim Rp319,53 miliar sampai dengan Agustus 2024. Sementara untuk target RPK direncanakan mencapai Rp2,8 triliun sampai dengan akhir tahun.

“Pembayaran OS Klaim memang betul sudah Rp319,53 miliar dari asuransi perorangan sebesar Rp256 miliar dan asuransi kumpulan sebesar Rp63 miliar, untuk pemegang polis yang telah menyetujui PNM [Penurunan Nilai Manfaat PNM],” kata Hery saat dihubungi Bisnis pada Selasa (1/10/2024).

Meskipun masih jauh dari target, Hery memastikan bahwa target pembayaran klaim outstanding memang masih diupayakan dari pelaksanaan konversi aset yang saat ini terus berproses.“Kita terus melakukan upaya dalam pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis,” katanya.

Sebelumnya, OJK mengungkap AJB Bumiputera belum mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPK perusahaan yang telah dinyatakan tidak keberatan pada Juli 2024. Ogi menyebut ada empat inisiatif strategis terkait dengan RPK.

Pertama, rencana pembayaran outstanding klaim di mana sampai dengan akhir Agustus 2024, telah dibayarkan Rp319,53 miliar.

“Namun, kalau di RPK-nya itu sampai dengan akhir tahun Rp2,8 triliun,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/9/2024).

Kedua, konversi dari aset tetap menjadi aset produktif finansial, OJK menyebut baru mencapai Rp181 miliar dari yang direncanakan. Kemudian, ketiga, AJB Bumiputera juga sudah menjual premi baru, dengan pertanggungan mencapai Rp285,3 miliar premi yang diterimanya.“Tetapi targetnya belum mencapai target yang ditetapkan,” kata OJK.

Keempat, Ogi mengatakan AJB Bumiputera dalam rencana reorganisasi dan rasionalisasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) sudah berjalan, tetapi belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan RPK.“Jadi, masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan,” imbuh Ogi.

Ogi menekankan regulator meminta AJB Bumiputera untuk mengambil langkah-langkah ekstra untuk mencapai target dan komitmen mengambil tindakan sesuai dengan RPK yang telah disiapkan. Terakhir, Ogi juga menyinggung penyelesaian hak karyawan AJB Bumiputera dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Dia memastikan OJK akan memantau penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam revisi RPK AJB Bumiputera yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

“OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan daripada AJB Bumiputera ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJB Bumiputera terutama dalam menjalan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera belum mencapai target-target yang ditetapkan dalam rencana penyehatan keuangan (RPK) perusahaan yang telah dinyatakan tidak keberatan oleh OJK pada Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan ada empat inisiatif strategis terkait dengan RPK perusahaan. Pertama, rencana pembayaran outstanding klaim, di mana sampai dengan akhir Agustus 2024, telah dibayarkan Rp319,53 miliar.

“Namun, kalau di RPK-nya itu sampai dengan akhir tahun Rp2,8 triliun,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/9/2024).

Kedua, konversi dari aset tetap menjadi aset produktif finansial, OJK menyebut baru mencapai Rp181 miliar dari yang direncanakan. Ketiga, meskipun AJB Bumiputera sudah menjual premi baru, dengan pertanggungan mencapai Rp285,3 miliar premi yang diterimanya, tetapi targetnya belum mencapai target yang ditetapkan.

Ogi melanjutkan, keempat AJB Bumiputera dalam rencana reorganisasi dan rasionalisasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) sudah berjalan, tetapi belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan RPK.“Jadi, masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan,” imbuh Ogi.

Ogi menekankan regulator meminta AJB Bumiputera untuk mengambil langkah-langkah ekstra untuk mencapai target dan komitmen mengambil tindakan sesuai dengan RPK yang telah disiapkan.

Terakhir, Ogi juga menyinggung soal penyelesaian hak karyawan AJB Bumiputera supaya dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Dia memastikan OJK akan memantau penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam revisi RPK AJB Bumiputera yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

“OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan daripada AJB Bumiputera ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJB Bumiputera terutama dalam menjalankan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa proses penyehatan Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 saat ini masih berjalan. Sebelumnya, OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJB Bumiputera pada 1 Juli 2024.

"OJK saat ini masih melakukan monitoring pelaksanaan perubahan RPK berdasarkan laporan berkala dan pertemuan dengan manajemen," kata Ogi dalam keterangannya dikutip pada Minggu (17/8/2024).

Dari hasil pertemuan OJK dengan manajemen pada Jumat (2/8/2024), Ogi mengatakan bahwa AJB Bumiputera saat ini telah melaksanakan perubahan RPK.Di sisi lain, Ogi juga melaporkan AJB Bumiputera masih melakukan pembayaran klaim kepada pemegang polis.

Sampai dengan akhir Juli 2024, AJB Bumiputera telah membayarkan klaim sebesar Rp241,05 miliar untuk 79.743 polis asuransi perorangan.

Adapun, salah satu opsi dalam revisi penyehatan keuangan perusahaan RPK AJB Bumiputera 1912 adalah perubahan badan hukum dari usaha bersama ke demutualisasi. Rencana tersebut merupakan usulan manajemen yang telah disetujui Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa.

Ogi sebelumnya menyebut perubahan badan hukum tersebut telah diatur dalam anggaran dasar AJB Bumiputera 1912.

"Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan AJB Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama [mutual]," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Ogi menjelaskan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan setara pemegang saham, tetapi opsi demutualisasi memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis.

Sementara salah satu skema penyehatan dalam bentuk mutual adalah dengan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang harus ditanggung oleh seluruh pemegang polis.

"Selanjutnya dalam RPK revisi yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, dalam bentuk mutual penyehatan dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan," katanya.

Satgas Baru untuk Jalankan Rencana Penyehatan Keuangan

Dalam kesempatan terpisah, AJB Bumiputera 1912 juga melaporkan pihaknya telah membentuk satuan kerja atau gugus tugas untuk menjalankan revisi RPK yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu.

Gugus tugas dibentuk untuk melakukan percepatan langkah penyehatan. Harapannya, sesuai dengan RPK, AJB Bumiputera 1912 bisa kembali sehat pada 2023.

"Implementasi revisi RPK terus berproses dengan baik dan percepatan tahapan RPK terlaksana, dibentuk satuan kerja RPK yaitu gugus tugas," kata Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah kepada Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Hery menerangkan bahwa progress menjalankan RPK dilakukan evaluasi setiap pekannya. Terbaru, AJB Bumiputera 1912 masih melanjutkan pembayaran klaim tertunda atas persetujuan PNM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mellakukan penurunan nilai manfaat jumlah outstanding klaim AJB Bumiputera (AJBB). Penurunan dilakukan berdasarkan revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJBB. Rencananya klaim akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.

“Setiap pemegang polis yang memiliki klaim agar segera menghubungi AJBB untuk penyelesaian klaim jatuh tempo yang rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Menurut Ogi, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK tersebut pada 1 Juli lalu, yang menyatakan bahwa AJBB masih memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual). “Dalam RPK revisi yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, dalam bentuk mutual penyehatan (AJBB) dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan,” ujarnya.

Selain kedua upaya tersebut, dokumen revisi tersebut juga memuat dua program utama lainnya. Yakni penyelesaian outstanding klaim kepada pemegang polis dan perolehan premi asuransi.

“Skema penyehatan tersebut akan dimonitor oleh OJK dan apabila pada batas waktu yang ditentukan dinilai tidak mampu menjalankannya maka AJBB yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam bentuk mutual harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan termasuk anggaran dasarnya,” kata Ogi.

Ia menyampaikan bahwa opsi lain tersebut adalah rencana perubahan badan hukum dari usaha bersama atau demutualisasi setelah berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dalam bentuk usaha bersama menurut ketentuan perundangan. Salah satu keunggulan dari demutualisasi, lanjutnya, adalah upaya penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan, atau setara dengan pemegang saham, tapi juga memungkinkan adanya tambahan modal dari investor lain.

Terkait saham AJBB, Ogi menyampaikan bahwa jumlah penempatan investasi perseroan pada saham yang tercatat di bursa masih sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangann Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (POJK 1/2018). Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per 31 Mei lalu, total penempatan investasi pada saham yang tercatat di bursa efek sebesar Rp 92,58 miliar, atau 1,38 persen dari total investasi sebesar Rp 6,69 triliun.

“Dalam Pasal 11 POJK tersebut diatur pembatasan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10 persen dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40 persen dari jumlah investasi,” kata Ogi.