Bisnis.com, YOGYAKARTA - Politisi PDI Perjuangan yang juga mantan calon presiden Ganjar Pranowo bakal menghadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober 2024.

Ganjar saat ditemui di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (14/10/2024), mengaku telah menerima surat undangan pelantikan itu. "Sudah, sudah ada (undangan). Insya Allah (hadir)," ucap Ganjar.

Sementara itu, saat ditanya mengenai wacana bergabungnya PDI Perjuangan ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto, Ganjar mengatakan belum ada keputusan dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Belum ada keputusan, rakernasnya sudah memutuskan diserahkan pada Bu Mega, kita tunggu keputusan dari Bu Mega," ujar dia.

Menurut Ganjar, seluruh kader PDI Perjuangan tengah menunggu keputusan dari Megawati soal itu.

"Bukan terserah (Megawati), tapi dimandatkan oleh rakernas, jadi kita menunggu keputusannya," ujar mantan Gubernur Jateng itu.

Terlepas dari keputusan yang bakal diambil partainya, Ganjar secara pribadi menyatakan tetap pada pendiriannya untuk berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga.

"Saya sudah membuat pernyataan pada saat awal dan tidak pernah bergeser," ucap dia.

"Saya tidak pernah bergeser dan pernah membuat pernyataan itu," kata Ganjar menegaskan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengatakan telah mengirimkan undangan pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden-Wakil Presiden 2024-2029 kepada seluruh kandidat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Para kandidat calon presiden, sudah kami undang. Pak Anies dan Mas Ganjar dan para kandidat wakil presidennya sudah kami undang," kata Muzani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Arah partai politik di Tanah Air memiliki kecenderungan lebih memilih masuk ke ke dalam koalisi pemerintah dibandingkan dengan berada di luar pemerintahan.

Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) membeberkan banyak partai politik yang kini takut menjadi oposisi pemerintah Prabowo-Gibran.

Pengamat Komunikasi Politik Kedai Kopi, Hendri Satrio mengatakan alasan partai politik lebih memilih berkoalisi dan takut menjadi oposisi lantaran partai politik itu kurang dukungan dari masyarakat.

Padahal, menurutnya, sikap oposisi partai politik bisa membantu masyarakat untuk menyuarakan kritikannya ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Namun kenyataannya suara parpol yang menjadi oposisi justru turun, tidak dipilih juga. Faktor parpol kini menolak untuk menjadi oposisi menurut saya karena tak ada reward yang signifikan dari rakyat," tuturnya di Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Dia mencontohkan dua partai politik yang berada di luar pemerintahan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu PKS dan Partai Demokrat.

Menurutnya, kedua partai itu dinilai tidak mendapatkan dukungan yang signifikan pada Pemilu padahal kerap memberikan masukan yang kritis kepada pemerintah.

"Reward dari rakyat saat menjadi oposisi terakhir didapatkan oleh PDI Perjuangan yang menang saat pemilu 2014, setelah itu otomatis oposisi tenggelam," katanya.