Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kabar terbaru terkait dugaan kartel bunga pinjaman online (online). Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen atau penerima pinjaman yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

"Masih berjalan penyelidikannya," ucapnya kepada Kontan, Minggu (22/9).

Deswin menyampaikan tahapannya saat ini masih melakukan pemanggilan-pemanggilan pihak terkait. Dia bilang belum selesai semua proses pemanggilan tersebut.

Sebelumnya, Deswin juga sempat meminta agar seluruh pihak terkait untuk kooperatif. Dia bilang bagi pihak yang tak kooperatif berpotensi besar ditangani langsung oleh kepolisian.

Menurutnya, jika tidak ada yang kooperatif, perlu dilihat urgensi atau bukti yang diyakini dimiliki oleh pihak terkait, KPPU bisa meminta penyidik Polri untuk menghadirkan pihak atau melaporkan tak kooperatifnya sebagai tindak pidana agar dilakukan penyidikan oleh Polri.

Deswin juga sempat menyampaikan dalam penyelidikan kasus dugaan kartel bunga pinjol, jumlah pihak yang dimintai keterangan cukup banyak, baik terlapor, saksi, maupun regulator. Oleh karena itu, dia bilang proses penyelidikan kemungkinan membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Sebagai informasi, pada akhir tahun lalu, KPPU mengumumkan bahwa perusahaan pinjol diduga membuat atau melaksanakan perjanjian penetapan harga atau suku bunga yang dikenakan ke konsumennya sebesar 0,8% di pedoman asosiasi, kemudian menjadi 0,4% pada 2021.

KPPU sempat menyebut penetapan bunga seharusnya tak dilakukan oleh asosiasi, tetapi melalui regulator. Sejak saat itu, KPPU mulai menyelidiki dugaan tersebut.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan pelaku usaha kerap menetapkan Resale Price Maintenance (RPM) terhadap sebuah produk.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa produk tertentu bisa dijual dengan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan harga eceran terendah.

Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando mengatakan, dalam kajian empiris, RPM dapat memiliki efek pro kompetitif dengan meningkatkan layanan pelanggan dan kualitas produk.

RPM seringkali digunakan untuk mencegah persaingan harga yang merugikan dan mendorong penjualan produk dengan layanan yang lebih baik.

"Melalui pengaturan harga jual kembali (RPM) yang diterapkan sama antar semua retailer maka persaingan harga di dalam merek yang sama akan hilang," kata Aru dalam keterangan pers, Jumat (2/8).

Aru menjelaskan, keberadaan RPM bisa memberikan perhitungan keuntungan pasti kepada retailer atau pedagang eceran.

Dia melanjutkan, retailer dapat membeli produk dengan harga wholesale dan menjual sesuai dengan batasan harga yang ditentukan.

RPM juga cenderung memberikan keuntungan kepada konsumen. Aru mengatakan, nantinya produsen dan penjual akan bersaing dalam konteks pelayanan bukan harga agar produk miliknya dibeli masyarakat.

"Pada akhirnya konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk sesuai dengan preferensinya," ucap Aru.

Meski demikian, Aru mengatakan bahwa RPM tidak akan efektif apabila diterapkan di pasar monopoli. Pasalnya, retailer bisa jadi menetapkan harga tertinggi dengan minim layanan sehingga konsumen yang dirugikan.

Aru mengatakan, persaingan tidak sehat akan muncul saat produsen menetapkan minimum harga jual kembali. Dia mencontohkan kasus distribusi semen gresik di Jawa Timur dimana produsen telah menentukan harga jual barang berdasarkan perjanjian tertentu.

"Kewajiban dan larangan sebagaimana itu menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena sangat mengurangi kesempatan para distributor untuk bersaing dalam menjual semen gresik kepada langganan toko," jelas Aru.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Google LLC menolak laporan dugaan pelanggaran (LDP) dari investigator KPPU terkait penerapan Google Play Billing System (GPB).

Perkara ini teregistrasi dengan Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System.

Kuasa hukum Google, Rikrik Rizkiyana mengatakan, LDP investigator KPPU didasarkan pada fakta dan analisis yang keliru secara fundamental.

Ia bilang, GPB bukanlah pemroses pembayaran di Indonesia. Google Play bekerja sama dengan pemroses pembayaran pihak ketiga untuk menawarkan pemrosesan pembayaran sebagai salah satu dari ratusan alat dan fitur yang disediakan Google Play.

Oleh karena itu, Google Play tidak bersaing di pasar yang sama dengan pemrosesan pembayaran.

"Pemrosesan pembayaran tidak dibatasi atau dihambat dalam Google Play," ujar Rikrik dalam persidangan, Selasa (16/7).

Google bermitra dengan pemroses pembayaran pada GPB dan developer juga dapat bermitra dengan pemroses pembayaran sebagai bagian dari User Choice Billing (UCB) atau di luar Google Play.

Menurut tim kuasa hukum, persyaratan untuk menggunakan GPB tidak menghalangi developer untuk mendapatkan layanan pemrosesan pembayaran yang kompetitif, dan tidak membatasi pasar dan pengembangan teknologi dalam layanan pemrosesan pembayaran.

Kebijakan pembayaran Google tidak menurunkan pendapatan developer. Karena developer dapat berkomunikasi dengan pengguna untuk menyarankan cara alternatif untuk melakukan pembayaran. Sebagian besar developer Indonesia menawarkan aplikasi secara gratis.

"Google tidak terbukti melanggar pasal 17, 19 huruf a dan b, dan 25 ayat (1) dan b dalam UU 5/1999," kata Rikrik.

Sebelumnya, Investigator KPPU menyampaikan bahwa atas penggunaan GBP tersebut, Google mengenakan tarif layanan/fee kepada aplikasi sebesar 15%-30% dari pembelian.

Kebijakan penggunaan GPB tersebut mewajibkan aplikasi yang diunduh dari Google Play Store harus menggunakan GPB sebagai metode transaksinya.

Penyedia konten atau pengembang (developer) aplikasi wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam GPB tersebut. Google juga tidak memperbolehkan penggunaan alternatif pembayaran lain di GPB. Kebijakan penggunaan GPB tersebut efektif diterapkan pada 1 Juni 2022.

Bagi aplikasi yang tidak mematuhi kebijakan tersebut akan dihapus oleh Google Play Store.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR meminta pemerintah mengevaluasi aturan terkait harga avtur. Hal ini merespon adanya kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menekankan perlunya revisi aturan harga eceran tertinggi (HET) untuk BBM penerbangan atau avtur yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2019.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, dalam merevisi atau mengevaluasi, perlu dilihat terlebih dahulu struktur biaya avtur. Karena komponen biaya pembentuk struktur harga avtur tidak hanya dari bahan bakunya saja.

Akan tetapi juga ada komponen bahan impor sehingga menyebabkan adanya bea impor, transportasi, dan inventarisasi logistik untuk penyimpanannya.

Menurut Eddy, pemerintah mesti menghitung masing-masing komponen untuk melihat secara aktual biaya avtur. Setelah itu, juga perlu dihitung margin yang memang harus diberikan untuk badan usaha yang mensuplai avtur tersebut.

"Kita belum tahu struktur biayanya, jadi itu harus dirinci terlebih dahulu sebelum kemudian menetapkan atau kita memberikan kepastian apakah harga avtur hari ini mahal atau tidak," ujar Eddy kepada Kontan, Jumat (5/7).

Jika harga avtur saat ini dianggap terlalu mahal, Eddy meminta untuk melihat apakah hal itu karena margin keuntungan yang tinggi atau karena ada komponen biaya yang memang perlu dievaluasi dan disesuaikan.

"Ini yang perlu kita dapatkan rinciannya terlebih dahulu sebelum menetapkan bahwa hari ini avtur kita terlalu mahal dibandingkan negara-negara lain," kata Eddy.

Anggota KPPU Budi Joyo Santoso, mengatakan bahwa evaluasi ulang terhadap formulasi avtur sangat penting, terutama terkait besaran konstanta sebesar Rp 3.581 per liter dan pajak PPh22 yang dikenakan khususnya untuk avtur produksi domestik.

Menurut data, konsumsi avtur dari tahun 2019 hingga 2023, dengan mengurangi konstanta tersebut menjadi Rp 2.000 per liter, diperkirakan biaya BBM penerbangan dapat dihemat hingga Rp 24,8 triliun. Penghematan ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat dalam periode yang sama.

Budi menyayangkan, meskipun KPPU telah mengajukan usul ini kepada Kementerian ESDM, respons yang diterima hanya permintaan waktu dan analisis lebih lanjut dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keputusan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2019 dianggap sudah cukup lama dan belum mengakomodasi dinamika pasar yang terus berubah.

Dampak dari kebijakan saat ini adalah harga avtur di Indonesia menjadi lebih tinggi dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, dimana terdapat liam sampai enam penyedia avtur yang membuat harga lebih murah karena distribusi yang lebih efisien.

KPPU menilai bahwa revisi aturan ini penting untuk menjaga daya saing industri penerbangan domestik, mengurangi ketergantungan pada impor avtur, dan secara keseluruhan mendukung ekonomi nasional dalam sektor penerbangan.

Sementara itu, Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengungkapkan, beberapa penyebab mahalnya harga avtur di Tanah Air. Pertama, kewajiban Pertamina untuk menyediakan avtur di bandara-bandara terpencil (remote area). Hal itu menyebabkan biaya angkut dan penyimpanan tidak sepadan dengan volume penjualan. Sehingga, ini perlu adanya subsidi silang dari pemerintah.

Kedua, harga avtur dibebani Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% untuk penerbangan domestik. Sedangkan, untuk penerbangan rute internasional dibebaskan dari pajak tersebut.

"Ketiga, pemerintah sudah buka pintu untuk penyedia avtur selain Pertamina dengan syarat mereka juga ikut supply ke bandara-bandara di pelosok. Namun mereka maunya hanya di 5 bandara besar. Soekarno-Hatta, Juanda, Denpasar, Sultan Hasanuddin dan Kualanamu," ungkap Alvin.

Keempat, harga avtur termurah berada di Bandara Soekarno – Hatta dan Batam. Bahkan di Bandara Halim Perdanakusuma, harga avtur memiliki selisih harga yang cukup signifikan dibanding Bandara Soekarno – Hatta.

Alvin berpandangan, semakin jauh jarak bandara dari Jakarta, maka harga avtur tampak semakin mahal.

"Kelima, on top of that, Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga mengutip persentase dari penjualan avtur sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal tidak ada peran mereka, hanya memungut biaya saja," tandasnya.