JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meyakini bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan tetap solid dalam mendukung pasangan calon gubernur Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Ya lihat saja, solid saja menurut saya. Iya (solid mendukung RK-Suswono)," ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, Cak Imin mengungkapkan, ia belum dapat memastikan apakah Pilkada Jakarta dapat dimenangkan hanya dalam satu putaran.

Ia menyatakan akan menunggu hasil Pilkada Jakarta ke depan.

"Ah, ndak tahu. Kita lihat," ucapnya.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa tujuh kader dari partai-partai yang tergabung dalam KIM bertemu dengan calon gubernur rival, Pramono Anung, yang juga berlaga di Pilkada Jakarta.

Adapun KIM merupakan pendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.

Pramono menerima kunjungan tujuh anggota KIM di kediamannya di Jalan H Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, pada Kamis pekan lalu.

Para kader yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.

Ketujuh politisi tersebut mengenakan pakaian berwarna khas partai masing-masing, namun tidak terdapat simbol partai pada baju yang mereka kenakan.

Dikethaui, pada Pilkada Jakarta diikuti tiga pasangan calon. Nomor urut 1 RK-Suswono yang diusung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Garuda, dan PKN.

Nomor 2 diusung calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Serta nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI-P dan Hanura.

Sementara itu, berdasarkan survei terbaru dari Litbang Kompas, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono, menunjukkan persaingan yang ketat.

Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan elektabilitas 34,6 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 3,3 persen, Pramono Anung-Rano Karno sebesar 38,3 persen, dan Tidak jawab/belum memutuskan : 23,8 persen.

Adapun margin of error survei, yakni sebesar 3,46 persen.

Dengan hasil ini, ada kemungkinan Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung hingga putaran kedua.

Jika hal tersebut terjadi, RK-Suswono dan Pram-Rano berpeluang untuk berduel di putaran kedua.

Dalam survei tersebut, responden yang memilih Pramono-Rano mencapai 42,6 persen, sementara RK-Suswono memperoleh 39,7 persen, dan 17,7 persen responden menyatakan tidak tahu.

Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini menggunakan metode wawancara tatap muka.

Adapun, jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto memanggil sejumlah pihak yang diperkirakan menjadi menteri di kabinetnya. Politisi dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) terlihat lalu lalang mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta.

Politisi yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, dirinya diminta agar membantu tugas di pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

Meski tak menyebut secara eksplisit, Zulhas mengatakan bahwa dalam diskusinya dengan Prabowo membahas tentang swasembada pangan.

"Nanti bapak yg akan mengumumkan. Bidang nya nanti pak prabowo yg menyampaikan," ujar Zulhas dipantau dari Youtube Kompas TV, Senin (14/10).

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahllil Lahadalia mengatakan pertemuan dengan Prabowo merupakan diskusi saja.

Ia mengaku membahas banyak hal mengenai kedaulatan terhadap sumber kekayaan Indonesia.

"Nanti diumumkan oleh bapak presiden. Tidak jauh jauh dari apa yang saya lakukan selama hampir lima tahun ini," terang Bahlil.

Calon menteri lainnya yang dipanggil adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan diminta untuk mengurus pembangunan fisik atau infrastruktur.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dengan gamblang mengatakan dirinya akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dipanggil Prabowo. Muhaimin mengatakan PKB akan memperkuat pemerintahan Prabowo.

"Apapun nanti biar pak Prabowo yang menyampaikan," ucap Muhaimin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memgatakan, Nasdem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian. Akan tetapi Nasdem mengatakan tetap bagian dari koalisi dan siap mengamankan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tidak masuk atau tidak ambil bagian dari susunan kabinet tidak berarti lantas ia tidak menjadi bagian dari pemerintah," ujar Muzani.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, secara umum corak kepemimpinan hingga struktur kabinet Prabowo tidak jauh berbeda dengan Jokowi.

Selain karena Jokowi sebagai mentor, juga ada kesan Prabowo dibawah kendali Jokowi. Misalnya dalam beberapa waktu terakhir adanya intensitas pertemuan Jokowi dan Prabowo menandai jika Prabowo tidak leluasa mengambil sikap tanpa ada campur tangan Jokowi.

Dedi menilai, perubahan bisa saja terjadi jika Prabowo bertemu Megawati dan PDIP bergabung koalisi. Bahkan bukan tidak mungkin pengaruh Jokowi akan perlahan hilang, dan itu dikhawatirkan oleh Jokowi.

Hanya saja, Dedi menilai, bagi republik ini hilangnya Jokowi dari kekuasaan Prabowo, diganti Megawati, tidak merubah nasib bangsa lebih baik. Serupa saja seperti keluar kandang singa masuk kandang harimau.

"Seharusnya, Prabowo berdikari dalam menyusun kabinet, sekaligus memberi ruang koalisi di parlemen tetap besar, agar ia mendapat kontrol dari DPR secara berimbang," ujar Dedi kepada Kontan, Senin (14/10).

Dengan pemanggilan nama-nama yang ada saat ini, Dedi menilai kabinet yang akan dibentuk bukan Zaken kabinet.

Sebab, zaken kabinet pada intinya merupakan kabinet yang berisi tokoh profesional. Baik dari sisi kapasitas maupun cara kerja dan karakter. Ia tidak harus ada dikotomi Parpol atau bukan.

Dedi mencontohkan, Singapura yang kabinetnya berisi kader-kader Parpol. Akan tetapi begitu diberi tanggungjawab sebagai menteri, mereka bersikap seolah tidak lagi mengenal Parpol tetap bernaung.

"Sebaliknya di Indonesia, bukan kader Parpol sekalipun tetapi bersikap seolah-olah kader Parpol, dan masuk dalam lingkaran kekuasaan lebih banyak karena rekomendasi Parpol, ini masalah kita," jelas Dedi.

Bisnis.com, BANDUNG--Pengurus Daerah (PD) Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Provinsi Jawa Barat menggelar konsolidasi internal dalam mendukung Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

Ketua PD PIRA Jawa Barat Prasetyawati yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, menyampaikan bahwa acara ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi juga momentum penting untuk memaparkan strategi pemenangan.

"Kami melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat sinergi seluruh kader PIRA di Jawa Barat. Dalam menghadapi Pilgub Jawa Barat 2024, kami akan mengerahkan seluruh potensi, dukungan, dan kekuatan kaum perempuan di Jawa Barat untuk memastikan kemenangan pasangan Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan," ujar Prasetyawati, Senin (14/10/2024).

Prasetyawati menekankan bahwa PIRA siap menggalang dukungan penuh dari kaum perempuan di seluruh wilayah Jawa Barat untuk memenangkan Pilgub 2024.

"Kami yakin, dengan konsolidasi yang kuat, dukungan dari seluruh elemen perempuan Jawa Barat, serta strategi pemenangan yang matang, pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan mampu memenangkan hati masyarakat dan membawa perubahan yang positif bagi Jawa Barat," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa memberikan dukungannya terhadap gerakan konsolidasi PIRA.

"Peran perempuan sangat krusial dalam politik, dan PIRA telah membuktikan kemampuannya dalam menggerakkan kekuatan besar. Saya optimis, dengan semangat yang ditunjukkan oleh PIRA, paslon Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan dapat meraih kemenangan di Pilgub nanti," katanya.

Acara ini ditutup dengan pemaparan strategi pemenangan dari pengurus PD PIRA Jawa Barat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

PD PIRA bertekad untuk terus menggalang kekuatan dan menjalankan program-program yang bersifat strategis dalam rangka memastikan kemenangan pasangan Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan pada 27 November 2024 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Nasdem memutuskan tak mau memasukkan kadernya ke dalam Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Atas pertimbangan banyak hal, kami memutuskan untuk tidak masuk ke dalam Kabinet," ujar Sekretaris Jenderal DPP Nasdem Hermawi Taslim saat dijumpai di Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

Meski demikian, partai besutan Surya Paloh itu akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo hingga selesai.

"(Kami mendukung) pemerintahan ini sukses. Kami bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini," lanjut dia.

Nasdem mempertimbangkan akan jauh lebih memberikan kontribusi kepada pemerintahan ke depan apabila tidak masuk ke dalam Kabinet.

"Pikiran kami kontribusi kami terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kami masuk," ucap Hermawi.

Ia sekaligus menegaskan partainya bukannya mengada-ada perihal keputusan tidak masuk ke dalam kursi Kabinet.

Sebab, beberapa waktu lalu, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah meminta nama kader di Nasdem yang akan menjabat sebagai menteri.

"Pak Prabowo pernah bilang, 'NasDem kok belum kasih masukan nama?' Kami diam saja," ujar dia.

"Jadi ini bukan soal menolak atau menerima, tapi memang sikap Nasdem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang di Kabinet," lanjut Hermawi.

Bisnis.com, CIREBON - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Barat Amir Mahfud mengklaim mudah bagi pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.

Amir menyebutkan, hasil survei dari beberapa lembaga menunjukkan keunggulan signifikan dari pasangan yang diusung oleh Gerindra dan koalisinya.

“Mudah bagi pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024. Masyarakat lebih mengenal dan menerima pasangan ini dibandingkan kandidat lainnya,” kata Amir Mahfud saat ditemui di salah satu acara sosialisasi di Kota Cirebon, Minggu (13/10/2024).

Menurut Amir, pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang berada pada nomor urut empat dalam kontestasi Pilgub Jabar ini telah menunjukkan keunggulan dalam berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei ternama.

Tingkat pengenalan dan keterterimaan publik terhadap pasangan ini sangat tinggi, terutama di wilayah-wilayah strategis di Jawa Barat, yang secara tradisional menjadi basis pendukung Partai Gerindra.

Angka 77,8% yang tercapai dalam survei menunjukkan tidak hanya tingkat popularitas, tetapi juga elektabilitas pasangan Dedi-Erwan yang kuat di mata masyarakat Jawa Barat.

“Ini bukan hanya soal pengenalan, tapi masyarakat juga percaya bahwa Dedy dan Erwan mampu membawa perubahan yang positif untuk Jawa Barat ke depannya,” tambahnya.

Dia juga menyampaikan, dukungan ini terlihat merata di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pasangan ini dianggap memiliki rekam jejak yang baik, dengan Dedi Mulyadi sebagai mantan Bupati Purwakarta dan Erwan Setiawan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sumedang.

Keduanya, menurut Amir, telah terbukti sebagai pemimpin yang peduli dan memahami kebutuhan rakyat.

“Kami dari Partai Gerindra sangat optimis bahwa pasangan ini akan menang. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah karena masyarakat sudah mengenal kinerja dan karakter dari Pak Dedi dan Pak Erwan. Ini membuat kami semakin percaya diri menuju hari pemilihan nanti,” ungkap Amir.

Meski Yakin, Amir tetap menekankan keputusan akhir ada di tangan Tuhan dan masyarakat Jawa Barat. “Kami tidak ingin mendahului takdir Tuhan. Namun, dengan dukungan kuat dari masyarakat dan hasil survei yang positif, saya sangat yakin bahwa pasangan ini sudah menang,” kata Amir.

Amir juga mengingatkan agar seluruh tim pemenangan dan kader Gerindra di seluruh Jawa Barat tetap bekerja keras dan tidak lengah dalam menjalankan tugas mereka.

“Survei yang unggul ini bukan berarti kita bisa berleha-leha. Tim pemenangan di lapangan harus terus bekerja keras hingga hari pemilihan. Kemenangan ini adalah milik kita semua, tetapi harus diperjuangkan dengan kerja keras dan doa,” tambahnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bocoran susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mulai beredar. Nantinya, bakal ada 46 kementerian pada pemerintahan Prabowo.

Informasi jumlah kementerian ini terkuak dari susunan 13 Komisi DPR bersama mitranya dalam dokumen berjudul Gambaran Nomenklatur Mitra AKD. Meski belum final, postur kabinet gemuk sudah dilontarkan baik oleh Prabowo maupun elite politik di partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, adanya nomenklatur kabinet yang memperlihatkan format yang dilebur dan dipisah itu sangat tergantung dari kepentingan dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun soal profil menteri-menterinya diisi oleh menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Maruf Amin, itu juga sesuai dengan pidatonya Prabowo. Yang mana kabinetnya nanti akan diisi 50%-nya oleh menteri dari kabinet Jokowi-Maruf.

"Ya, mungkin ingin mengambil dari menteri-menteri yang bagus di masa Jokowi. Ingin mengambil pengalaman-pengalaman mereka untuk bisa bekerja di pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya kepada KONTAN, Jumat (11/10/2024).

Menurut ujang, kabinet isi muka lama dengan kabinet muka baru-memang dikombinasikan di kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimanapun kabinet Prabowo itu harus mengakomodasi, harus power sharing dengan banyak kepentingan, baik dari partai politik maupun dari kalangan profesional.

"Itu kan harus diakomodasi dari kepentingan-kepentingan, ya seluruh komponen anak bangsa," kata Ujang.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, beredar bocoran perihal susunan kabinet pemerintahan mendatang.

Nantinya, bakal ada 46 kementerian pada pemerintahan Prabowo. Informasi ini terkuak dari susunan 13 Komisi DPR bersama mitranya dalam dokumen berjudul Gambaran Nomenklatur Mitra AKD. Meski belum final, postur kabinet gemuk sudah dilontarkan baik oleh Prabowo maupun elite politik di partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, adanya nomenklatur kabinet yang memperlihatkan format yang dilebur dan dipisah itu sangat tergantung dari kepentingan dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun soal profil menteri-menterinya diisi oleh menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Maruf Amin, itu juga sesuai dengan pidatonya Prabowo. Yang mana kabinetnya nanti akan diisi 50%-nya oleh menteri dari kabinet Jokowi-Maruf.

"Ya, mungkin ingin mengambil dari menteri-menteri yang bagus di masa Jokowi. Ingin mengambil pengalaman-pengalaman mereka untuk bisa bekerja di pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya kepada KONTAN, Jumat (11/10/2024).

Menurut ujang, kabinet isi muka lama dengan kabinet muka baru-memang dikombinasikan di kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimanapun kabinet Prabowo itu harus mengakomodasi, harus power sharing dengan banyak kepentingan, baik dari partai politik maupun dari kalangan profesional.

"Itu kan harus diakomodasi dari kepentingan-kepentingan, ya seluruh komponen anak bangsa," kata Ujang.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah nama mulai muncul sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Nama-nama tersebut tidak hanya berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), namun juga dari luar partai pendukung Prabowo. Selain itu, tokoh-tokoh dari organisasi massa (ormas) juga diperkirakan akan mengisi jajaran pembantu Presiden Prabowo.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa prediksi mengenai nama-nama baru dalam bursa kabinet mendatang hanya diketahui oleh Prabowo sendiri.

"Karena dia yang menyusun. Dia yang, katakanlah, mencari sosok-sosok figur di luar nama-nama yang beredar. Ya, mungkin saja," ujar Ujang kepada KONTAN, Minggu (6/10/2024).

Ujang enggan menyebutkan nama-nama tokoh yang mungkin masuk dalam kabinet. Menurutnya, selain nama-nama yang sudah sering disebut-sebut, figur baru yang mungkin muncul sangatlah spekulatif.

Mengenai siapa yang akan masuk kabinet, terutama tokoh di luar nama-nama yang sudah muncul, Ujang menegaskan bahwa hanya Prabowo dan Tuhan yang tahu. "Jadi, kalau soal prediksi calon atau nama baru, saya tentu tidak bisa. Itu sifatnya spekulatif, bukan prediktif, karena tidak jelas siapa saja nama-nama baru itu," katanya.

Selain calon menteri dari partai politik, Ujang juga menekankan bahwa unsur organisasi massa (ormas) selalu mendapat tempat dalam pemerintahan baru. "Kalau saya melihatnya, ada ya, jatah untuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah," jelasnya.

Menurut Ujang, tokoh-tokoh dari NU yang berpotensi masuk kabinet antara lain Gus Ipul atau Saefullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU. Saat ini, Gus Ipul menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

Sementara itu, dari Muhammadiyah, nama yang mencuat adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Ujang mengakui belum ada nama lain dari NU maupun Muhammadiyah yang secara pasti masuk dalam radar calon menteri Prabowo.

"Tapi nama yang muncul dari jatah ormas NU kelihatannya Sekjen PBNU. Dari Muhammadiyah, yang paling menonjol adalah Prof Abdul Mu'ti," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap agar menteri pendidikan dalam kabinet Prabowo-Gibran berasal dari kader Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menyatakan bahwa pilihan Prabowo dalam menyusun kabinet akan mewakili semua golongan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG - Cagub dan Cawagub Jabar, Dedi Mulyadi (KDM)-Erwan Setiawan menghadiri deklarasi kampanye damai yang digelar KPU Jabar, Selasa (24/9/2024) siang.

Dedi mengatakan sejak dulu ia telah berkomitmen untuk menjaga iklim politik yang damai. Bahkan ia tak pernah mengerahkan pasukan di media sosial untuk menyerang lawan politik.

"Kalau jujur-jujuran saya selalu jadi korban dari isi agama dan isi SARA. Semoga di tahun ini semua pihak menyadari bahwa isut itu memecah belah dan tidak lagi digunakan untuk melakukan serangan terhadap orang lain," ujarnya.

Paslon nomor urut 4 itu berharap tak ada lagi penggunaan akun-akun robot atau buzzer untuk memainkan isu SARA. Sebab hal tersebut akan merusak iklim demokrasi di masyarakat.

"Kalau kita ingin berdemokrasi baik ya, daripada beternak akun lebih baik beternak ayam atau sapi agar masyarakat memiliki ketahanan pangan yang cukup," ucapnya.

Menurut Dedi di momen kampanye dipastikan isu musiman seperti soal patung akan terus muncul. Padahal ia sejak dulu berkomitmen untuk memberantas 'patung' di Jawa Barat.

Patung yang dimaksud adalah pemimpin dan masyarakat yang di dalam dirinya 'mematung' mental malas dan menjadi beban. Sehingga hal tersebut bagian dari sampah masyarakat yang harus diberantas.

Saat disinggung soal rencana kampanye selama dua bulan ke depan, pria yang identik dengan iket putih itu masih akan menjalankan rutinitas biasanya dengan bertemu langsung masyarakat.

"Kampanye itu sebenarnya bukan pekerjaan yang kita lakukan ke depan, kampanye itu sesungguhnya adalah perbuatan yang pernah kita lakukan," pungkas Kang Dedi Mulyadi.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya angkat bicara tentang banyaknya kandidat kepala daerah yang diusung partai banteng berhadapan langsung dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah berpandangan Pilkada Serentak itu adalah kontestasi figur bukan pertarungan antara partai politik di sejumlah daerah.

Menurut Said, rakyat yang memilih akan melihat dari siai prestasi hingga rekam jejak kandidat yang menjadi peserta Pilkada Serentak 2024.

"Saya tidak bermaksud mengerdilkan partai partai pengusung. Namun apapun itu, para pemilih tetap bakal melihat figur yang di usungnya," tuturnya di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Dia juga menilai bahwa masyarakat sudah semakin cerdas dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 yang kini semakin dinamis. Said menjelaskan bahwa keinginan elit politik belum tentu sama dengan keinginan para pemilih.

"Faktor split ticket voting dalam pilkada ini cukup besar. Sebab belum tentu arah para elit sejalan dengan aspirasi grassrootnya. Jadi mempertimbangkan situasi seperti ini, saya kira pilkada akan semakin dinamis dan kita tidak bisa terpaku hanya di formalitas kerjasama politik," katanya.

Menurutnya, Pilkada Serentak 2024 harus dimaknai dengan kontestasi demokratis dan bukan sebagai bentuk permusuhan politik antar partai.

"Cara pandang ini harus clear lebih dulu ya. Setelah pilkada, semua pihak yang tadinya berkontestasi seharusnya itu rukun kembali bersama sama membangun daerah dengan perannya masing masing," ujarnya.

Seperti diketahui, ada beberapa provinsi yang mempertemukan calon dari PDIP dengan KIM, antara lain Pramono Anung-Rano Karno vs Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Andika Perkasa-Hendrar Priadi vs Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng, Risma-Gus Hans vs Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim, dan Edy-Hasan Basri vs Bobby-Surya di Pilkada Sumut.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya angkat bicara tentang banyaknya kandidat kepala daerah yang diusung partai banteng berhadapan langsung dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah berpandangan Pilkada Serentak itu adalah kontestasi figur bukan pertarungan antara partai politik di sejumlah daerah.

Menurut Said, rakyat yang memilih akan melihat dari siai prestasi hingga rekam jejak kandidat yang menjadi peserta Pilkada Serentak 2024.

"Saya tidak bermaksud mengerdilkan partai partai pengusung. Namun apapun itu, para pemilih tetap bakal melihat figur yang di usungnya," tuturnya di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Dia juga menilai bahwa masyarakat sudah semakin cerdas dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 yang kini semakin dinamis. Said menjelaskan bahwa keinginan elit politik belum tentu sama dengan keinginan para pemilih.

"Faktor split ticket voting dalam pilkada ini cukup besar. Sebab belum tentu arah para elit sejalan dengan aspirasi grassrootnya. Jadi mempertimbangkan situasi seperti ini, saya kira pilkada akan semakin dinamis dan kita tidak bisa terpaku hanya di formalitas kerjasama politik," katanya.

Menurutnya, Pilkada Serentak 2024 harus dimaknai dengan kontestasi demokratis dan bukan sebagai bentuk permusuhan politik antar partai.

"Cara pandang ini harus clear lebih dulu ya. Setelah pilkada, semua pihak yang tadinya berkontestasi seharusnya itu rukun kembali bersama sama membangun daerah dengan perannya masing masing," ujarnya.

Seperti diketahui, ada beberapa provinsi yang mempertemukan calon dari PDIP dengan KIM, antara lain Pramono Anung-Rano Karno vs Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Andika Perkasa-Hendrar Priadi vs Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng, Risma-Gus Hans vs Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim, dan Edy-Hasan Basri vs Bobby-Surya di Pilkada Sumut.

Bisnis.com, BANDUNG--Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai nomor urut pasangan calon dalam Pilgub Jabar bukan hal spesial.

Dedi mengaku dirinya tidak mengincar nomor urut tertentu yang akan diundi oleh KPU Jabar, Senin (23/9/2024) malam.

"Saya sih nomor berapa aja, enggak ada masalah. Mau hadir ngambil nomor atau enggak, tetap harus datang ngambil nomor. Pokoknya kalau saya memandang dua bulan ke depan ini waktunya rileks, bukan lagi waktunya capek-capek," katanya.

Dedi menilai nomor urut yang ia dapatkan nanti hanyalah formalitas. "Nomor urut bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Yang terpenting adalah kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya angka yang dicantumkan di kertas suara bukanlah tolok ukur kemenangan, tetapi bagaimana calon pemimpin memahami dan mengatasi kebutuhan masyarakat.

Dia juga menilai persiapan dan kerja keras yang dilakukan selama ini sudah cukup untuk menghadapi kontestasi Pilgub Jabar 2024.

Bahkan waktu dua bulan kampanye sebelum pemilihan akan dipakai sebagai waktu untuk bersantai, menikmati suasana politik yang lebih tenang, dan memfokuskan pada kampanye damai.

"Capeknya udah lewat, sekarang tinggal rileks," ujarnya.